Connect with us

Kapal Selam: Senjata Pamungkas yang Handal

Penulis:
Laksamana Madya (Purn) Ambasador Freddy Numberi
(Tokoh Masyarakat Papua)

Dari semua senjata matra Laut di dunia, kekuatan senjata Kapal Selam (KS) tetap masih yang paling pamungkas (mematikan). Kemampuan KS tak diragukan lagi, semasa Perang Dunia I (PD – I) mampu meneggelamkan 5.755 (lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) kapal atas air barbagai jenis. Sementara kapal perang atas air hanya mampu menenggelamkan kapal atas air lainnya sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) kapal.

Pada masa PD-II, KS mampu meneggelamkan 3.138 (tiga ribu seratus tiga puluh delapan) kapal atas air. Pesawat tempur hanya menenggelamkan 650 (enam ratus lima puluh) kapal musuh. (sumber: Indroyono Soesilo Budiman, Kapal Selam Indonesia, 2015: hal. 39)

Operasi Mandala Trikora

Gelar kekuatan selama Operasi Mandala dalam rangka pembebasan Irian Barat (Papua), setelah Bung Karno mencanangkan Trikora pada 19 Desember 1961, fokus utama adalah gelar Kapal Selam di perairan Utara Irian Barat.

Pada tahun 1960-an, kekuatan TNI-AL termasuk paling kuat di Asia Tenggara. Waktu TNI-AL memiliki 12 (dua belas) KS kelas Whiskey:

  • RI Cakra – 401
  • RI Trisula – 402
  • RI Nagabanda – 403
  • RI Nagarangsang – 404
  • RI Hendradjala – 405
  • RI Alugoro – 406
  • RI Nanggala – 407
  • RI Tjandrasa – 408
  • RI Widjajadanu – 409
  • RI Pasopati – 410
  • RI Tjumandani – 411
  • RI Bramastra – 412

(sumber: 30 Tahun Kapal Selam 1959-1989, 12 September 1950)

Dari 12 KS ini pada saat Trikora hanya digelar 4 (empat) KS di utara pantai Irian Barat, sedangkan 8 (delapan) lainnya memenuhi Jadwal Oleh Pemeliharaan (JOP) di pangkalan utama Surabaya.

Yang digelar adalah RI Trisula–402, RI Nagabanda–403, RI Nagarangsang-404 dan RI Tjandrasa-408. Tugas utama yang diberikan kepada Komando Kapal Selam (KKS)-15 dibawah pimpinan Kolonel Pelaut Purnomo, adalah:

  • Pengintaian (reconnaissance) di perairan utara Irian barat, termasuk pengintaian terhadap pangkalan AL Belanda.
  • Mengumpulkan data intelejen (inteligence gathering) tentang kegiatan kapal-kapal perang Belanda di perairan Irian Barat.
  • Memindahkan (deception) atas kegiatan-kegiatan pihak lawan.
  • Mendaratkan pasukan secara senyap (silent raids) ditempat-tempat yang ditentukan Komando Mandala dengan tujuan menghancurkan pertahanan Belanda.
  • Mendaratkan pasukan khusus RPKAD di belakang garis pertahanan (covert operation) Belanda, tepatnya di teluk Tanah Merah oleh RI Tjandrasa-408 dibawah Komandan May. Pelaut Mardiono.
  • Menenggelamkan kapal-kapal perang Belanda yang ditemukan dalam pelayaran menuju posisi yang telah ditetapkan (free hunting).

(sumber: Atmadji Sumarkidjo, Mission Accomplished, 2010:hal.80)

Gelar kekuatan Kapal Selam sebagai senjata pamungkas, juga dibantu oleh Uni Soviet, dengan mengirim 6 (enam) KS milik Rusia pada tahun 1962. Kekuatan ini dibawah pimpinan Laksamana Muda Tsjernobajs beserta 30 (tiga puluh) pembom Tupolev dan 3000 (tiga ribu) personil militer Rusia.

KS Rusia ini digelar pada perairan utara Irian Barat mulai dari Fak-Fak hingga Manokwari, sedangkan 4 (empat) KS Indonesia digelar mulai dari Biak sampai Hollandia (Jayapura). Total KS yang digelar adalah 10 (sepuluh) kapal.

Satu KS Rusia, mempunyai tugas khusus meledakan pusat bahan bakar AL Belanda di Manokwari dan menjaga pintu masuk Teluk Doreh untuk menenggelamkan kapal-kapal fregat Belanda yang akan mengisi bahan bakar di Manokwari.

Kemudian operasi ini dibatalkan, karena Amerika Serikat berhasil memaksa Belanda untuk tanda tangan New York Agreement pada 15 Agustus 1962, jam 09.00 waktu AS (jam 20.00 WIB dan jam 22.00 WIT). Padahal perintah operasi yang diterima dari Panglima Angkatan Laut Rusia Laksamana Gorskov, hari “H” adalah 15 Agustus 1962, jam “J” adalah 24.00 WIT. (sumber: Bart Rijs, Volks Krant, 10 Februari 1999)

Rangkuman

Memiliki KS berarti harus mau membayar mahal, karena memiliki dampak dan wibawa kekuatan politik diplomasi yang tinggi walaupun tidak terukur (unmeasurable). Bagi negara yang memiliki KS tersebut, sangat di-perhitungkan walaupun jumlahnya kecil, namun memiliki daya hancur dan daya tangkal tinggi (high dissolve and deterence effect).

Pemeliharaan KS membutuhkan kehati-hatian dan presisi yang tinggi. Secara universal sebuah kapal perang harus mengikuti life net (jaring kehidupan) kapal, yaitu Jadwal Olah Pemeliharaan (JOP) dan Jadwal Olah Guna (JOG), dengan gelar kekuatan 40% jumlah kapal operasi, 60% di pangkalan dimana 30% latihan (L1 sd L4) dan 30% kapal melaksanakan perawatan dan pemeliharaan.

Untuk mendukung JOP dan JOG tersebut, mutlak mengikuti prosedur Plan Maintenance System (PMS) dan didukung oleh Integrated Logistic Support System (ILS) yang memadai sesuai dengan karakteristik dan tuntutan fungsi tempur kapal perang tersebut, lebih khusus lagi pada KS.

PMS meliputi 3 (tiga) level perbaikan, yaitu Organic Level Maintanance yang dikerjakan ABK, Intermediate Level dilakukan oleh pangkalan serta level ketiga adalah overhaul yaitu turun mesin setiap 5 (lima) tahun di PT PAL Indonesia Surabaya.

Untuk KS dilakukan retrofit (perbaikan menyeluruh) setiap 10 (sepuluh) tahun dalam rangka pengujian badan tekan. Bagi kapal perang baik atas air maupun bawah air (KS) harus dilakukan dengan cara Repair by Replacement bukan Repair by Repair, mengingat teknologi dan kelengkapan alat diatas kapal perang kadang-kadang kasat mata kelihatan baik padahal sudah harus diganti karena melewati waktu usang (outdated time) material tersebut.

Dapat dilaksanakan bila memiliki ILS yang menjamin ketersediaan suku cadang maupun material yang dibutuhkan baik on board dalam rangka maintenance level 1 maupun maintenance level 2 di pangkalan/PT PAL dan overhaul (maintenance level 3). Dari uraian penulis diatas bahwa merawat unsur-unsur TNI-AL, membutuhkan biaya yang sangat besar dan mahal.

Faktor anggaran yang besar ini memang penting namun lebih penting lagi bagaimana mengelolanya dengan prinsip-prinsip Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan dan Akuntable. Audit sangat dibutuhkan baik pada pengadaan Alut Sista TNI-AL dan suku cadang maupun audit MRO (Maintenance, Repair dan Overhaul).

Dengan demikian audit Alut Sista TNI-AL diharapkan melalui pra audit tidak hanya post audit dan lebih fokus pada kinerja untuk mengetahui dan mengukur output, outcome, benefit dan pengaruh (influence) terhadap cost efectiveness berupa manfaat yang dapat diperoleh dari sebuah Alat Utama Sistem Senjata TNI-AL.

Penutup

Kapal Selam dewasa ini tetap masih menjadi senjata pamungkas bagi negara-negara yang memilikinya. Dewasa ini TNI-AL hanya memiliki 5 (lima) buah KS, 2 (dua) KS yaitu KRI Cakra-401 dan KRI Nanggala-402, buatan Jerman pada tahun 1974 dan memiliki “life time” (daur hidup) hanya selama 20 (dua puluh) tahun. Harusnya pada tahun 1994 kedua KS harus melewati proses yang disebut “Mid Life Modernisation” atau modernisasi kembali atau retrovit setelah melewati daur hidup 20 tahun.

KRI Cakra-401 diperbaiki di Korea tahun 2004-2006 dengan overhaul besar, dimana badan tekan diteliti ketebalannya dan diperbaiki. Seharusnya KRI Cakra-401 melakukan overhaul setelah 5 (lima) tahun berikutnya pada tahun 2011, namun baru dapat dilaksanakan tahun 2018 ( 7 tahun kemudian).

KRI Nanggala-402 tahun 2009-2012 juga melakukan “Mid Life Modernisation” di Korea dimana badan tekan juga diteliti ketebalannya dan diperbaiki. Kemudian KRI Nanggala-402 dijadwalkan untuk melakukan overhaul 5 (lima) tahunan pada tahun 2017 namun ditunda dan dijadwalkan untuk tahun 2020 di PT PAL Indonesia. Belum bisa dilaksanakan karena KRI Cakra-401 masih dalam perbaikan di PT PAL Indonesia.

TNI-AL masih memiliki lagi KRI Nagapasa-403 dan KRI Hardadedali-404 buatan Korsel dan KRI Alugoro-405 buatan PT PAL Indonesia. Sudah saatnya TNI-AL memiliki Kapal Tender Kapal Selam. Di masa lalu KRI Ratulangi adalah Tender KS, namun bukan kapal rescue Kapal Selam bila terjadi sesuatu dengan KS.

Dengan perkembangan teknologi dewasa ini, sewajarnya TNI-AL memiliki Operasional Tender Kapal Selam, selain sebagai kapal markas maupun logistik, tetapi juga fungsi utamanya adalah untuk SAR (Search and Rescue) bila ada KS yang mengalami “gagal apung”, kecelakaan ataupun kedaan darurat lainnya.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki konsekuensi logis bahwa postur kekuatan ataupun gelar kekuatan dilaut tergantung kemampuan Alat Utama Sistem Senjata yang dimiliki oleh TNI-AL serta jumlah biayanya cukup besar untuk memenuhi JOP dan JOG tersebut serta ILS maupun PMS yang dilakukan. Siklus employment cycle ini dimiliki oleh setiap Angkatan Laut di dunia.

Kapal Selam didunia memiliki fungsi penangkalan yang pamungkas, karena dapat digelar di daerah rawan konflik maupun rawan ancaman.

“The strategically significant weapon is the one that brings force to bear in such a way that it decisively erodes the war making capability of the enemy.” (George and Meredith Friedman, The Future of War, New York 1996:hal. 25)

Bangsa Indonesia sangat berduka cita karena gugurnya para pahlawan bangsa bersama KRI Nanggala-402. Dengan musibah ini diharapkan bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi sudah waktunya mengadakan pembelian Kapal Rescue sekaligus Kapal Tender Kapal Selam dengan fungsi ganda sehingga musibah seperti KRI Nanggala-402 tidak terulang lagi di masa depan dan dapat digunakan bila terjadi musibah lainnya di laut.

Bagi Negara Maritim Indonesia, memiliki suatu Angkatan Laut yang handal memang mahal, tetapi itu adalah konsekuensi logis dari suatu Negara Kepulauan. Luas wilayah Indonesia dengan 17.499 pulau-pulau besar dan kecil adalah 7,81 juta km2, dimana luas wilayah lautnya adalah 3,25 juta km2 adalah lautan dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. (sumber: Oki Pratama, KKP.go.id, 01 Juli 2020)

Dari konfigurasi wilayah laut yang luas ini, seyogyanya TNI-AL memiliki 18 (delapan belas) KS untuk pertahanan berlapis sampai ke ZEE Indonesia.

“Jalesveva Jayamahe – Wira Ananta Rudira”

 

Ambassador/Laksamana Madya TNI (purn) Freddy Numberi

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pabrik Pipa PE PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Oleh

Fakta News
Pabrik Pipa PE di PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Jakarta – Subholding Gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), berkomitmen mendukung pemerataan ketersediaan jaringan gas hingga ke pelosok negeri. Melalui Anak Perusahaan, PT PGAS Solution, PGN menghadirkan Pabrik Pipa PE (Polyethylene) berlokasi di Klari, Karawang Timur, Jawa Barat dengan luas area 3000m2. Pabrik ini merupakan Pabrik Pipa PE pertama di Pertamina Group dan siap mendukung program kerja Holding Migas.

Edi Armawiria selaku Direktur Operasi PT PGAS Solution menyampaikan bahwa Pabrik Pipa PE menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pipa PE yang digunakan sebagai material utama konstruksi jaringan pipa gas rumah tangga.

Adapun pipa yang diproduksi oleh Pabrik Pipa PE milik PGAS Solution diberi merek Solfipe. Solfipe sendiri memiliki jenis diameter mulai dari 20mm, 32mm, 63mm, 90mm dan 110mm dan terdiri dari dua tipe, yaitu MDPE-80 (Medium Density Polyethylene) untuk jaringan gas dan HDPE-100 (High Density Polyethylene) merupakan jenis pipa yang biasa digunakan untuk subduct, fiber optic, air, dan masih banyak lagi.

Perlu diketahui, Solfipe untuk Pipa Gas MDPE-80 sudah memiliki nilai TKDN diatas 25%, dan untuk Pipa HDPE-100 dengan nilai TKDN diatas 48%. Selain itu, Solfipe juga sudah mendapatkan sertifikat dari LEMIGAS yang proses pengujiannya telah menggunakan standard ISO 4437, merupakan Standard Pengujian Kualitas Pipa Polyethylene, sehingga dapat dipastikan semua pipa telah sesuai standar dan sudah aman.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar memaparkan bahwa pabrik pipa PE merupakan inovasi dan pencapaian dari PT PGAS Solution selaku bagian dari Subholding Gas dalam meningkatkan efisiensi biaya pembangunan. Selain itu, massifnya pembangunan jaringan gas rumah tangga perlu juga didukung dengan ketersediaan stok pipa PE. Di sisi lain, hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan produk TKDN guna mendukung proyek strategis jaringan gas rumah tangga. Khususnya untuk proyek jargas jangka pendek menengah tahun 2021-2022.

“Tingginya biaya investasi konstruksi jaringan gas menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Biaya material menjadi salah satu penyumbang tertinggi dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, komitmen Pemerintah untuk terus mengoptimalkan pemerataan pemanfaatan gas bumi di Indonesia melalui Jaringan Gas Rumah Tangga tetap harus dilaksanakan dan didukung penuh,” ujar Achmad.

“Kami harap dengan hadirnya Pabrik Pipa PE di PGAS Solution dapat menekan biaya pembangunan infrastruktur gas, karena selama ini biaya material selalu menjadi porsi terbesar dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur gas. Pabrik Pipa PE kami juga dapat memenuhi kebutuhan pipa PE pihak lain dan siap beroperasi 24 jam untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pipa,” imbuh Achmad.

Pemerataan jaringan gas rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk mencapai diversifikasi energi, pengurangan subsidi, serta penyediaan energi bersih yang lebih murah. Sehingga, masyarakat dapat melakukan penghematan secara langsung dan dapat menggunakan energi yang aman, efisien dan ramah lingkungan. PGN berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan jargas secara masif guna mencapai bauran energi nasional dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

BERITA

Evaluasi 20 Tahun Pelaksanaan Otsus, Tito Karnavian: Total APBD Papua dan Papua Barat 10 Besar di Indonesia, Namun Belum Optimal Berikan Dampak Besar bagi Masyarakat Asli

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan beberapa catatan terhadap 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Khusus mengenai dana Otsus, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua itu dinilai belum memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat di Papua.

“Total APBD Papua dan Papua Barat berada dalam 10 besar APBD terbesar di Indonesia, tetapi belum optimal memberikan dampak yang besar, signifikan terhadap kehidupan masyarakat asli di Papua,” kata Tito dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua dengan Mendagri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, Kamis (17/6/2021).

Ia mengungkapkan, APBD Papua berada di urutan nomor 6 terbesar secara nasional. Adapun urutan pertama APBD terbesar dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh. Sementara itu, lanjut Tito, untuk APBD Provinsi Papua Barat berada di urutan ke-9 secara nasional.

Tito melihat bahwa indikator kesejahteraan masyarakat justru belum optimal di Papua, meski berada pada urutan 10 besar APBD.

“IPM (Indeks Pembangunan Manusia) masih rendah di beberapa daerah. Bahkan beberapa indikator, Papua Barat lebih baik dari pada Papua. Ini menunjukkan bahwa fakta implementasi distribusi kabupaten/kota yang lebih rendah dari segi nominal,” ungkapnya.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa masih tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) pemanfaatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua sebesar Rp 6,4 Triliun dari 2013-2019, sedangkan Papua Barat sebesar Rp 2,4 Triliun di periode yang sama.

Menurut Tito, besarnya SILPA tersebut menunjukkan adanya tata kelola keuangan yang perlu diperbaiki. Kemudian, ia juga mengatakan bahwa laporan penggunaan dana Otsus sampai hari ini baru dapat menyajikan informasi realisasi penggunaan dana.

Sementara informasi terkait seberapa jauh capaian keluaran (output) dan seberapa efektif hasil (outcome) yang dapat dirasakan masyarakat Papua belum mampu ditangkap.

“Jadi informasi tentang realisasi penggunaan dananya. Ini yang perlu lebih dipertajam. Sehingga tidak hanya dana tersebut ada laporan penggunaannya, tapi juga bagaimana keluaran dan outcome-nya,” jelas dia.

Lebih lanjut, Tito menambahkan, belum adanya grand design pemanfaatan dana Otsus sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahunan juga menjadi faktor belum berdampaknya pelaksanaan Otsus Papua. Oleh karena itu, pemerintah telah mengajukan revisi pada Pasal 34 terkait Dana Otsus. Hal itu menurutnya untuk memastikan dasar hukum guna keberlanjutan dana Otsus.

Selain itu, pemerintah mengambil langkah revisi UU ini karena menilai belum optimalnya tata kelola dana tersebut.

“Keberlanjutan dana Otsus dipandang perlu, selain mengingat masa berlakunya yang akan habis pada 21 November 2021. Sehingga membutuhkan dasar hukum keberlanjutan dana Otsus,” terangnya.

Perlu diketahui, ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan perubahan dalam pasal Dana Otsus. Salah satunya adalah menaikkan besaran dana Otsus yang semula 2 persen menjadi 2,25 persen. Selain itu, ada pasal lain yang menjadi fokus pembahasan yaitu terkait Pasal 76 tentang Pemekaran Provinsi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Covid-19 Sebut Peningkatan Penularan Covid-19 Saat Ini Ada Kaitannya dengan Libur Idul Fitri

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Jakarta – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, peningkatan penularan Covid-19 yang terjadi saat ini ada kaitannya dengan libur Idul Fitri 2021. Pada periode libur Idul Fitri tersebut terjadi mobilitas dan kerumunan masyarakat yang meningkatkan potensi penularan Covid-19.

“Peningkatan penularan yang terjadi pada saat ini, menurut kami sudah jelas kaitannya dengan mobilitas penduduk dan kerumunan yang terkait dengan liburan panjang yakni libur Idul Fitri,” ujar Wiku dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/6/2021).

“Sebab polanya sama dengan kejadian di tahun lalu saat libur panjang,” lanjutnya.

Wiku menjelaskan, pada awal Februari hingga pertengahan Mei 2021 kondisi kasus Covid-19 di Indonesia telah menurun. Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di RS rujukan Covid-19 juga mencapai rata-rata 30 persen di Indonesia.

“Itu adalah kondisi yang cukup ideal dalam waktu yang lama di indonesia. Dan kemudian setelah ada libur panjang Idul Fitri ini naik sesuai dengan kalkulasi yang selama ini ada kalau terkait libur panjang,” ungkap Wiku.

Sementara itu, untuk mengetahui bahwa peningkatan kasus Covid-19 saat ini apakah terkait dengan varian baru virus corona, Wiku menegaskan masih perlu penelitian lebih jauh.

“Yang jelas kita lihat kaitannya dengan libur panjang. Perlu penelitian lebih jauh yang menghubungkan ditemukannya whole genome sequence dari varian-varian tertentu dengan peningkatan kasus itu,” tambah Wiku.

Baca Selengkapnya