Komisi IX Bentuk Koalisi Bersama Lawan DBD
Jakarta – Demam Berdarah Dengue (DBD) telah menjadi penyakit endemik di tanah air dengan jumlah kasus kematian yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai upaya untuk memberantas dan mencegah penyebaran DBD, DPR RI melalui Komisi IX yang membidangi kesehatan membentuk Koalisi Bersama (Kobar) lawan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan melibatkan pemerintah maupun swasta.
“Dengan kebersamaan kita semuanya baik pemerintah, DPR, swasta untuk melawan dengue ini, saya yakin angka kematian 0 persen akibat dengue pada tahun 2030 bisa tercapai,” ungkap Ketua Kaukus Kesehatan sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam usai deklarasi Anggota Koalisi Bersama Lawan Dengue di Lapangan Sepak Bola DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/9/2023).
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono, Presiden Director Takeda Andreas Gutknecht, Biofarma , World Mosquito Program (WMP) beserta stakeholder lainnya.
Suir Syam menyampaikan, dengue merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat tanpa memandang usia hingga menyebabkan kematian yang didominasi anak – anak. Ia menilai, dibutuhkan inovasi dalam menekan infeksi DBD yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti dengan penerapan metode Wolbachia.
Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi Gerindra ini juga mendorong pencegahan dan penanggulangan dengue melalui vaksinasi. Berkaca dari penanganan Covid – 19, vaksinasi menjadi krusial dan berperan penting. “Kita lihat vaksinasi sangat efektif untuk menghentikan Covid – 19. Kita berharap, nanti akan ada vaksin juga untuk dengue ini sehingga dengue bisa kita hilangkan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena menyampaikan butuh kerja sama dan komitmen bersama dari semua pihak untuk menuju nol kematian Dengue di Indonesia pada 2030.
“Ini sebuah upaya bersama yang bisa kita gelorakan, apabila kita bisa bergandengan tangan semua anak bangsa baik dari pemerintah pusat, daerah, legislatif, eksekutif, dan pihak swasta beserta seluruh elemen masyarakat, mudah – mudahan kita bisa mencontoh bagaimana penanganan covid di DBD ini,” kata Melki.
Melki berpendapat, seluruh pihak memiliki keunggulan dan peran tersendiri untuk menyadarkan bahaya dengue serta bertindak untuk menanggulangi dengue. Dia pun mendorong upaya promotif preventif dengue sebagai bagian inti dalam agenda transformasi sistem kesehatan Indonesia.
“Kita berharap tingkat kordinasinya semakin bagus sehingga kasus dengue ini bisa ditekan benar sampai kasus 0 di 2030 itu bisa tercapai, jadi orang kena dengue mungkin masih ada tetapi kematiannya itu nol persen,” imbuh Melki.
Diketahui, target pengendalian Dengue merupakan salah satu komitmen global. Adapun target menurunkan angka kematian (Case Fatality Rate atau CFR) dari 0,80% di tahun 2020 menjadi 0,5% di tahun 2025 dan 0 persen di tahun 2030.
Dalam rangka memenuhi target tersebut, WHO menetapkan lima (5) strategi atau pilar utama dalam pengendalian Dengue, yaitu diagnosis dan manajemen kasus, surveilans terintegrasi dan kesiapsiagaan KLB, pengendalian vektor berkelanjutan dan vaksinasi serta riset operasional dan implementasi. Implementasi lima pilar utama pengendalian dengue ini telah diadopsi dalam Strategi Nasional Penanggulangan Dengue 2021 – 2025, khususnya pada pilar nomor enam yang meliputi metode pencegahan inovatif termasuk vaksin, yang saat ini sudah direkomendasikan oleh asosiasi – asosiasi medis. Melalui strategi nasional, pemerintah mencanangkan target besar untuk mencapai nol kematian akibat dengue pada tahun 2030.
Sementara itu, General Manager Perusahaan Farmasi asal Jepang, Takeda Indonesia, Andreas Guthknecht menyampaikan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Bio Farma terkait penyediaan serta pemasaran vaksin Demam Berdarah Dengue (DBD).
Bersama Bio Farma, Takeda meyampaikan komitmennya dalam mendorong jangkauan vaksin DBD kepada masyarakat guna menyukseskan target pemerintah nol kematian akibat dengue pada 2030.
“Kami sangat berkomitmen mendukung Pemerintah RI untuk mencapai zero DBD. Pertama, kami memastikan akses terhadap vaksin kami terjangkau dan tersedia secara luas dengan mendukung kerja sama publik – privat. Lebih dari itu, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan dokter sebagai garda terdepan agar bisa mendeteksi dan mencegah dengue,” ungkap Andreas.
Andreas juga memastikan pihaknya telah mendapatkan izin edar vaksin oleh BPOM RI. Dengan begitu, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang memberikan vaksin DBD untuk usia 6 – 45 tahun.
“Kami sangat bergembira bahwa vaksin tersebut sudah tersedia sejak bulan Mei lalu, dan sudah tersedia di 800 klinik maupun Rumah Sakit di seluruh Indonesia. Sesuai dengan rekomendasi asosiasi medis, bahwa setiap orang berusia 6 – 45 berhak mendapatkan vaksin DBD,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
