Indra Iskandar Pastikan Kesiapan Timwas Haji DPR RI 2024 dalam Rapat Koordinasi Terakhir
Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar rapat koordinasi terakhir untuk memastikan kesiapan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2024. Dalam rapat yang berlangsung di kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa Timwas siap mengawasi penyelenggaraan haji tahun 2024.
“Dengan pengalaman tahun lalu (2023), tahun (2024) ini kita akan mempersiapkan lebih baik lagi di semua titik-titik itu dan untuk catatan-catatan yang ada itu menjadi referensi untuk perbaikan-perbaikan. Karena jemaah kita banyak (sejumlah) 241.000 orang. Timwas ini akan bekerja maksimal untuk perbaikan-pebaikan,” ujar Indra, di kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (29/5/2024).
Rapat tersebut bertujuan memastikan program pengawasan Timwas selama di Tanah Suci berjalan optimal. Indra mengakui bahwa mobilitas Timwas akan menghadapi tantangan, terutama terkait sarana kesehatan, pemondokan, dan akomodasi lainnya.
“Sarana logistik dan akomodasi selama di sana sudah siap. Kami memiliki catatan penyelenggaraan haji 2023 yang akan menjadi acuan,” ujarnya.
Indra menambahkan bahwa Timwas akan lebih cermat dalam menganalisis permasalahan pelaksanaan haji tahun ini sebagai bahan evaluasi ke depan, dengan fokus khusus pada area seperti Arafah.
“Dengan pengalaman tahun lalu, kita akan lebih cermat mengatur pergerakan Timwas agar evaluasi dapat berjalan baik, termasuk melihat maktab dan tenda di Arafah,” tuturnya.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, Timwas Haji DPR 2024 sudah mengantongi tasreh, izin khusus yang memungkinkan akses ke lokasi-lokasi tertentu yang krusial bagi pengawasan.
“Tahun ini dari setengah tahun lalu kita sudah memastikan kendaraan dengan tasreh. Akses ke Arafah, tempat kesehatan, maktab, dan katering akan lebih baik karena kendaraan sudah memiliki tasreh,” jelas Indra.
“Kemarin itu mereka masih terbatas untuk mobilitas kendaraan yang memiliki tasreh atau izin-izin. Tahun ini dari awal-awal dari setengah tahun lalu kita sudah memastikan pihak ketiga bahwa kendaraan mengakses ke tempat-tempat yang akan dikunjungi Timwas itu tasreh-tasreh-nya harus diprioritaskan. Tadi sudah kita evaluasi mereka sudah menyiapkan tasreh-tasreh sehingga akses-akses yang mau ke Arafah, tempat kesehatan, ke maktab dan tempat katering, tahun ini akan sudah lebih baik karena kita punya kendaraan yang cukup yang bisa mengakses ke semua titik karena sudah ada tasreh-nya,” jelasnya.
Anggota Timwas akan diberangkatkan dalam dua tahap, yakni tahap pertama pada 6 Juni dan tahap kedua pada 9 Juni, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Dengan persiapan yang lebih matang dan pengalaman dari tahun sebelumnya, Timwas Haji DPR RI 2024 diharapkan dapat mengawasi pelaksanaan haji dengan lebih efektif dan menyeluruh.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.