Connect with us

Transformasi Konteks Papua

Penulis:
Laksamana Madya (Purn) Ambasador Freddy Numberi
(Tokoh Masyarakat Papua)

 

“……demokrasi tidak membenarkan adanya sikap all or nothing (semua atau tidak), take it or leave it (ambil atau tinggalkan), yaitu sikap serba ke mutlak-mutlakan.“ (Nurcholis Majdid, Indonesia Kita, 2003:hal.98)

Membangun Papua itu obatnya harus tepat. Formula tata kelola Papua Itu harus benar-benar sesuai konteks dan juga sesuai kesejarahan.

Sebelum sampai ke sana, penulis akan awali dengan menjelaskan dahulu bagaimana sebenarnya peradaban awal di tanah Papua dilihat dari best practice-nya, siapa yang telah berhasil mentransformasi Papua? Dari sini kita akan menemukan bagaimana caranya mentransformasi yang sesuai dengan konteks Papua?

Penjelasan penulis ini sekaligus menjadi kunci bagaimana tindaklanjut model otonomi khusus Papua ke depan dalam konteks kebhinekaan Indonesia.

Peradaban Awal Tanah Papua

“Im Namen Gottes betreten wir dieses land” (Dr. Klaus Roeber, Die eersten Missionare Von New Guinea, Munster,2004).

Adalah kata-kata profetis kedua Rasul Allah berkebangsaan Jerman Carl Willem ottow dan johan Gotlob Geissler, pada hari minggu, tanggal 5 Februari 1855 menginjakan kakinya di Pulau Mansinam, Teluk Doreh, Manokwari, Nieuw Guinea.

“Dengan nama Allah kami menginjak tanah ini”. Kedua Rasul ini diutus dari persekutuan Gereja-Gereja di Negeri Belanda setelah selesai belajar tentang penginjilan pada institut Johanes Gozner di Berlin.

Atas permintaan dari pendeta O.G. Heldring dari Hemmen (Gelderland), Nederland untuk penginjilan di Nieuw Guinea. (L.N. Van Asperen, Zending en Zendingsonderwijs op Nederlandsch Nieuw-Guinee, Leiden, 1936:hal.36).

Bagi kedua Rasul ini Papua adalah “Terra Incognita” (tanah yang tidak dikenal), dimana “manusianya telah dilupakan waktu “(people time forgot).

Alasan: Pemerintah Belanda menggangap penting penginjilan masuk dulu, sebelum pemerintahan berdiri karena Pos – I Belanda yang didirikan 24 Agustus 1828 di Lobo, Teluk Triton, Kaimana, Nieuw Guinea akhirnya ditinggalkan pada tahun 1836. (Drs.H.Enggink, De Aardrijkskunde van Nieuw Guinea,1956:hal.33).

Pos Belanda ini ditinggalkan karena tidak sanggup melawan penyakit malaria dan masyarakat pribumi yang sangat primitif serta buas sehingga banyak menelan korban pihak Belanda. (Jan van Eechoud, Vergelen Aarde, Nieuw Guinea, Amsterdam, 1952:hal.16).

Penginjilan Para Rasul

Pemerintah Belanda mengharapkan bahwa kehadiran kedua Rasul ini, memacu pendidikan dan pengenalan kepada Ilahi sehingga dapat merubah budaya Orang Asli Papua (OAP) untuk masuk ke dalam dunia peradaban baru, dan secara perlahan-lahan berubah dari “Kegelapan Menuju Fajar” (Freddy Numberi, Quo Vadis Papua, 2013: hal.33). Dengan demikian karakternya di ubah karena pengenalan akan Ilahi dan wawasannya menjadi terbuka karena adanya pendidikan.

Setelah masyarakat mengenal Tuhan dan mengetahui adanya penguasa, yang mewakili Tuhan Allah di bumi, barulah pemerintahan Belanda masuk dengan mendirikan Pos Pemerintahan di Manokwari (pos-II) dan di Fak[1]Fak (pos-III) pada tahun 1898. Kemudian pos-IV di Merauke pada tahun 1902 dan pos-V pemerintahan Belanda pada tahun 1909 di Hollandia (Jayapura). (Drs.H. Enggink, De Aardrijkskunde van Nieuw-Guinea, 1956, hal.33)

Berturut-turut setelah budaya masyarakatnya berubah karena mengenal Tuhan, mulailah dibangun secara berturut-turut sekolah peradaban dari Mansinam Tahun 1856, Kwawi Tahun 1867 (Teluk Doreh), Tahun 1867 di Pulau Meos War, Tahun 1869 di Anday, Tahun 1874 di tepian sungai Moom dan di Manokwari Tahun 1875. Tahun 1897 di Ambon khusus bagi anak-anak dari pegunungan Arfak.

Jumlah sekolah-sekolah Zending ini berkembang sangat pesat, Gereja dan sekolah-sekolah ini adalah bukti perubahan peradaban dari Teologi yang diajarkan para Rasul Ottow dan Geissler adalah “Mencintai Tuhan Allah Pencipta Alam Semesta dan mencintai sesama manusia”.

Penutup

Transformasi Konteks Papua harus lebih mengutamakan pendekatan keamanan manusianya, sebagai insan ciptaan Ilahi yang paling mulia di muka bumi ini. Ini sejalan dengan Resolusi PBB nomor: 41/128, tanggal 4 Desember 1986 tentang Hak Asasi Pembangunan.

Pendekatan Keamanan Manusia (Human Security Approach) menjadi dasar bagi negara-negara anggota PBB untuk menyelamatkan manusia sebagai individu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dengan demikian Indonesia sebagai negara anggota PBB, memiliki kewajiban moral untuk menerapkan hal ini dalam implementasi Transformasi Pembangunan konteks Indonesia, lebih khusus di Tanah Papua dalam semua bidang kehidupan (ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik maupun pertahanan dan keamanan).

Jadi mentransformasi ala Papua itu tidak copy paste pendekatan demokrasi pada umumnya, tetapi demokrasi yang mengakomodasi kan seluruh karaktersitik kearifan lokal Papua melalui pendekatan kemanusiaan dan sosial budaya, yang penulis sebut berdasarkan Kacamata Ilahi.

Kacamata Ilahi itu, menekankan bahwa ada dan keberadaan orang Papua itu tidak kebetulan, tetapi dipilih oleh Allah untuk berada di Nusantara, Indonesia.

Firman Tuhan Allah berkata, dalam kitab Efesus 2:10 “Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.

Frasa buatan Allah itu menggunakan kata puisi yang indah artinya, semua manusia Indonesia termasuk manusia Papua adalah ciptaan Allah dan itu Puisi ciptaan Allah yang indah. Jadi perbedaan ciri itu bagi Allah adalah indah dan tidak ada duanya.

Dengan demikian, cara mengelola haruslah disesuaikan dengan konteks indahnya keberadaan Papua dalam Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila.

Mengapa perlu dikelola sesuai konteks? Supaya pengalaman mengelola Timor Leste tidak terulang di bumi Nusantara tercinta.

“Kok menyelesaikan ketidakpuasan rakyat atas kepincangan pembangunan dan ketidakpedulian politik dengan kekuatan senjata. Memang pemberontakan dapat ditumpas dan luka-luka akibat perang yang serba keliru itu dapat sembuh, namun bekas luka-luka tidak (akan) pernah hilang, diceritakan dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu, dari cucu ke cicit, turun temurun. (memoria passionis) — (Daoed Joesoef, Studi Strategi, 2014, hal:134-135)

Orang Asli Papua (OAP) meyakini bahwa dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Transformasi Konteks Papua akan lebih menjamin nilai-nilai kemanusiaanya di dalam pembangunan yang dilaksanakan dalam mewujudkan Papua Tanah damai, aman, adil, sejahtera, demokratis dan Hak Asasi Manusianya dihormati di bumi Indonesia tercinta.

Orham Pamuk mengatakan: “Whatever the country is, freedom of thought and expression are universal human rights”. (Hywel Williams, London, 2013: hal. 278).

 

Founder Numberi Center

Ambassador Laksamana Madya TNI (purn) Freddy Numberi

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pabrik Pipa PE PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Oleh

Fakta News
Pabrik Pipa PE di PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Jakarta – Subholding Gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), berkomitmen mendukung pemerataan ketersediaan jaringan gas hingga ke pelosok negeri. Melalui Anak Perusahaan, PT PGAS Solution, PGN menghadirkan Pabrik Pipa PE (Polyethylene) berlokasi di Klari, Karawang Timur, Jawa Barat dengan luas area 3000m2. Pabrik ini merupakan Pabrik Pipa PE pertama di Pertamina Group dan siap mendukung program kerja Holding Migas.

Edi Armawiria selaku Direktur Operasi PT PGAS Solution menyampaikan bahwa Pabrik Pipa PE menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pipa PE yang digunakan sebagai material utama konstruksi jaringan pipa gas rumah tangga.

Adapun pipa yang diproduksi oleh Pabrik Pipa PE milik PGAS Solution diberi merek Solfipe. Solfipe sendiri memiliki jenis diameter mulai dari 20mm, 32mm, 63mm, 90mm dan 110mm dan terdiri dari dua tipe, yaitu MDPE-80 (Medium Density Polyethylene) untuk jaringan gas dan HDPE-100 (High Density Polyethylene) merupakan jenis pipa yang biasa digunakan untuk subduct, fiber optic, air, dan masih banyak lagi.

Perlu diketahui, Solfipe untuk Pipa Gas MDPE-80 sudah memiliki nilai TKDN diatas 25%, dan untuk Pipa HDPE-100 dengan nilai TKDN diatas 48%. Selain itu, Solfipe juga sudah mendapatkan sertifikat dari LEMIGAS yang proses pengujiannya telah menggunakan standard ISO 4437, merupakan Standard Pengujian Kualitas Pipa Polyethylene, sehingga dapat dipastikan semua pipa telah sesuai standar dan sudah aman.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar memaparkan bahwa pabrik pipa PE merupakan inovasi dan pencapaian dari PT PGAS Solution selaku bagian dari Subholding Gas dalam meningkatkan efisiensi biaya pembangunan. Selain itu, massifnya pembangunan jaringan gas rumah tangga perlu juga didukung dengan ketersediaan stok pipa PE. Di sisi lain, hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan produk TKDN guna mendukung proyek strategis jaringan gas rumah tangga. Khususnya untuk proyek jargas jangka pendek menengah tahun 2021-2022.

“Tingginya biaya investasi konstruksi jaringan gas menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Biaya material menjadi salah satu penyumbang tertinggi dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, komitmen Pemerintah untuk terus mengoptimalkan pemerataan pemanfaatan gas bumi di Indonesia melalui Jaringan Gas Rumah Tangga tetap harus dilaksanakan dan didukung penuh,” ujar Achmad.

“Kami harap dengan hadirnya Pabrik Pipa PE di PGAS Solution dapat menekan biaya pembangunan infrastruktur gas, karena selama ini biaya material selalu menjadi porsi terbesar dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur gas. Pabrik Pipa PE kami juga dapat memenuhi kebutuhan pipa PE pihak lain dan siap beroperasi 24 jam untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pipa,” imbuh Achmad.

Pemerataan jaringan gas rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk mencapai diversifikasi energi, pengurangan subsidi, serta penyediaan energi bersih yang lebih murah. Sehingga, masyarakat dapat melakukan penghematan secara langsung dan dapat menggunakan energi yang aman, efisien dan ramah lingkungan. PGN berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan jargas secara masif guna mencapai bauran energi nasional dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

BERITA

Evaluasi 20 Tahun Pelaksanaan Otsus, Tito Karnavian: Total APBD Papua dan Papua Barat 10 Besar di Indonesia, Namun Belum Optimal Berikan Dampak Besar bagi Masyarakat Asli

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan beberapa catatan terhadap 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Khusus mengenai dana Otsus, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua itu dinilai belum memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat di Papua.

“Total APBD Papua dan Papua Barat berada dalam 10 besar APBD terbesar di Indonesia, tetapi belum optimal memberikan dampak yang besar, signifikan terhadap kehidupan masyarakat asli di Papua,” kata Tito dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua dengan Mendagri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, Kamis (17/6/2021).

Ia mengungkapkan, APBD Papua berada di urutan nomor 6 terbesar secara nasional. Adapun urutan pertama APBD terbesar dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh. Sementara itu, lanjut Tito, untuk APBD Provinsi Papua Barat berada di urutan ke-9 secara nasional.

Tito melihat bahwa indikator kesejahteraan masyarakat justru belum optimal di Papua, meski berada pada urutan 10 besar APBD.

“IPM (Indeks Pembangunan Manusia) masih rendah di beberapa daerah. Bahkan beberapa indikator, Papua Barat lebih baik dari pada Papua. Ini menunjukkan bahwa fakta implementasi distribusi kabupaten/kota yang lebih rendah dari segi nominal,” ungkapnya.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa masih tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) pemanfaatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua sebesar Rp 6,4 Triliun dari 2013-2019, sedangkan Papua Barat sebesar Rp 2,4 Triliun di periode yang sama.

Menurut Tito, besarnya SILPA tersebut menunjukkan adanya tata kelola keuangan yang perlu diperbaiki. Kemudian, ia juga mengatakan bahwa laporan penggunaan dana Otsus sampai hari ini baru dapat menyajikan informasi realisasi penggunaan dana.

Sementara informasi terkait seberapa jauh capaian keluaran (output) dan seberapa efektif hasil (outcome) yang dapat dirasakan masyarakat Papua belum mampu ditangkap.

“Jadi informasi tentang realisasi penggunaan dananya. Ini yang perlu lebih dipertajam. Sehingga tidak hanya dana tersebut ada laporan penggunaannya, tapi juga bagaimana keluaran dan outcome-nya,” jelas dia.

Lebih lanjut, Tito menambahkan, belum adanya grand design pemanfaatan dana Otsus sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahunan juga menjadi faktor belum berdampaknya pelaksanaan Otsus Papua. Oleh karena itu, pemerintah telah mengajukan revisi pada Pasal 34 terkait Dana Otsus. Hal itu menurutnya untuk memastikan dasar hukum guna keberlanjutan dana Otsus.

Selain itu, pemerintah mengambil langkah revisi UU ini karena menilai belum optimalnya tata kelola dana tersebut.

“Keberlanjutan dana Otsus dipandang perlu, selain mengingat masa berlakunya yang akan habis pada 21 November 2021. Sehingga membutuhkan dasar hukum keberlanjutan dana Otsus,” terangnya.

Perlu diketahui, ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan perubahan dalam pasal Dana Otsus. Salah satunya adalah menaikkan besaran dana Otsus yang semula 2 persen menjadi 2,25 persen. Selain itu, ada pasal lain yang menjadi fokus pembahasan yaitu terkait Pasal 76 tentang Pemekaran Provinsi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Covid-19 Sebut Peningkatan Penularan Covid-19 Saat Ini Ada Kaitannya dengan Libur Idul Fitri

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Jakarta – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, peningkatan penularan Covid-19 yang terjadi saat ini ada kaitannya dengan libur Idul Fitri 2021. Pada periode libur Idul Fitri tersebut terjadi mobilitas dan kerumunan masyarakat yang meningkatkan potensi penularan Covid-19.

“Peningkatan penularan yang terjadi pada saat ini, menurut kami sudah jelas kaitannya dengan mobilitas penduduk dan kerumunan yang terkait dengan liburan panjang yakni libur Idul Fitri,” ujar Wiku dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/6/2021).

“Sebab polanya sama dengan kejadian di tahun lalu saat libur panjang,” lanjutnya.

Wiku menjelaskan, pada awal Februari hingga pertengahan Mei 2021 kondisi kasus Covid-19 di Indonesia telah menurun. Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di RS rujukan Covid-19 juga mencapai rata-rata 30 persen di Indonesia.

“Itu adalah kondisi yang cukup ideal dalam waktu yang lama di indonesia. Dan kemudian setelah ada libur panjang Idul Fitri ini naik sesuai dengan kalkulasi yang selama ini ada kalau terkait libur panjang,” ungkap Wiku.

Sementara itu, untuk mengetahui bahwa peningkatan kasus Covid-19 saat ini apakah terkait dengan varian baru virus corona, Wiku menegaskan masih perlu penelitian lebih jauh.

“Yang jelas kita lihat kaitannya dengan libur panjang. Perlu penelitian lebih jauh yang menghubungkan ditemukannya whole genome sequence dari varian-varian tertentu dengan peningkatan kasus itu,” tambah Wiku.

Baca Selengkapnya