Connect with us

Inkonsistensi Otonomi Khusus Papua

Penulis:
Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi
Sesepuh Masyarakat Papua

Dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua pemerintah kurang memperhatikan dan tidak mengintegrasikan budaya Orang Asli Papua (OAP) dalam pembangunan yang ada. Hal itu baru terjadi dalam tahun terakhir Presiden SBY pada tahun 2014.

Michael Brown (1966) mengatakan bahwa diskriminasi politik dan kesenjangan ekonomi memainkan peranan penting manakala suatu kelompok etnis atau minoritas ingin memisahkan diri untuk memiliki suatu pemerintahan sendiri.

Pergantian pemerintahan dari rezim otoriter ke rezim yang demokratis di era reformasi, belum merupakan suatu jaminan transformasi Indonesia ke arah yang lebih adil dan manusiawi, karena sistem politik yang diwarisi adalah budaya politik otoriter.

Evaluasi kritis masyarakat baik di Pusat maupun di daerah tentang pelaksanaan Otsus Papua bukan hanya diskriminasi politik dan kesenjangan ekonomi saja tetapi juga dalam hal penegakan hukum (kasus korupsi dll), sosial-budaya (pembangunan yang salah arah), maupun pendekatan keamanan (harusnya pendekatan kesejahteraan) ikut menjadi faktor pemicu rasa ketidakpuasan rakyat Papua terhadap pemerintah (pusat dan daerah). Ketidakpuasan masyarakat Papua karena Otsus juga tidak dilaksanakan sesuai pasal-pasal yang ada (inkonsisten).

Kelima masalah tersebut dapat diuraikan lanjut sebagai berikut:

Pertama, hak-hak politik OAP dalam mengekspresikan jati diri mereka dalam alam Indonesia yang merdeka, demokratis serta di era reformasi ini seringdiredam, malah dicurigai sebagai separatis.

Kedua, kesenjangan ekonomi antara saudara-saudara kita (pendatang) dari luar dengan OAP sangat mencolok, karena dalam pelaksanaan Otsus tidak ada aksi afirmasi yang berpihak kepada OAP. Padahal UU Otsus 21/tahun 2001 mengamanatkan hal itu. Contohnya pasal 43 UU Otsus (Perlindungan hak-hak masyarakat adat). Intinya belum ada keberpihakan kepada OAP.

Ketiga, penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik, dimana banyak kasus korupsi yang menurut OAP tidak jelas penyelesaiannya, bahkan bagi OAP terkesan adanya oligarki, kolusi dan nepotisme. Dana Otsus yang dikucurkan lebih dari cukup, sayangnya OAP pada tingkat akar rumput tidak menikmatinya.

Disamping itu, banyak pasal-pasal dalam UU OTSUS 21/2001 yang “diamputasi” oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh DPRP (pasal 7), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (pasal 45) juga dibatalkan Makamah Konstitusi. Partai Politik lokal (pasal 28) juga belum dibentuk.

Ini adalah kekhususan-kekhususan yang ada dan telah disetujui Pemerintah Pusat, sehingga UU OTSUS itu bisa ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Kalau ini hilang, kekhususannya dimana???

Keempat, dalam bidang Sosial-Budaya masyarakat asli Papua juga tergerus dari akar budaya mereka, karena pembangunan yang ada selama ini apalagi dalam era Otsus tidak nampak pengintegrasian karakteristik budaya sesuai 7 (tujuh) wilayah budaya orang Papua. Di samping tidak bersifat Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dan Sustainable (tidak merusak lingkungan) dalam program maupun kebijakan yang dibuat dalam rencana pembangunan di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat).

Denis Leith (The Politics of Power, University of Hawaii Press, 2003: hal.7) dalam penelitiannya di Papua menyebutnya sebagai “Cultural Genocide” (pemusnahan kultur manusia OAP) dan “Ecocide” (pemusnahan Lingkungan Hidup di Tanah Papua).

Kelima, dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, pendekatan yang dilakukan adalah sekuriti dan selama ini menimbulkan benturan dan konflik yang akhirnya menimbulkan etidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Tidak konsistennya pelaksanaan Otsus ini sebagai akibat dari tidak terlaksananya komitmen pemerintah sesuai amanat UU Otsus tersebut.

Di samping itu masih ada rasa curiga dan distrust antara Papua dan Jakarta, karena dipicu lima faktor diatas. Kita tidak berhasil merebut hati dan pikiran Orang Asli Papua sebagai bagian integral dari Bangsa Indonesia. Presiden Jokowi sudah menunjukan hasilnya dalam periode–I kepemimpinan beliau. Dalam periode-II ini harus di dukung oleh semua pihak termasuk Kementrian/Lembaga dan pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta semua Stakeholders yang mencintai Tanah Papua.

Dalam periode-II Presiden Jokowi telah mengubah pendekatan keamanan/sekuriti, menjadi:

1. Pendekatan Antropologis, dengan terus melibatkan dan mendengarkan masyarakat;

2. Pendekatan Kesejahteraan, dengan terus menggenjot pembangunan di berbagai bidang untuk meningkatkan konektivitas yang berujung pada peningkatan kesejahteraan;

3. Pendekatan Evaluatif, dengan secara ketat mengawasi pembangunan di Papua lewat kunjungan kerja rutin setiap tahunnya.

Selanjutnya sasaran dalam paradigma baru tersebut adalah:

(1) Masyarakat Adat;

(2) Agama;

(3) Perempuan.

Didukung 5 agenda Prioritas:

(1) Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;

(2) Tata kelola Pemerintahan dan Keamanan dengan tetap menghormati HAM;

(3) Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari Hulu ke Hilir dan bersifat Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dan Sustainable;

(4) SDM Papua yang unggul, Inovatif, berkarakter dan kontekstual;

(5) Infrastruktur Dasar dan Ekonomi.

Hasil akhir kedepan (output) adalah Orang Asli Papua yang sejahtera, aman, damai, adil, demokratis dan adanya penghormatan terhadap HAM. Sedangkan outcome yang diharapkan adalah Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia dan Keutuhan NKRI lebih terjamin.

 

Ambassador/Laksamana Madya TNI (purn) Freddy Numberi

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Konsisten Tingkatkan Kualitas SDM, PGN Diganjar Anugerah BUMN 2021

Oleh

Fakta News
Konsisten Tingkatkan Kualitas SDM, PGN Diganjar Anugerah BUMN 2021

Jakarta – Subholding Gas PT Perusahaan Gas Negara dinobatkan sebagai perusahaan dengan Pengembangan Talenta Unggul pada ajang Anugerah BUMN 2021. Ajang ini diselenggarakan oleh BUMN Tack di Grand Ballroon Hotel The Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, minggu lalu dan penghargaan diterima oleh Faris Aziz selaku Direktur Komersial PGN (8/4/2021). Potensi dan kualias pekerja sebagai sumber daya manusia (SDM) PGN berperan penting dalam menjaga kinerja positif di masa COVID-19.

Fariz mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap perusahaan, sehingga SDM untuk beradaptasi. Perusahaan mendukung penuh seluruh pekerja atau bisa disebut juga dengan Perwira Subholding Gas untuk produktif, inovatif, dan kolaboratif dalam meningkatkan kapabilitas perusahaan.

“Dukungan seluruh Perwira PGN menjadi pondasi perusahaan dalam menjaga kinerja positif selama pandemi. Adanya kebiasaan baru, juga menuntut PGN menerapkan model bisnis baru dan digitalisasi secara massif. Meski ruang gerak terbatas, digitalisasi ini ternyata dapat membuat sebagian besar pekerjaan lebih efektif dan efisien,” kata Faris, 13/4/2021.

Di masa pandemi, PGN melaksanakan kegiatan knowledge management berbasis online untuk mengasah pengetahuan seluruh pekerja PGN. Program-program yang dilaksanakan antara lain Webminar Series, Gas Talk series, i-Know, KMOnline, Knowledge Credit Point dan e-Library.

Sistem operasi, layanan, dan infrastruktur juga sudah terintegrasi, sehingga bisa meningkatkan kehandalan Subholding Gas Group dalam menyalurkan gas bumi di berbagai sektor.

“Creative Idea, Business Idea, dan inovasi kreatif dari seluruh Perwira Subholding Gas sangat dibutuhkan perusahaan untuk terus maju ke depan. Apalagi menghadapi tantangan yang sangat dinamis, seperti halnya dengan pandemi COVID-19 ini. Dampaknya luar biasa bagi perusahaan, tetapi tidak menyurutkan semangat PGN dalam pengelolaan gas bumi nasional,” ujar Faris.

Faris berharap dengan didapatkannya apresiasi Anugerah BUMN ini, dapat memupuk semangat PGN agar selalu meningkatkan kinerja dan berinovasi untuk lebih baik lagi. PGN memiliki agen-agen perubahan dari generasi muda untuk dapat menciptakan etos kerja yang tangguh, gesit, dan adaptif.

“Transformasi, adaptasi, dan digitalisasi diterapkan dalam menjalankan operasional bisnis di seluruh lini. PGN termasuk badan usaha yang penuh risiko, sehingga aspek safety (HSSE) juga selalu diutamakan,” imbuh Faris.

Anugerah BUMN 2021 ini diselenggarakan untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BUMN yang berhasil membangun strategi dan transformasi ditengah pandemi COVID-19. Didukung oleh PPM Manajemen, apresiasi ini diharapkan dapat mendorong BUMN untuk terus berinovasi dan bertransformasi sehingga dapat berkontribusi nyata membangun negeri.

Proses penilaian dan penjurian dipimpin langsung oleh Menteri BUMN pertama Indonesia, Tanri Abeng. Adapun penilaiannya, tidak hanya melihat dari sisi ketahanan khususnya di masa pandemi COVID-19. Tetapi juga mengamati corporate governance secara komprehensif untuk masing-masing kategori.

Dalam menjaring pemenang, peserta melalui tiga tahap proses seleksi. Diawali seleksi kuisioner, dilanjutkan dengan wawancara untuk pendalaman materi kuisiner di hadapan Dewan Juri secara virtual. Terakhir, proses wawancara dengan CEO secara virtual.

Kolaborasi antara kredibelitas para dewan juri dengan kualitas tim riset dan penilaian dari PPM Manajemen, menjadikan Anugerah BUMN memiliki integritas yang kredibel. Hasil Anugerah BUMN bisa menjadi salah satu pedoman BUMN ke depan agar lebih professional, transparan, dan berdaya saing.

“PGN sebagai pengelola infrastruktur dan layanan gas bumi nasional, kami berkomitmen meningkatkan kualitas SDM. Dengan begitu, dapat berkontribusi mendukung pencapaian target jangka panjang perusahaan sebagai Subholding Gas,” tutup Faris.

Baca Selengkapnya

BERITA

DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Cina yang Lakukan Vaksinasi Bagi WNA

Oleh

Fakta News
DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Cina yang Lakukan Vaksinasi Bagi WNA
Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan ( KORPOLKAM ) Azis Syamsuddin. Foto: DPR RI

Jakarta – Kementerian Luar Negeri Cina (MFA), menginformasikan, telah melakukan suntikan vaksin COVID-19 tahap kedua di areal Museum Seni Chaoyang Park, Beijing, Senin lalu (12/4/2021). Wakil DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi sikap Pemerintah Cina yang mengedepankan warga negara asing (WNA), khususnya warga beragama Islam untuk menerima suntikan vaksin Covid-19 tahap kedua.

“Kami (DPR RI-red) mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemerintah Cina. Kami juga berharap, warga muslim khususnya dari Indonesia supaya mengikuti aturan yang diberikan berdasarkan edaran dari Kementerian Luar Negeri Cina,” ungkap Azis dalam siaran persnya kepada Parlementria, Selasa (13/4/2021).

Politisi Partai Golkar itu berharap agar Pemerintah Indonesia turut memberikan bantuan vaksinasi mandiri untuk WNI yang dikenakan biaya sebesar 180 yuan atau setara sekitar Rp 401.000. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat dua dosis vaksin buatan Sinopharm yang harus dibayar. Terlebih lagi, ini perlu dibuat atas pertimbangan datangnya bulan suci Ramadan.

“Jika dikalkulasi, nilainya cukup besar. Ini juga penting manjadi perhatian Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI di Beijing). Perlu adanya campur tangan Pemerintah agar program vaksinasi di luar negeri juga dimanfaatkan WNI,” imbuh Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Lebih lanjut, khusus di dalam negeri, dirinya menginginkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera mempercepat vaksinasi Covid-19  khususnya kategori prioritas lanjut usia (lansia). Tahap ini harus terealisasi dengan baik di Bulan April 2021. Tidak hanya itu, Kemenkes diharapkan membuka sentra vaksinasi di berbagai lokasi strategis di Indonesia.

Pasalnya, pada data yang dihimpun oleh Kemenkes hingga 11 April 2021, vaksinasi lansia baru mencapai kurang lebih sekitar dua juta jiwa. Angka ini lebih rendah ketimbang petugas publik yang sudah mencapai angka 6,5 juta. Ditambah lagi pada Bulan Ramadan, mengakibatkan mobilitas masyarakat meningkat. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya paparan virus Covid-19 pada lansia.

“Cara ini (sentra vaksinasi-red) bisa menjadi solusi untuk mengakselerasi vaksinasi lansia agar sesuai target. Maka jangan hanya terfokus pada satu titik. Sebar sentra-sentra vaksinasi di seluruh Indonesia untuk memudahkan lansia mendapatkan vaksinasi di tempat tinggal yang terdekat,” tegas Azis.

Melalui pernyataannya, DPR RI mendorong Kemenkes untuk meningkatkan partisipasi para lansia agar datang melakukan vaksinasi demi melindungi diri mereka dan orang-orang terdekat. Ia mengingatkan penyebaran sentra vaksinasi di titik strategis tidak boleh disepelekan untuk mencegah lonjakan kasus dan dampak ke depannya. Maka jemput bola lebih penting daripada sekadar menunggu.

Baca Selengkapnya

BERITA

PGN Terapkan Efisiensi Dan Efektifitas Demi Menjaga Kinerja Bisnis

Oleh

Fakta News
PGN Terapkan Efisiensi Dan Efektifitas Demi Menjaga Kinerja Bisnis

Jakarta – Ditengah upaya menjaga kondisi perekonomian yang baik di masa pandemi, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen menjadi bagian dari solusi dalam berbagai peran yang diemban di bidang energi khususnya penyaluran gas bumi nasional. Upaya ini dibuktikan PGN dengan penerapan efisiensi dan efektifitas dalam menjaga kinerja bisnis maupun operasional.

“PGN optimis kinerja bisnisnya di tahun 2021 akan terus membaik. Selain pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang diperkirakan berjalan lebih cepat, beroperasinya sejumlah infrastruktur pipa gas bumi akan menjadi penopang penguatan bisnis perseroan,” jelas Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama.

Beberapa proyek infrastruktur yang bakal menjadi katalis pertumbuhan bisnis PGN diantaranya adalah pembangunan pipa minyak ke Blok Rokan di Riau. Dengan panjang kurang lebih 367 KM, pipa ini berpotensi mengangkut minyak kurang lebih 200.000 – 265.000 BOPD dan ditargetkan akan komersial pada akhir 2021.

Pipa minyak rokan merupakan salah satu proyek energi terbesar yang mencetak efisiensi anggaran sebesar Rp 2,1 Triliun. Hal ini selaras dengan kondisi pandemi yang menuntut tingkat efisiensi tinggi dalam pelaksanaan kegiatan investasi dan operasi.

Kehadiran jaringan Pipa Minyak Rokan juga akan memperkuat portofolio dan meningkatkan pendapatan transportasi migas Perseroan, meningkatkan lifting dari Blok Rokan, serta mendorong tingkat efisiensi biaya pelaksanaan proyek strategis nasional.

“Proyek infrastruktur transmisi lain yang berpotensi menjadi backbone baru bagi pemanfaatan gas bumi adalah selesainya pembangunan pipa gas transmisi Gresik -Semarang oleh PT Pertagas. Ruas ini ditargetkan dapat merealisasikan kepastian penyaluran pasokan gas bumi di Jawa Tengah. Jaringan pipa transmisi ini sepanjang 267 KM dengan kapasitas pengaliran gas maksimal sekitar 400 MMSCFD,” imbuh Rachmat.

Melalui Afiliasi Saka Energy Muriah Ltd. (SEML), PGN menyalurkan gas dari Lapangan Kepodang untuk Pembangkit Listrik Tambak Lorok Jawa Tengah dengan potensi pengaliran gas sebesar 10-15 BBTUD. Penyaluran gas dari Lapangan Kepodang ke Pembangkit Listrik Tambak Lorok menggunakan infrastruktur Pipa Tranmisi Kalija I yang dikelola oleh PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) dengan panjang ± 201 KM.

Baca Selengkapnya