Meski Diatur dalam PMK, BPJS Ketenagakerjaan bagi Badan Ad Hoc Pemilu Tetap Diperlukan

Denpasar – Jaminan sosial bagi badan ad hoc Pemilu, seperti PPK, PPS, KPPS, dan sebagainya, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan...