“Mayoritas Pengendali Narkoba di Indonesia dari Lapas”
Apa yang menyebabkan mereka kembali lagi?
Karena memang pasca-rehabilitasinya yang kami belum optimalkan. Ini yang harus kami jalankan.
Lantas, kenapa meski pemberantasan, pencegahan digencarkan begitu massif, tetap saja marak. Apa masalah dan solusinya?
Seperti yang tadi saya katakana bahwa kami tidak bisa hanya memotong jalur operasi mereka, namun juga memberantas para gembong pengedarnya. Itu kalau memberantas, kami seperti potong rumput, setelah potong tumbuh lagi. Jadi, semua harus jalan. Berantas, kami potong jalur supply-nya, demand-nya kami kurangi, kalau perlu tidak ada lagi. Kan kalau tidak ada yang pesan, pasti tidak ada yang akan mengirim. Lalu, juga untuk rehabilitasinya.
Belum lama ini kita sempat digegerkan dengan penangkapan 1,3 ton dan 1,6 ton penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Apakah ini jalur yang paling aman bagi mereka para bandar? Bagaimana antisipasinya?
Ya, kalau di laut kan kita tahu sendiri bahwa banyak pelabuhan-pelabuhan tikus. Karena kita ini kan luas sekali. Dengan wilayah yang luas ini bukan berkah saja bagi bangsa Indonesia. Selain berkah, juga menjadi kendala kita untuk bisa mengamankan. Seperti kemarin saya ke Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Itu sekitar 1.000 km darat. Begitu juga di perbatasan laut, banyak pelabuhan-pelabuhan tikus. Jadi, seperti yang saya katakana tadi bahwa desa bersih narkoba itu salah satunya di situ.
Jadi, saya menemui Panglima TNI, Kapolri, Babinsa, Babindesir (TNI AL), Babinkamtibmas, lurah, kepala desa. Itu harus mempunyai pemahaman tentang pemberantasan narkoba. Itu saya kira untuk bisa mengatasinya. Jadi, dari situ mereka tahu tentang narkoba, tahu bagaimana cara mengatasinya karena sekarang narkoba ini, sudah masuk ke mana-mana.
Kabarnya ada tiga macam narkoba jenis baru yang masuk di Indonesia? Apa saja jenisnya?
Macam-macam. Jadi, jenis-jenisnya ini bisa dikemas dari profesor, ada paracetamol, ada panadol, macam-macam. Mereka ini lebih kreatif. Sumbernya sama, cuma dikemas bermacam-macam. Dari 71 jenis NPS yang sudah ada di Indonesia, sekitar 65 yang sudah ada Permenkesnya. Yang lainnya belum, tetapi kami terus mempercepat ini supaya bisa menjadi perhatian kita semua. Sebab, dampaknya orang jadi depresi, jadi stimulan, jadi semangat merasa tidak capek, kemudian punya halusinasi, kemudian merasa dikejar-kejar orang, ini yang paling parah.
Apa sebenarnya yang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran mereka?
Harganya. Di sana sekitar Rp40 ribu per gram, di sini Rp1,5 juta. Di sini cukup banyak penggunanya.
Saat Anda dilantik menjadi Kepala BNN, Anda mengatakan akan menghentikan aliran dana para bandar. Bagaimana caranya?
Sudah kami laksanakan. Malah nanti kami akan kembangkan bukan hanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) saja, tetapi kalau masuk ke korporasi, ya, kami serahkan ke bagian corporate crime. Seperti kemarin (Senin, 21 Mei 2018), saya buka di bursa efek, tidak menutup kemungkinan, hasil-hasil kejahatan narkoba ini dipakai untuk saham. Jadi, kami harus banyak melakukan kerja sama. Pekerjaan ini tidak bisa kami lakukan sendiri.
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.