Connect with us

Otonomi Khusus yang Implementasinya Tidak Khusus

Penulis:
Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi
Sesepuh Masyarakat Papua

Undang-Undang Otonomi Khusus (UU 21, 2001) lebih dikenal sebagai OTSUS, adalah langkah vital Pemerintah Pusat dan menjadi tumpuan harapan bagi banyak Orang Asli Papua (OAP) tentang masa depan yang lebih sejahtera, aman, damai, adil dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini tercermin dalam preambul UU Otsus tersebut dimana Pemerintah Indonesia pada titik “Menimbang” butir f mengakui: “Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.”

Pengakuan Pemerintah Indonesia pada tahun 2001 ini menggambarkan bahwa selama kurang lebih 38 tahun sejak 1963, pembangunan yang ada di Papua belum dapat mensejahterakan OAP.

Ketika OTSUS melewati dua dekade tanpa implementasi kekhususannya dan banyak kewenangan sesuai undang-undang tersebut masih berada pada Pemerintah Nasional membuat masyarakat kecewa dan pesimis serta semangat OAP menjadi pudar.

Impunitas aparat keamanan terus berlanjut dan OAP banyak yang menderita di masa lalu maupun masa kini, hal ini menjadi suatu ingatan kolektif memoria passionis (ingatan penderitaan) dari generasi ke generasi.

“Arti sebagai bangsa dan warga negara Indonesia menjadi kabur manakala dirasakan bahwa menjadi Indonesia hanya sebuah nama tanpa makna” (Thoby Mutis, 2008, hlm. 5).

Beban UU OTSUS yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Nasional sesuai kekhususan yang telah diamanatkan, memicu nasionalisme Papua dan berhasil menyatukan kurang lebih 310 kelompok etno-linguistik yang berbeda (Richard Chauvel, 2005, hlm. 54).

Ini adalah sebuah paradoks dalam dirinya sendiri, namun hal ini menunjukkan sejauh mana OTSUS itu mempengaruhi OAP dan mengungkapkan kekuatannya sebagai sumber perubahan yang diharapkan namun gagal dalam implementasinya. Maka tidak heran jika semakin maraknya unjuk rasa yang menolak kelanjutan OTSUS berkaitan dengan pendanaan, ini dikarenakan mengalirnya dana OTSUS yang tidak tranparan baik untuk bidang pendidikan dan kesehatan sejak tahun 2002 hingga pertengahan tahun 2019 untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat padahal pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 80.024,83 Triliun diluar Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp. 25.614,80 Triliun (sumber: Kemenkeu, realisasi s/d Juli 2019).

Dengan demikian, uraian singkat tentang latar belakang historis UU OTSUS tersebut dan munculnya nasionalisme Papua adalah sesuatu yang perlu ditangani secara serius oleh Pemerintah Nasional.

Bagi OAP, masa lalu yang penuh pergolakan antara Belanda dan Indonesia dalam menentukan masa depan mereka adalah perselisihan internasional mengenai kontrol teritorial di tengah Perang Dingin saat itu, meskipun pada akhirnya PBB melalui Resolusi 2504 (XXIV) tanggal 19 November 1969 secara de facto maupun de jure menyerahkan secara ab initio kepemilikan teritori tersebut kepada Indonesia. Kewajiban Indonesia sesuai Resolusi PBB tersebut dijelaskan pada bagian penutup, butir “Noting”: “Noting that the Government of Indonesia, in implementing its national development plan, is giving special attention to the progress of West Irian, bearing in mind the specific condition of its population, …..” yang intinya memperhatikan kondisi spesifik masyarakat setempat, hal ini berkaitan dengan karakteristik OAP setelah membaca dan mendengar dari Sekjen PBB tentang resolusi ini yang akhirnya disetujui oleh 84 negara, 30 negara abstain, 16 negara tidak hadir dan negara yang menolak resolusi tersebut nihil.

Namun, seiring berjalannya waktu sejak 1969 barulah lahir UU OTSUS No. 21 Tahun 2001 setelah 32 tahun kemudian. Faktanya, hingga tahun 2020 (19 tahun kemudian) hasilnya masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh OAP. Ini yang menyebabkan OAP menolak OTSUS Jilid II dan menuntut merdeka. Disamping itu kita tidak menafikan adanya pelanggaran HAM dengan pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi. Hal ini tercermin dari beberapa pernyataan Presiden Jokowi sebagai berikut:

“Kedatangan saya ke Papua ingin digunakan sebanyak-banyaknya, mendengar suara rakyat Papua, semangat berdialog dengan hati sebagai fondasi untuk menatap masa depan Tanah Papua” (Suara Pembaruan, 29 Desember 2014).

“Marilah kita bersatu. Yang masih ada didalam hutan, yang masih berada diatas gunung-gunung, marilah kita pelihara rasa saling percaya diantara kita, sehingga kita bisa berbicara dengan suasana yang damai dan sejuk.”

“Rakyat Papua juga butuh didengarkan, diajak bicara. Kita ingin akhiri konflik. Jangan ada lagi kekerasan” (Kompas, 27 Desember 2014).

“Kasus penembakan di Paniai 8 Desember 2014, hanyalah salah satu dari sekian banyak kekerasan yang terjadi selama ini. Kejadian seperti ini jangan terjadi lagi di Papua.”

“Kita ingin menciptakan Papua dan Papua Barat sebagai wilayah yang damai, adil dan sejahtera. Kalau ada masalah di provinsi ini segera diguyur air dan jangan dipanas-panasi lagi sehingga persoalan tersebut terus menjadi masalah nasional, bahkan internasional” (Kompas, 9 Mei 2015).

Mahatma Gandhi mengatakan:

“Human Relationships are based on four principles: respect, understanding, acceptance and appreciation.”

(“Hubungan manusia didasarkan pada empat prinsip: menghormati, memahami, menerima dan menghargai.”)

Apa yang dikatakan Mahatma Gandhi ini memotivasi bangsa Indonesia yang besar ini agar mau berdialog yang setara antara satu sama lainnya di seluruh Indonesia manakala ada konflik yang berkepanjangan contohnya seperti di Papua.

Hal ini sejalan dengan prinsip Presiden Ir. Joko Widodo sesuai pernyataan-pernyataan tersebut diatas. Dengan demikian, dialog Jakarta-Papua menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan dalam rangka menyatukan persepsi antara OAP dan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah dalam meraih Tanah Papua yang damai, adil, sejahtera, demokratis dan menghormati Hak Asasi Manusia.

 

Ambassador Freddy Numberi

Sesepuh Masyarakat Papua

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Per 4 Maret 2021, Total Ada 1.361.098 Kasus Covid-19 di Indonesia

Oleh

Fakta News

Jakarta – Sudah setahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah masih menemukan penambahan kasus Covid-19 per hari. Tak hanya kasus positif Covid-19, perkembangan jumlah pasien sembuh dan angka kematian terus di-update pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Covid-19.

Data Satgas Covid-19 pada Kamis (4/3/2021) pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada 7.264 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 1.361.098 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui data yang diterima Kompas.com pada Kamis sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan pembaruan yang muncul setiap sore.

Dalam data yang sama, ada penambahan 6.440 pasien Covid-19 yang sembuh dan dianggap tidak lagi memiliki virus corona. Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang sembuh sampai saat ini berjumlah 1.176.356 orang sejak awal pandemi.

Selain itu, dalam 24 jam terakhir ada 176 orang yang tutup usia setelah dinyatakan positif virus corona. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia tercatat sebesar 36.897 orang.

Dengan data tersebut, maka kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini ada 147.845 orang. Kasus aktif adalah jumlah pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain kasus positif, pemerintah juga mencatat ada 67.095 orang yang kini berstatus suspek.

Kasus baru Covid-19 ini diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 63.051 spesimen dalam sehari. Pada periode 3-4 Maret 2021, ada 38.493 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah memeriksa 11.004.843 spesimen dari 7.329.345 orang yang diambil sampelnya. Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 saat ini sudah tercatat di semua provinsi di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Secara lebih rinci, ada 510 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang mencatat pasien akibat terinfeksi virus corona.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Resmikan Kampus Baru Untirta di Serang

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan kampus baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) di Sindangsari, Kota Serang, Banten, Kamis (04/03/2021).

“Sore hari ini saya sangat gembira sekali bisa hadir di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk meresmikan kampus barunya,” kata Presiden pada sambutannya.

Kepala Negara mengatakan kampus ini bukan hanya dilihat sebagai bangunan baru saja tapi kampus baru ini juga mewakili semangat baru untuk memajukan pendidikan tinggi di Provinsi Banten.

“Memacu kita semuanya untuk berkonsentrasi kepada persiapan, menyiapkan SDM unggul untuk memenangkan persaingan dan kompetisi global yang sekarang ini semakin sengit antarnegara,” ujarnya.

Presiden menilai, Untirta mewarisi nilai-nilai keteladanan dari dua sosok pergerakan di Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Nawawi Al Bantani. Simbol perpaduan kekuatan ulama dan umara yang mewakili karakter kepemimpinan dan intelektual.

“Ini tercermin di Untirta ini. Perpaduan karakter yang diperlukan di sebuah perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan keilmuan dan pusat kaderisasi kepemimpinan nasional,” ujarnya.

Nilai-nilai keteladanan tersebut, imbuh Presiden, harus betul-betul diimplementasikan dalam Tri Dharma perguruan tinggi agar Untirta mampu mewujudkan visi menjadi universitas kelas dunia.

“Menjadi kebanggaan masyarakat Banten dan kebanggaan negara kita Indonesia, sebagai integrated smart and green university,” imbuhnya.

Presiden pun mengapresiasi Untirta yang konsisten menerapkan konsep smart and green university secara nyata di lingkungan kampus.

“Saya lihat ada area terbuka hijau yang mencapai, tadi disampaikan oleh Pak Rektor, 30 persen dari luasan kawasan. Pencahayaannya semuanya menggunakan penerangan alami, tidak ada kendaraan pribadi yang masuk ke kampus ini, dan pergerakan di kampus ini dibantu oleh shuttle bus. Ini adalah visi smart and green university yang betul-betul terintegrasi,” ungkapnya.

Dengan semua potensi yang dimiliki, Untirta harus berperan sebagai lokomotif kemajuan di Provinsi Banten.

“Sebagai pelopor lompatan kemajuan, dan terus mengembangkan inovasi dan kreativitas, membuka diri seluas-luasnya terhadap hal-hal yang baru, bersikap moderat dan menghargai kemajemukan, kebinekaan, serta menjaga nilai-nilai budaya lokal,” tutur Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menekankan, perguruan tinggi harus berfungsi sebagai menara air bukan menara gading. Artinya, hasil penelitian maupun inovasi kampus harus langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Ini penting sekali karena di sekitar kita masih terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan,” ujarnya.

Tantangan untuk mengatasi persoalan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut memerlukan kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu, Presiden mengajak Untirta untuk turut mengambil berperan.

“Saya berharap Untirta bisa ikut mengambil bagian dari kerja bersama ini dengan terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, meluaskan jejaring dan kerja sama, terutama dengan kalangan industri agar mampu menghasilkan penelitian dan inovasi-inovasi yang memiliki nilai tambah bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Banten,” tandasnya.

Usai memberikan sambutan Presiden didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melakukan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Kampus Untirta Sindangsari.

Baca Selengkapnya

BERITA

Resmikan Bendungan Sindang Heula, Presiden Jokowi: Memanfaatkan untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Oleh

Fakta News
Bendungan Sindang Heula di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (04/03/2021) siang

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Sindang Heula di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (04/03/2021) siang.

“Alhamdulillah pada hari ini Bendungan Sindang Heula yang dibangun tahun 2015 sudah selesai dan siap difungsikan. Saya minta pemerintah daerah dan masyarakat menjaga dan memanfaatkan bendungan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” ujar Presiden saat memberikan sambutan pada peresmian bendungan tersebut.

Kepala Negara mengatakan, Bendungan Sindang Heula dibangun untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Banten. Dengan kapasitas yang mencapai 9,3 juta meter kubik, bendungan ini ditargetkan dapat memberikan manfaat irigasi terhadap 1.280 hektare sawah yang ada di Banten, khususnya di Serang.

“Kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup, sehingga sekali lagi kita semakin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan, khususnya di Provinsi Banten,” ujarnya.

Tak hanya untuk irigasi, Bendungan Sindang Heula juga menyediakan air baku bagi daerah-daerah industri yang berkembang di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon.

“Bendungan ini mampu menyediakan air baku hingga 0,80 meter kubik per detik, ini sudah dimulai digunakan oleh provinsi separuhnya 0,40 meter kubik per detik,” tuturnya.

Selain itu, bendungan ini juga bermanfaat untuk pengendalian banjir dengan mereduksi banjir 50 meter kubik per detik dari sungai-sungai yang biasanya meluap, seperti Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian.

Manfaat lainnya adalah untuk pembangkit listrik berkapasitas 0,40 megawatt. Presiden berharap fungsi ini dapat dimanfaatkan oleh Provinsi Banten untuk menghilangkan ketergantungan terhadap energi fosil.

Selain itu, Presiden mengungkapkan, area sekitar Bendungan Sindang Heula juga dapat menjadi lahan konservasi dan objek pariwisata.

“Ini juga untuk konservasi dan pariwisata, harus kita jaga konservasi di sekitar waduk sehingga air waduk kita harapkan nanti semakin tahun semakin tahun semakin naik dan manfaatnya bisa kita gunakan untuk masyarakat di Provinsi Banten. Dan tentu saja ini kalau saya melihat tadi masuk, ini juga bisa menjadi destinasi wisata baru di Provinsi Banten dan juga mungkin bisa menarik dari provinsi yang lain di luar Banten,” ujarnya.

Mendampingi Presiden dalam agenda kunjungan kerja tersebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono.

Usai memberikan sambutan, Presiden menekan tombol sirine sebagai tanda telah diresmikannya Bendungan Sindang Heula di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten.

Usai peresmian, Presiden beserta rombongan terbatas melakukan peninjauan di area sekitar bendungan.

Baca Selengkapnya