Pertamina Patra Niaga Siaga Penuhi Kebutuhan Energi Saat Natal dan Tahun Baru
Jakarta – Menyambut masa libur Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) memastikan kondisi stok dan proses penyeluran energi berjalan dengan aman. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga SH C&T, Alfian Nasution mengatakan bahwa Natal dan Tahun Baru sudah menjadi salah satu masa dimana Pertamina memastikan seluruh kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dengan baik.
“Menyambut masa Natal dan Tahun Baru, kami pastikan stok nasional dalam kondisi sangat aman. Per 7 Desember, ketahanan stok untuk seluruh produk bahan bakar minyak rata-rata berada di atas 19 hari, LPG di atas 14 hari, dan Avtur 35 hari. Proses distribusi juga terus kami pantau melalui Pertamina Integrated Command Centre (PICC) dan dashboard digitalisasi SPBU. Untuk menjamin hal tersebut, kami juga kembali mengaktifkan satuan tugas Natal dan Tahun Baru (Satgas Naru) untuk memastikan seluruh kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dengan baik,” jelas Alfian.
Alfian melanjutkan, Pertamina Patra Niaga juga telah menghitung proyeksi peningkatan konsumsi energi masyarakat selama masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Setidaknya akan ada peningkatan kebutuhan sekitar +6.2% untuk Gasoline (bensin), +2.7% untuk Gasoil (diesel), +3% untuk LPG, dan +24% untuk Avtur, semuanya dibandingkan dengan rerata Oktober.
Sebagai antisipasi terhadap proyeksi tersebut, Pertamina Patra Niaga telah melakukan beberapa antisipasi. 114 terminal BBM, 23 terminal LPG, 68 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), lebih dari 7.400 SPBU, serta seluruh rantai distribusi LPG mulai dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) hingga agen dan pangkalan LPG baik yang subsidi maupun non subsidi telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
Selain itu, Pertamina Patra Niaga kembali menyiapkan layanan dan fasilitas tambahan. Setidaknya, akan disiapkan 1.077 SPBU Siaga di jalur reguler, 63 SPBU Siaga di jalur tol, 218 Motoris atau armada Pertamina Delivery Service (PDS), 144 titik kantong BBM SPBU, 34 unit Pertashop atau SPBU modular, serta lebih dari 48 ribu agen dan pangkalan LPG Siaga, layanan di 68 DPPU juga akan terus siaga memenuhi kebutuhan Avtur bagi seluruh maskapai penerbangan. Selain operasional, Pertamina Patra Niaga juga menyediakan layanan antigen di 25 SPBU.
“Jadi untuk menjawab proyeksi peningkatan konsumsi masyarakat, Pertamina Patra Niaga sudah menyiapkan seluruh fasilitas untuk beroperasi dengan maksimal. Selain yang beroperasi reguler, layanan tambahan ini juga kami siapkan sebagai antisipasi terutama di jalur-jalur dan wilayah dengan proyeksi peningkatan konsumsi tertinggi, misalkan wilayah yang merayakan Natal, wilayah yang merayakan tahun baru, tempat wisata, jalur lintas utama, serta wilayah rawan bencana. Selain operasional kami juga telah siapkan layanan antigen, layanan pembayaran non tunai melalui MyPertamina, serta memastikan seluruh fasilitas Pertamina sudah menaati protokol kesehatan,” tambah Alfian.
Bagi seluruh pelanggan setia, Pertamina Patra Niaga juga kembali menyediakan loyalty program. Sepanjang masa Natal dan Tahun Baru, akan dilaksanakan program MyPertamina Fair, tukar tabung ke Bright Gas, promo layanan non-fuel retail (NFR) di beberapa outlet Bright Store, serta promo khusus untuk pembelian Fastron dan Enduro.
Sebagai upaya pengamanan penyaluran BBM, LPG, dan Avtur, Pertamina Patra Niaga juga melakukan berbagai koordinasi. Selain secara internal dalam memastikan stok, penambahan armada, serta kesiapan seluruh tambahan layanan, Pertamina Patra Niaga juga berkoordinasi dengan stakeholder, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, BPH Migas, Polri, Jasa Marga dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), Telkom, serta perbankan untuk memastikan transaksi kebutuhan lembaga penyalur dapat tetap dilayani.
“Dengan seluruh antisipasi ini, kami himbau masyarakat tidak perlu khawatir, Pertamina Patra Niaga tetap siaga melayani kebutuhan energi masyarakat agar tetap terpenuhi dengan baik dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Bagi seluruh saudara kita yang merayakan, Selamat Hari Natal, semoga perayaan dan ibadahnya dapat berjalan dengan khidmat,” pungkas Alfian.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.