Connect with us

Pentingnya Kemudahan Persetujuan RKAB untuk Kemajuan Industri Pertambangan

Penulis:
Gede Sandra
Analis Ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR)

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, telah lama mengandalkan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonominya. Industri pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara serta menawarkan peluang lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan optimal, diperlukan langkah-langkah konkret yang mendukung kemajuan industri pertambangan. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kemudahan dalam persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Dasar hukum dari RKAB diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 96 tahun 2021. Dalam pasal 177 ayat (1) disebutkan bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada Menteri. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri. Untuk ayat (3) disampaikan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang dimaksud di sini adalah Peraturan Menteri ESDM no. 10 tahun 2023 tentang Tatacara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tatacara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

RKAB merupakan dokumen resmi yang mengatur rencana kegiatan operasional dan anggaran biaya suatu perusahaan pertambangan untuk jangka waktu tertentu. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Perhapi, menyampaikan secara umum kiat sukses untuk kelancaran pembuatan laporan RKAB sampai pengesahan persetujuannya sebagai berikut:
–  Siapkan perencanaan yang matang sebelum menyusun RKAB, terutama PIC/single accountability person yang bertanggung jawab dan mengkoordinir penyusunan tim RKAB.
–    Pastikan kewajiban keuangan PNBP dll telah dipenuhi serta tidak ada penjaminan usaha ke Pihak lain.

– Seluruh kegiatan operasional pertambangan (OP) tetap berada dalam lingkup area feasibility studies (FS) dan AMDAL.

–  Optimasi dokumen pendukung dan persyaratannya sesuai dengan Kepmen Nomor 373 Tahun 2023.
– Data sumberdaya dan cadangan harus disesuaikan, terutama laporan bersumber dari competent person Indonesia (CPI).

– Proaktif melalukan pemetaan, pendekatan dan komunikasi dengan evaluator, untuk meminta masukan terhadap  hasil evaluasi   sehingga dapat segera dilakukan perbaikan.

Sayangnya, menurut data terakhir masih sangat banyak RKAB yang belumn disetujui oleh Pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kementerian ESDM. Untuk sektor batubara, dari sekitar 800-an RKAB, baru sekitar 400-an RKAB yang sudah disetujui menyisakan 400-an RKAB yang belum disetujui. Sementara, untuk komoditas mineral, sebagian besar RKAB justru masih dalam proses kajian. Lambatnya proses persetujuan RKAB menjadi sorotan oleh DPR. Pada rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR (26/3/2024), Wakil Ketua Komisi VII sempat mencecar Plt Dirjen Mineral dan Batubara terkait lambannya persetujuan RKAB ini.

Pentingnya kemudahan dalam pemberian RKAB sangatlah besar bagi kemajuan industri pertambangan di Indonesia, dan berikut ini adalah beberapa alasan mengapa hal ini menjadi krusial:

1. Mendorong Investasi

Kemudahan dalam pemberian RKAB akan menarik investasi baru ke sektor pertambangan Indonesia. Investor cenderung mencari lingkungan bisnis yang stabil dan berkepastian hukum. Dengan proses pemberian RKAB yang cepat dan efisien, investor akan merasa lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya dalam proyek-proyek pertambangan di Indonesia.

2. Meningkatkan Produktivitas

Dengan adanya RKAB yang jelas dan terstruktur, perusahaan pertambangan dapat merencanakan kegiatan operasional mereka secara lebih efisien. Hal ini akan meningkatkan produktivitas karena memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih baik, mengurangi waktu yang terbuang, dan meningkatkan output produksi.

3. Memperkuat Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan

RKAB juga memuat rencana lingkungan hidup yang harus dipatuhi oleh perusahaan pertambangan. Dengan kemudahan dalam pemberian RKAB, pemerintah dapat lebih ketat dalam mengawasi dan mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem lokal.

4. Mendorong Inovasi dan Teknologi

Proses pemberian RKAB yang lancar juga akan mendorong perusahaan pertambangan untuk mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru. Dengan adanya jaminan kepastian operasional, perusahaan cenderung lebih terbuka terhadap investasi dalam teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi, keselamatan kerja, dan mengurangi dampak lingkungan.

5. Memberikan Manfaat Sosial dan Ekonomi

Kemudahan dalam persetujuan RKAB tidak hanya menguntungkan perusahaan dan investor, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan perekonomian secara keseluruhan. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pemberdayaan masyarakat lokal, industri pertambangan dapat menjadi motor penggerak pembangunan di daerah-daerah sekitarnya.

6. Menunjukkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Kemudahan dalam persetujuan RKAB juga dapat menunjukkan seberapa jauh industri pertambangan di Indonesia menggunakan komponen dalam negeri atau TKDN dalam operasionalnya. TKDN adalah aspek penting dalam hal rantai pasokan di dalam negeri. TKDN memberikan pengaruh penting pada pemasaran dan pengadaan barang di masyarakat.

Bagi Pemerintah, RKAB juga dapat digunakan untuk prognosa produksi dan penjualan, mengetahui besaran PNBP yang diterima Negara, kepastian pasokan agar seimbang dengan permintaan terhadap komoditi pertambangan, dan konservasi sumber daya alam. Selain itu, RKAB juga dapat menjadi alat Pemerintah untuk memprakirakan besaran investasi sektor pertambangan. Namun terdapat beberapa resiko bila persetujuan RKAB dibiarkan Pemerintah berlarut-larut tanpa kejelasan, yaitu berpotensi menyebabkan maraknya tambang ilegal, hilangnya pendapatan Negara (PNBP), dan juga kerusakan lingkungan hidup.

Kesimpulan

Kemudahan dalam pemberian RKAB sangat penting untuk kemajuan industri pertambangan di Indonesia. Dengan proses yang cepat, efisien, dan transparan, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor pertambangan yang berkelanjutan, menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara, dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait perlu bekerja sama untuk memperbaiki regulasi dan proses yang terkait dengan pemberian RKAB guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan bagi industri pertambangan di Indonesia. Oleh karena itulah, tidak seharusnya pejabat yang berinisiatif dalam mempermudah persetujuan RKAB malah dihukum.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kebakaran di Kilang Pertamina di Balikpapan Teratasi, Pertamina Pastikan Tak Ganggu Suplai BBM

Oleh

Fakta News

JAKARTA – Kebakaran terjadi di kawasan Kilang Pertamina Balikpapan, Sabtu (25/5/2024), sekira pukul 04.00 Wita. Kobaran api yang membesar bahkan bisa terlihat dari kawasan Gunung Polisi, Jalan Arjuna, Balikpapan Barat, Balikpapan.

Dikabarkan Tim Pemadam telah berhasil tangani kejadian di CDU IV Kilang Balikpapan pada pukul 07.30 WITA. Saat ini tim fokus pada upaya pendinginan area kejadian untuk mencegah timbulnya api kembali.

Tim Pemadam Kilang Balikpapan didukung oleh 8 unit mobil pemadam diturunkan dalam kejadian tersebut. Pemadam statis (fire ground) yang berada di sekitar lokasi pun diaktifkan untuk membantu pemadaman dan melokalisir sumber panas. Saat ini, tim terus memastikan tidak ada sumber panas di area kejadian aman.

General Manager Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan Bayu Arafat memastikan tidak ada korban jiwa terkait Kilang Pertamina Indonesia Unit Balikpapan yang terbakar

“Alhamdulillah, Tim Pemadam telah berhasil menguasai kondisi dan saat ini tengah dilakukan upaya pendinginan,” ungkap Bayu Arafat dalam ketrangan tertulisnya.

Lokasi kejadian berada masih berada di area kilang sehingga tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Namun kami juga terus memastikan bahwa kejadian ini tidak memberikan dampak pada masyarakat sekitar kilang.

“Selain itu, monitoring produksi BBM juga kami lakukan untuk memastikan supply ke masyarakat tidak terganggu,” ungkap Bayu. Bayu juga memastikan bahwa tidak ada korban atas kejadian ini.

“Sekali lagi terima kasih kepada seluruh stakeholder atas doa dan dukungan yang diberikan, sehingga kejadian ini dapat segera ditangani dengan maksimal,” pungkas Bayu.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VIII Tekankan ‘Haji Ramah Lansia’ Jangan Hanya Sekadar Semboyan Semata

Oleh

Fakta News
Komisi VIII Tekankan ‘Haji Ramah Lansia’ Jangan Hanya Sekadar Semboyan Semata
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, saat melepas kloter delapan Jemaah Haji di Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, (22/05/2024). Foto: DPR RI

Banjarmasin – Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menekankan kepada para petugas haji agar bisa memberikan perhatian khusus kepada para calon jemaah haji lansia, khususnya yang berusia di atas usia enam puluh tahun.

Diketahui, dua tahun belakang Kemenag RI mempunyai program, yakni ‘Haji Ramah Lansia’. Karena itu, Ashabul berharap program tersebut bukan hanya ini bukan sekadar tagline, akan tetapi harus betul-betul diwujudkan. Sehingga para lansia bisa menunaikan ibadah haji dengan sangat baik karena pelayanan yang diberikan maksimal.

“Saya harapkan program yang dicanangkan Kemenag RI tidak hanya sekedar tagline ataupun semboyan saja, namun harus dibuktikan di lapangan ketika calon jemaah haji sedang melakukan ibadah di Arab Saudi, diberikan pelayanan yang maksimal,” demikian dikatakanya usai melepas kloter delapan Jemaah Haji di Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu, (22/05/2024).

Politisi Fraksi Parta Amanat Nasional ini pun berpesan kepada seluruh jemaah agar tidak terlalu memporsir tenaganya terutama khusus ibadah-ibadah yang bersifat sunah. Pasalnya, menurutnya, yang paling utama adalah saat melewati puncak haji, jemaah harus prima dan juga sehat. Karena wukuf di Arafah, adalah momen sahnya haji yang menjadi salah satu ritual paling penting dalam ibadah haji.

“Khususnya para calon jemaah haji saya berpesan agar tidak terlalu capai sama kegiatan-kegiatan seperti ibadah sunah, karena ketika puncaknya haji para jemaah harus sehat dan segar serta fit agar bisa melakukan rangkaian haji dengan baik dan maksimal,” pesannya.

Diketahui, kloter delapan yang dilepas Komisi 315 calon jemaah haji dan lima petugas haji. Sehingga, total keseluruhan 320 orang yang berasal dari tiga kabupaten, yakni dengan rincian dari Banjarmasin 10 orang, Palangkaraya 102 orang, dan Brito Kuala 203 orang.

“Insya Allah hari ini pukul jam 17:00 akan diberangkat menuju Arab Saudi, dengan tujuan Bandar Udara King Abdul Azis, kemudian ke Madinah lalu ke Mekkah. Ada dua calon jemaah haji tertua usia 84 tahun dengan jenis kelamin laki-laki bernama Jaderi Dauk Hasan Kabupaten Barito Kuala dan Ahmad Wirya Darma,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Smelter Kembali Meledak, Legislator Desak Pemerintah Evaluasi Program Hilirisasi

Oleh

Fakta News
Smelter Kembali Meledak, Legislator Desak Pemerintah Evaluasi Program Hilirisasi
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh program hilirisasi mineral nasional. Hal tersebut diungkapkannya menyusul terjadinya ledakan smelter di PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI), pekan lalu.

“Pemerintah jangan anggap enteng rentetan kecelakaan di smelter milik perusahaan Cina. Sebab hal itu bisa membahayakan masyarakat di sekitar kawasan smelter,” ungkap Mulyanto melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Dijelaskannya, peristiwa tersebut jadi momentum yang tepat untuk mengadakan pembaruan agar pengelolaan sumber daya alam di Indonesia semakin optimal dalam memberikan nilai tambah domestik dan efek kesejahteraan bagi masyarakat.

“Ini kan menyedihkan kalau sebentar-bentar terjadi ledakan smelter yang menimbulkan kerugian besar bagi pekerja ataupun masyarakat,” tambah Politisi Fraksi PKS ini.

Mulyanto menilai penerimaan keuangan negara dari program hilirisasi itu tidak sebanding dengan insentif yang diberikan Pemerintah. Pasalnya, berbagai kemudahan dan insentif fiskal maupun non fiskal, termasuk pembebasan PPh badan dan bea keluar ekspor telah digelontorkan negara untuk mendukung habis-habisan sektor ini.

Belum lagi dampak sosial-lingkungan yang terus berulang baik ledakan smelter, seperti yang kembali terjadi di Kalimantan, maupun bentrok antar pekerja.

Sementara produk program hilirisasi ini hanya berupa nickel pig iron (NPI) dan ferro nikel dengan nilai tambah rendah. Sedang sembilan puluh persen lebih penerimaan hasil ekspor produk smelter dinikmati oleh investor asing.

“Program Hilirisasi setengah hati ini harus dihentikan. Saatnya kita evaluasi secara komprehensif program hilirisasi nasional, agar kita dapat meningkatkan nilai tambah domestik dan Indonesia menjadi semakin berdaulat.Pemerintahan baru ke depan memiliki peran yang strategis,” tegasnya.

Baca Selengkapnya