Nduga Menguak Tabir, Merajut Damai
Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Hak Asasi Pembangunan (UNGA Res. 41/128, 4 Desember 1986) mendefenisikan pembangunan sebagai “proses ekonomi, sosial, kultural, dan politik yang menyeluruh, yang bertujuan untuk memperbaiki secara konsisten kemaslahatan segenap warga dan semua orang, lewat peran serta yang aktif, bebas, dan penuh makna di dalam pembangunan dan dalam distribusi yang adil atas hasil-hasilnya” (Mukadimah). Ditegaskan pula bahwa pembangunan seperti itu adalah hak (entitlement), dimana setiap orang dan semua bangsa (Peoples) adalah pemangku hak (right holder) dari Negara, baik masing-masing maupun bersama, merupakan pengemban tanggung jawab (duty bearer) dari negaranya.
Dewasa ini dalam kajian-kajian keamanan kontenporer berkaitan dengan isu human security (keamanan manusia) negara-negara anggota PBB menempatkan masalah keamanan manusia sebagai prioritas utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius pasca tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat.
Gagasan bahwa ancaman non militer dalam keamanan global dewasa ini menjadi paramount dengan latar belakang sebagai berikut : (1) peningkatan konflik sipil bersenjata dalam suatu negara; (2) tumbuhnya tuntutan demokrasi; (3) intervensi kemanusiaan oleh PBB; (4) meluasnya kemiskinan dan pengangguran akibat krisis ekonomi sejak tahun 1990-an.
Mahbub ul Hag dalam bukunya “The Crisis of Governance” (Oxford University Press, 2000), mengatakan: “We need to fashion an new concept of human security that is reflected in the lives of our people, not in the weapons of our country” (Kita perlu menciptakan konsep baru keamanan manusia yang tercermin dalam kehidupan rakyat kita, bukan pada senjata negara kita)
Isu keamanan manusia sangat penting dalam kajian-kajian kontemporer secara berlanjut di masa mendatang, karena masalah keamanan kemanusiaan lebih banyak muncul ke permukaan akibat konflik-konflik yang terjadi dewasa ini. Terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Contoh kekinian di Indonesia adalah “Tragedi Nduga”. Disini terlihat bahwa agenda ekonomi dan politik dalam konteks pembangunan di Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) ditujukan untuk kesejahteraan maupun perlindungan dan keamanan manusia Orang Asli Papua (OAP) terkesan tidak berjalan sebagaimana semestinya karena tumpang tindih aturan pelaksanaan ataupun tidak ada payung regulasi yang tepat. Disisi lain konsep pembangunan yang diturunkan seharusnya menggunakan pendekatan antropologi-budaya dan bersifat Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dan Sustainable (berkelanjutan serta ramah lingkungan). Hal ini tentunya sesuai dengan karakteristik lokal pada masing-masing wilayah budaya yang ada (7 wilayah budaya).
Tragedi Nduga
Ekses dari operasi keamanan di Kabupaten Nduga mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak terlibat konflik bersenjata menjadi korban.
“Mereka harus melarikan diri keluar dari kampungnya karena operasi militer yang ada masuk ke kampungnya dan membakar rumah-rumah mereka serta ada masyarakat yang tidak bersalah ikut menjadi korban dan meninggal dunia” ungkap wakil Bupati Nduga kepada penulis di Jakarta pada tanggal 02 Agustus 2019.
Kabupaten Nduga adalah salah satu kabupaten yang berada pada kawasan Taman Nasional Lorentz (Provinsi Papua) yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.154/KPTS-II/1997 Tahun 1997 Tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Cagar Alam Lorentz seluas 1.907.500 hektar menjadi situs warisan dunia.
Taman Nasional Lorentz (TNL) sebenarnya memiliki kandungan tembaga dan emas yang tinggi dan sudah diketahui sejak awal oleh penemunya (George A. Mealey,Grasberg,1996:hal.270), namun atas inisiatif penemunya TNL diminta untuk dijaga agar dapat diselamatkan bagi sisa peradaban demi keberlangsungan hidup dunia itu sendiri di masa mendatang. Saat ini pembangunan jalan trans Papua melewati kawasan lindung tersebut.
Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat awam, khususnya masyarakat adat di sekitar kawasan Lorentz termasuk masyarakat Nduga. Ada apa gerangan???
Daoed Joesoef mengatakan: “Setiap negara miskin yang relatif baru merdeka dan sedang membangun, tanpa perubahan nilai pasti terjerumus dalam perangkap musuh terburuk dari kultur manusia, yaitu “uang”, dewa pembina ekonomi” (Studi strategi,2014:hal.49).
Nduga terus membara sejak 02 Desember 2018, ada 37 kasus penembakan antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata. (Kompas 22 Juli 2019). Secara psikologi apa yang dialami masyarakat terutama anak-anak yang melihat sendiri kekerasan-kekerasan yang terjadi akan menjadi ingatan kolektif (memoria passionis) mereka secara turun temurun yang sewaktu-waktu dapat muncul dalam bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah dan lain-lain.
Terefleksi dari fakta yang dapat kita lihat seperti peristiwa Surabaya, Jayapura, Manokwari, Sorong, Fak-Fak, Jakarta (depan istana Presiden tanggal 22 Agustus 2019) dan terus berlanjut dalam bentuk demonstrasi di beberapa kabupaten hingga saat ini.
Praktik-praktik kekerasan dalam suatu Operasi Militer kadang-kadang berdimensi penyiksaan maupun pembakaran kampung/desa sehingga masyarakat harus exodus ke tempat lain, juga menjadi satu rumpun kategori pelanggaran HAM. Kecanggihan teknologi dewasa ini memudahkan mereka untuk mengekspos pelanggaran tersebut keluar untuk mendapat parhatian dan dukungan baik nasional maupun internasional.
Membuka Tabir, Merajut Damai
Indonesia sebagai negara anggota PBB tentunya harus dapat melaksanakan semua konvensi maupun hukum dan ketentuan internasional yang telah disepakati bersama dalam rangka penyelamatan manusia (rescuing humans) secara universal. Dengan demikian operasi militer di masa damai dalam negara sendiri menghadapi rakyat sendiri yang di beri stigma “kelompok kriminal bersenjata” tentunya harus mengikuti aturan main secara internasional yang sudah kita ratifikasi demi menjaga kehormatan dan citra bangsa Indonesia dalam fora internasional. Ekses dari setiap operasi militer di masa damai maupun perang selalu pasti ada yang diistilahkan “collateral damage” (kerusakan ikutan atau kerusakan tambahan) dan hal itu terjadi di Nduga dimana kampung-kampung pada 11 distrik dibakar, dan 45.000 jiwa masyarakat sipil tidak berdosa harus exodus serta adanya 182 jiwa orang sipil tidak berdosa meninggal akibat operasi militer tersebut. Tentunya hal ini masuk dalam rumpun pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Kita sedih dan prihatin karena adanya korban baik di pihak masyarakat maupun apparat keamanan kita.
Pembuatan jalan trans Papua (Habema-Kenyem-Wamena) melewati kawasan lindung TNL belum ada tata ruang kawasannya juga perlu dipertimbangkan secara bijak di masa mendatang. Mengapa??? Karena kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati dan budaya yang luar biasa serta perlu diselamatkan untuk kepentingan umat manusia di masa mendatang. Telah ada keputusan menteri kehutanan dan kesepakatan sebagai situs warisan dunia oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) melalui World Heritage Committee (WHC). Pada pertemuan ke-28 WHC disarankan pembuatan jalan untuk dihentikan dan Indonesia supaya membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tentunya diharapkan bahwa setiap pembangunan yang ada di kawasan strategis nasional seperti TNL harus memiliki AMDAL sebelum pembangunan itu dilaksanakan. Bagi masyrakat setempat kawasan ini merupakan “kawasan sakral” yang dijaga turun-temurun. Dengan demikian pasti timbul pertanyaan dalam diri mereka apakah ini untuk kepentingan ekonomi “oknum-oknum” tertentu seperti halnya Freeport di Grasberg???
Disamping itu perlu ada keputusan Presiden Jokowi tentang perlu tidaknya operasi militer di Papua melawan sekelompok kriminal bersenjata di masa damai dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan internasional yang sudah kita ratifikasi sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Harapan penulis yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah operasi dalam rangka penegakan hukum terhadap “oknum-oknum” kriminalitas tersebut oleh pihak Kepolisian RI.
Operasi militer di masa damai perlu pertimbangan politik yang bijak, mengingat bila kita kurang tepat melaksanakannya maka dari pengalaman empiris selama ini Indonesia bisa di kategorikan “High Risk Country”.
Mahatma Gandhi (Pemimpin Spiritual, Politikus dan Pengacara India) mengatakan: “Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum” (Zulfa Simatur,2012:hal.301).
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
