Kapal Selam: Senjata Pamungkas yang Handal
Dari semua senjata matra Laut di dunia, kekuatan senjata Kapal Selam (KS) tetap masih yang paling pamungkas (mematikan). Kemampuan KS tak diragukan lagi, semasa Perang Dunia I (PD – I) mampu meneggelamkan 5.755 (lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) kapal atas air barbagai jenis. Sementara kapal perang atas air hanya mampu menenggelamkan kapal atas air lainnya sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) kapal.
Pada masa PD-II, KS mampu meneggelamkan 3.138 (tiga ribu seratus tiga puluh delapan) kapal atas air. Pesawat tempur hanya menenggelamkan 650 (enam ratus lima puluh) kapal musuh. (sumber: Indroyono Soesilo Budiman, Kapal Selam Indonesia, 2015: hal. 39)
Operasi Mandala Trikora
Gelar kekuatan selama Operasi Mandala dalam rangka pembebasan Irian Barat (Papua), setelah Bung Karno mencanangkan Trikora pada 19 Desember 1961, fokus utama adalah gelar Kapal Selam di perairan Utara Irian Barat.
Pada tahun 1960-an, kekuatan TNI-AL termasuk paling kuat di Asia Tenggara. Waktu TNI-AL memiliki 12 (dua belas) KS kelas Whiskey:
- RI Cakra – 401
- RI Trisula – 402
- RI Nagabanda – 403
- RI Nagarangsang – 404
- RI Hendradjala – 405
- RI Alugoro – 406
- RI Nanggala – 407
- RI Tjandrasa – 408
- RI Widjajadanu – 409
- RI Pasopati – 410
- RI Tjumandani – 411
- RI Bramastra – 412
(sumber: 30 Tahun Kapal Selam 1959-1989, 12 September 1950)
Dari 12 KS ini pada saat Trikora hanya digelar 4 (empat) KS di utara pantai Irian Barat, sedangkan 8 (delapan) lainnya memenuhi Jadwal Oleh Pemeliharaan (JOP) di pangkalan utama Surabaya.
Yang digelar adalah RI Trisula–402, RI Nagabanda–403, RI Nagarangsang-404 dan RI Tjandrasa-408. Tugas utama yang diberikan kepada Komando Kapal Selam (KKS)-15 dibawah pimpinan Kolonel Pelaut Purnomo, adalah:
- Pengintaian (reconnaissance) di perairan utara Irian barat, termasuk pengintaian terhadap pangkalan AL Belanda.
- Mengumpulkan data intelejen (inteligence gathering) tentang kegiatan kapal-kapal perang Belanda di perairan Irian Barat.
- Memindahkan (deception) atas kegiatan-kegiatan pihak lawan.
- Mendaratkan pasukan secara senyap (silent raids) ditempat-tempat yang ditentukan Komando Mandala dengan tujuan menghancurkan pertahanan Belanda.
- Mendaratkan pasukan khusus RPKAD di belakang garis pertahanan (covert operation) Belanda, tepatnya di teluk Tanah Merah oleh RI Tjandrasa-408 dibawah Komandan May. Pelaut Mardiono.
- Menenggelamkan kapal-kapal perang Belanda yang ditemukan dalam pelayaran menuju posisi yang telah ditetapkan (free hunting).
(sumber: Atmadji Sumarkidjo, Mission Accomplished, 2010:hal.80)
Gelar kekuatan Kapal Selam sebagai senjata pamungkas, juga dibantu oleh Uni Soviet, dengan mengirim 6 (enam) KS milik Rusia pada tahun 1962. Kekuatan ini dibawah pimpinan Laksamana Muda Tsjernobajs beserta 30 (tiga puluh) pembom Tupolev dan 3000 (tiga ribu) personil militer Rusia.
KS Rusia ini digelar pada perairan utara Irian Barat mulai dari Fak-Fak hingga Manokwari, sedangkan 4 (empat) KS Indonesia digelar mulai dari Biak sampai Hollandia (Jayapura). Total KS yang digelar adalah 10 (sepuluh) kapal.
Satu KS Rusia, mempunyai tugas khusus meledakan pusat bahan bakar AL Belanda di Manokwari dan menjaga pintu masuk Teluk Doreh untuk menenggelamkan kapal-kapal fregat Belanda yang akan mengisi bahan bakar di Manokwari.
Kemudian operasi ini dibatalkan, karena Amerika Serikat berhasil memaksa Belanda untuk tanda tangan New York Agreement pada 15 Agustus 1962, jam 09.00 waktu AS (jam 20.00 WIB dan jam 22.00 WIT). Padahal perintah operasi yang diterima dari Panglima Angkatan Laut Rusia Laksamana Gorskov, hari “H” adalah 15 Agustus 1962, jam “J” adalah 24.00 WIT. (sumber: Bart Rijs, Volks Krant, 10 Februari 1999)
Rangkuman
Memiliki KS berarti harus mau membayar mahal, karena memiliki dampak dan wibawa kekuatan politik diplomasi yang tinggi walaupun tidak terukur (unmeasurable). Bagi negara yang memiliki KS tersebut, sangat di-perhitungkan walaupun jumlahnya kecil, namun memiliki daya hancur dan daya tangkal tinggi (high dissolve and deterence effect).
Pemeliharaan KS membutuhkan kehati-hatian dan presisi yang tinggi. Secara universal sebuah kapal perang harus mengikuti life net (jaring kehidupan) kapal, yaitu Jadwal Olah Pemeliharaan (JOP) dan Jadwal Olah Guna (JOG), dengan gelar kekuatan 40% jumlah kapal operasi, 60% di pangkalan dimana 30% latihan (L1 sd L4) dan 30% kapal melaksanakan perawatan dan pemeliharaan.
Untuk mendukung JOP dan JOG tersebut, mutlak mengikuti prosedur Plan Maintenance System (PMS) dan didukung oleh Integrated Logistic Support System (ILS) yang memadai sesuai dengan karakteristik dan tuntutan fungsi tempur kapal perang tersebut, lebih khusus lagi pada KS.
PMS meliputi 3 (tiga) level perbaikan, yaitu Organic Level Maintanance yang dikerjakan ABK, Intermediate Level dilakukan oleh pangkalan serta level ketiga adalah overhaul yaitu turun mesin setiap 5 (lima) tahun di PT PAL Indonesia Surabaya.
Untuk KS dilakukan retrofit (perbaikan menyeluruh) setiap 10 (sepuluh) tahun dalam rangka pengujian badan tekan. Bagi kapal perang baik atas air maupun bawah air (KS) harus dilakukan dengan cara Repair by Replacement bukan Repair by Repair, mengingat teknologi dan kelengkapan alat diatas kapal perang kadang-kadang kasat mata kelihatan baik padahal sudah harus diganti karena melewati waktu usang (outdated time) material tersebut.
Dapat dilaksanakan bila memiliki ILS yang menjamin ketersediaan suku cadang maupun material yang dibutuhkan baik on board dalam rangka maintenance level 1 maupun maintenance level 2 di pangkalan/PT PAL dan overhaul (maintenance level 3). Dari uraian penulis diatas bahwa merawat unsur-unsur TNI-AL, membutuhkan biaya yang sangat besar dan mahal.
Faktor anggaran yang besar ini memang penting namun lebih penting lagi bagaimana mengelolanya dengan prinsip-prinsip Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan dan Akuntable. Audit sangat dibutuhkan baik pada pengadaan Alut Sista TNI-AL dan suku cadang maupun audit MRO (Maintenance, Repair dan Overhaul).
Dengan demikian audit Alut Sista TNI-AL diharapkan melalui pra audit tidak hanya post audit dan lebih fokus pada kinerja untuk mengetahui dan mengukur output, outcome, benefit dan pengaruh (influence) terhadap cost efectiveness berupa manfaat yang dapat diperoleh dari sebuah Alat Utama Sistem Senjata TNI-AL.
Penutup
Kapal Selam dewasa ini tetap masih menjadi senjata pamungkas bagi negara-negara yang memilikinya. Dewasa ini TNI-AL hanya memiliki 5 (lima) buah KS, 2 (dua) KS yaitu KRI Cakra-401 dan KRI Nanggala-402, buatan Jerman pada tahun 1974 dan memiliki “life time” (daur hidup) hanya selama 20 (dua puluh) tahun. Harusnya pada tahun 1994 kedua KS harus melewati proses yang disebut “Mid Life Modernisation” atau modernisasi kembali atau retrovit setelah melewati daur hidup 20 tahun.
KRI Cakra-401 diperbaiki di Korea tahun 2004-2006 dengan overhaul besar, dimana badan tekan diteliti ketebalannya dan diperbaiki. Seharusnya KRI Cakra-401 melakukan overhaul setelah 5 (lima) tahun berikutnya pada tahun 2011, namun baru dapat dilaksanakan tahun 2018 ( 7 tahun kemudian).
KRI Nanggala-402 tahun 2009-2012 juga melakukan “Mid Life Modernisation” di Korea dimana badan tekan juga diteliti ketebalannya dan diperbaiki. Kemudian KRI Nanggala-402 dijadwalkan untuk melakukan overhaul 5 (lima) tahunan pada tahun 2017 namun ditunda dan dijadwalkan untuk tahun 2020 di PT PAL Indonesia. Belum bisa dilaksanakan karena KRI Cakra-401 masih dalam perbaikan di PT PAL Indonesia.
TNI-AL masih memiliki lagi KRI Nagapasa-403 dan KRI Hardadedali-404 buatan Korsel dan KRI Alugoro-405 buatan PT PAL Indonesia. Sudah saatnya TNI-AL memiliki Kapal Tender Kapal Selam. Di masa lalu KRI Ratulangi adalah Tender KS, namun bukan kapal rescue Kapal Selam bila terjadi sesuatu dengan KS.
Dengan perkembangan teknologi dewasa ini, sewajarnya TNI-AL memiliki Operasional Tender Kapal Selam, selain sebagai kapal markas maupun logistik, tetapi juga fungsi utamanya adalah untuk SAR (Search and Rescue) bila ada KS yang mengalami “gagal apung”, kecelakaan ataupun kedaan darurat lainnya.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki konsekuensi logis bahwa postur kekuatan ataupun gelar kekuatan dilaut tergantung kemampuan Alat Utama Sistem Senjata yang dimiliki oleh TNI-AL serta jumlah biayanya cukup besar untuk memenuhi JOP dan JOG tersebut serta ILS maupun PMS yang dilakukan. Siklus employment cycle ini dimiliki oleh setiap Angkatan Laut di dunia.
Kapal Selam didunia memiliki fungsi penangkalan yang pamungkas, karena dapat digelar di daerah rawan konflik maupun rawan ancaman.
“The strategically significant weapon is the one that brings force to bear in such a way that it decisively erodes the war making capability of the enemy.” (George and Meredith Friedman, The Future of War, New York 1996:hal. 25)
Bangsa Indonesia sangat berduka cita karena gugurnya para pahlawan bangsa bersama KRI Nanggala-402. Dengan musibah ini diharapkan bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi sudah waktunya mengadakan pembelian Kapal Rescue sekaligus Kapal Tender Kapal Selam dengan fungsi ganda sehingga musibah seperti KRI Nanggala-402 tidak terulang lagi di masa depan dan dapat digunakan bila terjadi musibah lainnya di laut.
Bagi Negara Maritim Indonesia, memiliki suatu Angkatan Laut yang handal memang mahal, tetapi itu adalah konsekuensi logis dari suatu Negara Kepulauan. Luas wilayah Indonesia dengan 17.499 pulau-pulau besar dan kecil adalah 7,81 juta km2, dimana luas wilayah lautnya adalah 3,25 juta km2 adalah lautan dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. (sumber: Oki Pratama, KKP.go.id, 01 Juli 2020)
Dari konfigurasi wilayah laut yang luas ini, seyogyanya TNI-AL memiliki 18 (delapan belas) KS untuk pertahanan berlapis sampai ke ZEE Indonesia.
“Jalesveva Jayamahe – Wira Ananta Rudira”
Ambassador/Laksamana Madya TNI (purn) Freddy Numberi
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
