Pidato Politik Megawati Soekarnoputri di HUT PDI Perjuangan ke-50
Anak-anakku, seluruh rakyat Indonesia yang mendengarkan saya di mana pun Anda berada,
Kita memasuki tahun 2023 yang sudah banyak disebut tahun politik, tahun pemilu. Padahal Pemilu sudah jalan sejak reformasi. Ketika zaman Bung Karno 1955 sudah, ketika Orde Baru sudah, sekarang dikatakan zaman reformasi. Ini pemilu kelima. Jadi sebetulnya kan sudah lalu mengapa sekarang tampaknya heboh tetapi tidak jelas. Saya bilang kok tahun ini saya sebut seperti tahun anomali, juga dengan keadaan weather-nya yang tidak jelas.
Maksud saya, aturannya kan sudah ada, tata kenegaraan, konstitusi, pemerintahan, sebetulnya kan kita kerja dan setelah itu masing-masing bagaimana nanti berjalan dengan baik. Harus tepat waktu. Mari kita pikirkan bersama perjalanan Republik yang 77 tahun, tahun ini 78 tahun bahwa dari sisi Pemilu apa pun pada waktu itu luar biasa membangun Republik, meskipun baru tahun 1955 ada pemilu. Tetapi kan artinya pemerintah menata diri, setelah itu pemilu juga makin berjalan. Jadi kalau sudah diputuskan, itu dengan susah payah.
Sampai saya pikir pada waktu kita mengadakan Sidang MPR karena belum ada pemilu langsung. Padahal perjanjiannya, partai yang menang itulah yang akan dicalonkan jadi presiden. Tetapi kan karena belum pemilu langsung, yang dilakukan dalam Sidang MPR. Kejadiannya buat saya sebagai perjalanan dan pembelajaran saja bahwa Republik yang kita bangun ini ternyata tidak mudah. Kalau ditanya apa yang diharapkan ke depan? Saya ingin apa yang sudah dijalankan itu konsekuen. Harus ada kontinuitas karena saya sendiri tidak bisa tahu kalau nantinya seperti membuat patokan.
Pemimpin seperti apa yang sekiranya akan Ibu pilih. Saya akan bilang, kita berpegang pada Pancasila karena gampangnya Pancasila itu yang mengayomi, lalu turun ke Undang-Undang Dasar 1945, itu kan sudah sepakat semua, dari pimpinan di Republik ini sampai sekarang. Konstitusi yang tadi salah satunya saya bunyikan. Jadi kalau sudah mau Pemilu 2024, ya sudah dijalankan dengan baik. Susah payah kita ini menginginkan dan menjalankan supaya satu, Republik ini utuh. Dua, bahwa kalau memang sudah diputuskan bersama, ya itulah yang dijalankan. Mari kita lihat yang namanya Amerika Serikat. Itu sudah 200 tahun lebih dengan banyak presiden, tetapi partainya hanya dua.
Dalam kunjungan ke Amerika saya bertanya, apa benar partai hanya dua. Mereka menjawab bahwa ada keingingan untuk bikin partai, tetapi tidak bisa. Menurut saya, itu hal yang baik. Ketika Bung Karno dijadikan presiden seumur hidup, sepertinya terus dibuat kesalahan, terus dilengserkan. Ini apakah mau begitu terus. Ini pertanyaan saya sebagai seorang Ibu tetapi juga warga negara Indonesia. Apakah mau seperti itu kita uji coba terus menerus yang tidak ada habis-habisnya.
Kalau sudah dua kali ya maaf dua kali. Orang sekarang menunggu, maka dengan segala hormat saya pada teman-teman partai lain, saya mau konsolidasi rumah tangga saya saja dulu. Kenapa? Karena kayaknya semua orang fokus pada itu. Kata Hasto, media yang daftar 150, dalam dan luar negeri karena ini yang ditunggu-tunggu. Ibarat kalau orang main taruhan sudah pada pasang, yang mau dicalonkan Ibu siapa? Bentar dulu. Memangnya tepuk tangan, lalu tergiur mau mengumumkan? Tidak.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
