Yusharto Huntoyungo Pemekaran DOB Menunggu Putusan Presiden

  • Fakta.News - 18 Sep 2018 | 04:51 WIB
Pemekaran DOB Menunggu Putusan Presiden
Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo(Foto: Istimewa)

Usulan pemekaran 318 Daerah Otonomi Baru (DOB) di seluruh Indonesia, baik itu provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, hingga saat ini masih menggantung oleh Pemerintah Pusat. Padahal, usulan pemekaran DOB tersebut sudah di setujui oleh DPR dan DPD RI. Namun, Pemerintah saat ini masih menunda atau moratorium DOB itu.

“Sidang DPOD menyatakan, bahwa perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dulu terhadap DOB. Setelah itu baru dilakukan pemekaran kembali,” kata Yusharto Huntoyungo, Jumat pekan lalu.

Baca juga:

Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mengatakan, saat ini memang pemekaran DOB tersebut ditunda atau moratorium lantaran terkendala peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pemekaran DOB baru bisa dilakukan setelah ada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mendasari pelaksanaan pemekaran sebagai turunan dari Undang-Undang (UU) yang baru, yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Setelah adanya dua PP ini, maka pemekaran itu sudah bisa dilanjutkan atau dilakukan kembali,” tuturnya.

Menurut Yusharto, Rancangan Peraturan Pemerintah itu sudah di susun. RPP itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu RPP tentang penataan daerah dan RPP tentang design besar penataan daerah. “Sekarang tinggal menunggu persetujuan dari Presiden,” ujarnya.

BACA JUGA:

Tulis Komentar