Connect with us
FGD Energi

Skema Gross Split: Revisi Sudah Baik untuk Development dan Produksi – Belum untuk Eksplorasi (1)

Pemerintah Indonesia, melalui kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), telah merilis dan mensosialisasikan revisi skema Gross Split melalui Peraturan Menetri (PerMen) No.52/2017 pada akhir bulan Agustus 2017. Peraturan Mentri yang baru ini bertujuan untuk memberikan nilai lebih terhadap skema Gross-Split yang sebelumnya diperkenalkan melalui Peraturan Mentri No.8/2017 mengenai Gross Split (GS-1) pada bulan Januari 2017.

Revisi Peraturan Skema Grosss-Split (GS-2) pada PerMen No. 52/2017 ini berlaku untuk blok migas yang kontraknya akan mendapatkan perpanjangan dan blok migas yang akan diberikan pada tender (bid-round) blok yang baru. Pemerintah Indonesia juga tidak menutup kemungkinan kontrak blok migas yang sedang berjalan untuk memakai skema Gross-Split ini.

Revisi GS-1

8 Revisi Skema Gross Split – Kementerian ESDM

Revisi GS-3

Progressive Split (Cummulative Production)

Revisi GS-4

Sumber Kementerian ESDM

Revisi GS-5

Sumber Kementerian ESDM

Revisi GS-6

Sumber Kementerian ESDM

Revisi GS-7

Sumber Kementerian ESDM

Skema Gross Split ini secara umum bertujuan untuk memberikan efisiensi dan fleksibilitas kepada Kontraktor (K3S) untuk menjalankan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayah kerja yang dikuasai K3S dengan menghilangkan mekanisme cost-recovery yang dianggap mengurangi fleksibilitas operasional K3S. Penghilangan cost-recovery itu sendiri diharapakan dapat mendorong K3S lebih efisien dalam melakukan pengadaan jasa dan barang dalam keseharian operasi di lapangan.

Penerapan Skema Gross Split ini pertama sekali diterapkan pada akhir bulan Januari 2017 yang lalu pada perpanjangan kontrak Blok Offshore North West Java yang dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi (PHE). Pada awal penerapan skema Gross Split ini, pemerintah mendapat kritik dari berbagai pihak oleh karena skema GS-1 berpotensi menurunkan nilai dari asset migas tertentu dan juga berpotensi memberikan waktu pengembalian investasi yang lebih lama kepada investor. Setelah disahkannya skema revisi Gross Split, diharapkan ada peningkatan-peningkatan yang memberikan Kontraktor nilai lebih.

Skema Gross Split bermaksud meningkatkan efisiensi kerja operator blok migas yang sudah berproduksi melalui pembatasan pengeluaran biaya-biaya dan rantai birokrasi dalam operasi blok migas. Tetapi untuk kontrak kerja blok migas baru yang masih dalam tahapan eksplorasi, Skema Gross Split sendiri memberikan sedikit insentif kepada pelaku kegiatan eksplorasi untuk menambah angka cadangan migas nasional.

Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menentukan fiscal-term untuk kontrak blok migas yang masih di dalam tahapan eksplorasi, disebabkan oleh beberapa hal:

1) Aktivitas eksplorasi merupakan aktivitas yang sangat beresiko sehingga investor akan lebih tegas dalam mengeluarkan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi pada era harga minyak bumi yang rendah dalam masa yang relatif panjang,

2) Dibutuhkannya insentif tambahan kepada pelaku eksplorasi migas mengingat pengembalian biaya-biaya eksplorasi (sunk-cost) membutuhkan penggantian (cost-recovery) bila kontrak blok eksplorasi menjadi blok produksi migas. Penggantian beban biaya eksplorasi ini dibutuhkan oleh investor untuk lebih meningkatkan minat investor untuk melakukan aktivitas eksplorasi.

3) Di tahapan awal kegiatan eksplorasi, investor membutuhkan kepastian dari pemerintah dalam hal kemudahan mendapatkan data teknis yang bermutu tinggi dan kemudahan dalam hal pengurusan perizinan melakukan kegiatan eksplorasi. Data teknis seperti data geologi dan seismik yang bermutu tinggi secara umum akan membantu meningkatkan nilai sebuah prospek eksplorasi. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia sudah memaparkan mengenai open-data policy untuk eksplorasi migas, tetapi policy ini juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia  dan infrastruktur (teknologi data) dengan kualitas yang baik untuk meningkatkan minat investor. (Bersambung)

Artikel selanjutnya:  Skema Gross Split: Revisi Sudah Baik untuk Development dan Produksi – Belum untuk Eksplorasi (2)

Catatan:

Program Fokus Grup Diskusi (FGD) adalah forum dialog dan diskusi yang difasilitasi oleh fakta.news. Ada 4 bidang utama yang menjadi sorotan fakta.news yaitu: energi, pangan, infrastruktur dan pelayanan publik.

FGD ini untuk bertujuan menyamakan persepsi, menjabarkan persoalan dan merumuskan solusi-solusi di bidang-bidang tersebut di atas. Adapun hasil FGD ini akan dipublikasikan melalui fakta.news dan diserahkan kepada pihak-pihak terkait.

FGD Energi ini dipandu oleh Tito Kurniadi dan Koster Rinaldi (fakta.news) dengan para peserta eksekutif, profesional, pejabat pemerintah, akademisi/pakar di bidang energi. 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Direktur Relawan TKN Targetkan Kemenangan Jokowi-Ma’ruf di Sumbar

Oleh

Fakta News
Direktur Relawan TKN, Maman Imanulhaq dalam konsolidasi Relawan se-Sumatera Barat di Payakumbuh, Rabu (20/2/2019) (ist)

Payakumbuh – Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Maman Imanulhaq mengatakan bahwa banyak tokoh nasional lahir dari Bumi Minangkabau. Bahkan 15 orang di antaranya menjadi Pahlawan Nasional.

Menurutnya para tokoh itu telah melahirkan pemikiran besar, menghasilkan karya monumental dan berjasa bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Bangsa Indonesia berhutang kepada Bumi Minang. Karena dari sini lahir tokoh-tokoh Nasional yang berjiwa agamis dan nasionalis. Presiden Jokowi telah 5 kali berkunjung ke tempat ini sebagai bentuk terima kasih negara kepada Sumbar dan menyerap spiritualitas Minang sebagai spirit menjadikan Indonesia kiblat peradaban dunia Islam,” kata Maman Imanulhaq yang hadir dalam konsolidasi Relawan se-Sumatera Barat di Payakumbuh, Rabu (20/2/2019).

“Saya yakin semua relawan bisa mensosialisasikan capaian-capaian Jokowi terutama yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam seperti pembangunan Bank Wakaf Mikro, Universitas Islam Internasional Indonesia dan mendorong UU Pesantren,” imbuh Politisi PKB ini.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Minta Dana Desa Digunakan untuk Berdayakan Ekonomi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta, Rabu (20/2/2019) (Foto: Biro Pers Setpres)

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta seluruh pemerintah desa untuk berupaya meningkatkan perekonomian desa dan warganya dengan memanfaatkan dana desa yang diberikan pemerintah pusat. Tahun ini, dana desa yang diberikan pemerintah ialah sebesar Rp70 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp60 triliun.

“Fisik infrastruktur sudah kita jalankan. Ini ke depan agak digeser sedikit ke pemberdayaan ekonomi desa,” kata Presiden saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta, pada Rabu, 20 Februari 2019.

Upaya meningkatkan perekonomian desa tersebut dimulai dengan melihat apa yang menjadi keunggulan suatu desa. Desa yang memiliki pemandangan alam maupun objek wisata yang indah, dapat memfokuskan upayanya untuk menggarap keunggulan tersebut agar nantinya menghasilkan pemasukan bagi desa itu sendiri.

“Ini ada di Jawa Tengah, Desa Ponggok. Desa itu memiliki umbul air kemudian dibuat desa wisata. Dana desa sebagian masuk ke sana. Apa yang terjadi? Satu tahun bisa mendapatkan income Rp14 miliar,” tuturnya.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Targetkan 5.000 Pasar Dalam 4 Tahun, Hingga 2018 Pemerintah Telah Revitalisasi 4.211 Pasar Rakyat

Oleh

Fakta News
Ilustrasi Revitalisasi Pasar Rakyat (Kemendag)

Jakarta – Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Tjahya Widayanti, mengemukakan dari target 5.000 pasar rakyat yang akan direvitalisasi selama periode 2015-2019, hingga tahun 2018, Pemerintah telah membangun/merevitalisasi 4.211 unit pasar rakyat yang dianggarkan melalui dana alokasi khusus dan tugas pembantuan.

“Untuk memenuhi target, tahun ini direncanakan revitalisasi/pembangunan 1.037 unit pasar rakyat,” ungkap Tjahya kepada wartawan, di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Menurut Tjahya, konsep pembangunan/revitalisasi pasar rakyat tidak hanya sekedar pembenahan bangunan fisik, tetapi juga nonfisik yang terkait dengan pengelolaan pasar dan integrasi dengan sektor-sektor lain.

“Pembenahan secara fisik tentunya dapat meningkatkan citra dan kesan buruk terhadap pasar rakyat yang semula kumuh, becek, dan kotor menjadi bersih dan nyaman untuk dikunjungi. Tetapi juga harus didukung dengan revitalisasi nonfisik yang meliputi revitalisasi manajemen, revitalisasi ekonomi, dan revitalisasi sosial,” tutur Tjahya.

Revitalisasi manajemen, sebut Tjahya, yaitu pembenahan yang mencakup tata cara penempatan pedagang, pembiayaan/permodalan, dan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pasar. Adapun revitalisasi ekonomi yaitu pembenahan untuk meningkatkan pendapatan pedagang dan mengakomodasi kegiatan ekonomi formal dan informal di pasar rakyat. Sedangkan revitalisasi sosial budaya yaitu pembenahan dengan menciptakan lingkungan pasar yang menarik, berdampak positif, dan dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga.

Baca Selengkapnya