Connect with us
Plt. Sekretaris BNPP-Widodo Sigit Pudjianto

Tahun Depan Pemerintah Bangun 10 PLBN Lagi di Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan
Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Widodo Sigit Pudjianto (Foto: Istimewa)

Di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), pembangunan wilayah perbatasan menjadi salah satu fokus yang diperhatikan. Wajar jika kini ekonomi perbatasan mulai membaik. Sebab, fokus pemerintahan sekarang ini memang membangun kawasan pinggiran sebagaimana tertuang dalam agenda Nawacita Jokowi-JK demi meningkatkan perekonomian masyarakat.

Baca juga:

Hal ini pun bisa dilihat dari pembangunan sejumlah infrastruktur di kawasan perbatasan yang hingga saat ini masih terus digalakan, termasuk membangun tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Ketujuh PLBN ini pun telah diresmikan oleh Joko Widodo. Bahkan, pemerintah pun akan membangun 10 PLBN lagi di tahun 2019.

“Baru di era Pak Jokowi saja, kami sudah bangun tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Tahun depan, kami akan tambah lagi 10 PLBN lagi,” kata Plt. Sekretaris BNPP, Widodo Sigit Pudjianto kepada Fakta.news di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Menurut Sigit, wajah wilayah perbatasan saat ini sangat jauh berbeda dengan lima tahun sebelumnya. Pasalnya, dengan hadirnya pembangunan infrastruktur yang masif di wilayah perbatasan tersebut, pertumbuhan ekonomi masyarawatnya pun mulai terlihat.

Meski demikian, Sigit tak memungkiri, bahwa saat ini masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus di selesaikan, salah satunya menyangkut dengan urusan diplomasi garis batas wilayah. Setidaknya, ada sembilan batas wilayah yang masih di upayakan untuk diselesaikan yang diebutnya adalah daerah Outstanding Boundary Problems (OBP). “Salah satunya dengan Malaysia, terkait masalah keamanan,” kata Sigit.

Kepada Ade Nyong dari Fakta.news, Selasa pekan lalu, di ruang kerjanya, Lantai 7 Gedung B, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, No 7, Jakarta Pusat, Dokrot jebolan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) ini berkenan menjelaskan wajah perbatasan Indonesia saat ini serta upaya pemerintah dalam menyelesaikan OBP tersebut. Berikut kutipan wawancaranya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Semua Koperasi Yang Miliki Dana Bergulir Harus Berbasis Digital

Oleh

Fakta News
Dana Bergulir, KUMKM
Direktur Utama LPDB, Braman Setyo(Istimewa)

Jakarta – Program penyaluran dana bergulir di Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) hingga akhir 2018 masih belum memenuhi target. Meski begitu, sisa dana sebagai modal bagi pelaku koperasi dan UMKM di Indonesia ini akan tetap disalurkan pada tahun 2019.

Direktur Utama LPDB KUMKM, Braman Setyo mengatakan, dari total Rp1,2 triliun penyaluran dan bergulir hingga akhir 2018 baru tersalurkan sebesar 80%. Sementara sisanya, yakni sekitar Rp200 miliar akan disalurkan pada 2019 ini. “Kami bukan seperti di kementerian atau lembaga. Desember berhenti, kita tidak berhenti. Berjalan terus sampai tahun selanjutnya,” ujarnya kepada akhir Desember lalu.

Baca juga:

Setyo pun mengaku optimis, bahwa dana bergulir KUMKM ini akan tersalurkan semuanya. Sebab, saat ini ada sebanyak 41 dokumen pengajuan dalam proses yang berpotensi lolos. Ke-41 proposal tersebut telah memasuki pengkajian tahap dua. “Bahkan, beberapa telah masuk analisis yuridis maupun manajemen risiko untuk kemudian ke tahap komite,” ujarnya.

Ia menjelaskan, angka 41 proposal tersebut terbagi untuk penyaluran melalui skema konvensional. Sebanyak 26 proposal dengan jumlah plafond pengajuan Rp846 miliar dan melalui skema syariah sebanyak 15 proposal dengan jumlah plafond pengajuan Rp342 miliar. Artinya, ada tambahan potensi penyaluran hingga Rp1,18 triliun.

Baca Selengkapnya

WAWANCARA

Tingkat Pengangguran Kita Terus Menurun

Oleh

Fakta News
Tingkat pengangguran
Menteri Ketenaga Kerjaan, Hanif Dhakiri(Foto: Istimewa)

Pertumbuhan sektor manufaktur, pariwisata, dan makanan-minuman (mamin) dinilai sangat produktif dalam penyerapan tenaga kerja. Sebab, sektor ini mampu menyerap 60% tenaga kerja dari total angkatan ketenagakarjaan nasional dalam empat tahun terakhir. “Pada tahun 2015 jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,31%, sendangkan pada 2018 turun menjadi 6,45%,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri dua pekan lalu.

Hanif menjelaskan, berdasarkan catatan Kemenaker, total jumlah penyerapan tenaga kerja baru di era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejak 2015-2018 mencapai 9,6 juta orang. Dimana pada sektor industri pengolahan menyerap 24,52%, retil besar, keci dan reparasi motor 11,1%, administrasi pemerintah/jaminan sosial 10,9%, konstruksi 10,88%, kegiatan jasa 7%, dan akomodasi-kuliner-rekreasi 4%.

Baca juga:

Meski angka pengangguran berada pada tren yang positif, namun Hanif mengakui bahwa capaian ini belum sepenuhnya dengan apa yang diharapkan. Pasalnya, pengangguran di pedesaan masih mengalami peningkatan sekitar 0,03%. Hal ini disebabkan banyak angkatan kerja baru bekerja secara informal di sektor pertanian. Dimana pada musim panen berakhir, para angkatan kerja ini akan mengnggur lagi.

Namun demikian, Hanif mengaku optimis, karena dengan adanya program dana desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmingrasi (Kemendes PDTT) yang didalamnya terdapat program padat karya, akan membuka peluang kesempatan kerja di pedesaan. “Jadi situasi naiknya pengangguran di desa menurut saya sifatnya tidak permanen,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Angka Kemiskinan Mampu Menembus Satu Digit

Oleh

Fakta News
Angka Kemiskinan, Bantuan Sosial Pangan
Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita(Foto: Kemensos)

Jakarta – Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, merupakan salah satu dari 9 poin agenda Nawacita. Hasilnya di era Presiden Jokowi, angka kemiskinan jadi satu digit. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menggenjot Program Bantuan Sosial Pangan. Sebab, bantuan sosial dipercaya mampu mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan.

Hal ini bukan hanya basa basi belaka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Maret 2018 lalu, menunjukan angka kemiskinan di Indonesia turun drastris, bahkan telah menembus single digit, yakni 9,82% atau setara dengan 25,95 juta orang. “Alhamdulillah, kontribusi bantuan sosial, angka kemiskinan mampu menembus satu digit,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pekan lalu.

Baca juga:

Politisi Partai Golkar ini pun optimis, bahwa hingga akhir 2019, angka kemiskinan di Indonesia bisa turun hingga dibawah 9,5%. “Kalau kita tetap konsisten dan disiplin terhadap program-program yang ada di Kementerian Sosial, Insya’allah kami targetkan penurunan angka kemiskinan hingga akhir tahun 2019 nanti bisa turun menjadi 9,3 – 9,5%,” ungkapnya.

Kepada Ade Nyong dari Fakta.news, pria kelahiran Jakarta 49 tahun silam ini menjelaskan poin-poin apa saja yang menjadi bahan evaluasi dalam Program Bantuan Sosial Pangan sejauh ini. Berikut kutipannya.

Apa yang di evaluasi dari Kementerian Sosial bersama Dinsos seluhur Indonesia terkait penyaluran Bantuan Soasial Pangan ini?

Saya masih melihat dalam penyaluran BPNT, beberapa persoalan teknis di lapangan, harus diselesaikan di Tingkat Pusat. Baik oleh Kementerian Sosial maupun HIMBARA. Jadi rapat koordinasi ini merupakan forum untuk kita semua secara bersama-sama yang melibatkan HIMBARA, Bulog, serta Pemerintah Daerah yang khususnya Dinas Sosial untuk melakukan evaluasi-evaluasi supaya program-program, terutama program transformasi dari Bantuan Beras Sejahtera atau Rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bisa kita tuntaskan 100% pada awal tahun 2019.

Baca Selengkapnya