Connect with us
Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H., Kepala Badan Narkotika Nasional:

“Mayoritas Pengendali Narkoba di Indonesia dari Lapas”

Pengendali Narkoba
Kepala BNN Komjen.Pol. Heru Winarko(Foto: Istimewa)

SELAMA ini, para penyidik BNN kerap mendapat kesulitan untuk membongkar jaringan narkoba yang dikendalikan para napi dari dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) alias penjara. “Maklum saja, mayoritas pengendali narkoba di Indonesia itu dari Lapas,” kata Komjen Pol. Heru Winarko Kepala BNN.

Nah, ini adalah tantangan  Heru Winarko sebagai Kepala BNN yang baru menggantikan Budi Waseso (Buwas). “Sekarang sudah bisa. Sudah beberapa kami masuk,” ungkap Heru kepada Fakta.News.

Mantan Deputi Penindakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali memasuki lapas-lapas narkoba untuk melakukan penindakan terhadap para bandar narkoba sebagai pengendali narkoba, yang diketahui masih mengendalikan jaringannya. Bahkan, menurut Heru, dirinya tak segan-segan menindak kepala lapas jika terbukti bermain. “Yang namanya masalah ini tidak bisa kami hindari, tetap kami tindak,” tegasnya.

Baca Juga: 

Kepada Ong dari Fakta.News, pertengahan Mei lalu, di ruang kerjanya, lantai 2, Kantor BNN, Jl. MT Haryono, No. 11, Cawang, Jakarta Timur, pria kelahiran Jakarta 55 tahun silam ini berkenan memaparkan strateginya memberantas narkoba di Indonesia, terutama memberantas para pengendali narkoba. Berikut kutipan wawancaranya.

Bagaimana pola pemberantasan narkoba yang akan Anda lakukan, mengingat sekarang banyak narkoba jenis baru yang masuk Indonesia?

Kalau kita bicara narkoba, kan sesuai dengan undang-undang dan tergantung organisasi di BNN. Di BNN itu ada pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, serta hukum dan kerja sama. Ini semua kami optimalkan. Objeknya adalah bagaimana mengurangi supply atau pemasukan karena narkoba ini sebagian besar dari luar.

Kami mengurangi masukan, bagaimana mengurangi permintaan? Jadi, supply reduction, demand reduction, dan harm reduction (tempat rehabilitasi supaya tidak kembali lagi). Itu yang menjadi objek pekerjaannya.

Lalu, objek yang menjadi sasarannya adalah pertama, jaringan narkobanya, yang kedua, masyarakat, ketiga, penyalahgunaan. Jadi, tiga ini menjadi objek atau sasaran pekerjaan dari yang tadi itu.

Lima kedeputian ini harus masif. Misalnya pencegahan, bagaimana membangun sistem? Sekarang ini yang kami coba bangun adalah bagaimana Indonesia bisa bersih dari narkoba. Berarti harus banyak koordinasi. Saya sudah ketemu dengan Menteri Desa, bagaimana program-program dari Kementerian Desa bisa kami masukan juga dengan masalah narkoba terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN), terutama soal pencegahan.

Begitu juga di posyandu. Kami juga mencoba bekerja sama dengan Menteri Kesehatan. Di Posyandu ini, kami bisa berdiskusi dengan ibu-ibu di samping mereka menimbang bayi, kami berdiskusi tentang pencegahan bagaimana peredaran narkoba yang ada. Jadi di keluarga, lingkungan, kami harus benar-benar ada ketahanan. Dari pencegahan ini, kami menyiapkan modul-modul. Kami punya modul-modul dari tingkat paud (pendidikan anak usia dini) SD, SMP, SMA, mahasiswa, sampai 5–6 agama.

Rencananya, hari ini (Kamis, 24 Mei 2018) saya mau bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), tetapi beliau sedang ada keperluan lain, jadi kami undur waktunya.

Untuk apa Anda bertemu dengan Mendikbud?

Pertemuan ini untuk MoU antara BNN dan Kemendikbud. Harapan kami adalah pertama, Kemendikbud ini juga rekrut ke bawah, ke dinas-dinas, di provinsi, kabupaten/kota, yaitu menjalankan program P4GN. Masukan ke dalam program pada rancangan anggaran belanjanya di kementerian atau lembaga (K/L) tersebut.

Harapan kami, dari K/L ini, provinsi, kabupaten/kota itu melaksanakan program P4GN. Salah satunya adalah mungkin pengadaan alat tes urine misalnya. Kalau semua mengharapkan dari BNN, kami terbatas tes urinenya. Itu dari pencegahan.

Kemudian dari pemberdayaan, kami ada penggiat-penggiat antinarkoba. Komunitas-komunitas itu kami giatkan semua dan yang punya modul kami aktifkan.

Selanjutnya pemberantasan. Pemberantasan ini kami lakukan secara massif. Jadi, semuanya jalan. Sementara menyangkut pemberantasannya, selama ini sudah jalan sudah bagus, kami tingkatkan terus. Nah, kami juga open ship atau membuka hubungan dengan aparat penegak hukum di luar negeri. Kami kerja sama dengan aparat penegak hukum di negara-negara yang kami lihat menjadi sumber barang haram tersebut. Dengan cara itu, hasilnya juga lumayan bagus. Seperti bulan lalu, berhasil menggagalkan 3 ton sabu. Kemudian dua minggu yang lalu, kami bisa menggagalkan 800 kg ke Filipina. Jadi, kami open ship ke negara-negara asal tempat pembuatannya.

Kemudian juga di perbatasan, kami perketat. Untuk itu, kami bekerja sama dengan TNI AL, Bea Cukai, Imigrasi, Kepolisian, Kejaksaan, dan lain sebagainya. Jadi, kami bisa bersama-sama masif ke pemberantasan. Nah, kalau sudah masuk ke Indonesia, kami melakukan program pencegahan, yaitu bisa dengan bersih narkoba. Lalu juga lapas, kami perbaiki sistem di lapas. Sebab, mayoritas peredaran narkoba masuk ke Indonesia ini yang kendalikan dari dalam lapas. Jadi, kami perbaiki sistem di sana.

Kemudian ada juga rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini juga penting. Jadi, semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Selama ini, kami baru punya enam lokal tempat rehabilitasi. Tahun ini, kami membuat standardisasi untuk rehab. Jangan sampai yang sudah direhabilitasi kembali lagi. Ini juga tinggi tingkatnya, 70% kembali lagi.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Penurunan Tarif Tiket Pesawat Harus Tetap Perhatikan Keselamatan

Oleh

Fakta News
Tarif Tiket Pesawat
Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena(Foto: DPR)

Jakarta – Tarif tiket pesawat yang melonjak akhir-akhir ini menjadi sorotan, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, karena dinilai akan membebani daya masyarakat yang akan menggunakan transportasi udara. Meski Kementerian Perhubungan telah memerintahkan maskapai penerbangan untuk menurunkan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sebesar 12-16 persen, Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena menegaskan penurunan tarif tiket pesawat harus tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan penumpang.

“Cari jalan terbaik. Selama masih seperti ini, kita masih akan terus marah kalau kita tidak bisa mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Jangan hanya Garuda Indonesia saja, kalau mau menurunkan harga tiket, tetap dipikirkan keamanannya. Bisa nggak tetap aman, karena ini yang paling penting,” tegas Idris saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh jajaran Kementerian BUMN Bidang Transportasi di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Selain Kementerian BUMN, RDP juga dihadiri oleh Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), PT. Kereta  Api Indonesia (Persero), PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. Pelni (Persero), Perum Damri dan PT Pertamina (Persero).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi II Gali Informasi Permasalahan Pemilu di Jatim

Oleh

Fakta News
Permasalahan Pemilu
Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali(Foto: DPR)

Jatim – Rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 sudah memasuki tahapan akhir, yaitu proses rekapitulasi surat suara tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain terus memantau proses rekapitulasi nasional, Komisi II DPR RI juga terjun langsung ke lapangan guna menggali informasi terkait permasalahan yang ada di berbagai daerah terkait penyelenggaraan Pemilu serentak ini.

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan, selain menggali permasalahan yang ada di Jawa Timur, kunjungan ini juga dimaksudkan untuk menerima masukan secara langsung dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) se-Jawa Timur, agar ke depan penyelenggaraan pemilu jauh lebih lagi.

“Kita tahu di masyarakat tentu beredar berbagai informasi, baik yang benar maupun yang kurang tepat. Maka menjadi kewajiban Komisi II untuk datang langsung ke daerah. Selain ke Jawa Timur, ada yang ke Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk melihat langsung seperti apa kejadiannya itu,” kata Zainuddin saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan mitra kerja terkait di Kantor Bakesbangpol Jatim, Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

PP Muhammadiyah Minta Warganya Tak Ikuti Aksi Massa 22 Mei

Oleh

Fakta News
PP Muhammadiyah
Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.(istimewa).

Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerukan warganya untuk berlaku santun dan seusia hukum dalam menyikapi pengumuman hasil Pemilu 2019. PP Muhammadiyah juga mengimbau warganya untuk menerima hasil Pemilu 2019 dan tak mengikuti aksi massa 22 Mei mendatang.

Hal tersebut disampaikan Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dalam keterangan tertulis yang diterima Fakta.News, Minggu (19/5). Pernyataan ini dikeluarkan terkait maraknya pemberitaan seruan aksi pada 22 Mei yang merupakan tanggal pengumuman hasil resmi pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.

“Kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya bisa menjadi warga negara yang santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Muhammadiyah,” ujar Mu’ti.

Selain itu, Sekretaris PP Muhammadiyah ini juga ingin agar warga Muhammadiyah menerima apa pun dan siapa pun pemenang Pemilu 2019. “Warga Muhammadiyah hendaknya menerima apapun hasil Pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai Presiden-wakil presiden dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah,” imbuhnya lagi.

Karena itulah, PP Muhammadiyah sangat menganjurkan warganya untuk tidak mengikuti aksi massa pada 22 Mei mendatang.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya