Kapal Selam: Senjata Pamungkas yang Handal
Dari semua senjata matra Laut di dunia, kekuatan senjata Kapal Selam (KS) tetap masih yang paling pamungkas (mematikan). Kemampuan KS tak diragukan lagi, semasa Perang Dunia I (PD – I) mampu meneggelamkan 5.755 (lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) kapal atas air barbagai jenis. Sementara kapal perang atas air hanya mampu menenggelamkan kapal atas air lainnya sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) kapal.
Pada masa PD-II, KS mampu meneggelamkan 3.138 (tiga ribu seratus tiga puluh delapan) kapal atas air. Pesawat tempur hanya menenggelamkan 650 (enam ratus lima puluh) kapal musuh. (sumber: Indroyono Soesilo Budiman, Kapal Selam Indonesia, 2015: hal. 39)
Operasi Mandala Trikora
Gelar kekuatan selama Operasi Mandala dalam rangka pembebasan Irian Barat (Papua), setelah Bung Karno mencanangkan Trikora pada 19 Desember 1961, fokus utama adalah gelar Kapal Selam di perairan Utara Irian Barat.
Pada tahun 1960-an, kekuatan TNI-AL termasuk paling kuat di Asia Tenggara. Waktu TNI-AL memiliki 12 (dua belas) KS kelas Whiskey:
- RI Cakra – 401
- RI Trisula – 402
- RI Nagabanda – 403
- RI Nagarangsang – 404
- RI Hendradjala – 405
- RI Alugoro – 406
- RI Nanggala – 407
- RI Tjandrasa – 408
- RI Widjajadanu – 409
- RI Pasopati – 410
- RI Tjumandani – 411
- RI Bramastra – 412
(sumber: 30 Tahun Kapal Selam 1959-1989, 12 September 1950)
Dari 12 KS ini pada saat Trikora hanya digelar 4 (empat) KS di utara pantai Irian Barat, sedangkan 8 (delapan) lainnya memenuhi Jadwal Oleh Pemeliharaan (JOP) di pangkalan utama Surabaya.
Yang digelar adalah RI Trisula–402, RI Nagabanda–403, RI Nagarangsang-404 dan RI Tjandrasa-408. Tugas utama yang diberikan kepada Komando Kapal Selam (KKS)-15 dibawah pimpinan Kolonel Pelaut Purnomo, adalah:
- Pengintaian (reconnaissance) di perairan utara Irian barat, termasuk pengintaian terhadap pangkalan AL Belanda.
- Mengumpulkan data intelejen (inteligence gathering) tentang kegiatan kapal-kapal perang Belanda di perairan Irian Barat.
- Memindahkan (deception) atas kegiatan-kegiatan pihak lawan.
- Mendaratkan pasukan secara senyap (silent raids) ditempat-tempat yang ditentukan Komando Mandala dengan tujuan menghancurkan pertahanan Belanda.
- Mendaratkan pasukan khusus RPKAD di belakang garis pertahanan (covert operation) Belanda, tepatnya di teluk Tanah Merah oleh RI Tjandrasa-408 dibawah Komandan May. Pelaut Mardiono.
- Menenggelamkan kapal-kapal perang Belanda yang ditemukan dalam pelayaran menuju posisi yang telah ditetapkan (free hunting).
(sumber: Atmadji Sumarkidjo, Mission Accomplished, 2010:hal.80)
Gelar kekuatan Kapal Selam sebagai senjata pamungkas, juga dibantu oleh Uni Soviet, dengan mengirim 6 (enam) KS milik Rusia pada tahun 1962. Kekuatan ini dibawah pimpinan Laksamana Muda Tsjernobajs beserta 30 (tiga puluh) pembom Tupolev dan 3000 (tiga ribu) personil militer Rusia.
KS Rusia ini digelar pada perairan utara Irian Barat mulai dari Fak-Fak hingga Manokwari, sedangkan 4 (empat) KS Indonesia digelar mulai dari Biak sampai Hollandia (Jayapura). Total KS yang digelar adalah 10 (sepuluh) kapal.
Satu KS Rusia, mempunyai tugas khusus meledakan pusat bahan bakar AL Belanda di Manokwari dan menjaga pintu masuk Teluk Doreh untuk menenggelamkan kapal-kapal fregat Belanda yang akan mengisi bahan bakar di Manokwari.
Kemudian operasi ini dibatalkan, karena Amerika Serikat berhasil memaksa Belanda untuk tanda tangan New York Agreement pada 15 Agustus 1962, jam 09.00 waktu AS (jam 20.00 WIB dan jam 22.00 WIT). Padahal perintah operasi yang diterima dari Panglima Angkatan Laut Rusia Laksamana Gorskov, hari “H” adalah 15 Agustus 1962, jam “J” adalah 24.00 WIT. (sumber: Bart Rijs, Volks Krant, 10 Februari 1999)
Rangkuman
Memiliki KS berarti harus mau membayar mahal, karena memiliki dampak dan wibawa kekuatan politik diplomasi yang tinggi walaupun tidak terukur (unmeasurable). Bagi negara yang memiliki KS tersebut, sangat di-perhitungkan walaupun jumlahnya kecil, namun memiliki daya hancur dan daya tangkal tinggi (high dissolve and deterence effect).
Pemeliharaan KS membutuhkan kehati-hatian dan presisi yang tinggi. Secara universal sebuah kapal perang harus mengikuti life net (jaring kehidupan) kapal, yaitu Jadwal Olah Pemeliharaan (JOP) dan Jadwal Olah Guna (JOG), dengan gelar kekuatan 40% jumlah kapal operasi, 60% di pangkalan dimana 30% latihan (L1 sd L4) dan 30% kapal melaksanakan perawatan dan pemeliharaan.
Untuk mendukung JOP dan JOG tersebut, mutlak mengikuti prosedur Plan Maintenance System (PMS) dan didukung oleh Integrated Logistic Support System (ILS) yang memadai sesuai dengan karakteristik dan tuntutan fungsi tempur kapal perang tersebut, lebih khusus lagi pada KS.
PMS meliputi 3 (tiga) level perbaikan, yaitu Organic Level Maintanance yang dikerjakan ABK, Intermediate Level dilakukan oleh pangkalan serta level ketiga adalah overhaul yaitu turun mesin setiap 5 (lima) tahun di PT PAL Indonesia Surabaya.
Untuk KS dilakukan retrofit (perbaikan menyeluruh) setiap 10 (sepuluh) tahun dalam rangka pengujian badan tekan. Bagi kapal perang baik atas air maupun bawah air (KS) harus dilakukan dengan cara Repair by Replacement bukan Repair by Repair, mengingat teknologi dan kelengkapan alat diatas kapal perang kadang-kadang kasat mata kelihatan baik padahal sudah harus diganti karena melewati waktu usang (outdated time) material tersebut.
Dapat dilaksanakan bila memiliki ILS yang menjamin ketersediaan suku cadang maupun material yang dibutuhkan baik on board dalam rangka maintenance level 1 maupun maintenance level 2 di pangkalan/PT PAL dan overhaul (maintenance level 3). Dari uraian penulis diatas bahwa merawat unsur-unsur TNI-AL, membutuhkan biaya yang sangat besar dan mahal.
Faktor anggaran yang besar ini memang penting namun lebih penting lagi bagaimana mengelolanya dengan prinsip-prinsip Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan dan Akuntable. Audit sangat dibutuhkan baik pada pengadaan Alut Sista TNI-AL dan suku cadang maupun audit MRO (Maintenance, Repair dan Overhaul).
Dengan demikian audit Alut Sista TNI-AL diharapkan melalui pra audit tidak hanya post audit dan lebih fokus pada kinerja untuk mengetahui dan mengukur output, outcome, benefit dan pengaruh (influence) terhadap cost efectiveness berupa manfaat yang dapat diperoleh dari sebuah Alat Utama Sistem Senjata TNI-AL.
Penutup
Kapal Selam dewasa ini tetap masih menjadi senjata pamungkas bagi negara-negara yang memilikinya. Dewasa ini TNI-AL hanya memiliki 5 (lima) buah KS, 2 (dua) KS yaitu KRI Cakra-401 dan KRI Nanggala-402, buatan Jerman pada tahun 1974 dan memiliki “life time” (daur hidup) hanya selama 20 (dua puluh) tahun. Harusnya pada tahun 1994 kedua KS harus melewati proses yang disebut “Mid Life Modernisation” atau modernisasi kembali atau retrovit setelah melewati daur hidup 20 tahun.
KRI Cakra-401 diperbaiki di Korea tahun 2004-2006 dengan overhaul besar, dimana badan tekan diteliti ketebalannya dan diperbaiki. Seharusnya KRI Cakra-401 melakukan overhaul setelah 5 (lima) tahun berikutnya pada tahun 2011, namun baru dapat dilaksanakan tahun 2018 ( 7 tahun kemudian).
KRI Nanggala-402 tahun 2009-2012 juga melakukan “Mid Life Modernisation” di Korea dimana badan tekan juga diteliti ketebalannya dan diperbaiki. Kemudian KRI Nanggala-402 dijadwalkan untuk melakukan overhaul 5 (lima) tahunan pada tahun 2017 namun ditunda dan dijadwalkan untuk tahun 2020 di PT PAL Indonesia. Belum bisa dilaksanakan karena KRI Cakra-401 masih dalam perbaikan di PT PAL Indonesia.
TNI-AL masih memiliki lagi KRI Nagapasa-403 dan KRI Hardadedali-404 buatan Korsel dan KRI Alugoro-405 buatan PT PAL Indonesia. Sudah saatnya TNI-AL memiliki Kapal Tender Kapal Selam. Di masa lalu KRI Ratulangi adalah Tender KS, namun bukan kapal rescue Kapal Selam bila terjadi sesuatu dengan KS.
Dengan perkembangan teknologi dewasa ini, sewajarnya TNI-AL memiliki Operasional Tender Kapal Selam, selain sebagai kapal markas maupun logistik, tetapi juga fungsi utamanya adalah untuk SAR (Search and Rescue) bila ada KS yang mengalami “gagal apung”, kecelakaan ataupun kedaan darurat lainnya.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki konsekuensi logis bahwa postur kekuatan ataupun gelar kekuatan dilaut tergantung kemampuan Alat Utama Sistem Senjata yang dimiliki oleh TNI-AL serta jumlah biayanya cukup besar untuk memenuhi JOP dan JOG tersebut serta ILS maupun PMS yang dilakukan. Siklus employment cycle ini dimiliki oleh setiap Angkatan Laut di dunia.
Kapal Selam didunia memiliki fungsi penangkalan yang pamungkas, karena dapat digelar di daerah rawan konflik maupun rawan ancaman.
“The strategically significant weapon is the one that brings force to bear in such a way that it decisively erodes the war making capability of the enemy.” (George and Meredith Friedman, The Future of War, New York 1996:hal. 25)
Bangsa Indonesia sangat berduka cita karena gugurnya para pahlawan bangsa bersama KRI Nanggala-402. Dengan musibah ini diharapkan bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi sudah waktunya mengadakan pembelian Kapal Rescue sekaligus Kapal Tender Kapal Selam dengan fungsi ganda sehingga musibah seperti KRI Nanggala-402 tidak terulang lagi di masa depan dan dapat digunakan bila terjadi musibah lainnya di laut.
Bagi Negara Maritim Indonesia, memiliki suatu Angkatan Laut yang handal memang mahal, tetapi itu adalah konsekuensi logis dari suatu Negara Kepulauan. Luas wilayah Indonesia dengan 17.499 pulau-pulau besar dan kecil adalah 7,81 juta km2, dimana luas wilayah lautnya adalah 3,25 juta km2 adalah lautan dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. (sumber: Oki Pratama, KKP.go.id, 01 Juli 2020)
Dari konfigurasi wilayah laut yang luas ini, seyogyanya TNI-AL memiliki 18 (delapan belas) KS untuk pertahanan berlapis sampai ke ZEE Indonesia.
“Jalesveva Jayamahe – Wira Ananta Rudira”
Ambassador/Laksamana Madya TNI (purn) Freddy Numberi
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
