Connect with us

Otonomi Khusus yang Implementasinya Tidak Khusus

Penulis:
Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi
Sesepuh Masyarakat Papua

Undang-Undang Otonomi Khusus (UU 21, 2001) lebih dikenal sebagai OTSUS, adalah langkah vital Pemerintah Pusat dan menjadi tumpuan harapan bagi banyak Orang Asli Papua (OAP) tentang masa depan yang lebih sejahtera, aman, damai, adil dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini tercermin dalam preambul UU Otsus tersebut dimana Pemerintah Indonesia pada titik “Menimbang” butir f mengakui: “Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.”

Pengakuan Pemerintah Indonesia pada tahun 2001 ini menggambarkan bahwa selama kurang lebih 38 tahun sejak 1963, pembangunan yang ada di Papua belum dapat mensejahterakan OAP.

Ketika OTSUS melewati dua dekade tanpa implementasi kekhususannya dan banyak kewenangan sesuai undang-undang tersebut masih berada pada Pemerintah Nasional membuat masyarakat kecewa dan pesimis serta semangat OAP menjadi pudar.

Impunitas aparat keamanan terus berlanjut dan OAP banyak yang menderita di masa lalu maupun masa kini, hal ini menjadi suatu ingatan kolektif memoria passionis (ingatan penderitaan) dari generasi ke generasi.

“Arti sebagai bangsa dan warga negara Indonesia menjadi kabur manakala dirasakan bahwa menjadi Indonesia hanya sebuah nama tanpa makna” (Thoby Mutis, 2008, hlm. 5).

Beban UU OTSUS yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Nasional sesuai kekhususan yang telah diamanatkan, memicu nasionalisme Papua dan berhasil menyatukan kurang lebih 310 kelompok etno-linguistik yang berbeda (Richard Chauvel, 2005, hlm. 54).

Ini adalah sebuah paradoks dalam dirinya sendiri, namun hal ini menunjukkan sejauh mana OTSUS itu mempengaruhi OAP dan mengungkapkan kekuatannya sebagai sumber perubahan yang diharapkan namun gagal dalam implementasinya. Maka tidak heran jika semakin maraknya unjuk rasa yang menolak kelanjutan OTSUS berkaitan dengan pendanaan, ini dikarenakan mengalirnya dana OTSUS yang tidak tranparan baik untuk bidang pendidikan dan kesehatan sejak tahun 2002 hingga pertengahan tahun 2019 untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat padahal pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 80.024,83 Triliun diluar Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp. 25.614,80 Triliun (sumber: Kemenkeu, realisasi s/d Juli 2019).

Dengan demikian, uraian singkat tentang latar belakang historis UU OTSUS tersebut dan munculnya nasionalisme Papua adalah sesuatu yang perlu ditangani secara serius oleh Pemerintah Nasional.

Bagi OAP, masa lalu yang penuh pergolakan antara Belanda dan Indonesia dalam menentukan masa depan mereka adalah perselisihan internasional mengenai kontrol teritorial di tengah Perang Dingin saat itu, meskipun pada akhirnya PBB melalui Resolusi 2504 (XXIV) tanggal 19 November 1969 secara de facto maupun de jure menyerahkan secara ab initio kepemilikan teritori tersebut kepada Indonesia. Kewajiban Indonesia sesuai Resolusi PBB tersebut dijelaskan pada bagian penutup, butir “Noting”: “Noting that the Government of Indonesia, in implementing its national development plan, is giving special attention to the progress of West Irian, bearing in mind the specific condition of its population, …..” yang intinya memperhatikan kondisi spesifik masyarakat setempat, hal ini berkaitan dengan karakteristik OAP setelah membaca dan mendengar dari Sekjen PBB tentang resolusi ini yang akhirnya disetujui oleh 84 negara, 30 negara abstain, 16 negara tidak hadir dan negara yang menolak resolusi tersebut nihil.

Namun, seiring berjalannya waktu sejak 1969 barulah lahir UU OTSUS No. 21 Tahun 2001 setelah 32 tahun kemudian. Faktanya, hingga tahun 2020 (19 tahun kemudian) hasilnya masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh OAP. Ini yang menyebabkan OAP menolak OTSUS Jilid II dan menuntut merdeka. Disamping itu kita tidak menafikan adanya pelanggaran HAM dengan pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi. Hal ini tercermin dari beberapa pernyataan Presiden Jokowi sebagai berikut:

“Kedatangan saya ke Papua ingin digunakan sebanyak-banyaknya, mendengar suara rakyat Papua, semangat berdialog dengan hati sebagai fondasi untuk menatap masa depan Tanah Papua” (Suara Pembaruan, 29 Desember 2014).

“Marilah kita bersatu. Yang masih ada didalam hutan, yang masih berada diatas gunung-gunung, marilah kita pelihara rasa saling percaya diantara kita, sehingga kita bisa berbicara dengan suasana yang damai dan sejuk.”

“Rakyat Papua juga butuh didengarkan, diajak bicara. Kita ingin akhiri konflik. Jangan ada lagi kekerasan” (Kompas, 27 Desember 2014).

“Kasus penembakan di Paniai 8 Desember 2014, hanyalah salah satu dari sekian banyak kekerasan yang terjadi selama ini. Kejadian seperti ini jangan terjadi lagi di Papua.”

“Kita ingin menciptakan Papua dan Papua Barat sebagai wilayah yang damai, adil dan sejahtera. Kalau ada masalah di provinsi ini segera diguyur air dan jangan dipanas-panasi lagi sehingga persoalan tersebut terus menjadi masalah nasional, bahkan internasional” (Kompas, 9 Mei 2015).

Mahatma Gandhi mengatakan:

“Human Relationships are based on four principles: respect, understanding, acceptance and appreciation.”

(“Hubungan manusia didasarkan pada empat prinsip: menghormati, memahami, menerima dan menghargai.”)

Apa yang dikatakan Mahatma Gandhi ini memotivasi bangsa Indonesia yang besar ini agar mau berdialog yang setara antara satu sama lainnya di seluruh Indonesia manakala ada konflik yang berkepanjangan contohnya seperti di Papua.

Hal ini sejalan dengan prinsip Presiden Ir. Joko Widodo sesuai pernyataan-pernyataan tersebut diatas. Dengan demikian, dialog Jakarta-Papua menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan dalam rangka menyatukan persepsi antara OAP dan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah dalam meraih Tanah Papua yang damai, adil, sejahtera, demokratis dan menghormati Hak Asasi Manusia.

 

Ambassador Freddy Numberi

Sesepuh Masyarakat Papua

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemerintah Lakukan Sinergi Pengembangan Kawasan Industri Sepanjang Koridor Utara Jawa

Oleh

Fakta News
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah untuk melakukan sinergi pengembangan kawasan industri sepanjang koridor utara Jawa.

”Kita ketahui bersama bahwa wilayah pusat pertumbuhan industri di Jawa ada wilayah pusat di Banten, terdiri dari Cilegon, Tangerang, Serang,” ujar Menko saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Percepatan Proyek Nasional Patimban, Selasa (22/9).

Untuk di Jawa Barat (Jabar) bagian barat, Menko Perekonomian menyebutkan di antaranya Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Subang. Ia menambahkan untuk wilayah pengembangan industri Jabar timur, yaitu yang disebut oleh Gubernur Jabar adalah kawasan baru rebana dan tempat pelabuhan Patimban, yaitu Cirebon, Indramayu, serta Majalengka.

”Wilayah Jawa tengah itu Batang, Kendal, Semarang, Demak. Ini juga sedang dikembangkan. Sedangkan (Jawa) Timur adalah Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Bangkalan. Ini terdiri dari 71 kawasan industri dan rencana yang dikembangkan adalah di Rebana,” ujarnya.

Menurut Menko, nanti Gubernur menjelaskan makna rebana yakni daerahnya dari daerah Subang, untuk kawasan industri logam, pangan, dry port, dan transportasi serta pengolahan makanan.

”Kemudian Majalengka tempat Kertajati itu untuk penerbangan, kargo, logistik, tekstil, pangan, kemudian juga plastik sintetik. Kemudian di daerah Indramayu sekarang sudah dikembangkan kimia hulu, kemudian pengolahan ikan, kimia dasar, hulu agro, petrokimia hulu kemudian sintetik resin. Sedangkan Cirebon pengolahan ikan, furnitur, perkapalan, industri pakan, dan bahan galian non logam,” imbuh Airlangga.

Khusus pelabuhan Patimban, Menko Perekonomian sampaikan bahwa nilai investasinya Rp43,22 triliun dan kebutuhan lahannya sudah di 369 hektare dan back up hariannya 345,2 hektare.

Progresnya, menurut Menko Perekonomian adalah untuk dermaga dan reklamasi 81,98%, untuk break water dan sea wall-nya 55,62% selesai, kemudian untuk paket akses bridge-nya itu 11,95%, sedangkan akses road sudah 98,27%, kemudian yang terkait dengan back up area 79%.

Lebih lanjut, Menko Perekonomian menyampaikan bahwa Presiden menargetkan soft launching dilaksanakan karena seluruh konstruksi hampir selesai untuk paket pertama di bulan November, nanti paket keduanya ditargetkan di kuartal keempat 2021, dan timeline akses keseluruhan akan beroperasi di tahun 2023, namun penentuan operator diharapkan bisa dipercepat di tahun ini.

Dharapkan Menko Perekonomian, dengan ini maka ekspor dari otomotif bisa dilakukan melalui pelabuhan Patimban. Mengenai jalan tol, Menko Perekonomian sampaikan bahwa oleh Menteri PUPR, jalan yang akan selesai pertama adalah trase yang terkait dengan dari Patimban Port ke jalan akses Pantura 8,2 KM.

”Sedangkan berikutnya trase yang sudah diputuskan dan akan dibuat akses dari pelabuhan Patimban melanjutkan akses ke Tol Cipali yang diperkirakan akan memakan waktu 2 tahun,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kasus Covid-19 Per 22 September: 252.923 Positif, 184.298 Sembuh, dan 9.837 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Indonesia mengalami rekor penambahan pasien Covid-19 dalam sehari kemarin, Senin (21/9/2020), dengan 4.176 kasus baru. Data pemerintah pun memperlihatkan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat hingga hari ini, Selasa (22/9/2020).

Bahkan, jumlah penambahan pasien Covid-19 masih dalam jumlah yang tinggi, di atas 4.000 kasus baru dalam sehari. Berdasarkan data yang masuk pada Selasa (22/9/2020) pukul 12.00 WIB, terdapat 4.071 kasus baru Covid-19 dalam 24 terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 252.923 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama penyakit ini pada 2 Maret 2020.

Informasi ini diungkap Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam data yang disampaikan kepada wartawan pada Selasa sore. Data juga bisa diakses melalui situs Covid19.go.id, dengan update informasi yang tersedia setiap sore.

Kasus Covid-19 memang terus melonjak, tetapi pemerintah berupaya menumbuhkan harapan dengan memperlihatkan banyaknya pasien Covid-19 yang sembuh.

Dalam sehari, ada penambahan 3.501 pasien Covid-19 yang dianggap tidak lagi terinfeksi virus corona. Mereka dinyatakan sembuh setelah pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) memperlihatkan hasil negatif virus corona.

Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang dinyatakan telah sembuh dan tidak lagi terinfeksi virus corona mencapai 184.298 orang.

Akan tetapi, masih ada kabar duka dengan masih adanya pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Pada periode 21 – 22 Agustus 2020, terdapat penambahan 160 pasien Covid-19 yang tutup usia.

Ini merupakan jumlah tertinggi terkait penambahan pasien meninggal akibat Covid-19 dalam sehari. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 9.837 orang.

Adapun, sebanyak 4.071 kasus baru Covid-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan 43.896 spesimen dalam sehari. Dalam waktu yang sama, ada 31.065 orang yang diambil sampelnya untuk pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah melakukan pemeriksaan 2.994.069 spesimen terhadap 1.774.065 orang. Dengan catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Hingga saat ini seluruh provinsi di Indonesia sudah mencatat adanya kasus Covid-19.

Secara lebih detail, ada 494 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang sudah terdampak penularan virus corona.

Artinya, dampak pandemi sudah dirasakan sekitar 96 persen wilayah Indonesia. Ada 20 kabupaten/kota yang belum mencatat adanya kasus Covid-19.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Tambahkan Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Rp 5,23 Triliun untuk Biaya Protokol Kesehatan

Oleh

Fakta News
pemilu, KPU, Pengamat, Silvanus

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pemerintah menambahkan anggaran untuk penyelanggaraan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang sebesar Rp 5,23 triliun dari APBN. Penambahan anggaran dilakukan untuk mendanai biaya protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada. Padahal biasanya, penyelenggaraan Pilkada dinanai oleh APBD masing-masing daerah.

Bendahara Negara itu menjelaskan sebelumnya, anggaran pelaksanaan Pilkada direncanakan sebesar Rp 15,23 triliun. Namun dengan penambahan anggaran dari APBN, maka biaya untuk pelaksanaan Pilkada meningkat jadi Rp 20,46 triliun.

“Untuk Pilkada, total anggaran sebelum ada protokol kesehatan Rp 15,23 triliun dan didanai oleh APBD, dengan adanya protokol kesehatan menjadi Rp 20,46 triliun,” jelas Sri Mulyani ketika memberikan keterangan pers, Selasa (22/9/2020).

Secara lebih lanjut Sri Mulyani merinci, untuk anggaran Rp 15,23 triliun yang berasal dari APBN sudah terealisasi Rp 14,23 triliun. Angka tersebut setara dengan 93,2 persen dari keseluruhan anggaran. Sementara sisanya, yakni Rp 1,025 triliun masih dalam proses pencairan.

Lebih lanjut, untuk anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp 3,93 triliun, yang berasal dari Rp 3,46 triliun dana APBD dan Rp 474,9 miliar dari APBN. Anggaran dari APBN sudah dicairkan dalam dua tahap, yakni Rp 157,4 miliar untuk tahap I dan Rp 237,4 miliar untuk tahap III.

Selain itu, ada anggaran untuk pengamanan Pilkada 2020 sebesar Rp 1,52 triliun. Sri Mulyani menambahkan, anggaran ini sudah dialokasikan sepenuhnya oleh APBD sesuai dengan penganggaran tersebut.

“Sebagian (anggaran) pilkada memang berasal dari APBD dan lebih dari 246 daerah sudah mentransfer 100 persen, masih ada beberapa yang belum 100 persen. Itu nanti akan kita track terus,” ujar dia.

Baca Selengkapnya