Pidato Politik Megawati Soekarnoputri di HUT PDI Perjuangan ke-50
PDI Perjuangan menggalakkan program pengentasan stunting. Legal formal, aturan mainnya. Dulu Pak Ma’ruf sama-sama di BPIP. Saya bilang Pak Jokowi, untuk pendamping Bapak, Pak Ma’ruf. Jadi sebetulnya 50 tahun bukan hanya PDI, tetapi dari dari PDI ke PDI Perjuangannya.
Semangatnya tadi dibilang Satyam Eva Jayate. Itu bukan dari saya, saya dapat dari buku seorang profesor Perancis yang sudah diterjemahkan. Dia mengambil kerajaan-kerajaan di Indonesia. Waktu mau era Raden Wijaya, pendek cerita ada sesepuh yang mengatakan sesanti ini: Satyam Eva Jayate. Wah itu masuk ke hatiku. Saya pasang di DPP. Artinya, kalau kamu bekerja untuk PDI Perjuangan, tidak perlu takut, tidak perlu takut, harus disiplin, harga diri, karena apa? Apa yang saya jalankan untuk kalian, untuk bangsa dan negeri ini, seperti saya sudah sumpah pada Bung Karno, adalah Satyam Eva Jayate, karena kebenaranlah yang akan menang. Buktinya iya, tapi kan juga mesti kerja.
Satgas itu tadi mau datang banyak, tetapi tempatnya mana. Kalian masih mau kumpul lagi atau tidak? Saya sudah bilang tadi sama Pak Jokowi, tadinya perayaan ini akan dibuat di GBK, tetapi waktu itu pengurus GBK bilang untuk pertandingan sepak bola. Artinya apa? Jadi siap-siap, nanti Bulan Bung Karno tanggal 1 Juni, Insya Allah akan dilakukan lagi konsolidasi yang akan diadakan di Gelora Bung Karno. Awas kalau tidak siap-siap, saya punya pemantauan.
Dengan itu, maka kekuatan riil PDI Perjuangan apa? Kita ini pengawal Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinnekaan Indonesia. Seperti tadi, melihat satgas saja, itu adalah ujung tombak yang menjaga akar rumput, bukan hanya akar rumput partai, tetapi akar rumput seluruh Indonesia. Maka temanya genggam tangan persatuan. Kalau satu saja bisa gerak? Tidak bisa. Jadi jari kita lima, Pancasila. Genggam itu palu godam. Kita bisa begini benar karena gotong royong. Saya suka lihat rasa kegotong-royongan itu tadi adalah bonding. Lihat orang sakit, orang PDI Perjuangan harusnya bilang mari ramai-ramai kita gotong ke rumah sakit. Itu namanya ikhlas. Untuk semangat itu saya ambil yang namanya api yang nan tak kunjung padam. Itu sebagai api perjuangan karena kalau itu meredup langsung fisik pun meredup, tidak ada gairah.
Bicara tentang genggam tangan persatuan itu adalah sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia yang menjadi landasan Indonesia dibangun untuk semua tidak membeda-bedakan suku, agama, gender. Bhinneka Tunggal Ika. Bung Karno saja di dalam Sarinah tahun 1947 itu melambangkan bahwa laki-laki dan perempuan itu seperti burung Garuda terbang tinggi ke angkasa dengan kepakan sayapnya yang akan membawa kita menuju Indonesia Raya. 77 tahun lebih Indonesia Merdeka, namun jika dicermati secara kualitatif maupun kuantitatif, kenapa kaum perempuan kita tidak seperti zaman dulu, ketika masa perjuangan?
Saya sendiri bingung, apa salahnya? Banyak kaum perempuan yang seperti saya begitu, maju bersama. Ini abad modern. Kita sudah menjadi orang merdeka. Kita bisa berbicara sesuai dengan seni budaya Indonesia, tetapi kenapa yang namanya kaum perempuan sepertinya: satu, dari budaya, pendidikan dan lain sebagainya, belum merasakan bahwa dia mempunyai harga diri dan kekuatan yang sama.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
