Connect with us
FGD Energi

Skema Gross Split: Revisi Sudah Baik untuk Development dan Produksi – Belum untuk Eksplorasi (4 – Final)

Berdasarkan data yang dirilis oleh SKKMIGAS pada akhir bulan September 2017 yang lalu (1), saat ini terdapat 183 K3S dalam tahapan eksplorasi dan 87 K3S produksi/eksploitasi. K3S yang masih dalam tahapan eksplorasi terdiri atas 130 wilayah kerja eksplorasi migas konvensional dan 53 wilayah kerja eksplorasi migas non-konvensional. Wilayah kerja eksplorasi memiliki peran penting dalam menambah cadangan nasional Indonesia untuk mencapai kedaulatan energi.

Mengikuti iklim industri migas global saat ini, total investasi di bidang eksplorasi migas nasional yang dilakukan oleh K3S di bawah pengawasan SKKMIGAS menurun dari Rp31,01 triliun menjadi Rp13 triliun. Di tahun 2014, investasi kegiatan eksplorasi pada K3S eksplorasi sebesar Rp12,9 triliun dan Rp18,11 triliun  di wilayah kerja eksploitasi. Investasi ini menurun di tahun 2016 menjadi Rp4.2 triliun di wilayah kerja eksplorasi dan Rp8.8 triliun di wilayah kerja eksploitasi.

Menurut Wakil Kepala SKKMIGAS, tren penurunan investasi eksplorasi hulu migas nasional selain disebabkan oleh terpukulnya harga minyak bumi, juga disebabkan oleh peraturan-peraturan yang tidak kondusif, serta kendala non-teknis seperti perizinan, sosial kemasyarakatan maupun kondisi keuangan internal. Industri eksplorasi migas Indonesia di area laut dalam juga pernah mengalami kegagalan antara tahun 2006-2012.

Investasi pada kegiatan eksplorasi migas tergolong kepada investasi dengan resiko sangat tinggi. Resiko kegagalan eksplorasi cenderung menurun apabila pengetahuan kondisi bawah permukaan (geologi) dari suatu area sudah betul-betul sudah dimengerti oleh perusahaan migas. Pengetahuan bawah permukaan ini bisa bertambah dengan adanya penambahan data-data baru (sumur pemboran dan seismik) ataupun penambahan data produksi migas (biasanya di wilayah kerja eksploitasi). Hal ini ditunjukkan oleh lebih besarnya investasi kegiatan eksplorasi di wilayah kerja eksploitasi (lower risk) dibandingkan di wilayah kerja eksplorasi (highest risk).

Selain performa produksi migas harian dari sebuah wilayah kerja eksploitasi, eksplorasi sangat diperlukan untuk menaikkan nilai (value) dari blok migas itu sendiri dengan adanya penambahan jumlah cadangan.

Wilayah kerja eksplorasi, diperlukan usaha yang lebih besar untuk menaikkan nilai dari blok eksplorasi menjadi blok eksploitasi melalui aktivitas eksplorasi yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi (sunk-cost). Biaya yang termasuk ke dalam sunk-cost ini merupakan biaya ‘taruhan’ yang harus dikucurkan oleh investor di awal investasi hulu migas.

Melihat Kegiatan Eksplorasi Migas

Kegiatan eksplorasi suatu wilayah kerja baru, yang dimulai dari tahapan screening prospek eksplorasi migas, secara umum membutuhkan total waktu pengerjaan selama 96 bulan (8 tahun). Bagi perusahaan yang baru mendapatkan kontrak baru blok eksplorasi secara umum memiliki waktu antara lima sampai dengan enam tahun untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Durasi pengerjaan kegiatan eksplorasi ini bergantung terhadap komitmen kerja yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia melalui kontrak tertentu. Ilustrasi kegiatan eksplorasi di sebuah blok eksplorasi migas  yang memiliki prospek cadangan migas dapat dilihat pada tabel 1 di bawah.

yyy

Tabel 1. Ilustrasi Kegiatan eksplorasi pada Blok Eksplorasi yang Baru

Komitmen investasi pada blok ‘eksplorasi baru’ cukup bervariasi, karena sangat bergantung terhadap pengetahuan bawah permukaan (geologi) dari blok tersebut.

Blok migas yang berada di daerah frontier, misalnya  di bagian timur Papua, yang memiliki data sumur dan data seismik yang sangat sedikit dan sumur eksplorasi terdekat berada pada radius lebih dari 100 km dari blok eksplorasi tersebut dan data seismik yang tersedia hanya data seismik dua dimensi yang diakuisisi 20 tahun. Blok eksplorasi yang tergolong frontier membutuhkan usaha dan komitmen investasi yang jauh lebih besar dibandingkan blok eksplorasi yang berada di cekungan yang sudah berproduksi sejak tahun 1970an dan berdekatan dengan fasilitas produksi dan transport (pipeline) migas.

Kriteria Sukses atau Tidak Sukses

Dari sisi investor, keberhasilan kegiatan eksplorasi bisa dibagi menjadi dua kategori umum, keberhasilan teknis (technical success) dan keberhasilan komersial (commercial success). Keberhasilan teknis eksplorasi dicapai apabila blok tersebut terbukti memiliki kandungan hidrokarbon melalui metoda uji sesuai standar industri migas. Misalnya melalui uji alir dan sampling hidrokarbon yang dilakukan pada sumur taruhan (wildcat) yang dibor.

Keberhasilan teknis ini akan menjadi berita lebih baik lagi bagi investor apabila kegiatan eksplorasi tersebut memiliki keberhasilan komersial. Keberhasilan komersial  ini tidak serta merta diperoleh pada saat pemboran sumur taruhan (wildcat) selesai dibor. Tetapi harus dibuktikan juga besar cadangan migas yang masuk ke dalam batas komersial dari sebuah projek pengembangan lapangan migas.

Investor di bidang eksplorasi migas menargetkan keberhasilan komersial yang dapat mengembalikan biaya-biaya awal eksplorasi (sunk-cost) dan memberikan tingkat pengembalian investasi yang tinggi dalam waktu sesingkat mungkin. Penambahan cadangan migas pada aset yang dimiliki sebuah perusahaan migas dapat menaikkan nilai dari perusahaan migas tersebut serta memberikan kepercayaan dari institusi pemberi pinjaman uang untuk mengembangkan bisnis.

Siklus Proyek Eksplorasi/Eksploitasi Migas

Cadangan yang sudah terbukti merupakan aset yang berharga bagi setiap perusahaan migas. Peningkatan prospek cadangan menjadi cadangan terbukti merupakan pekerjaan utama perusahaan migas (perusahaan eksplorasi dan produksi). Kapabilitas teknis dan komersial dari perusahaan migas hulu (eksplorasi dan produksi) dibuktikan dari performa perusahaan dalam mengeksekusi tiap tahapan dalam siklus projek hulu migas seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di Gambar 1 di bawah. Setiap tahapan memiliki resiko tersendiri dan membutuhkan biaya yang sangat besar.

Kebijakan pemerintah untuk menunjang aktivitas eksplorasi seharusnya dirancang untuk mendukung semua aktivitas hulu migas seperti yang digambarkan pada ilustrasi yang ada pada gambar 1, yang merefleksikan siklus proyek hulu migas secara kesulurahan. Perbaikan kebijakan fiskal sudah direfleksikan pada revisi Skema Gross Split sudah cukup baik untuk investor, tetapi diperlukan juga kebijakan non-fiskal yang dapat mengeliminir halangan-halangan investasi seperti yang dipaparkan oleh SKK MIGAS di atas.

Picture1m

Gambar 1. Ilustrasi Siklus Proyek Hulu Migas (Upstream Project)

KebijakanFiskal: Saat yang Tidak Tepat untuk Menerapkan Pajak Migas yang Agresif ?

Situasi industri migas yang sedang tidak kondusif bagi investor, menyebabkan pemerintah Indonesia harus memberikan insentif lebih banyak untuk mengurangi beban ekonomi dari investor. Hal ini merupakan hal yang lazim dilakukan oleh negara-negara penghasil migas dunia di saat situasi seperti saat ini. Selain itu diperlukan kepastian hukum yang lebih baik supaya iklim investasi migas di Indonesia lebih menarik dibandingkan oleh negara penghasil migas yang lain.

Lapangan-lapangan migas di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat beragam (dengan resiko yang beragam) dan mayoritas lapangan tersebut sudah tergolong lapangan yang sudah tua (brownfield) yang membutuhkan biaya lebih besar untuk melakukan ekstraksi minyak bumi per barelnya. Pembebanan pajak (tax) yang agresif dan seragam oleh pemerintah Indonesia terhadap lapangan-lapangan tersebut akan menambah beban keekonomiannya dan berpotensi mendorong investor untuk mengurangi investasi.

Ilustrasi siklus projek hulu migas pada Gambar 1, merupakan dasar pemahaman kita untuk melihat pemasukan dan pengeluaran dari sebuah proyek migas. Pada situasi harga minyak yang rendah, perusahaan migas berusaha keras untuk mengurangi capital expenditure dan operational expenditure sehingga operasional proyek migas tersebut menjadi lebih efisien. Usaha untuk lebih efisien ini akan terbilang sia-sia bila Pemerintah memberikan beban pajak yang besar kepada operator yang berpotensi menyebabkan cash-flow proyek yang menurun.

Ketika kebijakan fiskal sudah dibenahi dan mendapatkan respons positif dari invertor, masih diperlukan perbaikan pada kebijkan-kebijakan non-fiskal yang dapat menambahkan waktu yang diperlukan untuk memonetisasi cadangan migas yang sudah dipetakan. Karena waktu adalah bagian terpenting dari investasi sehingga birokrasi diharapkan semininimal mungkin untuk mengeliminir kerugian dalam investasi projek oleh karena eksekusi proyek yang terlambat (behind the schedule). Seandainya waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah lapangan migas di lepas pantai membutuhkan waktu pengembangan rata-rata 12 tahun, akan diperlukan usaha keras dari pemerintah untuk mengurangi delay project sehingga monetisasi cadangan dapat dilakukan kurang dari 12 tahun sejak cadangan migas pertama kali ditemukan.

Penutup

Di era IoT (Internet of Things) yang telah merevolusi budaya manusia untuk berbisnis menyebabkan manusia harus selalu bekerja lebih efisien dan lebih cepat. Teknologi yang telah berhasil menggabungkan budaya kerja, proses, aplikasi (perangkat lunak) dan perangkat keras (hardware) memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengurangi biaya operasional pada lapangan migas di berbagai negara-negara penghasil minyak (misalnya di lepas pantai United Kingdom dan Norway).

Pemerintah juga dapat memaksimalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja, mereduksi delay-time dan mengurangi cost per barel  selama didukung oleh aturan yang konsisten untuk menciptakan sebuah sistem yang lebih transparan di industri migas nasional.

Seiring dengan waktu, teknologi pendukung aktivitas migas akan semakin murah, karena research & development yang sangat intensif akhir-akhir ini. Permasalahan di industri eksplorasi migas tidak akan dapat dipecahkan apabila menggunakan paradigm lama yang cenderung tidak transparan dan mengutamakan ego sektoral.

1) SKK Migas Selenggarakan Dialog Kinerja Eksplorasi, http://skkmigas.go.id/detail/2325/skk-migas-selenggarakan-dialog-kinerja-eksplorasi

Catatan:

Program Fokus Grup Diskusi (FGD) adalah forum dialog dan diskusi yang difasilitasi oleh fakta.news. Ada 4 bidang utama yang menjadi sorotan fakta.news yaitu: energi, pangan, infrastruktur dan pelayanan publik.

FGD ini untuk bertujuan menyamakan persepsi, menjabarkan persoalan dan merumuskan solusi-solusi di bidang-bidang tersebut di atas. Adapun hasil FGD ini akan dipublikasikan melalui fakta.news dan diserahkan kepada pihak-pihak terkait.

FGD Energi ini dipandu oleh Tito Kurniadi dan Koster Rinaldi (fakta.news) dengan para peserta eksekutif, profesional, pejabat pemerintah, akademisi/pakar di bidang energi. 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jaksa Agung Tegaskan Tak Segan Cabut Izin Perusahaan Terlibat Karhutla

Oleh

Fakta News
Jaksa Agung HM Prasetyo

Jakarta – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah menerima 166 berkas perkara tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Prasetyo mengatakan, dari 166 berkas tersebut, 7 di antaranya berkas tersangka korporasi.

“Sejauh ini yang sudah kita terima ada 166 berkas perkara di antaranya itu ya ada perorangan, ada juga korporasi, korporasi ada 7 ya,” kata Prasetyo di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019).

Ia pun mengaku sudah memerintahkan personel kejaksaan di daerah terjadinya karhutla untuk memberi perhatian khusus dalam menangani kasus ini.

Terkait tersangka dari pihak perusahaan, Prasetyo pun menegaskan bahwa ia tidak akan segan-segan untuk menuntut pencabutan izin perusahaan.

“Kalau memang terbukti betul mereka menjadi salah satu faktor penyebab terbakarnya hutan ini, ya kita tentunya tidak segan-segan untuk menuntut hukuman tambahan yaitu pencabutan izin dari perkebunan-perkebunan selama ini,” ujar dia.

Jika dibutuhkan, ia pun mengaku akan menurunkan jaksa dari Kejagung untuk membantu penanganan perkara di daerah terjadinya karhutla.

Sementara itu, polisi mengaku telah menetapkan 249 orang dan enam perusahaan sebagai tersangka karhutla di Sumatera dan Kalimantan, per Jumat hari ini.

Pada Rabu (18/9/2019), jumlah tersangka karhutla 230 orang dan lima perusahaan.

Kelima perusahaan itu yakni PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) sebagai tersangka karhutla di Riau, PT Bumi Hijau Lestari (BHL), PT Palmindo Gemilang Kencana, PT Surya Agro Palma (SAP), dan PT Sepanjang Inti Surya Usaha (SISU).

Mengenai satu perusahan lainnya, Polri belum mengungkapkannya.

Perusahaan-perusahaan itu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga lalai mencegah terjadinya kebakaran di lahan mereka.

Baca Juga: 

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Jadi Anggota DPR, Presiden Jokowi Juga Bakal Tunjuk Plt Pengganti Yasonna dan Puan

Oleh

Fakta News
Menteri Sekretaris Negara Pratikno

Bogor – Presiden Joko Widodo akan menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikan dua menterinya yang akan dilantik sebagai anggota DPR pada 1 Oktober mendatang.

“Kurang lebih sikap Pak Presiden mengangkat plt untuk beberapa jabatan menteri yang kosong, kan tidak banyak,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Bogor, Jumat (2/9/2019).

Dua menteri Jokowi yang akan dilantik sebagai anggota DPR yakni Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Keduanya berasal dari PDI-P.

Plt yang menggantikan keduanya akan mengisi kekosongan sampai masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berakhir pada 20 Oktober.

“1 oktober dilantik, nanti masih ada waktu 20 hari lagi (untuk Plt bekerja),” kata Pratikno.

Dalam kesempatan itu, Pratikno juga mengumumkan Presiden telah menunjuk Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri untuk menjadi Plt Menteri Pemuda dan Olahraga.

Hanif menggantikan rekan separtainya Imam Nahrawi yang mengundurkan diri karena menjadi tersangka KPK. 

Baca Juga: 

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Angkat Hanif Dhakiri sebagai Plt. Menpora

Oleh

Fakta News
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno

Jakarta – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) soal pemberhentian Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan posisi tersebut Presiden juga mengangkat Hanif Dhakiri selaku pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Demikian disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 20 September 2019.

“Tadi Bapak Presiden sudah menandatangani Keppres pemberhentian Saudara Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan mengangkat Saudara Hanif Dhakiri sebagai Plt. Menteri Pemuda dan Olahraga,” ujarnya.

Selama kurang lebih satu bulan ke depan Hanif Dhakiri akan menjalankan tugas-tugas Menpora sekaligus tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

“Jadi Pak Hanif Dhakiri untuk sementara merangkap dalam sebulan terakhir ini, selain sebagai Menteri Tenaga Kerja dan juga sebagai Plt. Menteri Pemuda dan Olahraga,” tutur Mensesneg.

Sebelumnya, surat pengunduran diri Menpora telah diterima Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya langsung dengan Imam Nahrawi pada Kamis, 19 September 2019. Saat itu, Presiden juga mengingatkan para pejabat negara untuk tunduk para peraturan perundang-undangan dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran.

“Semuanya hati-hati menggunakan anggaran, menggunakan APBN. Karena semuanya akan diperiksa kepatuhannya pada perundang-undangan oleh BPK. Kalau ada penyelewengan misalnya, ya itu urusannya bisa dengan aparat penegak hukum,” ucap Presiden.

Baca Juga: 

 

Yuch

Baca Selengkapnya