Connect with us

Ironi Freeport

Kawasan tambang Freeport(foto: greeners.co)

Nama Freeport sudah tak asing lagi bagi Indonesia khususnya masyarakat Papua.   Freeport telah beroperasi lebih dari empat dekade di tanah Papua.  Selama operasinya selalu menuai kritik terkait dengan permasalahan lingkungan, konflik sosial, penyakit HIV/AIDS, pembunuhan kultur orang Papua sampai dengan penerimaan negara yang tidak berimbang.

Potensi yang tersimpan pada gunung Ertsberg maupun Grassberg itu luar biasa dan menghasilkan tembaga, emas dan perak. Ketiga jenis mineral ini telah membuat perusahaan kapitalis Amerika Freeport McMoran Copper and Gold Inc ini kaya raya.

Disisi lain, penerimaan negara dan daerah Papua belum memadai, karena dari tahun ke tahun selalu lebih kecil dari keuntungan yang diraup Freeport.  Lebih parah lagi masyarakat adat di sekitar tambang masih menderita seperti sediakala. Ironis juga bahwa data-data awal mulai produksi dan export tidak akurat.  Apakah ini disengaja ataupun tidak,  pemerintah sendiri tidak jeli melihatnya.

Sampai saat ini tidak pernah di ekspose secara terbuka berapa nilai produk tambang yang telah dihasilkan dari Ertsberg.  Kesepakatan awal sesuai Kontrak Karya I (KKI) hanya disetujui  untuk Ertsberg produksi tembaga. Ternyata dalam produksinya ada emas.  Dari produksi emas ini sejak tahun 1972, tidak ada kejelasan berapa pendapatan Freeport. Tidak ada suatu badan yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengawasi proses pemurnian konsentrat secara seksama.

Melecehkan Indonesia

Selama lebih dari empat puluh tahun menambang di Papua, Freeport memperoleh keuntungan finansial yang sangat besar sekali.

Sebaliknya yang didapat Indonesia dari kapitalis Amerika ini: (1). Saham pemerintah tetap tidak berubah; (2).Papua tidak ada saham sama sekali;  (3)Komisaris yang ditempatkan hanya independen;  (4).Lebih ironis lagi Presiden Direktur pun bukan orang Papua, yang dibuat menderita oleh perusahaan kapitalis ini selama lebih dari 40 tahun; (5) Kerusakan lingkungan; (6). Pemusnahan kultur orang Papua; (7). Penyakit HIV/AIDS; (8) Pelanggaran HAM.

Semua ini sangat melecehkan Indonesia, lebih khusus lagi masyarakat asli Papua pemilik hak ulayat tempat operasinya perusahan tersebut.

Disisi lain hal-hal diatas juga adalah potret dari “mental inlander” yang dimiliki sejumlah oknum pejabat Indonesia yang membiarkan kita di jajah oleh perusahaan kapitalis Amerika ini sejak awal beroperasi hingga sekarang.

Pemerintah dan DPR perlu melakukan perbaikan-perbaikan menyeluruh dalam rangka kepemilikan saham maupun kewenangan untuk ikut pengelolaannya termasuk pengawasannya

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa perbaikan kontrak masa lalu gagal karena tanpa didasari suatu rencana dan desain yang komphrensif, karena terdistorsi oleh oknum-oknum yang terlibat korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dengan Freeport. Bangsa Indonesia harus bersatu dalam menghadapi perusahaan asing seperti Freeport, termasuk komprador-kompradornya.

Para petinggi Freeport McMoran dewasa ini sedang kasak-kusuk mengklarifikasi kelanjutan operasinya setelah tahun 2021 .

Semoga dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, kita mau belajar dari kebodohan dan kekeliruan masa lalu bahwa sumber daya alam milik negara untuk kepentingan rakyat telah digadaikan Freeport kepada investor untuk mendapat modal,pinjaman dan peningkatan nilai/value perusahaan. Dan Indonesia, khususnya rakyat Papua tetap miskin. Sangat ironis!!!

Penulis : Freddy Numberi (Tokoh Masyarakat Papua)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

DILANS-Indonesia: Aksesibilitas Kota

Oleh

Fakta News

Aksesibilitas dalam kacamata David Harvey, seorang Critical Geographer yang mumpuni,  melihat bagaimana modal dan ruang berdialektika mempengaruhi ruang perkotaan. Ini kutipan pandangannya:

“The right to the city is far more than the individual liberty to access urban resources: it is a right to change ourselves by changing the city”.

Terjemahan bebasnya:

“Hak atas kota jauh lebih dari sekedar kebebasan individu untuk mengakses sumber daya perkotaan: itu adalah hak untuk mengubah diri kita sendiri dengan mengubah kota”.

Saya lengkapi dengan liputan perjalanan tadi pag menyusuri kawasan Kecamatan Sumur Bandung dan seputaran Balaikota.

Apa yang saya temukan dalam ritual rutin untuk mengabadikan aksesibilitas yang berbagai sudut kota yang saya lalui menegaskan apa yang menjadi perhatian Prof. Harvey sejak lama.

Inilah diantara karyanya yang dituliskan secara runut dan utuh soal apa yang menjadi perhatiannya: The Urbanization of Capital (1985), Consciousness and the UrbanExperience (1985), The Urban Experience (1989), Spaces of Capital: Towards a Critical Geography (2001), Social Justice and the City: Revised Edition (2009), Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution (2012).

Masih banyak karya lainnya yang lebih makro yang menunjukan berbagai kontradiksi dalam sistem kapitalisme dimana komodifikasi telah menyebabkan nilai guna (use value) dicerabut oleh nilai tukar (exchange value). Inilah yang terjadi di ruang publik yang sering saya tunjukkan. Ntah dalam bentuk papan reklame, ataupun berbagai instalasi sosial yang memiliki pesan simbolik bahwa ruang itu komoditi yang boleh dieksploitasi dan diperlakukan semena-mena.

Selanjutnya tanpa sadar warga mengadopsinya dalam keseharian, dan juga ikut juga menjadi bagian dari sistem, dan bahkan seringkali banyak yang berlaku yang sama dengan cara sporadis di lapangan. Trotoar adalah saksi matanya.

Konstruksi sosial ini sudah sejak lama dikenali dan dirumuskan oleh Berger dan Luckmann (1966) dalam kerangka teori Sosiologi Pengetahuan dan dibukukan dalam, “The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge”. Tiga cara realitas sosial dikonstruksi: realitas obyektif, realitas simbolis, dan realitas subyektif.

Realitas obyektif pengalaman individu yang terbentuk di ruang dimana individu berinteraksi di luar dirinya. Proses pertukaran informasi,  pengetahuan, dan pandangan terjadi pada tahap ini. Tentunya yang memiliki informasi dan pengetahuan yang luas dan akses pengaruh yang tinggi akan mendominasinya.

Realitas simbolik perjalanan lebih jauh dimana realitas obyektif direpresentasikan kedalam ekspresi secara simbolis dalam beragam bentuk, dalam konteks yang kita bahas, ruang publik yang menjadi arena. Arena yang sarat dengan beragam kepentingan.

Selanjutnya, mencapai tahapan terakhir, konstruksi sosial yang menciptakan realitas subyektif dimana semua gagasan dalam dua realitas itu diserap dan diinternalisasi kedalam individu. Selanjutnya akan melembaga didalam suatu norma keseharian.

Singkatnya ada tahapan eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Tiga proses yang saling terkait satu sama lain dalam pelembagaan sosial.

Ruang lebih cenderung mengakomodasi kelompok kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya dominan untuk dijejalkan sebagai suatu kesadaran, dan kesepakatan kolektif.

Karenanya seperti diingatkan Harvey yang saya kutip di atas, harus ada keinginan untuk memperjuangkan perubahan secara total. Kalau tidak berbagai perubahan yang terjadi hanya sekedar perubahan “karikatif”. Sama seperti “guiding block” yang seringkali tidak dipahami fungsinya, bahkan oleh si pengambil kebijakan, perencana dan pelaksananya.

Baca Selengkapnya

BERITA

ELIT LAMA VS ELIT BARU DALAM ISU TIGA PERIODE

Oleh

Fakta News

Analisis ini berdasar pemberitaan di media terkait tiga isu Amandamen UUD 1945 yakni agenda menghidupkan GBHN, kemudian memperpanjang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tiga periode serta penundaan pemilu 2024. Isu ini sejatinya merupakan rentetan isu yang bergulir di tahun 2018 dan meningkat di dua tahun berakhirnya rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), tahun 2022.

Periode Maret 2018, bergulir isu  mewacanakan kembali GBHN yang sedikit banyak akan memberikan dampak bagi kelembagaan dan kewenangan MPR. Kemudian, berubah dengan bergulirnya isu Tiga Periode dan penundaan pemilu 2024.

Kami merekam terdapat dua figur elit politik yang mewacanakan amandemen terbatas GBHN pada Maret 2018. Pertama, Ketua MPR RI 2014-2019, Zulkifli Hasan, menyetujui adanya amandemen terbatas UUD 1945 soal haluan negara. Kedua, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-Perjuangan, yang mewacanakan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan sebagai landasan rencana pembangunan nasional. Terakhir, di tahun yang sama, telah terjadi konsolidasi dan konsensus antara aktor politik seperti pimpinan MPR, Fraksi Parpol, Kelompok DPD, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Berdasarkan media monitoring, maka isu amandemen terbatas muncul kembali ke ruang publik setelah tahun politik berakhir 2019. Terdapat dua peristiwa penting yang perlu dicatat. Pertama, Kongres PDI-Perjuangan di Bali tanggal 8-11 Agustus 2019, di mana salah satu rekomendasi kongres ialah amandemen terbatas konstitusi. Kedua, pasca pelantikan Ketua MPR 2019-2024 Bambang Soesatyo yang telah mengatakan akan mengkaji wacana amandemen terbatas tersebut terkait rekomendasi MPR 2014-2019.

Selain itu, amandemen terbatas mengenai periode masa jabatan Presiden muncul pertama kali pada bulan November 2019, beriringan dengan wacana amandemen terbatas terkait GBHN pada bulan Agustus 2019. Wacana tiga periode ini muncul kembali ke ruang publik pada Maret 2021 dalam Harian Kompas oleh Rini Kustiasih,  seiring dengan mengemuka kembali isu amandemen terbatas UUD 1945 terkait isu GBHN dan penguatan MPR.

Setidaknya terdapat Empat pernyataan Presiden Jokowi yang merespons secara langsung isu ini. Pertama, pada bulan Desember 2019 hingga yang terakhir 5 April 2022 dalam rapat Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi menolak amandemen terbatas tersebut. Ada tiga keywords penting dalam pernyataannya, yaitu (1) Ingin menampar muka saya, (2) Ingin cari muka, dan yang (3) Menjerumuskan.  Kedua, pernyataan pers Presiden Jokowi tanggal 15 Maret 2021 yang konsisten menolak amandemen terbatas masa jabatan Presiden tiga periode. Ketiga, tanggal 5 April 2022. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak. Keempat, dalam Ratas di Istana Bogor, 10 April 2022. Menyampaikan tiga poin penting salah satunya konsisten melaksanakan tahapan Pemilu 2024 dan memerintahkan kabinet dan jajaran di bawahnya untuk tidak mengeluarkan statement politik yang membuat gaduh di masyarakat.

Pro dan Kontra Partai Politik Isu Amandemen GBHN, Tiga Periode dan Menunda Pemilu 2024

Skenario apa pun yang dipilih partai politik untuk mencapai tujuan politiknya, tetap melalui satu pintu yakni amandemen UUD 1945. Untuk mencapai hal tersebut mengacu Pasal 37 UUD 1945, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal yang sama mengatur, untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Apabila meminjam istilah politik Andrew Heywood, politik sebagai kompromi dan konsensus. Maka, dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%. Masing-masing memoderasi tuntutan agar tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Sangat penting kita memperhatikan komposisi kursi partai politik dan DPD  yang terdapat di MPR.

Jika memmperhatikan komposisi kekuasaan di MPR, kompromi politik Partai Politik pengusung pemerintahan Jokowidodo memiliki 471 kursi, sementara oposisi (Demokrat dan PKS) sebesar 104 kursi. Oleh karena itu, parpol koalisi pemerintah sudah cukup untuk memenuhi persyaratan pengusulan dan persetujuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 UUD 1945. Terkait konstelasi kekuatan tersebut, dinamika DPD yang berjumlah 136 anggota dapat menentukan kuorum atau tidaknya pada tahap pembahasan usulan. Dari 575 anggota DPR saat ini, lebih dari 400 orang di antaranya berasal dari koalisi pemerintah. Angka ini sudah jauh melebihi dari 50 persen plus satu.

Dalam matrix peta kekuatan isu amandemen UUD 1945, sumbu x-positif adalah menyetujui penundaan pemilu 2024 atau menambah masa jabatan presiden tiga periode. Sedangkan sumbu x-negatif sebaliknya. Sedangkan sumbu y-positif adalah menyetujui kembalinya GBHN. Sedangkan sumbu y-negatif adalah sebaliknya, menolak.

Terlihat skenario kompromi yang mungkin saja terjadi dan berhasil untuk mencapai tujuan politiknya berada di isu menghidupkan kembali GBHN. Mayoritas partai koalisi seperti; PDIP, Gerindra, Nasdem, PPP, PAN, PKB menerima usulan ini terkecuali dengan Golkar, Demokrat, dan PKS yang menolak meski dengan catatan. Jika wacana ini terus digularkan hingga Amandemen UUD 1945 sudah dapat dipastikan terdapat potensi kemenangan yang besar.

Sedangkan di isu  Tiga Periode atau Menunda Pemilu 2024 terdapat perlawanan yang cukup kuat, hanya PAN dan PKB yang menyetujui. Sedangkan sebaliknya partai koalisi pendukung kabinet Jokowidodo, yakni; PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PPP menolak. Sementara, Demokrat dan PKS berada di titik ekstrem menolak usulan keduanya.

Sudah dapat dipastikan apabila kepentingan politik Tiga Periode dan Menunda Pemilu 2024 terus digulirkan maka layu sebelum berkembang. Terkecuali bandul kepentingan politik bergerak ke arah lain, mengingat budaya politik Indonesia pasca reformasi cenderung belum berubah, orientasi pengejaran kekuasaan yang sangat kuat dalam partai politik telah membuat partai-partai politik era reformasi lebih bersifat pragmatis.

Pragmatisme ini dapat dilihat misalnya saja, perebutan posisi-posisi ketua/wakil ketua DPR/dan alat-alat kelengkapannya. Dalam hal ini, ideologi yang dikembangkan oleh partai politik adalah cara memperebutkan kekuasaan dan posisi politik yang menguntungkan dirinya.

Pertarungan di Balik Amandemen GBHN dan Tiga Periode dan Penundaan Pemilu 2024

Paska tidak berlakunya GBHN, sebenarnya dalam perencanaan pembangunan di Indonesia telah mendapatkan jalan keluarnya dengan mendasari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan yang saat ini berlaku adalah RPJPN 2005-2025 berdasarkan kepada UU No. 17 Tahun 2007. RPJPN kemudian didukung oleh serangkaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang saat ini sedang dalam proses pembentukan RPJMN fase kelima.

Apabila para elite politik memang serius untuk memperbaiki arah pembangunan nasional, maka tidak perlu menempuh jalur amandemen konstitusi dengan melahirkan kembali GBHN. Cukup dengan serius mengikuti proses penyusunan RPJMN 2020-2025. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan tenaga dan waktu yang ada adalah dengan melakukan evaluasi terhadap RPJPN 2005-2025, dan menjadikan hasil evaluasi itu untuk menyusun RPJPN tahap berikutnya, yaitu RPJPN 2025-2050.

Atas pemikiran tersebut, pakar hukum, Bivitri Susanti justru melihat adanya upaya elit partai politik menggulirkan menghidupkan GBHN terkait dengan Pilpres 2024. Jangan lupa ada kader-kader partai politik yang merupakan anak-anak ketua partai politik ingin bertarung tapi mungkin dia tidak populer, dan diduga dia akan kalah. Karena sistemnya sekarang popular vote maka yang terbanyak lah yang akan menang. Orang-orang yang tidak populer itu bertanding saya kira akan kalah. Satu-satunya cara untuk memajukan mereka adalah mengambil lagi wewenang yang tadi dikasih ke rakyat jadi ke MPR lagi.

Meski memiliki potensi keberhasilan yang besar untuk menggolkan wacana GBHN. Pandemi Covid-19 mengerem sementara kepentingan tersebut. Pasalnya, bangasa ini sedang berkosentrasi penuh mengatasi pandemi yang berlangsung. Namun, dua tahun berselang di Tahun 2021-2022, ketika Covid-19 melandai. Justru para menteri di jajaran kabinet Joko Widodo (Jokowi); Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menkoperekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Marves Luhut B Panjaitan. Turut serta elit partai politik; Muhaimin Iskandar (PKB) dan Zulkifli Hasan (PAN)  intens menggulirkan wacana menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.

Munculnya isu ini menjadi penting mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung melakukan pembiaran (tidak langsung menghentikan tensi isu yang berkembang). Maka, persepsi publik menilai ini adalah keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingat di awal periode ke dua Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan jajaran kabinet, mengatakan tidak ada visi menteri yang ada visi presiden.

Alasan tujuan politik tersebut serupa dengan wacana menghidupkan GBHN, atas nama perekonomian. Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19. Pemilu kerap menyebabkan stagnasi ekonomi karena para pengusaha akan memilih menunggu atau wait and see.

Pertarungan Elit Lama Vs Baru (Populis)

Dalam memahami isu yang sedang berkembang, kami menganalisa berdasar hasil riset Power Welfare and Democracy (PWD) UGM tentang „Demokrasi di Indonesia : Antara Patronase dan Populisme‟.

Riset PWD yang dilakukan di 30 Kabupaten Kota dan tersebar di 24 Provinsi di Indonesia ditemukan, bahwa ada kerumitan dalam proses demokrasi prosedural yang saat ini diterapkan, dan kerumitan tersebut memiliki peluang untuk mengembalikan Indonesia ke dalam jurang otoritarianisme.

Terdapat lima temuan besar dalam riset tersebut, yakni: Pertama, demokrasi Indonesia telah stabil khususnya dalam kelompok insitusi demokrasi menyangkut masyarakat sipil. Kedua, ada kecenderungan penguatan politik berbasis ketokohan (figure-based politics). Ketiga, kecenderungan bahwa aktor utama menyeleksi aturan main demokrasi yang akan mendukung karir politiknya. Keempat, munculnya kecenderungan pada gagasan negara kesejahteraan, yakni negara yang fungsi utamanya adalah memenuhi pelayanan dasar warga negara; dan Kelima, kcenderungan munculnya populisme yang sekaligus menantang gagasan model politik Indonesia klasik yang berbasis patronase dengan model klasik “bureuacratic polity”. Populisme yang ditemukan tidak bersifat ideologis.

Selain hal tersebut, PWD mengidentifikasi pemilihan umum melalui kontestasi partai politik sebagai salah satu demokrasi prosedural menjadi satu-satunya pintu aktor populer untuk masuk dalam pusaran budaya politik yang tidak berubah paska reformasi. Justru kini elit politik sudah beradaptasi menemukan dan menentukan aturan main.

Situasi hari ini kehidupan perpolitikan di Indonesia cenderung oligarki, Dengan kata lain, periode transisi menuju situasi yang lebih demokratis tidak tercapai yang terjadi adalah konsolidasi berbasis pada pencapaian—normalisasi. Aktor-aktor berpengaruh (elit politik) di Indonesia telah ikut mengimplementasikan beberapa aturan main demokrasi seperti supremasi hukum, kebebasan sipil, sistem multipartai, pemilu yang jujur dan adil secara prosedural, desentralisasi, berkurangnya dominasi militer di legislatif, dan sebagainya.

Sayangnya praktik implementasi ”institusi demokrasi” tersebut tidak berkorelasi mendorong Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini disebabkan karena elit telah mampu beradaptasi mengikuti aturan main demokrasi yang ada untuk memuluskan kepentingan mereka. Dengan demikian yang terjadi adalah stagnasi demokrasi di tengah situasi negara yang relatif stabil.

Lahirnya Joko Widodo (Jokowi), sang Petugas Partai (PDIP) menjadi Presiden Republik Indonesia dalam satu dekade dan tampaknya dengan memperhatikan berbagai survei pasangan Capres-Cawapres, elit politik partai yang memimpin adalah Prabowo Subianto, sedangkan elit lain berasal dari tokoh populis  di luar darah biru pemimpin partai politik, seperti; Ganjar Pranowo, Anis Baswedan, Erick Tohir, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil.

Ibarat kelahiran anak, Jokowidodo merupakan role model populis. Semua tokoh populis yang ada cenderung memiliki kesamaan dalam tindakan politiknya dengan mempertebal citra tampilan politik populis. Di sisi lain mau tidak mau Joko Widodo (Jokowi) bukanlah anak yang diharapkan, dari sirkulasi pergantian elit di Indonesia yang memberikan stampel bagi darah biru pemimpin politik. Anak ini dalam perkembangannya memiliki kharisma yang lebih besar dibandingkan partai yang melahirkan dan memiliki kemungkinan merubah garis kemapanan sirkulasi elit yang sudah tertata dengan nyaman.

Meminjam istilah Laclau, yang menyimpulkan populisme sebagai sebuah political logic yakni, sebuah konsekuensi dari kondisi politik yang terjadi pada masyarakat dalam kondisi tatanan sosial yang sudah rusak, dimana publik kehilangan kepercayaannya terhadap sistem politik, karena kegagalan partai politik menjadi saluran representasi yang efektif sehingga memunculkan apatisme politik masyarakat.

Situasi ini dapat terlihat dalam perjalanan era reformasi rakyat merekam bagaimana ketegangan di dalam partai politik, perpecahan membentuk partai baru, kegagalan representasi dan hilangnya kepercayaan publik akibat satu persatu pemimpin partai politik dan elitnya baik di pusat maupun daerah cenderung korup, dan mementingkan agenda partainya dibandingkan kepentingan rakyat.

Pergantian pimpinan pusat dan daerah sebagai hasil dari kontestasi dianggap sebagai hasil sirkulasi elit. Temuan Mustofa, bahkan menyimpulkan adanya kesadaran pemimpin populis (baca: agensi) untuk berkompetisi melalui mekanisme pemilu diikuti dengan kesadaran membaca peta politik masyarakat yang jenuh dengan aktor-aktor utama dan elit-elit lama yang tidak membawa perubahan. Terutama dalam pemilihan pemimpin politik di tingkat eksekutif baik itu presiden, gubernur, bupati atau walikota, mudah untuk membedakan mana pemimpin populis yang merupakan aktor alternatif mana yang elit lama.

Wacana tiga periode dan menunda pemilu 2024 dalam kerangka tersebut dapat digambarkan merupakan antitesa kesadaran aktor populer mambaca kejenuhan, stagnasi demokrasi serta kondisi tatanan sosial yang sudah rusak dimana publik kehilangan kepercayaannya terhadap sistem politik.

Pada akhirnya keberadaan elit bukanlah sesuatu yang solid dan pasti akan bertahan selamany yang akan ada sepanjang masa adalah keberadaan entitas yang dinamakan elit yang merupakan minoritas yang unggul. Sementara aktor dari elit itu sendiri akan berubah sesuai dengan perubahan sosial atau disebut mengalami sirkulasi. Bisa saja elit lama digantikan non elit yang bertransformasi menjadi elit baru.

Jika kepentingan dilihat dari sudut pertarungan elit maka Joko Widodo (Jokowi) adalah elit baru yang sadar bahwa kendaraan partai politik adalah prasayarat utama aturan main dalam sistem politik Indonesia. Masuknya gerbong Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi politik di Medan dan Surakarta serta irisan elit baru lainnya akan layu sebelum berkembang.

Meski demikian perlu riset yang lebih mendalam untuk melihat lebih detil lagi apakah kepentingan politik yang terjadi hanya sebatas wacana perpanjangan masa jabatan 2024 dan tiga periode. Atau bisa saja ini adalah bagian dari budaya politik kita yang tidak cenderung nyaman, tidak beranjak dari kubangan pragmatisme semata. Misalnya saja pertarungan, mempertahankan legasi pencapaian kinerja pemerintahan atau justru bagian dari mengamankan sirkulasi elit yang baru.

Akhir kata menarik menunggu sirkulasi elit ini, apakah akan mengarah menuju pembaharuan. Atau sebenarnya tidak terjadi perubahan berarti dalam budaya politik kita. Ujungnya kita dihadapkan kondisi pragmatis saat ini yakni, bagaimana pemerintah mampu memberikan sesuatu yang lebih pasti atas keamanan konsumsi rumah tangga rakyat di bawah garis kemiskinan, dalam mengarungi bulan Ramadhan serta tiga bulan ke depan. Pasalnya, kondisi perekonomian Indonesia akan lebih pelik akibat naiknya kebutuhan barang pokok, serta keluh kesah kekhawatiran pemerintah yang tak lagi sanggup menahan kenaikan; BBM pertalite, listrik dan tabung gas 3 kg.

Wassalam.

 

Rahayu Setiawan

(Ketua Departemen Budidaya Pertanian dan Agrobisnis – KAPT)

Baca Selengkapnya

BERITA

Seri Isu Pangan Maret 2022: Antara Kelangkaan dan Kenaikan Harga, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng

Oleh

Fakta News
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi saat meninjau langsung pabrik minyak goreng PT. Bina Karya Prima di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (15/03/2022) lalu.

Departemen Budidaya Pertanian dan Agrobisnis Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) memberikan hightlight isu pangan di media, periode 01-31 Maret 2022. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, isu utama yang muncul. Pertama. Sengkarut minyak goreng. Kedua. Kelangkaan Pupuk. Ketiga. Kenaikan sejumlah bahan pokok. Keempat. Dampak Invasi Rusia ke Ukraina terhadap pengan global.

Sengkarut Minyak Goreng

Pemberitaan isu pangan, terpusat tentang kelangkaan minyak goreng. Isu ini terpantau berlangsung sejak September 2021 dan terus menguat hingga Maret 2022. Namun, dengan keputusan Kemenperin bahwa minyak goreng menjadi ranah industri serta mencabut kebijakan HET dan DMO serta DPO, dan kini minyak goreng kemasan dan curah perlahan mulai membanjiri pasar, dengan pasti kabut isu ini mulai tersapu.

Isu ini cenderung liar, memenuhi analisis konspirasi dan spekulasi publik. Sasaran tembak mengarah ke segala arah, memetakan sumber masalah hingga pihak yang diuntungkan dari kelangkaan minyak goreng.

Pertama. Taipan penguasa 80% pasar minyak goreng adalah biang keladi penyebab dan yang diuntungkan, sebut saja; Martua Sitorus, Grup Wilmar; Anthony Salim, Grup Indofood; Bachtiar Karim, Grup Musim Mas; dan Keluarga Widjaya, Grup Sinar Mas.

Kedua. Partai politik yang mengambil untung memanfaatkan kelangkaan minyak goreng untuk mendulang suara, misalnya; Partai Demokrat melalui Ibas yang membagi-bagikan 16 ton minyak goreng di dapilnya. Partai PKS yang viral juga membagi-bagikan asalkan membuat kartu anggota PKS, dan tidak luput di periode Februari 2022, PDIP juga melakukan tindakan serupa membagikan 10 ton di Sumatera Utara.

Ketiga. Soal integritas pemerintah. Terjadi kondisi ketidakberdayaan pemerintah menindak pengusaha nakal serta mandulnya beragam kebijakan dan daya tawar yang rendah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. Menguatkan isu relasi pengusaha-penguasa dengan menginventarisir sejumlah pejabat di lingkar pemerintahan yang memiliki irisan dengan taipan minyak goreng, tercatat seperti jabatan staf ahli menteri, duduk dalam dewan pertimbangan, dan wakil kepala badan otorita IKN.

Imbasnya, menurunkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowidodo berdasar hasil survei Indonesian Political Opinion (IPO), periode Februari mencapai 69%, dan periode Maret anjlok 43%. Anjloknya angka kepuasan publik ini, tentu juga dipengaruhi oleh sikap Presiden Jokowidodo yang tidak bertindak tegas mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan M. Lutfi, yang dianggap gagal mengatasi kelangkaan. Dalam bulan Maret harapan beberapa kalangan untuk memecat Mendag tidak terwujud. Sama halnya dengan tuntutan Kornas Komunita Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang J Pramono memberikan rapor merah kepada Mendag.

KAPT juga telah memberikan warning sebelum terjadi kelangkaan minyak goreng dengan indikator kenaikan harga CPO dunia dan struktur penguasaan industri CPO yang cenderung hegemonik. KAPT berpendapat bahwa pemerintah seharusnya segera melakukan langkah cepat serta memperhatikan dampak yang ditimbulkan akan berimbas terhadap pasokan minyak goreng.

Opinion leaders cenderung dimonopoli oleh lingkar pemerintah seperti Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan. Adapun kalangan partai politik DPR RI berada diposisi berikutnya, melalui FPDIP Mufti Anam, FPKS Netty Prasetiyani, FPAN Eddy Soeparno. Sementara yang lain memiliki porsi kecil seperti; Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, Sahat M. Sinaga, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, dan Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono.

Kelangkaan Pupuk

Pemberitaan media tentang kelangkaan pupuk subsidi dan non-subsidi telah berlangsung dalam periode Januari – Februari. Setelah memuncak di periode tersebut, dalam periode Maret cenderung menurun.

Sejumlah media masih intens memperhatikan kelangkaan yang terjadi di sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Kendal, Jawa Tengah, Timika serta Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Bahkan di wilayah Simalungun ini, petani sudah melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara menuntut ketersedian pupuk bersubsidi.

Media banyak melansir pernyataan Wakil Presiden, VP Sales Region IVA Pupuk Indonesia Iyan Fajri, serta Eks Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjabat sebagai ASN di Polri, Harun Al Rasyid, yang diberi tugas Kapolri untuk memantau kelangkaan pupuk bersubsidi.

Kenaikan Sejumlah Bahan Pokok

Salah satu rutinitas media ketika menyambut bulan Ramadhan adalah memperhatikan pergerakan kenaikan harga bahan pokok di berbagai daerah. Beberapa harga bahan pokok yang mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan adalah minyak goreng, cabai merah, daging, gula dan cabai rawit.

Terkait hal itu, Bambang Sutrisno, Sekretaris Dewan Pengarah KAPT mewanti-wanti pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan di masyarakat. Jangan sampai pengalaman kelangkaan minyak goreng terulang kembali. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga memberikan peringatan terdapat 4 bahan pangan yang masih defisit seperti; kedelai, bawang putih, gula konsumsi dan daging sapi.

Isu ini akan cenderung dipertahankan media dengan terus memberitakan kelangkaan serta kenaikan harga bahan pokok yang kemungkinan akan muncul di sejumlah daerah.

Perlu diperhatikan juga mengenai kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi pada awal

April yang mengakibatkan terganggunya distribusi barang, termasuk bahan pangan. Jika tidak segera diatasi akan berimbas pada ketersediaan bahan pokok dan memicu kenaikan harga di berbagai daerah. Berikut pantauan dari beragam sumber ketersediaan bahan pangan dan pokok menghadapi bulan Ramadhan.

Perang Rusia vs Ukraina

Perang modern terjadi antara Rusia vs Ukraina sejak 24 Februari 2022 hingga saat ini. Sejumlah kalangan menganalisis dampak yang ditimbulkan. Di antaranya adalah laporan Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (United Nation Conference on Trade and Development atau UNCTAD) tanggal 16 maret 2022 yang melansir bahwa perang Rusia dan Ukraina berimbas pada 2 F yaitu Food and Fuel.

Wakil Menteri Luar Negeri USA Wendy Sherman juga menyatakan akan terjadi krisis pangan disebabkan karena pasokan komoditas dunia seperti; 30% gandum, 20% jagung, dan 75% ekspor minyak bunga matahari berasal dari Rusia dan Ukraina. Bagi Indonesia, sebagai penggila impor gandum diperkirakan stok masih sekitar 2 juta ton dan dapat bertahan hingga bulan April 2022.

Ancaman terbesar lainnya adalah sebagian besar komponen pupuk berasal dari Rusia dan Ukraina. Setelah invasi, harga pupuk melejit. Rusia dan Belarus adalah penghasil Kalium terbesar kedua dan ketiga dunia. Rusia adalah pengekspor terbesar nitrogen pada tahun 2019 dengan cakupan 17% pasar global dan pengekspor ketiga terbesar fosfat.

PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan bahan baku untuk produksi pupuk subsidi maupun non-subsidi masih tercukupi. SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, mengatakan bahwa bahan baku fosfat dan kalium untuk kebutuhan produksi NPK masih tersedia dan aman untuk memenuhi kebutuhan sampai setidaknya semester I tahun 2022.

Ke depan, Pupuk Indonesia telah mengantisipasi dampak ketidakpastian global dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan baku dari negara lain di luar Rusia, seperti Maroko, Mesir, dan Yordania untuk bahan baku fosfat, serta Kanada, Yordania, Jerman dan Laos untuk kalium.

Baca Selengkapnya