Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
Jakarta – Sejak tahun 2015, pemerintah telah mengenalkan program tol laut dalam rangka mendukung angkutan logistik ke daerah 3T (Tertinggal Terluar dan Terbelakang) di Indonesia sebagai negara maritim dengan 70% lautan dan memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Diharapkan dengan adanya tol laut, pendistribusian barang bisa jadi lebih merata ke daerah-daerah terpencil sehingga perlahan harga bahan pokok bisa diseragamkan.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyatakan akan terus memberikan dukungan secara khusus di wilayah anggaran terhadap Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar infrastruktur dapat mendukung logistik transportasi laut lebih optimal, supaya menekan biaya logistik lebih rendah.
“Selama 4 tahun terakhir, Komisi V bersama Kemenhub telah menyepakati sejumlah anggaran termasuk angkutan logistik dengan total anggaran kurang lebih Rp130,3 triliun. Dari tahun 2021 ke tahun 2024, total APBN yang kita alokasikan untuk Ditjen Perhubungan Laut kurang lebih hampir Rp38 triliun,” ujarnya saat mengisi Seminar Nasional ‘Strategi Pengembangan Transportasi dan Logistik Menjemput Indonesia Emas 2045’ di Ruang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024).
Dengan demikian, diharapkan melalui dukungan anggaran tersebut dapat semakin menunjang logistik untuk dapat lebih menjangkau wilayah-wilayah terluar Indonesia. Tak hanya itu, Komisi V DPR kini juga tengah mendorong Ditjen Perhubungan laut untuk membangun pelabuhan-pelabuhan di pulau-pulau ataupun di kota-kota tertentu. Apalagi, mengingat saat ini jalur darat sedang diperhadapkan dengan masalah Over Dimension Over Load.
“Kalau dengan pola logistik melalui sistem darat, tentu akan banyak menggunakan jalan-jalan nasional ataupun jalan-jalan daerah yang mana dalam 4 tahun terakhir APBN alokasi khusus untuk jalan nasional kurang lebih hampir 200 Triliun, Rp198 triliun. Ini kemudian kenapa Komisi V disamping agar supaya upaya logistik ini bisa lebih menjangkau melalui laut, kita tidak lagi mengharapkan bahwa darat ini tidak lagi menjadi prioritas utama,” tandas Andi Iwan Darmawan Aras.
“Nah ini untuk jangka pendek harapan kita bahwa transportasi laut adalah jawaban yang terbaik. Sehingga tentunya dari Komisi V akan terus memberikan dukungan khususnya di wilayah anggaran terhadap Ditjen Perhubungan Laut agar supaya infrastruktur dalam rangka mendukung logistik dengan laut ini bisa lebih dioptimalkan,” tandas Legislator Fraksi Partai Gerindra ini.
Turut hadir dalam Seminar Nasional ‘Strategi Pengembangan Transportasi dan Logistik Menjemput Indonesia Emas 2045’ tersebut diantaranya Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani lalu Anggota Komisi V DPR RI yaitu Novita Wijayanti, Mulyadi, Eddy Santana dan Sumail Abdullah serta Ketua Komisi V DPR RI periode 2014-2019 Fary Djemy Francis.
Hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirjen Perhubungan Laut Dr. Capt. Antoni A. Priadi, Akademisi Logistik Agro-Maritim IPB Dr. Taryono Kodiran, Dirut Pelindo II periode 2009-2015 RJ Lino, Wakil Ketua Umum INSA Nova Y. Muganto, Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi, Pendidikan, dan Daerah Terluar Billy Mambrasar dan Koordinator TA Komisi V Fraksi Gerindra DPR RI Yeremias Ndoen sebagai Moderator.
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.