Connect with us

Otonomi Khusus yang Implementasinya Tidak Khusus

Penulis:
Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi
Sesepuh Masyarakat Papua

Undang-Undang Otonomi Khusus (UU 21, 2001) lebih dikenal sebagai OTSUS, adalah langkah vital Pemerintah Pusat dan menjadi tumpuan harapan bagi banyak Orang Asli Papua (OAP) tentang masa depan yang lebih sejahtera, aman, damai, adil dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini tercermin dalam preambul UU Otsus tersebut dimana Pemerintah Indonesia pada titik “Menimbang” butir f mengakui: “Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.”

Pengakuan Pemerintah Indonesia pada tahun 2001 ini menggambarkan bahwa selama kurang lebih 38 tahun sejak 1963, pembangunan yang ada di Papua belum dapat mensejahterakan OAP.

Ketika OTSUS melewati dua dekade tanpa implementasi kekhususannya dan banyak kewenangan sesuai undang-undang tersebut masih berada pada Pemerintah Nasional membuat masyarakat kecewa dan pesimis serta semangat OAP menjadi pudar.

Impunitas aparat keamanan terus berlanjut dan OAP banyak yang menderita di masa lalu maupun masa kini, hal ini menjadi suatu ingatan kolektif memoria passionis (ingatan penderitaan) dari generasi ke generasi.

“Arti sebagai bangsa dan warga negara Indonesia menjadi kabur manakala dirasakan bahwa menjadi Indonesia hanya sebuah nama tanpa makna” (Thoby Mutis, 2008, hlm. 5).

Beban UU OTSUS yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Nasional sesuai kekhususan yang telah diamanatkan, memicu nasionalisme Papua dan berhasil menyatukan kurang lebih 310 kelompok etno-linguistik yang berbeda (Richard Chauvel, 2005, hlm. 54).

Ini adalah sebuah paradoks dalam dirinya sendiri, namun hal ini menunjukkan sejauh mana OTSUS itu mempengaruhi OAP dan mengungkapkan kekuatannya sebagai sumber perubahan yang diharapkan namun gagal dalam implementasinya. Maka tidak heran jika semakin maraknya unjuk rasa yang menolak kelanjutan OTSUS berkaitan dengan pendanaan, ini dikarenakan mengalirnya dana OTSUS yang tidak tranparan baik untuk bidang pendidikan dan kesehatan sejak tahun 2002 hingga pertengahan tahun 2019 untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat padahal pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 80.024,83 Triliun diluar Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp. 25.614,80 Triliun (sumber: Kemenkeu, realisasi s/d Juli 2019).

Dengan demikian, uraian singkat tentang latar belakang historis UU OTSUS tersebut dan munculnya nasionalisme Papua adalah sesuatu yang perlu ditangani secara serius oleh Pemerintah Nasional.

Bagi OAP, masa lalu yang penuh pergolakan antara Belanda dan Indonesia dalam menentukan masa depan mereka adalah perselisihan internasional mengenai kontrol teritorial di tengah Perang Dingin saat itu, meskipun pada akhirnya PBB melalui Resolusi 2504 (XXIV) tanggal 19 November 1969 secara de facto maupun de jure menyerahkan secara ab initio kepemilikan teritori tersebut kepada Indonesia. Kewajiban Indonesia sesuai Resolusi PBB tersebut dijelaskan pada bagian penutup, butir “Noting”: “Noting that the Government of Indonesia, in implementing its national development plan, is giving special attention to the progress of West Irian, bearing in mind the specific condition of its population, …..” yang intinya memperhatikan kondisi spesifik masyarakat setempat, hal ini berkaitan dengan karakteristik OAP setelah membaca dan mendengar dari Sekjen PBB tentang resolusi ini yang akhirnya disetujui oleh 84 negara, 30 negara abstain, 16 negara tidak hadir dan negara yang menolak resolusi tersebut nihil.

Namun, seiring berjalannya waktu sejak 1969 barulah lahir UU OTSUS No. 21 Tahun 2001 setelah 32 tahun kemudian. Faktanya, hingga tahun 2020 (19 tahun kemudian) hasilnya masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh OAP. Ini yang menyebabkan OAP menolak OTSUS Jilid II dan menuntut merdeka. Disamping itu kita tidak menafikan adanya pelanggaran HAM dengan pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi. Hal ini tercermin dari beberapa pernyataan Presiden Jokowi sebagai berikut:

“Kedatangan saya ke Papua ingin digunakan sebanyak-banyaknya, mendengar suara rakyat Papua, semangat berdialog dengan hati sebagai fondasi untuk menatap masa depan Tanah Papua” (Suara Pembaruan, 29 Desember 2014).

“Marilah kita bersatu. Yang masih ada didalam hutan, yang masih berada diatas gunung-gunung, marilah kita pelihara rasa saling percaya diantara kita, sehingga kita bisa berbicara dengan suasana yang damai dan sejuk.”

“Rakyat Papua juga butuh didengarkan, diajak bicara. Kita ingin akhiri konflik. Jangan ada lagi kekerasan” (Kompas, 27 Desember 2014).

“Kasus penembakan di Paniai 8 Desember 2014, hanyalah salah satu dari sekian banyak kekerasan yang terjadi selama ini. Kejadian seperti ini jangan terjadi lagi di Papua.”

“Kita ingin menciptakan Papua dan Papua Barat sebagai wilayah yang damai, adil dan sejahtera. Kalau ada masalah di provinsi ini segera diguyur air dan jangan dipanas-panasi lagi sehingga persoalan tersebut terus menjadi masalah nasional, bahkan internasional” (Kompas, 9 Mei 2015).

Mahatma Gandhi mengatakan:

“Human Relationships are based on four principles: respect, understanding, acceptance and appreciation.”

(“Hubungan manusia didasarkan pada empat prinsip: menghormati, memahami, menerima dan menghargai.”)

Apa yang dikatakan Mahatma Gandhi ini memotivasi bangsa Indonesia yang besar ini agar mau berdialog yang setara antara satu sama lainnya di seluruh Indonesia manakala ada konflik yang berkepanjangan contohnya seperti di Papua.

Hal ini sejalan dengan prinsip Presiden Ir. Joko Widodo sesuai pernyataan-pernyataan tersebut diatas. Dengan demikian, dialog Jakarta-Papua menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan dalam rangka menyatukan persepsi antara OAP dan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah dalam meraih Tanah Papua yang damai, adil, sejahtera, demokratis dan menghormati Hak Asasi Manusia.

 

Ambassador Freddy Numberi

Sesepuh Masyarakat Papua

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menaker Ida Fauziyah Terkonfirmasi Positif Covid-19

Oleh

Fakta News
Menaker RI Ida Fauziyah

Jakarta – Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah terkonfirmasi positif Covid-19. Hal itu disampaikan Ida, Kamis (3/12/2020).

“Ya betul, hasil PCR test saya positif Covid-19,” kata Ida.

Saat ditanya kapan tes PCR dilakukan dan aktivitas terakhirnya sebelum dinyatakan positif Covid-19, Ida enggan merespons hal itu.

Kendati demikian, Ida mengatakan, saat ini ia dalam kondisi fisik yang baik. Ia pun tengah melakukan isolasi untuk menghindari penularan.

“Alhamdulillah kondisi fisik saya baik. Sekarang saya melakukan isolasi untuk menghindari penularan. Mohon doanya semoga segera pulih,” kata Ida.

Ida mengingatkan kepada masyarakat agar terus menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Jangan lupa jaga kesehatan ya,” ujarnya.

Adapun Ida merupakan menteri keempat di Kabinet Indonesia Maju yang tertular Covid-19. Ketiga menteri sebelumnya yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Menteri Agama Fachrul Razi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Per 3 Desember Kini Total Ada 557.877 Kasus Covid-19 di Indonesia: 77.969 Kasus Aktif, 462.553 Sembuh, dan 17.355 Meninggal

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan, kasus baru Covid-19 masih terus bertambah hingga Kamis (3/12/2020). Berdasarkan data pemerintah pada Kamis siang, ada penambahan 8.369 kasus baru Covid-19.

Ini merupakan rekor penambahan pasien Covid-19 tertinggi dalam sehari semasa pandemi. Penambahan itu menyebabkan kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 557.877 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Hal ini mempelihatkan bahwa kasus Covid-19 belum bisa dikendalikan setelah pandemi berjalan lebih dari sembilan bulan di Indonesia. Informasi ini diungkap Satgas Covid-19 lewat data yang disampaikan kepada wartawan pada Kamis sore. Selain itu, data juga bisa diakses melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan update yang muncul setiap sore.

Selain itu, berdasarkan data yang sama, ada penambahan 3.673 pasien Covid-19 sembuh. Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan metode polymerase chain reaction yang memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan demikian, total pasien sembuh kini berjumlah 462.553 orang sejak pandemi berjalan di Tanah Air.

Kemudian, masih ada pula penambahan pasien meninggal setelah dinyatakan positif virus corona. Dalam 24 jam terakhir, dilaporkan ada penambahan 156 pasien Covid-19 yang tutup usia, sehingga angka kematian akibat Covid-19 kini mencapai 17.355 orang.

Dengan melihat perubahan data dibandingkan kemarin, maka saat ini tercatat ada 77.969 kasus aktif Covid-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih dinyatakan positif Covid-19. Saat ini mereka masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain kasus positif, tercatat ada 69.027 orang yang saat ini berstatus suspek.

Rekor kasus baru Covid-19 kali ini diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 62.397 spesimen dalam sehari. Dalam jangka waktu yang sama, ada 45.479 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Secara kumulatif, pemerintah telah memeriksa 5.867.621 spesimen Covid-19 dari 3.952.752 orang yang diambil sampelnya. Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 telah menyebar di 507 kabupaten/kota dari 34 provinsi. Ini artinya, penularan virus corona sudah berdampak ke lebih dari 98 persen wilayah Indonesia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Indo Survey & Strategy: Raih 47,95 Persen, Eri-Armuji Ungguli Machfud-Mujiaman

Oleh

Fakta News
Paslon Pilkada Surabaya Eri Cahyadi-Armuji

Surabaya – Menjelang Pilwali Surabaya, lembaga survei ramai-ramai membeberkan hasilnya. Yang terbaru, Indo Survey & Strategy menempatkan Eri Cahyadi sebagai calon wali kota dengan elektabilitas tertinggi dibanding lawannya, Machfud Arifin.

Dalam survei dengan rentang waktu 5-12 November 2020 dengan margin of error 4,77 persen ini, elektabilitas Eri Cahyadi-Armuji sebesar 47,95 persen, mengungguli lawannya Machfud Arifin-Mujiaman yang hanya mendapatkan nilai 27,73 persen. Selisih di antara kedua kandidat itu sekitar 20,22 persen.

Menurut Peneliti Indo Survey & Strategi Karyono Wibowo, warga memilih Eri karena latar belakang dan pengalamannya di bidang pemerintahan. Eri dinilai sudah punya bukti nyata hasil kerjanya selama menjadi ASN Pemkot Surabaya.

“Untuk pemilih loyal pasangan Eri-Armuji sebesar 33,41 persen dan Machfud Arifin-Mujiaman hanya 17,76 persen,” ujar Karyono, saat konferensi pers survei Pilwali Surabaya melalui Zoom Meeting, Kamis (3/12/2020).

Sementara untuk tingkat pengenalan dan kesukaan, cawali-cawawali yang paling tinggi kembali diraih Eri-Armuji. Angkanya 87,50 persen untuk Eri dan 75,32 persen untuk Armuji. Sedangkan Machfud Arifin 84,32 persen dan Mujiaman 70,89 persen. Untuk top of mind cawali, responden menyebut Eri Cahyadi sebesar 38,41 persen dan Machfud Arifin angkanya 20,91 persen.

Untuk program yang paling disukai responden, jelas Karyono, sebanyak 69 persen responden ingin wali kota Surabaya selanjutnya melanjutkan program yang sudah ada, yang sudah dilakukan Wali Kota Risma.

“Ada sebanyak 23 persen berharap program baru, utamanya untuk peningkatan ekonomi,” tandasnya.

Dalam survei tersebut, jelas Karyono, juga disinggung soal kinerja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Hasilnya, sebanyak 96,36 persen responden mengaku sangat puas dengan kinerja wali kota perempuan pertama Surabaya tersebut. Menurut Karyono, angka ini sangat tinggi sekali dan jarang ada kepala daerah di Indonesia yang bisa menembus angka mencapai 96 persen.

“Begitu pula dengan tingkat pengaruh Bu Risma sangat tinggi di Kota Surabaya. Angkanya mencapai 92,73 persen. Sebanyak 36,59 persen responden akan mempertimbangkan dukungan Risma dalam memillih wali kota Surabaya selanjutnya. Sementara yang pasti mengikuti 31,36 persen,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya