Connect with us

Papua Nyaris Lepas, Manakala?

Penulis:
Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi
Sesepuh Masyarakat Papua
(Antara Photo/Puspa Perwitasari)

1. Pengantar

Pada bulan April tahun 2021, Amerika Serikat (AS) merilis berita setebal 38 (tiga puluh delapan) halaman tentang Pelanggaran HAM di Indonesia (termasuk Papua) selama tahun 2020.

Dalam laporan tahunan yang dirilis Kementerian Luar Negeri AS pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 memuat secara singkat:

a. Pembunuhan di luar hukum

Dimana dinyatakan aparat keamanan sering menggunakan kekuatan berlebihan yang mengakibatkan kematian orang Papua selama operasi militer sepanjang tahun 2020, contoh penembakan 2 (dua) mahasiswa 13 April 2020 dekat tambang Grassberg, Mimika dan pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani 19 September 2020 di Hitadipa, Intan Jaya.

b. Penyiksaan dan Perlakuan Hukum yang Kejam

Gedung Putih juga menyoroti tindakan kekerasan yang kerap dilakukan aparat keamanan Indonesia terhadap tahanan dan tersangka pelaku kejahatan.

c. Penangkapan Sewenang-wenang

AS juga menyinggung tindakan aparat yang kerap sewenang-wenang. Mereka mencontohkan penangkapan pengunjuk rasa yang berpartisipasi dalam demonstrasi Organisasi Papua Merdeka (OPM), bahwa dengan mudah menangkap orang-orang yang berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut sekalipun aksi tersebut dilakukan dengan damai.

d. Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi

AS mengakui bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang menghormati prinsip kebebasan berekspresi, namun Gedung Putih masih melihat sejumlah praktik yang menyalahi prinsip tersebut.

e. Pembatasan Akses Internet untuk Kepentingan Pemerintah

Dalam laporan itu juga AS menyinggung langkah Pemerintah yang kerap membatasi akses komunikasi seperti internet untuk meredam pergolakan, salah satunya saat kerusuhan di Papua pada Agustus dan September 2019.

f. Pengadilan Sepihak dan Tidak Adil

Meski UU di Indonesia menetapkan peradilan independen dan hak atas pengadilan publik yang adil, AS menganggap praktik peradilan di sana tetap rentan terhadap korupsi dan pengaruh dari pihak luar, termasuk kepentingan bisnis, politik, hingga eksekutif.

Desentralisasi menciptakan kesulitan untuk penegakan hukum dalam praktik pengadilan dan terkadang pejabat daerah mengabaikan hukum tersebut.

g. Diskriminasi Hak atas Kepemilikan Tanah

UU di Indonesia juga dianggap memungkinkan pemerintah mengambil alih lahan tanah untuk kepentingan umum asalkan memberi kompensasi yang sesuai kepada pemiliknya.

AS menganggap Pemerintah kerap menyalahgunakan kewenangannya untuk memfasilitasi akusisi oleh pihak swasta atas tanah untuk proyek pembangunan tanpa kompensasi yang adil kepada pemiliknya.

h. Pemenuhan Hak Perempuan, Pengungsi, Suku Pedalaman, hingga Diskriminasi Kaum LGBT

Dalam laporan itu, AS juga menjabarkan secara rinci berbagai pelanggaran HAM lainnya yang terjadi di Indonesia selama setahun pandemi, termasuk pemenuhan hak pengungsi dan pencari suaka, diskriminasi terhadap suku pedalaman hingga kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Terkait hak perempuan, AS menganggap hukum di Indonesia belum sepenuhnya menjunjung tinggi hak perempuan, termasuk cara berpakaian, diskriminasi di tempat kerja, hingga penanganan kasus pelecehan seksual dan perkosaan.

(Sumber: diolah dari 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia dan CNN Indonesia 31 Maret 2021).

Penulis bertanya kenapa AS memunculkan laporan tahunannya tentang pelanggaran HAM di Indonesia pada saat rencana kunjungan Presiden Joe Biden sesuai undangan Perdana Menteri Fiji Frank Bainimamanara dalam rangka HUT ke-50 Pacific Islands Forum (PIF) bulan Agustus 2021 tahun ini?

Komisioner Tinggi HAM PBB (UNHCR) Michelle Bachelet (mantan Presiden Chili) dalam Media Statementnya di Jeneva 4 September 2019: “Saya terganggu dengan meningkatnya kekerasan terhadap rakyat Papua dan Papua Barat Indonesia, terutama kematian beberapa demonstran dan pasukan keamanan”.

Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) dalam laporan Tahunannya juga menyatakan bahwa ada 40 (empat puluh) Pelanggaran HAM di Papua sepanjang 2020. (sumber:Kompas.com-10/12/2020), hal ini senada dengan laporan tahunan US Department of State 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia.

2. Rangkuman Khusus

PIF adalah suatu organisasi politik di kawasan Pasifik yang terdiri dari (18 negara): 1) Australia; 2) Cook Islands; 3) Federasi Micronesia; 4) Fiji; 5) French Polynesia; 6) Kiribati; 7) Nauru; 8) Caledonia Baru; 9) New Zealand; 10) Nieu; 11) Palau; 12) Papua New Guinea; 13) Republik Kepulauan Marshall; 14) Samoa; 15) Salomon Islands; 16) Tonga; 17) Tuvalu; dan 18) Vanuatu.

Sejak tahun 1989 PIF memiliki 17 Mitra Dialog (Forum Dialog Partner/FDP) yang berpartisipasi pada level mentri. Sejak Indonesia masuk tahun 2001 FDP menjadi 18 (delapan belas) negara.

Dimana masing-masing negara dari FDP, juga merupakan anggota pada organisasi kawasan lainnya, misalnya Amerika Serikat dalam OAS (Organization American States), India dan China adalah member dari BRICS, India juga member dari IBSA. Amerika, China, Inggris dan Perancis adalah anggota Dewan Keamanan PBB.

Dengan demikian masalah pelanggaraan HAM di Papua yang dilaporkan oleh PIF, bisa menjadi agenda pada OAS, BRICS dan IBSA. Dengan dirilisnya laporan tahunan Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat 30 Maret 2021 lebih memperkuat lagi Hasil Komunike PIF 16 Agustus 2019 dan akan mematahkan semua pendapat Indonesia di Fora Internasional bahwa Indonesia memiliki mekanisme Kredibel terkait perlindungan HAM.

Pada pertemuan tahun 2019 PIF dilaksanakan di Funafuti, Tuvalu dari tanggal 13-16 Agustus 2019. Kepala Negara dari negara-negara anggota ikut hadir dalam pertemuan ini. Dalam meeting tersebut Tonga, Tuvalu dan Vanuatu mengangkat issue tentang Pelanggaran Ham di Papua untuk dibahas dalam forum tersebut.

Sebelumnya masing-masing negara secara bilateral telah membahas issue tersebut dan saling berkunjung kenegara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Setelah mendapat “lampu hijau” dari aksi bilateral, maka issue Pelanggaran HAM di Papua tersebut dibahas lanjut dalam PIF. (lihat bagan)

Bila 2/3 dari negara-negara anggota PBB (193 negara) mendukung Aksi Kolektif bersama PIF diteruskan kepada Dewan HAM PBB untuk melakukan “Humanitarian Intervention” tetapi bila Dewan Keamanan PBB (AS, China, Perancis, Ingrris dan Rusia) tidak mendukung dan menveto hal itu, maka “Humanitarian Intervention” tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya bila 2/3 negara-negara anggota PBB mendukung dan tidak diveto Dewan Keamanan, maka PBB dapat melakukan “Humanitarian Intervention” pada Indonesia. (contoh: Timor Leste).

Hal ini tergantung bagaimana diplomasi kita pada tataran bilateral maupun multilateral bisa dilaksanakan dengan baik dan profesional disertai adanya Roadmap yang komprehensip, bijak dan terukur di dalam negeri sendiri bagaimana penanganan pelanggaran HAM di Indonesia. Jangan berpendapat lagi bahwa Indonesia memiliki mekanisme yang kredibel untuk menyelesaikan HAM di Indonesia, yang notabene berbanding terbalik dengan fakta di lapangan yang mudah diakses oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China, Rusia dll.

Bila potret dalam negeri “Indonesia buram” terutama di Papua karena pelaggaran HAM, maka sulit untuk para diplomat Indonesia berkiprah di fora Internasional. Sebaliknya bila potret dalam negeri “Indonesia bagus”, maka hal itu akan lebih meringankan para diplomat Indonesia dalam berkonsultasi maupun berargumentasi di fora Internasional.

Hasil keputusan PIF pada tanggal 16 Agustus 2019 di Tuvalu dimana 16 negara termasuk Australia dan New Zealand setuju agar Indonesia mengundang Komisioner Tinggi HAM PBB untuk berkunjung ke Indonesia dalam hal ini Papua.

Ini tercermin pada keputusan PIF dalam Komunike bersama (forum communique) antara lain:

Point 35. Leaders reaffirmed recognition of Indonesia’s sovereignty over West Papua (Papua). Leaders acknowledges the reported escalation in violence and continued allegations of human rights abuses in West Papua (Papua) and agreed to re-emphasise and reinforce the Forum’s position of raising its concerns over the violence.

Point 36. Leaders called on all parties to protect and uphold the human rights of all residents and to work to adress the root causes of the conflict by peaceful means. Further, Leaders agreed to maintain open and constructive dialogue with Indonesia on the issue of alleged human rights abuses and violations in West Papua (Papua).

Point 37. Leaders welcomed the invitation by Indonesia for mission to West Papua (Papua) by the UN High Commissioner for Human Rights, and strongly encouraged both sides to finalise the timing of the visit and evidence-based, informed report on the situation be provided before the next Pasific Island Forum Leaders meeting in 2020.

Selanjutnya rencana pertemuan dalam rangka HUT PIF ke-50 yang semula direncanakan pada bulan Agustus 2020 ditunda pelaksanaannya karena Covid-19. Rencana dalam bulan Agustus tahun 2021 akan diadakan di Suva, Fiji.

Perdana Menteri Frank Bainimamanara akan mengundang Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk hadir pada HUT PIF ke-50 tersebut. Dampak politik di kawasan dengan kehadiran Presiden Amerika Serikat tentunya akan memberikan pengaruh tersendiri, apalagi AS telah merilis Pelangggaran HAM di Indonesia 30 Maret 2021 secara gamblang dan dapat diakses oleh sosial media (sosmed) di seluruh dunia. Hal ini mengindikasikan “lampu merah” bagi Indonesia.

3. Penutup

Hasil keputusan PIF ini perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Indonesia khususnya Point 37 di atas. Komisioner Tinggi HAM PBB seharusnya berkunjung ke Papua pada Agustus 2019 maupun Juni 2020 dan hasil kunjungan tersebut akan dilaporkan ke PIF Juli 2020 di Port Vila Vanuatu untuk diteruskan dalam Sidang Umum PBB pada September 2020. Namun karena adanya Covid-19 semuanya ditunda.

Dengan penundaan ini pemerintah Indonesia masih punya kesempatan mengundang Komisioner Tinggi HAM PBB berkunjung ke Indonesia dalam hal ini Papua sesuai Point 37 Komunike Bersama PIF tersebut, dimana Indonesia adalah anggota Forum Dialog Partner. Sebagai Forum Dialog Partner tentunya Indonesia memiliki kewajiban moral untuk memenuhi dan melaksanakan Point 37 tersebut.

Jangan kita menafikan pelanggaran HAM dengan klaim pembangunan Infrastruktur yang ada di Papua. Infrastruktur sangat dibutuhkan dan ini adalah hasil kerja keras Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja. Namun masih ada masalah-masalah di masa lalu yang juga butuh penyelesaian secara tuntas (Pelanggaran HAM, Ekonomi Kerakyatan dll).

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Kabinet Kerja dalam masa bhakti 2020-2024 diharapkan dapat meninggalkan legacy, bahwa Indonesia memiliki suatu Roadmap yang komprehensip, bijak dan terukur dalam menangani pelanggaran HAM di Indonesia, khususnya di Papua.

“Rumah Indonesia yang dibangun dengan pilar-pilar yang rapuh sulit berdiri tegak”.

 

 

Ambassador/Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

ALIANSI GERAK TUTUP TPL : “TUTUP PT. TOBA PULP LESTARI (PT. TPL) DAN BERIKAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, SERTA PENGHORMATAN KEPADA MASYARAKAT ADAT SERTA PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUMATERA UTARA!”

Oleh

Fakta News

Jakarta – Aliansi Gerak Tutup TPL bersama beberapa perwakilan dari komunitas Masyarakat Adat dari sekitaran Danau Toba gelar aksi di depan kantor PT. TPL, Gedung Uniplaza, Jl. Letjend. Haryono MT No.A-1. Aksi ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan bertujuan untuk menyampaikan aspirasi untuk penutupan PT TPL.

Pimpinan aksi Brema Sitepu, dalam keterangan pers yang diterima redaksi, menyatakan beberapa hal dibawah ini sehubungan dengan aksi mereka tersebut.

Menelisik polemik PT. TPL (Toba Pulp Lestari), sejak awal kehadirannya perusahaan yang dahulu bernama PT. Inti Indorayon Utama tersebut menimbulkan beragam kontroversi, utamanya persoalan bagi Rakyat dan Lingkungan Hidup, hingga mendapat banyak penolakan dari warga.

Selama 30 tahun lebih PT. Toba Pulp Lestari diduga menyebabkan berbagai persoalan bagi masyarakat di Kawasan Danau Toba. Diketahui bahwa PT. TPL sampai saat ini memiliki konsesi seluas 167.192 Hektar dan tersebar di 12 Kabupaten, Simalungun, Asahan, Toba, Samosir, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, Padang Lawas Utara, Humbang Hasundutan, kota Padang Sidempuan.

Melalui izin konsesi 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 jo SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 Tanggal 28 Juli 2020 dengan status permodalan PMA & Perusahaan Terbuka B-139/Pres/5/1990 Tanggal 11 Mei 1990 (Surat Pemberitahuan Tentang Keputusan Presiden RI No. 07/V/1990 dan Izin Usaha Industri SK Nomor 627/T/INDUSTRI/1995.

Diketahui bahwa aktifitas PT. TPL berkontribusi terhadap deforestasi skala besar di Bentang Alam Tele. Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL menemukan bahwa setidaknya 22.000 Ha kawasan hutan di Bentang Alam Tele sudah dihancurkan oleh PT. TPL dan kemudian ditanami dengan eukaliptus dengan sistem Perkebunan Monokultur.

Dari total 22.000 Ha hutan yang terdampak, 4000 ha diantaranya berada di dalam kawasan Hutan Lindung. Dugaan tindakan perusakan kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh PT. TPL di Bentang Alam Tele menunjukkan bahwa PT. TPL telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan besarnya potensi bencana ekologis serta kerusakan lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya

BERITA

Mayoritas DPW Seknas Jokowi Tolak Plt Ketum dan Munassus

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pelaksanaan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) yang dilakukan oleh oknum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi dan segelintir Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dinilai ilegal karena tidak memiliki legal standing.

Beberapa waktu lalu telah diadakan pertemuan di Jalan Dharmawangsa yang dipimpin Ketua Dewan Penasihat Sidarto Danusubroto, dan diikuti unsur Badan Pendiri dan unsur DPN yang diwakili Rambun Cahyo, Wakil Ketua Umum, Alm. Dedi Mawardi (mantan Sekjen), Ismarilda, Helmi Fauzi, Don K. Marut, Tumpak Sitorus dan 6 perwakilan dari DPW DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, dan Lampung. Hasilnya, kesepakatan bersama untuk segera mengadakan Munas dengan opsi Munaslub atau Kongres Seknas Jokowi. Dan itu diserahkan kepada caretaker.

Namun, sepeninggalan Dedi Mawardi (Sekjend), dinilai secara sepihak oknum di DPN Sereida Tambunan mengeluarkan surat yang mengangkat dirinya sendiri sebagai pelaksana tugas ketua umum. Padahal, sesuai Anggaran Dasar Perubahan di tahun 2017 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, di mana pada Pasal 22 tertulis periode kepengurusan DPN berakhir pada Desember 2020. Itu artinya, DPN Seknas Jokowi sudah demisioner.

“Kami tegak lurus dan taat pada hasil Kesepakatan Dharmawangsa yang telah menugaskan caretaker pimpinan Helmi Fauzi untuk menyelenggarakan Munaslub atau Kongres Seknas Jokowi di 2021 ini,” kata Ketua DPW DKI Jakarta dalam siaran pers bersama yang diterima innews, Selasa (27/7/2021).

Ditegaskannya, pihak DPW DKI menolak seluruh intrik, kegiatan atau pribadi/pihak-pihak yang mengaku DPN Seknas Jokowi.

“Seharusnya semua pihak menghormati Konsensus Dharmawangsa yang telah disetujui bersama. Namun ternyata ada pihak-pihak yang melangkahi hasil kesepakatan dengan mengadakan pengangkatan sendiri sebagai pelaksana tugas Ketua Umum dan mengadakan Munassus,” jelas Bambang Wahyono, Pengurus DPW Jawa Tengah.

Hal senada dikatakan Joutje Wakil Ketua DPW Sulawesi Utara. Menurutnya, penetapan Plt Ketum dan Munassus yang dibuat oleh sekelompok orang itu akal-akalan, tidak berdasar, dan legal standing-nya tidak jelas.

Penolakan terhadap Plt Ketum dan Munassus serta dukungan pada caretaker juga ditegaskan oleh 16 DPW Seknas Jokowi lainnya dari Provinsi Banten, Jogjakarta, Jawa Timur, NTB, Sulsel, Kalimantan Utara, Kaltim, Kalbar, Aceh, Kepri, Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung dan Lampung.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Apresiasi Dua Anak Bangsa yang Terlibat Pembuatan Vaksin Aztrazeneca

Oleh

Fakta News

Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan rasa bangga dan apresiasi, kepada dua anak bangsa yang terlibat aktif dalam pembuatan vaksin Astrazeneca.

Keduanya adalah Carina Citra Dewi (Postdoctoral Research Scientist, Jenner Institute University of Oxford), dan Indra Rudiansyah (PhD Candidate, Jenner Institute University Oxford).

“Anda membikin kita bahagia dan bangga,” ujar Ganjar Pranowo saat bertemu dengan keduanya, dalam live instagram bersama Desra Percaya (Ambassador of The Republik of Indonesia to the UK, Irland, and the IMO), Minggu (25/7/2021) malam. Dilansir dari jatengprov.go.id

Dalam dialog tersebut, kedua narasumber lebih banyak menerangkan pentingnya vaksin Covid-19 untuk menghentikan pandemi.

Selain itu, vaksin disebutnya sangat efektif untuk mencegah penularan virus dengan risiko tinggi.

“Saya mau tanya, kalau untuk herd immunity butuh berapa persen sih yang harus divaksin dari jumlah populasi. Dan, bagaimana dengan adanya opini kalau Astrazenece banyak yang mengalami KIPI,” tanya Ganjar kepada kedua narasumber.

Carina Citra Dewi menjawab, semua obat memiliki efek samping bagi penggunanya. Namun, penggunaan vaksin lebih efektif untuk menanggulangi penularan Covid-19 agar tidak berisiko tinggi.

“Sudah ada 700 juta vaksin Astrazeneca yang digunakan di banyak negara. Mereka bilang aman dan efektif. Kalau adanya laporan KIPI, semua obat ada efek sampingnya. Jadi, pemakaiannya memang harus dikonsultasikan ke dokter,” jelasnya.

Menurut Carina, pemberian vaksin merupakan bentuk pencegahan, bukan pengobatan.

Jadi, dia berharap kepada masyarakat untuk mengambil kesempatan suntik vaksin segera mungkin.

“Kalau ada akses vaksin harus digunakan. Risiko kena Covid-19 lebih tinggi kalau tidak vaksin, dan risiko kematian lebih besar dari rasa ketakutan,” terangnya.

Sementara, Indra Rudiansyah mengatakan, ada banyak jenis vaksin Covid-19 dengan penggunaan teknologi yang beragam.

Namun, vaksin berfungsi melatih imunitas dalam tubuh untuk merespon saat ada virus yang datang.

“Ada banyak jenis vaksin yang dibuat menggunakan teknologi masing-masing. Tapi vaksin itu berfungsi agar imun tubuh bisa merespon saat ada virus yang asli datang,” jelasnya.

Untuk vaksin Astrazeneca, papar Indra, sudah dilakukan uji klinis aman digunakan untuk usia 18 tahun sampai tak terbatas.

“Namun, di masing-masing negara punya kebijakan sendiri-sendiri. Tapi dari hasil uji klinis kita aman dan efektif dipakai untuk usia 18 tahun sampai tak terbatas,” katanya.

Ditambahkan, herd immunity dapat terjadi melalui dua jalan, yakni vaksinasi dan natural infeksi.

“Kalau vaksin efek samping ringan, tapi kalau natural infeksi bisa berisiko tinggi,  bahkan sampai kematian,” ungkap Indra.

Untuk herd immunity vaksin, menurutnya, bisa bekerja maksimal kalau jumlah populasi sebagian besar sudah divaksin.

“Kalau hitungan persen saya bukan ahlinya. Tapi bisa bekerja maksimal herd immunity vaksin kalau sebagain besar populasi sudah divaksin,” tandasnya.

Dialog tersebut menjadi gayeng saat Duta Besar, Desra Percaya menutupnya dengan bermain saxophone lagu “Ibu Pertiwi”.

Baca Selengkapnya