Connect with us

Inkonsistensi Otonomi Khusus Papua

Penulis:
Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi
Sesepuh Masyarakat Papua

Dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua pemerintah kurang memperhatikan dan tidak mengintegrasikan budaya Orang Asli Papua (OAP) dalam pembangunan yang ada. Hal itu baru terjadi dalam tahun terakhir Presiden SBY pada tahun 2014.

Michael Brown (1966) mengatakan bahwa diskriminasi politik dan kesenjangan ekonomi memainkan peranan penting manakala suatu kelompok etnis atau minoritas ingin memisahkan diri untuk memiliki suatu pemerintahan sendiri.

Pergantian pemerintahan dari rezim otoriter ke rezim yang demokratis di era reformasi, belum merupakan suatu jaminan transformasi Indonesia ke arah yang lebih adil dan manusiawi, karena sistem politik yang diwarisi adalah budaya politik otoriter.

Evaluasi kritis masyarakat baik di Pusat maupun di daerah tentang pelaksanaan Otsus Papua bukan hanya diskriminasi politik dan kesenjangan ekonomi saja tetapi juga dalam hal penegakan hukum (kasus korupsi dll), sosial-budaya (pembangunan yang salah arah), maupun pendekatan keamanan (harusnya pendekatan kesejahteraan) ikut menjadi faktor pemicu rasa ketidakpuasan rakyat Papua terhadap pemerintah (pusat dan daerah). Ketidakpuasan masyarakat Papua karena Otsus juga tidak dilaksanakan sesuai pasal-pasal yang ada (inkonsisten).

Kelima masalah tersebut dapat diuraikan lanjut sebagai berikut:

Pertama, hak-hak politik OAP dalam mengekspresikan jati diri mereka dalam alam Indonesia yang merdeka, demokratis serta di era reformasi ini seringdiredam, malah dicurigai sebagai separatis.

Kedua, kesenjangan ekonomi antara saudara-saudara kita (pendatang) dari luar dengan OAP sangat mencolok, karena dalam pelaksanaan Otsus tidak ada aksi afirmasi yang berpihak kepada OAP. Padahal UU Otsus 21/tahun 2001 mengamanatkan hal itu. Contohnya pasal 43 UU Otsus (Perlindungan hak-hak masyarakat adat). Intinya belum ada keberpihakan kepada OAP.

Ketiga, penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik, dimana banyak kasus korupsi yang menurut OAP tidak jelas penyelesaiannya, bahkan bagi OAP terkesan adanya oligarki, kolusi dan nepotisme. Dana Otsus yang dikucurkan lebih dari cukup, sayangnya OAP pada tingkat akar rumput tidak menikmatinya.

Disamping itu, banyak pasal-pasal dalam UU OTSUS 21/2001 yang “diamputasi” oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh DPRP (pasal 7), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (pasal 45) juga dibatalkan Makamah Konstitusi. Partai Politik lokal (pasal 28) juga belum dibentuk.

Ini adalah kekhususan-kekhususan yang ada dan telah disetujui Pemerintah Pusat, sehingga UU OTSUS itu bisa ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Kalau ini hilang, kekhususannya dimana???

Keempat, dalam bidang Sosial-Budaya masyarakat asli Papua juga tergerus dari akar budaya mereka, karena pembangunan yang ada selama ini apalagi dalam era Otsus tidak nampak pengintegrasian karakteristik budaya sesuai 7 (tujuh) wilayah budaya orang Papua. Di samping tidak bersifat Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dan Sustainable (tidak merusak lingkungan) dalam program maupun kebijakan yang dibuat dalam rencana pembangunan di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat).

Denis Leith (The Politics of Power, University of Hawaii Press, 2003: hal.7) dalam penelitiannya di Papua menyebutnya sebagai “Cultural Genocide” (pemusnahan kultur manusia OAP) dan “Ecocide” (pemusnahan Lingkungan Hidup di Tanah Papua).

Kelima, dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, pendekatan yang dilakukan adalah sekuriti dan selama ini menimbulkan benturan dan konflik yang akhirnya menimbulkan etidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Tidak konsistennya pelaksanaan Otsus ini sebagai akibat dari tidak terlaksananya komitmen pemerintah sesuai amanat UU Otsus tersebut.

Di samping itu masih ada rasa curiga dan distrust antara Papua dan Jakarta, karena dipicu lima faktor diatas. Kita tidak berhasil merebut hati dan pikiran Orang Asli Papua sebagai bagian integral dari Bangsa Indonesia. Presiden Jokowi sudah menunjukan hasilnya dalam periode–I kepemimpinan beliau. Dalam periode-II ini harus di dukung oleh semua pihak termasuk Kementrian/Lembaga dan pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta semua Stakeholders yang mencintai Tanah Papua.

Dalam periode-II Presiden Jokowi telah mengubah pendekatan keamanan/sekuriti, menjadi:

1. Pendekatan Antropologis, dengan terus melibatkan dan mendengarkan masyarakat;

2. Pendekatan Kesejahteraan, dengan terus menggenjot pembangunan di berbagai bidang untuk meningkatkan konektivitas yang berujung pada peningkatan kesejahteraan;

3. Pendekatan Evaluatif, dengan secara ketat mengawasi pembangunan di Papua lewat kunjungan kerja rutin setiap tahunnya.

Selanjutnya sasaran dalam paradigma baru tersebut adalah:

(1) Masyarakat Adat;

(2) Agama;

(3) Perempuan.

Didukung 5 agenda Prioritas:

(1) Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;

(2) Tata kelola Pemerintahan dan Keamanan dengan tetap menghormati HAM;

(3) Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari Hulu ke Hilir dan bersifat Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dan Sustainable;

(4) SDM Papua yang unggul, Inovatif, berkarakter dan kontekstual;

(5) Infrastruktur Dasar dan Ekonomi.

Hasil akhir kedepan (output) adalah Orang Asli Papua yang sejahtera, aman, damai, adil, demokratis dan adanya penghormatan terhadap HAM. Sedangkan outcome yang diharapkan adalah Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia dan Keutuhan NKRI lebih terjamin.

 

Ambassador/Laksamana Madya TNI (purn) Freddy Numberi

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

ALIANSI GERAK TUTUP TPL : “TUTUP PT. TOBA PULP LESTARI (PT. TPL) DAN BERIKAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, SERTA PENGHORMATAN KEPADA MASYARAKAT ADAT SERTA PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUMATERA UTARA!”

Oleh

Fakta News

Jakarta – Aliansi Gerak Tutup TPL bersama beberapa perwakilan dari komunitas Masyarakat Adat dari sekitaran Danau Toba gelar aksi di depan kantor PT. TPL, Gedung Uniplaza, Jl. Letjend. Haryono MT No.A-1. Aksi ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan bertujuan untuk menyampaikan aspirasi untuk penutupan PT TPL.

Pimpinan aksi Brema Sitepu, dalam keterangan pers yang diterima redaksi, menyatakan beberapa hal dibawah ini sehubungan dengan aksi mereka tersebut.

Menelisik polemik PT. TPL (Toba Pulp Lestari), sejak awal kehadirannya perusahaan yang dahulu bernama PT. Inti Indorayon Utama tersebut menimbulkan beragam kontroversi, utamanya persoalan bagi Rakyat dan Lingkungan Hidup, hingga mendapat banyak penolakan dari warga.

Selama 30 tahun lebih PT. Toba Pulp Lestari diduga menyebabkan berbagai persoalan bagi masyarakat di Kawasan Danau Toba. Diketahui bahwa PT. TPL sampai saat ini memiliki konsesi seluas 167.192 Hektar dan tersebar di 12 Kabupaten, Simalungun, Asahan, Toba, Samosir, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, Padang Lawas Utara, Humbang Hasundutan, kota Padang Sidempuan.

Melalui izin konsesi 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 jo SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 Tanggal 28 Juli 2020 dengan status permodalan PMA & Perusahaan Terbuka B-139/Pres/5/1990 Tanggal 11 Mei 1990 (Surat Pemberitahuan Tentang Keputusan Presiden RI No. 07/V/1990 dan Izin Usaha Industri SK Nomor 627/T/INDUSTRI/1995.

Diketahui bahwa aktifitas PT. TPL berkontribusi terhadap deforestasi skala besar di Bentang Alam Tele. Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL menemukan bahwa setidaknya 22.000 Ha kawasan hutan di Bentang Alam Tele sudah dihancurkan oleh PT. TPL dan kemudian ditanami dengan eukaliptus dengan sistem Perkebunan Monokultur.

Dari total 22.000 Ha hutan yang terdampak, 4000 ha diantaranya berada di dalam kawasan Hutan Lindung. Dugaan tindakan perusakan kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh PT. TPL di Bentang Alam Tele menunjukkan bahwa PT. TPL telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan besarnya potensi bencana ekologis serta kerusakan lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya

BERITA

Mayoritas DPW Seknas Jokowi Tolak Plt Ketum dan Munassus

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pelaksanaan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) yang dilakukan oleh oknum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi dan segelintir Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dinilai ilegal karena tidak memiliki legal standing.

Beberapa waktu lalu telah diadakan pertemuan di Jalan Dharmawangsa yang dipimpin Ketua Dewan Penasihat Sidarto Danusubroto, dan diikuti unsur Badan Pendiri dan unsur DPN yang diwakili Rambun Cahyo, Wakil Ketua Umum, Alm. Dedi Mawardi (mantan Sekjen), Ismarilda, Helmi Fauzi, Don K. Marut, Tumpak Sitorus dan 6 perwakilan dari DPW DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, dan Lampung. Hasilnya, kesepakatan bersama untuk segera mengadakan Munas dengan opsi Munaslub atau Kongres Seknas Jokowi. Dan itu diserahkan kepada caretaker.

Namun, sepeninggalan Dedi Mawardi (Sekjend), dinilai secara sepihak oknum di DPN Sereida Tambunan mengeluarkan surat yang mengangkat dirinya sendiri sebagai pelaksana tugas ketua umum. Padahal, sesuai Anggaran Dasar Perubahan di tahun 2017 yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, di mana pada Pasal 22 tertulis periode kepengurusan DPN berakhir pada Desember 2020. Itu artinya, DPN Seknas Jokowi sudah demisioner.

“Kami tegak lurus dan taat pada hasil Kesepakatan Dharmawangsa yang telah menugaskan caretaker pimpinan Helmi Fauzi untuk menyelenggarakan Munaslub atau Kongres Seknas Jokowi di 2021 ini,” kata Ketua DPW DKI Jakarta dalam siaran pers bersama yang diterima innews, Selasa (27/7/2021).

Ditegaskannya, pihak DPW DKI menolak seluruh intrik, kegiatan atau pribadi/pihak-pihak yang mengaku DPN Seknas Jokowi.

“Seharusnya semua pihak menghormati Konsensus Dharmawangsa yang telah disetujui bersama. Namun ternyata ada pihak-pihak yang melangkahi hasil kesepakatan dengan mengadakan pengangkatan sendiri sebagai pelaksana tugas Ketua Umum dan mengadakan Munassus,” jelas Bambang Wahyono, Pengurus DPW Jawa Tengah.

Hal senada dikatakan Joutje Wakil Ketua DPW Sulawesi Utara. Menurutnya, penetapan Plt Ketum dan Munassus yang dibuat oleh sekelompok orang itu akal-akalan, tidak berdasar, dan legal standing-nya tidak jelas.

Penolakan terhadap Plt Ketum dan Munassus serta dukungan pada caretaker juga ditegaskan oleh 16 DPW Seknas Jokowi lainnya dari Provinsi Banten, Jogjakarta, Jawa Timur, NTB, Sulsel, Kalimantan Utara, Kaltim, Kalbar, Aceh, Kepri, Sumatera Utara, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung dan Lampung.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Apresiasi Dua Anak Bangsa yang Terlibat Pembuatan Vaksin Aztrazeneca

Oleh

Fakta News

Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan rasa bangga dan apresiasi, kepada dua anak bangsa yang terlibat aktif dalam pembuatan vaksin Astrazeneca.

Keduanya adalah Carina Citra Dewi (Postdoctoral Research Scientist, Jenner Institute University of Oxford), dan Indra Rudiansyah (PhD Candidate, Jenner Institute University Oxford).

“Anda membikin kita bahagia dan bangga,” ujar Ganjar Pranowo saat bertemu dengan keduanya, dalam live instagram bersama Desra Percaya (Ambassador of The Republik of Indonesia to the UK, Irland, and the IMO), Minggu (25/7/2021) malam. Dilansir dari jatengprov.go.id

Dalam dialog tersebut, kedua narasumber lebih banyak menerangkan pentingnya vaksin Covid-19 untuk menghentikan pandemi.

Selain itu, vaksin disebutnya sangat efektif untuk mencegah penularan virus dengan risiko tinggi.

“Saya mau tanya, kalau untuk herd immunity butuh berapa persen sih yang harus divaksin dari jumlah populasi. Dan, bagaimana dengan adanya opini kalau Astrazenece banyak yang mengalami KIPI,” tanya Ganjar kepada kedua narasumber.

Carina Citra Dewi menjawab, semua obat memiliki efek samping bagi penggunanya. Namun, penggunaan vaksin lebih efektif untuk menanggulangi penularan Covid-19 agar tidak berisiko tinggi.

“Sudah ada 700 juta vaksin Astrazeneca yang digunakan di banyak negara. Mereka bilang aman dan efektif. Kalau adanya laporan KIPI, semua obat ada efek sampingnya. Jadi, pemakaiannya memang harus dikonsultasikan ke dokter,” jelasnya.

Menurut Carina, pemberian vaksin merupakan bentuk pencegahan, bukan pengobatan.

Jadi, dia berharap kepada masyarakat untuk mengambil kesempatan suntik vaksin segera mungkin.

“Kalau ada akses vaksin harus digunakan. Risiko kena Covid-19 lebih tinggi kalau tidak vaksin, dan risiko kematian lebih besar dari rasa ketakutan,” terangnya.

Sementara, Indra Rudiansyah mengatakan, ada banyak jenis vaksin Covid-19 dengan penggunaan teknologi yang beragam.

Namun, vaksin berfungsi melatih imunitas dalam tubuh untuk merespon saat ada virus yang datang.

“Ada banyak jenis vaksin yang dibuat menggunakan teknologi masing-masing. Tapi vaksin itu berfungsi agar imun tubuh bisa merespon saat ada virus yang asli datang,” jelasnya.

Untuk vaksin Astrazeneca, papar Indra, sudah dilakukan uji klinis aman digunakan untuk usia 18 tahun sampai tak terbatas.

“Namun, di masing-masing negara punya kebijakan sendiri-sendiri. Tapi dari hasil uji klinis kita aman dan efektif dipakai untuk usia 18 tahun sampai tak terbatas,” katanya.

Ditambahkan, herd immunity dapat terjadi melalui dua jalan, yakni vaksinasi dan natural infeksi.

“Kalau vaksin efek samping ringan, tapi kalau natural infeksi bisa berisiko tinggi,  bahkan sampai kematian,” ungkap Indra.

Untuk herd immunity vaksin, menurutnya, bisa bekerja maksimal kalau jumlah populasi sebagian besar sudah divaksin.

“Kalau hitungan persen saya bukan ahlinya. Tapi bisa bekerja maksimal herd immunity vaksin kalau sebagain besar populasi sudah divaksin,” tandasnya.

Dialog tersebut menjadi gayeng saat Duta Besar, Desra Percaya menutupnya dengan bermain saxophone lagu “Ibu Pertiwi”.

Baca Selengkapnya