Connect with us
Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H., Kepala Badan Narkotika Nasional:

“Mayoritas Pengendali Narkoba di Indonesia dari Lapas”

Pengendali Narkoba
Kepala BNN Komjen.Pol. Heru Winarko(Foto: Istimewa)

SELAMA ini, para penyidik BNN kerap mendapat kesulitan untuk membongkar jaringan narkoba yang dikendalikan para napi dari dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) alias penjara. “Maklum saja, mayoritas pengendali narkoba di Indonesia itu dari Lapas,” kata Komjen Pol. Heru Winarko Kepala BNN.

Nah, ini adalah tantangan  Heru Winarko sebagai Kepala BNN yang baru menggantikan Budi Waseso (Buwas). “Sekarang sudah bisa. Sudah beberapa kami masuk,” ungkap Heru kepada Fakta.News.

Mantan Deputi Penindakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali memasuki lapas-lapas narkoba untuk melakukan penindakan terhadap para bandar narkoba sebagai pengendali narkoba, yang diketahui masih mengendalikan jaringannya. Bahkan, menurut Heru, dirinya tak segan-segan menindak kepala lapas jika terbukti bermain. “Yang namanya masalah ini tidak bisa kami hindari, tetap kami tindak,” tegasnya.

Baca Juga: 

Kepada Ong dari Fakta.News, pertengahan Mei lalu, di ruang kerjanya, lantai 2, Kantor BNN, Jl. MT Haryono, No. 11, Cawang, Jakarta Timur, pria kelahiran Jakarta 55 tahun silam ini berkenan memaparkan strateginya memberantas narkoba di Indonesia, terutama memberantas para pengendali narkoba. Berikut kutipan wawancaranya.

Bagaimana pola pemberantasan narkoba yang akan Anda lakukan, mengingat sekarang banyak narkoba jenis baru yang masuk Indonesia?

Kalau kita bicara narkoba, kan sesuai dengan undang-undang dan tergantung organisasi di BNN. Di BNN itu ada pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, serta hukum dan kerja sama. Ini semua kami optimalkan. Objeknya adalah bagaimana mengurangi supply atau pemasukan karena narkoba ini sebagian besar dari luar.

Kami mengurangi masukan, bagaimana mengurangi permintaan? Jadi, supply reduction, demand reduction, dan harm reduction (tempat rehabilitasi supaya tidak kembali lagi). Itu yang menjadi objek pekerjaannya.

Lalu, objek yang menjadi sasarannya adalah pertama, jaringan narkobanya, yang kedua, masyarakat, ketiga, penyalahgunaan. Jadi, tiga ini menjadi objek atau sasaran pekerjaan dari yang tadi itu.

Lima kedeputian ini harus masif. Misalnya pencegahan, bagaimana membangun sistem? Sekarang ini yang kami coba bangun adalah bagaimana Indonesia bisa bersih dari narkoba. Berarti harus banyak koordinasi. Saya sudah ketemu dengan Menteri Desa, bagaimana program-program dari Kementerian Desa bisa kami masukan juga dengan masalah narkoba terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN), terutama soal pencegahan.

Begitu juga di posyandu. Kami juga mencoba bekerja sama dengan Menteri Kesehatan. Di Posyandu ini, kami bisa berdiskusi dengan ibu-ibu di samping mereka menimbang bayi, kami berdiskusi tentang pencegahan bagaimana peredaran narkoba yang ada. Jadi di keluarga, lingkungan, kami harus benar-benar ada ketahanan. Dari pencegahan ini, kami menyiapkan modul-modul. Kami punya modul-modul dari tingkat paud (pendidikan anak usia dini) SD, SMP, SMA, mahasiswa, sampai 5–6 agama.

Rencananya, hari ini (Kamis, 24 Mei 2018) saya mau bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), tetapi beliau sedang ada keperluan lain, jadi kami undur waktunya.

Untuk apa Anda bertemu dengan Mendikbud?

Pertemuan ini untuk MoU antara BNN dan Kemendikbud. Harapan kami adalah pertama, Kemendikbud ini juga rekrut ke bawah, ke dinas-dinas, di provinsi, kabupaten/kota, yaitu menjalankan program P4GN. Masukan ke dalam program pada rancangan anggaran belanjanya di kementerian atau lembaga (K/L) tersebut.

Harapan kami, dari K/L ini, provinsi, kabupaten/kota itu melaksanakan program P4GN. Salah satunya adalah mungkin pengadaan alat tes urine misalnya. Kalau semua mengharapkan dari BNN, kami terbatas tes urinenya. Itu dari pencegahan.

Kemudian dari pemberdayaan, kami ada penggiat-penggiat antinarkoba. Komunitas-komunitas itu kami giatkan semua dan yang punya modul kami aktifkan.

Selanjutnya pemberantasan. Pemberantasan ini kami lakukan secara massif. Jadi, semuanya jalan. Sementara menyangkut pemberantasannya, selama ini sudah jalan sudah bagus, kami tingkatkan terus. Nah, kami juga open ship atau membuka hubungan dengan aparat penegak hukum di luar negeri. Kami kerja sama dengan aparat penegak hukum di negara-negara yang kami lihat menjadi sumber barang haram tersebut. Dengan cara itu, hasilnya juga lumayan bagus. Seperti bulan lalu, berhasil menggagalkan 3 ton sabu. Kemudian dua minggu yang lalu, kami bisa menggagalkan 800 kg ke Filipina. Jadi, kami open ship ke negara-negara asal tempat pembuatannya.

Kemudian juga di perbatasan, kami perketat. Untuk itu, kami bekerja sama dengan TNI AL, Bea Cukai, Imigrasi, Kepolisian, Kejaksaan, dan lain sebagainya. Jadi, kami bisa bersama-sama masif ke pemberantasan. Nah, kalau sudah masuk ke Indonesia, kami melakukan program pencegahan, yaitu bisa dengan bersih narkoba. Lalu juga lapas, kami perbaiki sistem di lapas. Sebab, mayoritas peredaran narkoba masuk ke Indonesia ini yang kendalikan dari dalam lapas. Jadi, kami perbaiki sistem di sana.

Kemudian ada juga rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini juga penting. Jadi, semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Selama ini, kami baru punya enam lokal tempat rehabilitasi. Tahun ini, kami membuat standardisasi untuk rehab. Jangan sampai yang sudah direhabilitasi kembali lagi. Ini juga tinggi tingkatnya, 70% kembali lagi.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Bappenas Susun Protokol dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19

Oleh

Fakta News
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko

Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun protokol untuk menuju masyarakat produktif dan aman di tengah pandemi COVID-19, dengan mengacu pada tiga kriteria yang digunakan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan ketiga kriteria itu juga sekaligus menjadi parameter untuk menentukan layak atau tidaknya suatu wilayah sebelum menerapkan kenormalan baru.

“Bappenas telah menyusun protokol untuk masyarakat produktif dan aman COVID-19. Jadi ada tiga kriteria yang digunakan mengacu pada WHO,” jelas Subandi di Media Center GugusTugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (29/5).

Adapun kriteria yang pertama adalah epidemologi. Dalam hal ini, angka reproduksi dasar daya tular awal untuk COVID-19 berkisar antara 1,9 sampai 5,7. Artinya satu orang dapat menularkan virus kepada 2 sampai 6 orang. Hal itu sangat tinggi, dan harus dapat diturunkan hingga di bawah satu.

“Daya tular harus di bawah satu,” jelas Subandi.

Kriteria yang ke dua adalah sistem kesehatan, yang mana hal ini dengan mengukur kemampuan pelayanan kesehatan. Sebagaimana syarat yang dianjurkan oleh WHO bahwa suatu wilayah harus mampu memiliki kapasitas tempat tidur 20 persen lebih banyak dari adanya kasus baru.

“WHO memberikan syarat bahwa jumlah kasus baru rata-rata harus dapat dilayani dengan jumlah tempat tidur 20 persen lebih banyak dari penderita kasus baru,” jelas Subandi.

Kemudian kriteria selanjutnya adalah surveillance yang cukup. Subandi mengatakan bahwa syarat lain yang harus ditegakkan untuk menuju kenormalan baru adalah dengan menjamin bahwa jumlah pengawasan melalui tes dapat tercukupi.

“Jumlah tes yang cukup. Bappenas telah mengarahkan agar merujuk pada WHO 1 dari 1.000 sebagaimana yang telah dilakukan oleh Brasil,” kata Subandi.

Selanjutnya data dari ketiga kriteria itu akan dikumpulkan ke dalam dashboard yang dikoordinatkan oleh sistem aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 untuk kemudian dianalisa.

Dari analisa itu maka dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi tiap-tiap daerah apakah sudah dapat mengendalikan kasus COVID-19 atau belum.

Dalam hal ini, Bappenas juga telah mengumpulkan seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk meminta dukungan data harian real time sebagai analisa yang lebih kredibel.

Menurut Subandi, dalam melaksanakan tiga kriteria tersebut juga dibutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor. Sebab melawan pandemi COVID-19 tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga dibutuhkan peran unsur lainnya dalam ‘pentaheliks’ meliputi dunia usaha, akademisi/komunitas, masyarakat dan media massa sehingga tercipta pemahaman yang sama.

“Melawan pandemi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat harus paham dan melaksanakan protokol kesehatan. Dan juga nanti bagaimana bisnis melakukan itu, termasuk media yag bisa menyampaikan informasi yang betul untuk pemahaman yang sama,” tutup Subandi.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Golkar Nilai Kebijakan Jokowi Siapkan Tatanan Normal Baru Merupakan Langkah Strategis

Oleh

Fakta News
Kartu Prakerja Dibutuhkan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kebijakan untuk mempersiapkan tatanan normal baru atau ‘new normal’. Partai Golkar mendukung kebijakan tersebut.

“Tentu kami mendukung kebijakan ‘new normal’ ini dalam rangka kelanjutan keberlangsungan ekonomi tanpa mengabaikan penanganan COVID-19 ini,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (29/5/2020).

Ace menyebut kebijakan ‘new normal’ sebagai langkah strategis dari pemerintah. Kebijakan ‘new normal’, menurut Ace, memungkinkan masyarakat bisa beraktivitas normal tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak.

“Skenario ‘new normal’ bukan berarti kita menyerah terhadap COVID-19. Kebijakan ini merupakan langkah strategis, sebagaimana juga rekomendasi WHO dan sudah diberlakukan di beberapa negara lainnya di dunia, agar keberlanjutan pembangunan terutama di bidang perekonomian agar tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan sama sekali kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Ace meyakini kebijakan ‘new normal’ yang dicanangkan Jokowi telah melalui berbagai pertimbangan, seperti studi para ahli epidemiologi dan kesiapan masing-masing daerah. Selain itu, menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan kepatuhan warga untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Oleh karena itu, implementasi dari kebijakan ‘new normal life’ ini harus didasarkan pada evaluasi data epidemiologi yang betul-betul transparan dan akurat di suatu daerah, dan kapasitas dari penanganan daerah dalam hal kesehatan warga, serta kedisiplinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan ketiga hal tersebut,” jelas Ace.

Lebih lanjut, Ace menilai skenario ‘new normal’ diterapkan untuk memulihkan kondisi ekonomi. Karena itu, Golkar mendukung kebijakan ini tanpa mengabaikan protokol kesehatan yang berlaku.

“Kebijakan ‘new normal’ dilakukan untuk menekan laju pelambatan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19, mengatasi kemungkinan semakin bertambahnya pemutusan hubungan kerja (PHK), mengatasi pengangguran, tetap berjalannya supply dan demand, dan tentu dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi agar perlahan-lahan kembali normal,” tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi di lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi virus Corona baru (COVID-19). Jokowi memerintahkan agar protokol kesehatan disesuaikan dengan tatanan normal baru nantinya.

“Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat,” kata Jokowi saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/5).

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pasien Sembuh COVID-19 Bertambah 252 Orang, Delapan Wilayah Tak Laporkan Penambahan Kasus Positif

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Jumat (29/5) ada sebanyak 678 orang sehingga totalnya menjadi 25.216. Sedangkan pasien sembuh menjadi 6.492 setelah ada penambahan 252 orang dan kasus meninggal menjadi 1.520 dengan penambahan 24 orang.

“Konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 678 orang, sehingga totalnya 25.216,” ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (29/5).

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 300.545 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 91 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 53 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 173 lab. Secara keseluruhan, 205.165 orang telah diperiksa dan hasilnya 25.216 positif (kulumatif) dan 179.949 negatif (kumulatif).

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 49.212 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 12.499 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 414 kabupaten/kota di Tanah Air.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari DKI Jakarta 7.128 orang, Jawa Timur 4.414, Jawa Barat 2.211, Sulawesi Selatan 1.468, Jawa Tengah 1.350 dan wilayah lain sehingga totalnya 25.216.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas, untuk sebaran kasus sembuh dari 34 Provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta tertinggi yakni 1.739, Jawa Barat ada 592, Jawa Timur sebanyak 570, Sulawesi Selatan 532, Bali 320, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 6.492 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Selain itu, Yuri juga menjelaskan ada beberapa wilayah yang tidak melaporkan penambahan kasus positif seperti, Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Kemudian ada juga provinsi yang hanya melaporkan adanya penambahan sebanyak satu hingga tiga, seperti Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Bengkulu, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.

“Beberapa daerah ada juga penambahan kasus antara tiga sampai dengan satu penambahan kasus, Kepulauan Riau, Gorontalo, DI Yogyakarta, Bengkulu dan Sulawesi Tenggara,” jelas Yuri.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 20 kasus, Bali 443 kasus, Banten 845 kasus, Bangka Belitung 42 kasus, Bengkulu 72 kasus, Yogyakarta 230 kasus.

Selanjutnya di Jambi 97 kasus, Kalimantan Barat 184 kasus, Kalimantan Timur 285 kasus, Kalimantan Tengah 367 kasus, Kalimantan Selatan 893 kasus, dan Kalimantan Utara 165 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 178 kasus, Nusa Tenggara Barat 590 kasus, Sumatera Selatan 953 kasus, Sumatera Barat 541 kasus, Sulawesi Utara 306 kasus, Sumatera Utara 400 kasus, dan Sulawesi Tenggara 241 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 126 kasus, Lampung 131 kasus, Riau 117 kasus, Maluku Utara 139 kasus, Maluku 215 kasus, Papua Barat 158 kasus, Papua 640 kasus, Sulawesi Barat 88 kasus, Nusa Tenggara Timur 90 kasus, Gorontalo 68 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus.

 

(hels)

Baca Selengkapnya