Pencetus Kampoeng Cyber di Yogyakarta
Istilah kampung siber memang sudah biasa. Tapi itu sekarang. Bagaimana dengan dulu atau minimal sepuluh tahun yang lalu? Nah, Antonius Sasongko Wahyu Kusumo punya cerita untuk menjawabnya.
Panggilannya adalah Koko. Ia dikenal sebagai pencetusnya kampung siber di Taman Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Saat ini, kampung tersebut sudah jadi pelopornya kampung-kampung digital lain di Indonesia.
Sedekade lalu, kampung ini belum terdengar di telinga. Tapi bagi pengguna internet kala itu, nama Taman Kampoeng Cyber sudah seliweran di mata.
Dan siapa sangka di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, keberadaan kampung siber jadi suatu fenomena yang ingin ditiru di banyak daerah.
Lokasi “Taman Bermain” siber ini tepatnya berada di RT 036 RW 039, Taman Kelurahan Patehan. Per awal tahun lalu, sekitar 142 orang yang masuk dalam 49 keluarga sudah terhubung dengan jaringan internet.
Baca Juga:
- Pedagang Kudus yang Sukses Mendadak Gara-gara Sandal Jepit Ukiran Asian Games
- Bukan Sekadar Pelestari Adat Rumah Gadang
- Hakim Tanpa Saraf Takut
Orang-orang yang melancong ke sana pun pasti menikmati suguhan Wi-Fi di sana. Ya maklumlah, soalnya tanpa kata kunci alias terbuka gratis.
”Kuotanya sampai 200 orang, bisa internetan tanpa password. Di kampung ini ada dua saluran. Line yang khusus warga ada sendiri, dipisahkan dengan yang umum. Dari mana biayanya, ya, iuran antarwarga itu,” kata Koko.
Inilah istimewanya warga Patehan. Sudah harus bayar bulanan Rp45 ribu, mereka tak pelit saluran internetnya digunakan orang lewat.
Dari mulut ke mulut atau lebih tepatnya dari media sosial ke media sosial, Kampoeng Cyber makin terkenal. Tamunya juga makin banyak. Dari berbagai kalangan pula. Tapi ada satu nama yang paling menohok perhatian.
Dia adalah Mark Zuckerberg, sang pendiri Facebook.
Zuckerberg melancong ke sana tahun 2014. Menariknya, ia datang tanpa bilang-bilang ke Koko. Jadi muncul begitu saja.
”Yang ke rumah saya dua pengawalnya, satu bule dan satu Indonesia. Mereka bilang ada tamu yang mau ketemu. Mereka enggak mau menyebut nama tamu, pokoknya saya diminta ikut, eh, ternyata Mark sudah menunggu di pinggir jalan,” katanya.
“Lalu dia saya ajak ke cangkruk (pos ronda) yang merupakan tempat awal berdirinya kampung siber ini,” lanjut Koko yang jadi Ketua RT 036 RW 039 Taman Kelurahan Patehan itu.
Makin terkenal, Kampoeng Cyber sering dapat undangan. Salah satunya untuk berpartisipasi dalam pameran tingkat nasional dan internasional. Pernah juga Koko berdiri sejajar dengan “jagoan-jagoan muda” yang peduli teknologi dengan perwakilan-perwakilan anggota Group of Twenty (G-20).
Pernah juga pos ronda ini didatangi Safirotu Khoir, Dosen Pascasarjana Manajemen Informasi dan Studi Kepustakaan UGM. Ia lalu memaparkan hasil penelitiannya tentang Taman Kampoeng Cyber di Inggris. Makin terkenalah Koko.
Terungkaplah bahwa dirinya sebenarnya bukan sarjana teknologi informasi. Latar belakang pendidikannya malah desain komunikasi visual yang dipelajari di Institut Seni Indonesia.
Ia juga pernah bekerja sebagai desainer pada sebuah penerbitan di Klaten, Jawa Tengah. Namun Koko memilih keluar dan berkarya lewat blog pribadinya. Katanya saat itu, ia ingin jadi orang independen.
Nah, menjadi blogger mendorongnya terus bergelut dengan internet. ”Saya pasang internet Speedy, lalu terpikir membuat jaringan satu kampung, pasti nanti akan menimbulkan efek yang lumayan. Membayar langganan internet akan menjadi lebih murah karena ditanggung banyak orang,” ujar Koko bercerita awal mula berdirinya Kampoeng ini.
Lantaran tak kuat sendiri, Koko mencoba sampaikan ke Ketua RT 036 RW 039 saat itu. Namanya Heri. Dia pun menguasai internet karena bekerja di laboratorium komputer di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Heri yang masih muda itu pun jelas tertarik. Koko lantas mendata penduduk yang mempunyai komputer. Kata dia, pada tahun 2008 lalu cuma ada lima warga yang memiliki komputer. Beruntungnya, kelimanya tertarik dengan ide Koko.
Bertujuh, mereka urunan membeli kabel untuk menyambung saluran internet dari rumah Koko. Tak cuma sampai di situ, Koko juga mengajarkan ilmu komputer secara massal di pos ronda (cangkruk). Ibarat “sekolah alam”, Koko membuka “sekolah” di malam hari.
Semua pun tertarik belajar komputer. Warga yang sebagian besar adalah orangtua bergantian mencobanya. ”Kita harus sabar mengajarinya. Mula-mula yang mudah dulu, membuat e-mail pribadi.”
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
