Pidato Politik Megawati Soekarnoputri di HUT PDI Perjuangan ke-50
Anak cucu saya saya bawa ke Taman Makam Pahlawan dari mereka masih kecil. Kenapa? Untuk merangsang pikiran dan hati dia. Saya pancingkan ada nisan tidak bernama. Cari yang tidak bernama. Jadi tentu mereka akan bertanya ketika akan nyekar. Kenapa ada yang tidak bernama dimasukkan ke dalam Taman Makam Pahlawan karena mereka berjuang sukarela untuk membangun negara dan bangsa ini. Kalian masih mikir mau kedudukan saja, tunggu saja, situ bermain, saya bermain! Bukan mengancam, ini di hadapan segini banyak orang, saya tidak mau. Kita ada di sini adalah berbakti bagi bangsa dan negara dan bagi akar rumput yang masih begitu banyak dalam keadaan papa dan hina. Makanya ingat, merdeka.
Jadi menurut saya, mbok sudah kerja saja, masing-masing kerja. Dulu saya suka berpikir seperti ini, mengapa sekarang mbingungi? Dulu maaf beribu maaf, siapa sih yang tahu pak Jokowi? Ketika pada mulai nanya, Ibu mau nyalonin siapa? Ya ntar aja. Maka tidak ada pesta, di rumah saya saja, saya umumkan. Jadi kerja dulu, baru gegap gempitanya. Ini yang saya berpikir kok gegap gempita itu tidak pamit-pamit, terus njupuki wong saya, enak wae, nggak mau nyebut, saya.
Bung Karno juga menyuruh karena beliau itu memang visioner. Untuk ke depan itu apa, dibuat Lemhannas. Dulu Lemhannas pada pidato pertama itu geopolitik. Saya ditanya urusan geopolitik karena dunia ini berputar, dinamis bukan statis, jadi kita mesti berdialektika untuk supaya tahu dengan musim perubahan yang akan terjadi di banyak negara. Apa yang mungkin terjadi. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Jokowi, hati-hati ya Pak, kalau urusan untuk kelaparan itu sepertinya tidak, karena beliau resah urusan kelaparan, asal kita benar-benar fokus. Rakyat kita itu kalau dikomando itu bisa kok Pak. Jangan mikir beras. Semua apa yang ada yang bisa dimakan karena Bapak saya dari saya kecil bilang kalau saya makan nggak habis, kakak saya semua. Bilangnya gini, iku melas lho kalau yang sudah kamu ambil nggak kamu makan karena banyak rakyat miskin yang masih kelaparan, kelaparan, kelaparan.
Saya kemudian berpikir kenapa banyak terjadi stunting, tetapi yang saya khawatir, mungkin ini juga buat Pak Mahfud sebagai Menkopolhukam, nanti kalau orang lain yang sudah mulai kelaparan, Bapak sendiri bilang pada saya, negara yang mengalami kelaparan sudah berjumlah 46. Sekarang pertanyaan saya balik, melihat kita ini kaya raya, istilahnya kalau kita ini makan semangka, ada bijinya toh, lalu dibuang begitu saja, tumbuh. Kita ini kaya raya, tolong diinsafi. Kalau instruksi ibu suruh menanam tolong dilaksanakan dong. Tepuk tangannya sedikit karena saya tahu banyak yang belum melaksanakan padahal maksud saya kalau sudah hanya bisa ngamuk ke pemerintah. Kita ini gotong royong, padahal bisa. Harga pangan naik, ini tidak ada barang, seperti menanam cabe saja kok ribut dan saya di-bully. Waktu saya ngomong minyak goreng, di-bully to saya. Saya ketawa saja, padahal maksud saya kan memberikan alternatif. Masak itu tidak perlu menggunakan minyak goreng melulu, dibakar bisa, diungkep bisa, direbus bisa. Begitu saya dikatakan bahwa Ibu Megawati tidak ada empatinya, tidak melihat rakyat antre.
Maka seperti Lemhannas, sudah bagus-bagus dibuat oleh beliau untuk mendatangkan calon-calon pemimpin bangsa untuk bisa satu persepsi, lalu diajari geopolitik, gitu juga diubah. Ini saya suruh sekarang Bapak Andi Widjajanto, awas kalau nggak bikin seperti dulu lagi. Geopolitik itu perlu sekali, dengan perubahan cuaca seperti ini. Seperti pembangunan di Saudi Arabia dan di Uni Emirat Arab. Ini kan seperti bersaing, satunya MBS, satunya MBZ, padahal itu nama, tetapi saya ikutin. Dulu Abu Dhabi dibuat sebagai percontohann pertama, sekarang melompat ke Dubai, itu tidak kelihatan Arabnya.
Kenapa? Mereka dengan logic berpikir, kalau mereka mau mencari keuntungan dari minyak, untuk yang namanya fosil: batu bara, nikel, minyak, kalau negara lain tidak mau beli lalu mau buat apa. Maka sekarang kecenderungannya adalah go green, memperbaiki lingkungan. Mesti ada O2 yang banyak, maka saya suruh menanam pohon. Itu untuk apa, supaya menghasilkan yang namanya oksigen, CO2-nya diserap oleh pohon-pohon. Jadi jangan nanti Ibu katanya partai politik kok disuruh menanam-nanam, ini saya terangkan semua. Apa guna instruksi saya? Fosil pertambangan masuk ke go green-nya yang ramah lingkungan seperti matahari, angin, air. Ini sudah harus dipikirkan oleh yang pintar, di eksekutif.
Mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi walikota, nek wis magrok-magrok, lali. Padahal untuk menaikkan PAD itu gimana? Coba angkat tangan tinggi atau berdiri. Eksekutif coba berdiri. Seluruh kepala daerah berdiri. Ini ada Pak Olly Dondokambey, dia seperti abu-abu karena gubernur iya, bendahara umum iya, DPP iya, dia bisa memilih mau yang mana. Bayangkan kamu itu otonomi daerah harusnya menaikkan PAD kamu itu yang paling riil. Ini ada Pak Azwar Anas. Sekarang dia jadi Menteri menggantikan Pak Tjahyo. Waktu dia saya suruh menjadi bupati di Banyuwangi, coba lihat dari saya kecil sampai saya tua dari saya ikut Bapak saya menyeberang naik kapal, sampai saya sendiri menyeberang, itu pantai padahal apik tetapi kok tidak dibuat apa-apa.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
