Pidato Politik Megawati Soekarnoputri di HUT PDI Perjuangan ke-50
JAKARTA, 10 JANUARI 2023
Selain sebagai Ketua Umum, Ibu ditugasi dua badan. Yang pertama sangat penting sekali, Ibu dijadikan sebagai Ketua Dewan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ini menurut Ibu paling berat karena ada nama ideologi Pancasila. Saya hanya sebagai Ketua Dewan Pembina karena kita sudah punya ideologi Pancasila. Maka, saat ini Ibu ajari dahulu Salam Pancasila. Bagi mereka yang merasa PDI Perjuangan saya minta untuk berdiri. Tadi kita sudah lihat Satgas Cakra Buana, kalau sudah mulai bonding dengan PDI Perjuangan berdiri.
Salam Pancasila diikuti Merdeka, Merdeka, Merdeka!
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Syalom,
Om Swasti Astu,
Namo Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu.
Anak-anakku yang aku cintai dari PDI Perjuangan, Partai di mana pun mereka berada, para tamu, hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu,
Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan atas karunia-Nya, hari ini, PDI Perjuangan merayakan ulang tahun ke-50. Lima puluh tahun telah kita lalui sejak kelahiran Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia lahir melalui fusi sebagai penggabungan Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA).
Dengan latar belakang historis saat itu, saya ditanya, mengapa akhirnya memilih PDI? Bapak saya, ada yang tahu bapak saya siapa? Fusi, di situ ada PNI yang yang didirikan Bung Karno, Bapak saya, pada tanggal 4 Juli 1927.
Bayangkan saat itu masih zaman penjajahan, bagaimana bisa mengorganisir rakyat? Mengapa nantinya kita harus merdeka? Sampai akhirnya pada saat itu beliau bersama teman-teman beliau mendirikan Partai Nasional Indonesia. Pada waktu itu jangan dipikir sudah enak. Konsekuensinya tidak ringan, masuk penjara dan dibuang jauh dari sanak dan keluarganya demi apa? Karena berkeinganan wilayah yang disebut Nusantara yang masih dijajah, dimerdekakan untuk membentuk sebuah negara, membentuk sebuah bangsa yang sekarang dinamakan Bangsa Indonesia. Ini harus diingat sebagai asal.
Sekarang setelah merdeka semangat semakin menurun, hanya ingin mendapatkan kenyamanan, ingin mendapatkan kekuasaan. Zaman dulu sewaktu masuk partai saya selalu bicara Bung Karno, karena saat itu dibuat supaya orang tidak banyak bicara tentang Bung Karno. Tetapi saya memang anak Bung Karno. Bapak sendiri kok tidak mau diakui.
Bung Karno tidak pernah berhenti tanpa lelah mengorganisir rakyat. Yang ikut waktu PDI angkat tangan, jangan ragu-ragu, berdiri. Tadinya saya sudah mau putus asa, yang tua-tua ini belum pensiun, semangat, kewalahan, mereka pada mau datang, bilang pada Pak Sekjen kita mau gotong royong memakai bus. Ini semuanya adalah 17 ribu, 7 ribu satgas, perempuan 4 batalyon. Yang memimpin Pak Ganif, “Wah saya punya anak buah lagi”, saya selalu dilapori. Ini harus masuk ke dalam hati kalian, jangan hanya dengar pidato Ibu tetapi budeg, tetapi harus masuk ke “hati”.
Kita ini bonding antara “pikiran” dan “hati”, satu. Satu itu terus mancur ke atas. Kenapa? Kita ini diparingi oleh Gusti Allah bisa jadi begini. Dengan segala hormat saya, kalau ada anak buah di dalam aturan partainya harus sampai pada pemecatan, ya saya teken. Jadi, jangan bikin tangan Ibu ini untuk membuat itu. Sekarang saya bikin aturan baru, kalau begitu mundur saja, tetapi juga tidak mau. Dulu Pak Jokowi gugatan saya “segini” (banyak sekali) karena atas nama partai, padahal mereka tidak benar-benar ada yang tidak menjalankan aturan partai, ada yang berkhianat, dan sebagainya. Ini maka dengan segala hormat pada teman-teman partai lain, kali ini tidak mengundang karena ini adalah konsolidasi partai untuk kangen-kangenan dan saya tidak muncul bertatap muka seperti sekarang ini tiga tahunan.
Rakyat kita saat itu masih banyak yang belum berpengetahuan cukup, masih sangat sederhana. Saya masih ingat, Bung Karno saat itu dengan menggelegar, kita jangan mau dihisap, antarmanusia dengan manusia. Beliau bilang dengan fasih exploitation de l’homme par l’homme artinya manusia dieksploitasi dengan manusia lain. Sewaktu menjadi DPR, saya juga memberikan masukan seperti itu. Lalu ada dengan semangat, “kulo ngertos, Bu”, karena kalau di Jawa Tengah mesti pintar bahasa Jawa. Lomplom niku Bung Karno. Saya bilang Yes, betul! Coba bayangkan bagaimana kamu datang keren tetapi tidak turun ke bawah. Siapa yang belum turun angkat tangan? Beliau sendiri mengorganisir rakyat.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
