Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Jakarta – Sejak tahun 2015, pemerintah telah mengenalkan program tol laut dalam rangka mendukung angkutan logistik ke daerah 3T (Tertinggal Terluar dan Terbelakang) di Indonesia sebagai negara maritim dengan 70% lautan dan memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Diharapkan dengan adanya tol laut, pendistribusian barang bisa jadi lebih merata ke daerah-daerah terpencil sehingga perlahan harga bahan pokok bisa diseragamkan.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyatakan akan terus memberikan dukungan secara khusus di wilayah anggaran terhadap Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar infrastruktur dapat mendukung logistik transportasi laut lebih optimal, supaya menekan biaya logistik lebih rendah.
“Selama 4 tahun terakhir, Komisi V bersama Kemenhub telah menyepakati sejumlah anggaran termasuk angkutan logistik dengan total anggaran kurang lebih Rp130,3 triliun. Dari tahun 2021 ke tahun 2024, total APBN yang kita alokasikan untuk Ditjen Perhubungan Laut kurang lebih hampir Rp38 triliun,” ujarnya saat mengisi Seminar Nasional ‘Strategi Pengembangan Transportasi dan Logistik Menjemput Indonesia Emas 2045’ di Ruang Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024).
Dengan demikian, diharapkan melalui dukungan anggaran tersebut dapat semakin menunjang logistik untuk dapat lebih menjangkau wilayah-wilayah terluar Indonesia. Tak hanya itu, Komisi V DPR kini juga tengah mendorong Ditjen Perhubungan laut untuk membangun pelabuhan-pelabuhan di pulau-pulau ataupun di kota-kota tertentu. Apalagi, mengingat saat ini jalur darat sedang diperhadapkan dengan masalah Over Dimension Over Load.
“Kalau dengan pola logistik melalui sistem darat, tentu akan banyak menggunakan jalan-jalan nasional ataupun jalan-jalan daerah yang mana dalam 4 tahun terakhir APBN alokasi khusus untuk jalan nasional kurang lebih hampir 200 Triliun, Rp198 triliun. Ini kemudian kenapa Komisi V disamping agar supaya upaya logistik ini bisa lebih menjangkau melalui laut, kita tidak lagi mengharapkan bahwa darat ini tidak lagi menjadi prioritas utama,” tandas Andi Iwan Darmawan Aras.
“Nah ini untuk jangka pendek harapan kita bahwa transportasi laut adalah jawaban yang terbaik. Sehingga tentunya dari Komisi V akan terus memberikan dukungan khususnya di wilayah anggaran terhadap Ditjen Perhubungan Laut agar supaya infrastruktur dalam rangka mendukung logistik dengan laut ini bisa lebih dioptimalkan,” tandas Legislator Fraksi Partai Gerindra ini.
Turut hadir dalam Seminar Nasional ‘Strategi Pengembangan Transportasi dan Logistik Menjemput Indonesia Emas 2045’ tersebut diantaranya Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani lalu Anggota Komisi V DPR RI yaitu Novita Wijayanti, Mulyadi, Eddy Santana dan Sumail Abdullah serta Ketua Komisi V DPR RI periode 2014-2019 Fary Djemy Francis.
Hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirjen Perhubungan Laut Dr. Capt. Antoni A. Priadi, Akademisi Logistik Agro-Maritim IPB Dr. Taryono Kodiran, Dirut Pelindo II periode 2009-2015 RJ Lino, Wakil Ketua Umum INSA Nova Y. Muganto, Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi, Pendidikan, dan Daerah Terluar Billy Mambrasar dan Koordinator TA Komisi V Fraksi Gerindra DPR RI Yeremias Ndoen sebagai Moderator.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
