Connect with us
FGD Energi

Skema Gross Split: Revisi Sudah Baik untuk Development dan Produksi – Belum untuk Eksplorasi (1)

Pemerintah Indonesia, melalui kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), telah merilis dan mensosialisasikan revisi skema Gross Split melalui Peraturan Menetri (PerMen) No.52/2017 pada akhir bulan Agustus 2017. Peraturan Mentri yang baru ini bertujuan untuk memberikan nilai lebih terhadap skema Gross-Split yang sebelumnya diperkenalkan melalui Peraturan Mentri No.8/2017 mengenai Gross Split (GS-1) pada bulan Januari 2017.

Revisi Peraturan Skema Grosss-Split (GS-2) pada PerMen No. 52/2017 ini berlaku untuk blok migas yang kontraknya akan mendapatkan perpanjangan dan blok migas yang akan diberikan pada tender (bid-round) blok yang baru. Pemerintah Indonesia juga tidak menutup kemungkinan kontrak blok migas yang sedang berjalan untuk memakai skema Gross-Split ini.

Revisi GS-1

8 Revisi Skema Gross Split – Kementerian ESDM

Revisi GS-3

Progressive Split (Cummulative Production)

Revisi GS-4

Sumber Kementerian ESDM

Revisi GS-5

Sumber Kementerian ESDM

Revisi GS-6

Sumber Kementerian ESDM

Revisi GS-7

Sumber Kementerian ESDM

Skema Gross Split ini secara umum bertujuan untuk memberikan efisiensi dan fleksibilitas kepada Kontraktor (K3S) untuk menjalankan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayah kerja yang dikuasai K3S dengan menghilangkan mekanisme cost-recovery yang dianggap mengurangi fleksibilitas operasional K3S. Penghilangan cost-recovery itu sendiri diharapakan dapat mendorong K3S lebih efisien dalam melakukan pengadaan jasa dan barang dalam keseharian operasi di lapangan.

Penerapan Skema Gross Split ini pertama sekali diterapkan pada akhir bulan Januari 2017 yang lalu pada perpanjangan kontrak Blok Offshore North West Java yang dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi (PHE). Pada awal penerapan skema Gross Split ini, pemerintah mendapat kritik dari berbagai pihak oleh karena skema GS-1 berpotensi menurunkan nilai dari asset migas tertentu dan juga berpotensi memberikan waktu pengembalian investasi yang lebih lama kepada investor. Setelah disahkannya skema revisi Gross Split, diharapkan ada peningkatan-peningkatan yang memberikan Kontraktor nilai lebih.

Skema Gross Split bermaksud meningkatkan efisiensi kerja operator blok migas yang sudah berproduksi melalui pembatasan pengeluaran biaya-biaya dan rantai birokrasi dalam operasi blok migas. Tetapi untuk kontrak kerja blok migas baru yang masih dalam tahapan eksplorasi, Skema Gross Split sendiri memberikan sedikit insentif kepada pelaku kegiatan eksplorasi untuk menambah angka cadangan migas nasional.

Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menentukan fiscal-term untuk kontrak blok migas yang masih di dalam tahapan eksplorasi, disebabkan oleh beberapa hal:

1) Aktivitas eksplorasi merupakan aktivitas yang sangat beresiko sehingga investor akan lebih tegas dalam mengeluarkan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi pada era harga minyak bumi yang rendah dalam masa yang relatif panjang,

2) Dibutuhkannya insentif tambahan kepada pelaku eksplorasi migas mengingat pengembalian biaya-biaya eksplorasi (sunk-cost) membutuhkan penggantian (cost-recovery) bila kontrak blok eksplorasi menjadi blok produksi migas. Penggantian beban biaya eksplorasi ini dibutuhkan oleh investor untuk lebih meningkatkan minat investor untuk melakukan aktivitas eksplorasi.

3) Di tahapan awal kegiatan eksplorasi, investor membutuhkan kepastian dari pemerintah dalam hal kemudahan mendapatkan data teknis yang bermutu tinggi dan kemudahan dalam hal pengurusan perizinan melakukan kegiatan eksplorasi. Data teknis seperti data geologi dan seismik yang bermutu tinggi secara umum akan membantu meningkatkan nilai sebuah prospek eksplorasi. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia sudah memaparkan mengenai open-data policy untuk eksplorasi migas, tetapi policy ini juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia  dan infrastruktur (teknologi data) dengan kualitas yang baik untuk meningkatkan minat investor. (Bersambung)

Artikel selanjutnya:  Skema Gross Split: Revisi Sudah Baik untuk Development dan Produksi – Belum untuk Eksplorasi (2)

Catatan:

Program Fokus Grup Diskusi (FGD) adalah forum dialog dan diskusi yang difasilitasi oleh fakta.news. Ada 4 bidang utama yang menjadi sorotan fakta.news yaitu: energi, pangan, infrastruktur dan pelayanan publik.

FGD ini untuk bertujuan menyamakan persepsi, menjabarkan persoalan dan merumuskan solusi-solusi di bidang-bidang tersebut di atas. Adapun hasil FGD ini akan dipublikasikan melalui fakta.news dan diserahkan kepada pihak-pihak terkait.

FGD Energi ini dipandu oleh Tito Kurniadi dan Koster Rinaldi (fakta.news) dengan para peserta eksekutif, profesional, pejabat pemerintah, akademisi/pakar di bidang energi. 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya