Connect with us
FGD Energi

Skema Gross Split: Revisi Sudah Baik untuk Development dan Produksi – Belum untuk Eksplorasi (4 – Final)

Berdasarkan data yang dirilis oleh SKKMIGAS pada akhir bulan September 2017 yang lalu (1), saat ini terdapat 183 K3S dalam tahapan eksplorasi dan 87 K3S produksi/eksploitasi. K3S yang masih dalam tahapan eksplorasi terdiri atas 130 wilayah kerja eksplorasi migas konvensional dan 53 wilayah kerja eksplorasi migas non-konvensional. Wilayah kerja eksplorasi memiliki peran penting dalam menambah cadangan nasional Indonesia untuk mencapai kedaulatan energi.

Mengikuti iklim industri migas global saat ini, total investasi di bidang eksplorasi migas nasional yang dilakukan oleh K3S di bawah pengawasan SKKMIGAS menurun dari Rp31,01 triliun menjadi Rp13 triliun. Di tahun 2014, investasi kegiatan eksplorasi pada K3S eksplorasi sebesar Rp12,9 triliun dan Rp18,11 triliun  di wilayah kerja eksploitasi. Investasi ini menurun di tahun 2016 menjadi Rp4.2 triliun di wilayah kerja eksplorasi dan Rp8.8 triliun di wilayah kerja eksploitasi.

Menurut Wakil Kepala SKKMIGAS, tren penurunan investasi eksplorasi hulu migas nasional selain disebabkan oleh terpukulnya harga minyak bumi, juga disebabkan oleh peraturan-peraturan yang tidak kondusif, serta kendala non-teknis seperti perizinan, sosial kemasyarakatan maupun kondisi keuangan internal. Industri eksplorasi migas Indonesia di area laut dalam juga pernah mengalami kegagalan antara tahun 2006-2012.

Investasi pada kegiatan eksplorasi migas tergolong kepada investasi dengan resiko sangat tinggi. Resiko kegagalan eksplorasi cenderung menurun apabila pengetahuan kondisi bawah permukaan (geologi) dari suatu area sudah betul-betul sudah dimengerti oleh perusahaan migas. Pengetahuan bawah permukaan ini bisa bertambah dengan adanya penambahan data-data baru (sumur pemboran dan seismik) ataupun penambahan data produksi migas (biasanya di wilayah kerja eksploitasi). Hal ini ditunjukkan oleh lebih besarnya investasi kegiatan eksplorasi di wilayah kerja eksploitasi (lower risk) dibandingkan di wilayah kerja eksplorasi (highest risk).

Selain performa produksi migas harian dari sebuah wilayah kerja eksploitasi, eksplorasi sangat diperlukan untuk menaikkan nilai (value) dari blok migas itu sendiri dengan adanya penambahan jumlah cadangan.

Wilayah kerja eksplorasi, diperlukan usaha yang lebih besar untuk menaikkan nilai dari blok eksplorasi menjadi blok eksploitasi melalui aktivitas eksplorasi yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi (sunk-cost). Biaya yang termasuk ke dalam sunk-cost ini merupakan biaya ‘taruhan’ yang harus dikucurkan oleh investor di awal investasi hulu migas.

Melihat Kegiatan Eksplorasi Migas

Kegiatan eksplorasi suatu wilayah kerja baru, yang dimulai dari tahapan screening prospek eksplorasi migas, secara umum membutuhkan total waktu pengerjaan selama 96 bulan (8 tahun). Bagi perusahaan yang baru mendapatkan kontrak baru blok eksplorasi secara umum memiliki waktu antara lima sampai dengan enam tahun untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Durasi pengerjaan kegiatan eksplorasi ini bergantung terhadap komitmen kerja yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia melalui kontrak tertentu. Ilustrasi kegiatan eksplorasi di sebuah blok eksplorasi migas  yang memiliki prospek cadangan migas dapat dilihat pada tabel 1 di bawah.

yyy

Tabel 1. Ilustrasi Kegiatan eksplorasi pada Blok Eksplorasi yang Baru

Komitmen investasi pada blok ‘eksplorasi baru’ cukup bervariasi, karena sangat bergantung terhadap pengetahuan bawah permukaan (geologi) dari blok tersebut.

Blok migas yang berada di daerah frontier, misalnya  di bagian timur Papua, yang memiliki data sumur dan data seismik yang sangat sedikit dan sumur eksplorasi terdekat berada pada radius lebih dari 100 km dari blok eksplorasi tersebut dan data seismik yang tersedia hanya data seismik dua dimensi yang diakuisisi 20 tahun. Blok eksplorasi yang tergolong frontier membutuhkan usaha dan komitmen investasi yang jauh lebih besar dibandingkan blok eksplorasi yang berada di cekungan yang sudah berproduksi sejak tahun 1970an dan berdekatan dengan fasilitas produksi dan transport (pipeline) migas.

Kriteria Sukses atau Tidak Sukses

Dari sisi investor, keberhasilan kegiatan eksplorasi bisa dibagi menjadi dua kategori umum, keberhasilan teknis (technical success) dan keberhasilan komersial (commercial success). Keberhasilan teknis eksplorasi dicapai apabila blok tersebut terbukti memiliki kandungan hidrokarbon melalui metoda uji sesuai standar industri migas. Misalnya melalui uji alir dan sampling hidrokarbon yang dilakukan pada sumur taruhan (wildcat) yang dibor.

Keberhasilan teknis ini akan menjadi berita lebih baik lagi bagi investor apabila kegiatan eksplorasi tersebut memiliki keberhasilan komersial. Keberhasilan komersial  ini tidak serta merta diperoleh pada saat pemboran sumur taruhan (wildcat) selesai dibor. Tetapi harus dibuktikan juga besar cadangan migas yang masuk ke dalam batas komersial dari sebuah projek pengembangan lapangan migas.

Investor di bidang eksplorasi migas menargetkan keberhasilan komersial yang dapat mengembalikan biaya-biaya awal eksplorasi (sunk-cost) dan memberikan tingkat pengembalian investasi yang tinggi dalam waktu sesingkat mungkin. Penambahan cadangan migas pada aset yang dimiliki sebuah perusahaan migas dapat menaikkan nilai dari perusahaan migas tersebut serta memberikan kepercayaan dari institusi pemberi pinjaman uang untuk mengembangkan bisnis.

Siklus Proyek Eksplorasi/Eksploitasi Migas

Cadangan yang sudah terbukti merupakan aset yang berharga bagi setiap perusahaan migas. Peningkatan prospek cadangan menjadi cadangan terbukti merupakan pekerjaan utama perusahaan migas (perusahaan eksplorasi dan produksi). Kapabilitas teknis dan komersial dari perusahaan migas hulu (eksplorasi dan produksi) dibuktikan dari performa perusahaan dalam mengeksekusi tiap tahapan dalam siklus projek hulu migas seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di Gambar 1 di bawah. Setiap tahapan memiliki resiko tersendiri dan membutuhkan biaya yang sangat besar.

Kebijakan pemerintah untuk menunjang aktivitas eksplorasi seharusnya dirancang untuk mendukung semua aktivitas hulu migas seperti yang digambarkan pada ilustrasi yang ada pada gambar 1, yang merefleksikan siklus proyek hulu migas secara kesulurahan. Perbaikan kebijakan fiskal sudah direfleksikan pada revisi Skema Gross Split sudah cukup baik untuk investor, tetapi diperlukan juga kebijakan non-fiskal yang dapat mengeliminir halangan-halangan investasi seperti yang dipaparkan oleh SKK MIGAS di atas.

Picture1m

Gambar 1. Ilustrasi Siklus Proyek Hulu Migas (Upstream Project)

KebijakanFiskal: Saat yang Tidak Tepat untuk Menerapkan Pajak Migas yang Agresif ?

Situasi industri migas yang sedang tidak kondusif bagi investor, menyebabkan pemerintah Indonesia harus memberikan insentif lebih banyak untuk mengurangi beban ekonomi dari investor. Hal ini merupakan hal yang lazim dilakukan oleh negara-negara penghasil migas dunia di saat situasi seperti saat ini. Selain itu diperlukan kepastian hukum yang lebih baik supaya iklim investasi migas di Indonesia lebih menarik dibandingkan oleh negara penghasil migas yang lain.

Lapangan-lapangan migas di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat beragam (dengan resiko yang beragam) dan mayoritas lapangan tersebut sudah tergolong lapangan yang sudah tua (brownfield) yang membutuhkan biaya lebih besar untuk melakukan ekstraksi minyak bumi per barelnya. Pembebanan pajak (tax) yang agresif dan seragam oleh pemerintah Indonesia terhadap lapangan-lapangan tersebut akan menambah beban keekonomiannya dan berpotensi mendorong investor untuk mengurangi investasi.

Ilustrasi siklus projek hulu migas pada Gambar 1, merupakan dasar pemahaman kita untuk melihat pemasukan dan pengeluaran dari sebuah proyek migas. Pada situasi harga minyak yang rendah, perusahaan migas berusaha keras untuk mengurangi capital expenditure dan operational expenditure sehingga operasional proyek migas tersebut menjadi lebih efisien. Usaha untuk lebih efisien ini akan terbilang sia-sia bila Pemerintah memberikan beban pajak yang besar kepada operator yang berpotensi menyebabkan cash-flow proyek yang menurun.

Ketika kebijakan fiskal sudah dibenahi dan mendapatkan respons positif dari invertor, masih diperlukan perbaikan pada kebijkan-kebijakan non-fiskal yang dapat menambahkan waktu yang diperlukan untuk memonetisasi cadangan migas yang sudah dipetakan. Karena waktu adalah bagian terpenting dari investasi sehingga birokrasi diharapkan semininimal mungkin untuk mengeliminir kerugian dalam investasi projek oleh karena eksekusi proyek yang terlambat (behind the schedule). Seandainya waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah lapangan migas di lepas pantai membutuhkan waktu pengembangan rata-rata 12 tahun, akan diperlukan usaha keras dari pemerintah untuk mengurangi delay project sehingga monetisasi cadangan dapat dilakukan kurang dari 12 tahun sejak cadangan migas pertama kali ditemukan.

Penutup

Di era IoT (Internet of Things) yang telah merevolusi budaya manusia untuk berbisnis menyebabkan manusia harus selalu bekerja lebih efisien dan lebih cepat. Teknologi yang telah berhasil menggabungkan budaya kerja, proses, aplikasi (perangkat lunak) dan perangkat keras (hardware) memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengurangi biaya operasional pada lapangan migas di berbagai negara-negara penghasil minyak (misalnya di lepas pantai United Kingdom dan Norway).

Pemerintah juga dapat memaksimalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja, mereduksi delay-time dan mengurangi cost per barel  selama didukung oleh aturan yang konsisten untuk menciptakan sebuah sistem yang lebih transparan di industri migas nasional.

Seiring dengan waktu, teknologi pendukung aktivitas migas akan semakin murah, karena research & development yang sangat intensif akhir-akhir ini. Permasalahan di industri eksplorasi migas tidak akan dapat dipecahkan apabila menggunakan paradigm lama yang cenderung tidak transparan dan mengutamakan ego sektoral.

1) SKK Migas Selenggarakan Dialog Kinerja Eksplorasi, http://skkmigas.go.id/detail/2325/skk-migas-selenggarakan-dialog-kinerja-eksplorasi

Catatan:

Program Fokus Grup Diskusi (FGD) adalah forum dialog dan diskusi yang difasilitasi oleh fakta.news. Ada 4 bidang utama yang menjadi sorotan fakta.news yaitu: energi, pangan, infrastruktur dan pelayanan publik.

FGD ini untuk bertujuan menyamakan persepsi, menjabarkan persoalan dan merumuskan solusi-solusi di bidang-bidang tersebut di atas. Adapun hasil FGD ini akan dipublikasikan melalui fakta.news dan diserahkan kepada pihak-pihak terkait.

FGD Energi ini dipandu oleh Tito Kurniadi dan Koster Rinaldi (fakta.news) dengan para peserta eksekutif, profesional, pejabat pemerintah, akademisi/pakar di bidang energi. 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Dinilai Terlalu Intervensi Ranah Pribadi, Puan: Tugas Komisi VIII yang Akan Menguliti RUU Ketahanan Keluarga

Oleh

Fakta News
Ketua DPR Kecam Penyerangan pada Menko Polhukam
Ketua DPR RI Puan Maharani.

Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan pasal-pasal dalam draft RUU Ketahanan Keluarga terlalu mengintervensi ranah privat rumah tangga.

Namun, Puan tidak bisa bicara secara langsung apakah RUU itu perlu atau tidak perlu karena akan di bahas komisi terkait.

Hal itu dikatakan Puan ketika menghadiri Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dengan tema “Arah Baru Kebijakan MKD: Upaya Menghadirkan Peradaban “Hikmah” di Crowne Plaza Hotel, Jakarta, Senin (24/2).

“Karena itu (RUU Ketahanan Keluarga) tugas Komisi VIII yang akan menguliti,” ujar Puan.

Puan juga membenarkan bahwa RUU Ketahanan Keluarga sudah masuk dalam Prolegnas. Dia pun meminta semua pihak untuk menunggu pembahasan RUU tersebut di Komisi VIII DPR.

“Ini akan masuk dalam pembahasan Komisi VIII, jadi kalau kemudian ada perubahan-perubahan apakah akan diteruskan, atau tidak dibahas, dan bagaimana nanti hasilnya, ya kita tunggu pembahasan dari Komisi VIII, karena sampai sekarang pun belum dibahas,” ujar Puan.

Seperti diketahui, draft RUU Ketahanan Keluarga kini sedang menuai polemik di kalangan publik. Ada poin-poin dalam draft RUU itu yang dinilai terlalu jauh masuk dalam ranah privat warga dan rumah tangga.

Salah satu poin itu adalah larangan bagi seseorang untuk mendonorkan sperma atau ovum guna keperluan mendapatkan keturunan. Hal ini berlaku untuk yang sukarela maupun yang komersial.

RUU ini juga memiliki kecenderungan ‘menyeret’ perempuan ke ranah domestik, yakni hanya sekedar mengurus rumah tangga saja.

Dalam Pasal 25 ayat 3 draft RUU ini disebut bahwa istri wajib mengurusi urusan rumah tangga.

Berikut bunyi pasal itu:

Kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:

  1. wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
  2. menjaga keutuhan keluarga; serta
  3. memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUU ini diusulkan oleh lima anggota DPR. Mereka adalah Ledia Hanifa (PKS), Netty Prasetyani (PKS), Endang Maria Astuti (Golkar), Sodik Mujahid (Gerindra), dan Ali Taher (PAN).

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Ibu Negara Sosialisasi Lingkungan Sehat dan Sanitasi Lewat Kuis

Oleh

Fakta News
Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan sosialisasi lingkungan sehat dan sanitasi di Aula Grup-1 Kopassus, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, pada Senin, 24 Februari 2020.

Serang – Usai mencanangkan program peningkatan kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakat, Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan sosialisasi lingkungan sehat dan sanitasi. Acara sosialisasi tersebut dihelat di Aula Grup-1 Kopassus, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, pada Senin, 24 Februari 2020.

Di hadapan sekitar 800 peserta, Ibu Iriana menyampaikan pentingnya pengurangan sampah plastik. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Iriana juga melakukan dialog dan kuis berhadiah dengan pertanyaan seputar masalah sampah dan lingkungan.

“Di sini saya akan memberi pertanyaan. Pertanyaannya berapa lama plastik bisa terurai di alam?” tanya Ibu Iriana yang kemudian dijawab oleh salah satu peserta yang tampil ke depan.

Tidak hanya berdialog soal sampah, para peserta juga dikenalkan dengan tiga maskot yang menjadi logo Gerakan Indonesia Bersih. Ketiganya adalah Meta, Amboi, dan Gurano.

Meta adalah jenis ikan kepe-kepe yang ada di laut. Hewan ini sangat aktif melakukan bersih-bersih pada siang hari. Sementara Amboi merupakan udang pembersih yang rajin membersihkan parasit yang menempel pada ikan. Adapun Gurano merupakan spesies hiu paus yang menjaga keseimbangan ekosistem laut dan merupakan biota laut yang sangat langka.

Usai berdialog, Ibu Iriana lalu meninjau stan PT Pegadaian (Persero) yang menampilkan program memilah sampah menabung emas atau The Gade Clean and Gold. Secara garis besar, program tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat berinvestasi sekaligus mencintai lingkungan.

Dalam program tersebut masyarakat diarahkan untuk memilah sampah dan menjualnya melalui bank sampah binaan. Nilai hasil sampah inilah yang kemudian akan dikonversi menjadi tabungan emas.

Turut mendampingi Ibu Negara dalam acara tersebut antara lain, Ibu Wury Ma’ruf Amin, Ibu Naniek Wahidin Halim, dan para istri menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM).

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Ibu Negara Canangkan Peningkatan Kesehatan dan Kualitas Lingkungan Masyarakat di Serang

Oleh

Fakta News
Ibu Negara Iriana Joko Widodo mencanangkan program peningkatan kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakat, di Kampung Kenari, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Senin, 24 Februari 2020.

Serang – Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten, Ibu Negara Iriana Joko Widodo mencanangkan program peningkatan kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakat. Acara tersebut dilangsungkan di Kampung Kenari, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Senin, 24 Februari 2020.

Tarian Katuran Rawuh Ning Kota Serang menyambut kedatangan Ibu Iriana yang tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB. Ibu Iriana tampak didampingi oleh Ibu Wury Ma’ruf Amin beserta para istri menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM).

Salah satu bentuk peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh Ibu Negara dan para anggota OASE-KIM adalah dengan memberikan bantuan berupa pembangunan 1.000 jamban di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kasemen, Kecamatan Taktakan, dan Kecamatan Cipocok Jaya. Dalam sambutannya, Ibu Iriana menyambut baik kegiatan itu dan berharap dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang memiliki jamban yang layak. Tadi Bu Luhut sudah menceritakan bahwa di sini ada yang sudah hampir 30 tahun belum memiliki jamban. Alhamdulillah dengan kehadiran ibu-ibu OASE semua telah membantu memberi jamban untuk masyarakat Banten,” kata Ibu Iriana.

Ibu Iriana juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan.

“Saya titip tolong ya bapak ibu semua untuk menjaga kebersihan. Tadi sudah disampaikan secara gamblang bahwa jamban itu sangat perlu sekali untuk pemakaian yang ada di Banten ini,” imbuhnya.

Pencanangan peningkatan kualitas kesehatan ini didasari oleh masih rendahnya kesadaran penggunaan jamban sendiri oleh warga dan akses kepada fasilitas sanitasi sehat yang belum memadai. Data dari Dinas Kesehatan Kota Serang menunjukkan bahwa sekitar 24,73 persen atau 29.735 kepala keluarga (KK) masih melakukan buang air besar sembarangan, baik di kebun, sawah, maupun sungai.

Ketua Bidang 4 OASE-KIM Ibu Devi Luhut Panjaitan dalam laporannya mengatakan, bantuan jamban diberikan kepada tiga kecamatan yang paling membutuhkan. Dengan dibangunnya jamban, diharapkan budaya masyarakat dalam hal sanitasi juga bisa berubah menjadi lebih baik.

“Memang mengubah budaya itu tidak mudah, tetapi OASE Kabinet Indonesia Maju pada kesempatan ini menolong masyarakat untuk mengubah kebiasaan hidupnya menuju yang lebih sehat,” kata Ibu Devi.

Pembangunan 1.000 jamban di Kota Serang akan dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun 2020. Selain jamban, OASE-KIM juga memberikan bantuan pembangunan 1 sumur artesis dan 1 Instalasi Pembersihan Air Limbah (IPAL).

Dalam pelaksanaannya, program tersebut didukung oleh tujuh kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Untuk memberikan edukasi kepada warga terkait program ini, Kementerian Kesehatan telah melakukan dua kali sosialisasi.

“Kami berpikir bahwa suatu alat modern kalau hanya diberikan demikian tidak akan dipakai karena banyak pengalaman dipakai gudang. Jadi sudah dua kali sosialisasi oleh Kemenkes untuk menerangkan apa sebetulnya gunanya jamban itu diberikan, yaitu untuk menambah kesejahteraan hidup mereka,” tutur Ibu Devi.

Selepas memberikan sambutan, Ibu Iriana bersama dengan Ibu Wury, Ketua Umum OASE-KIM Ibu Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, dan Ketua Bidang 4 OASE-KIM Ibu Devi Luhut Panjaitan membuka selubung sebagai tanda pencanangan pemberian dukungan 1.000 jamban, sumur artesis, dan IPAL. Ibu Iriana kemudian meninjau beberapa rumah warga yang telah menerima bantuan pembangunan jamban.

 

Ping

Baca Selengkapnya