Connect with us
FGD Energi

Skema Gross Split: Revisi Sudah Baik untuk Development dan Produksi – Belum untuk Eksplorasi (1)

Pemerintah Indonesia, melalui kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), telah merilis dan mensosialisasikan revisi skema Gross Split melalui Peraturan Menetri (PerMen) No.52/2017 pada akhir bulan Agustus 2017. Peraturan Mentri yang baru ini bertujuan untuk memberikan nilai lebih terhadap skema Gross-Split yang sebelumnya diperkenalkan melalui Peraturan Mentri No.8/2017 mengenai Gross Split (GS-1) pada bulan Januari 2017.

Revisi Peraturan Skema Grosss-Split (GS-2) pada PerMen No. 52/2017 ini berlaku untuk blok migas yang kontraknya akan mendapatkan perpanjangan dan blok migas yang akan diberikan pada tender (bid-round) blok yang baru. Pemerintah Indonesia juga tidak menutup kemungkinan kontrak blok migas yang sedang berjalan untuk memakai skema Gross-Split ini.

Revisi GS-1

8 Revisi Skema Gross Split – Kementerian ESDM

Revisi GS-3

Progressive Split (Cummulative Production)

Revisi GS-4

Sumber Kementerian ESDM

Revisi GS-5

Sumber Kementerian ESDM

Revisi GS-6

Sumber Kementerian ESDM

Revisi GS-7

Sumber Kementerian ESDM

Skema Gross Split ini secara umum bertujuan untuk memberikan efisiensi dan fleksibilitas kepada Kontraktor (K3S) untuk menjalankan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayah kerja yang dikuasai K3S dengan menghilangkan mekanisme cost-recovery yang dianggap mengurangi fleksibilitas operasional K3S. Penghilangan cost-recovery itu sendiri diharapakan dapat mendorong K3S lebih efisien dalam melakukan pengadaan jasa dan barang dalam keseharian operasi di lapangan.

Penerapan Skema Gross Split ini pertama sekali diterapkan pada akhir bulan Januari 2017 yang lalu pada perpanjangan kontrak Blok Offshore North West Java yang dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi (PHE). Pada awal penerapan skema Gross Split ini, pemerintah mendapat kritik dari berbagai pihak oleh karena skema GS-1 berpotensi menurunkan nilai dari asset migas tertentu dan juga berpotensi memberikan waktu pengembalian investasi yang lebih lama kepada investor. Setelah disahkannya skema revisi Gross Split, diharapkan ada peningkatan-peningkatan yang memberikan Kontraktor nilai lebih.

Skema Gross Split bermaksud meningkatkan efisiensi kerja operator blok migas yang sudah berproduksi melalui pembatasan pengeluaran biaya-biaya dan rantai birokrasi dalam operasi blok migas. Tetapi untuk kontrak kerja blok migas baru yang masih dalam tahapan eksplorasi, Skema Gross Split sendiri memberikan sedikit insentif kepada pelaku kegiatan eksplorasi untuk menambah angka cadangan migas nasional.

Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menentukan fiscal-term untuk kontrak blok migas yang masih di dalam tahapan eksplorasi, disebabkan oleh beberapa hal:

1) Aktivitas eksplorasi merupakan aktivitas yang sangat beresiko sehingga investor akan lebih tegas dalam mengeluarkan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi pada era harga minyak bumi yang rendah dalam masa yang relatif panjang,

2) Dibutuhkannya insentif tambahan kepada pelaku eksplorasi migas mengingat pengembalian biaya-biaya eksplorasi (sunk-cost) membutuhkan penggantian (cost-recovery) bila kontrak blok eksplorasi menjadi blok produksi migas. Penggantian beban biaya eksplorasi ini dibutuhkan oleh investor untuk lebih meningkatkan minat investor untuk melakukan aktivitas eksplorasi.

3) Di tahapan awal kegiatan eksplorasi, investor membutuhkan kepastian dari pemerintah dalam hal kemudahan mendapatkan data teknis yang bermutu tinggi dan kemudahan dalam hal pengurusan perizinan melakukan kegiatan eksplorasi. Data teknis seperti data geologi dan seismik yang bermutu tinggi secara umum akan membantu meningkatkan nilai sebuah prospek eksplorasi. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia sudah memaparkan mengenai open-data policy untuk eksplorasi migas, tetapi policy ini juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia  dan infrastruktur (teknologi data) dengan kualitas yang baik untuk meningkatkan minat investor. (Bersambung)

Artikel selanjutnya:  Skema Gross Split: Revisi Sudah Baik untuk Development dan Produksi – Belum untuk Eksplorasi (2)

Catatan:

Program Fokus Grup Diskusi (FGD) adalah forum dialog dan diskusi yang difasilitasi oleh fakta.news. Ada 4 bidang utama yang menjadi sorotan fakta.news yaitu: energi, pangan, infrastruktur dan pelayanan publik.

FGD ini untuk bertujuan menyamakan persepsi, menjabarkan persoalan dan merumuskan solusi-solusi di bidang-bidang tersebut di atas. Adapun hasil FGD ini akan dipublikasikan melalui fakta.news dan diserahkan kepada pihak-pihak terkait.

FGD Energi ini dipandu oleh Tito Kurniadi dan Koster Rinaldi (fakta.news) dengan para peserta eksekutif, profesional, pejabat pemerintah, akademisi/pakar di bidang energi. 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi II Gali Informasi Permasalahan Pemilu di Jatim

Oleh

Fakta News
Permasalahan Pemilu
Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali(Foto: DPR)

Jatim – Rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 sudah memasuki tahapan akhir, yaitu proses rekapitulasi surat suara tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain terus memantau proses rekapitulasi nasional, Komisi II DPR RI juga terjun langsung ke lapangan guna menggali informasi terkait permasalahan yang ada di berbagai daerah terkait penyelenggaraan Pemilu serentak ini.

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan, selain menggali permasalahan yang ada di Jawa Timur, kunjungan ini juga dimaksudkan untuk menerima masukan secara langsung dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) se-Jawa Timur, agar ke depan penyelenggaraan pemilu jauh lebih lagi.

“Kita tahu di masyarakat tentu beredar berbagai informasi, baik yang benar maupun yang kurang tepat. Maka menjadi kewajiban Komisi II untuk datang langsung ke daerah. Selain ke Jawa Timur, ada yang ke Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk melihat langsung seperti apa kejadiannya itu,” kata Zainuddin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan mitra kerja terkait di Kantor Bakesbangpol Jatim, Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

PP Muhammadiyah Minta Warganya Tak Ikuti Aksi Massa 22 Mei

Oleh

Fakta News
PP Muhammadiyah
Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.(istimewa).

Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan warganya untuk berlaku santun dan seusia hukum dalam menyikapi pengumuman hasil Pemilu 2019. PP Muhammadiyah juga mengimbau warganya untuk menerima hasil Pemilu 2019 dan tak mengikuti aksi massa 22 Mei mendatang.

Hal tersebut disampaikan Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dalam keterangan tertulis yang diterima Fakta.News, Minggu (19/5). Pernyataan ini dikeluarkan terkait maraknya pemberitaan seruan aksi pada 22 Mei yang merupakan tanggal pengumuman hasil resmi pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.

“Kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya bisa menjadi warga negara yang santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Muhammadiyah,” ujar Mu’ti.

Selain itu, Sekretaris PP Muhammadiyah ini juga ingin agar warga Muhammadiyah menerima apa pun dan siapa pun pemenang Pemilu 2019. “Warga Muhammadiyah hendaknya menerima apapun hasil Pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai Presiden-wakil presiden dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah,” imbuhnya lagi.

Karena itulah, PP Muhammadiyah sangat menganjurkan warganya untuk tidak mengikuti aksi massa pada 22 Mei mendatang.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Ittama DPR Terus Gaungkan RB Demi Perbaikan Sistem Kerja Organisasi

Oleh

Fakta News
Sistem Kerja Organisasi
Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha(Foto: DPR)

Tangerang – Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) diharapakan dapat memperbaiki sistem kerja organisasi. Untuk itu, setiap tahunnya sejak tahun 2010 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) meminta setiap organisasi melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) untuk meninjau sejauh mana pelaksanaan RB telah diimplementasikan.

Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha mengatakan, pihaknya telah mengimplementasikan RB ke seluruh unit kerja dan melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan RB di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Ia mengakui, hasilnya belum mencapai nilai maksimum, sebesar 75,00.

“Tahun 2015 nilai yang dicapai 65,99, tahun 2016 sebesar 66,22, tahun 2017 sebesar 71,05 dan tahun 2018 sebesar 72,71. Kurang sedikit lagi untuk mencapai 75,00,” jelasnya saat membuka kegiatan sosialisasi PMPRB dan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) di Tangerang, Banten, Kamis (16/5/2019).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya