Connect with us
Jerman

Kemlu Pastikan Bantu Pemulangan Jenazah Mahasiswi Indonesia yang Tenggelam di Jerman

Pemulangan jenazah
Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal.(Foto: Breaking news)

Jakarta – Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu) mengaku siap mengakomodasi keperluan pemulangan jenazah ‘SPDP’ yang meninggal akibat tenggelam di Jerman. SPDP tewas tenggelam saat berenang di Danau Trebgas Badesse, Bavaria, Jerman pada Kamis (9/8) waktu setempat.

Dalam keterangan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal, pihaknya serta perwakilan RI di Jerman akan melakukan yang terbaik untuk membantu pemulangan jenazah SPDP.

“Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Kami ikut merasakan kesedihan keluarga. Kami pastikan akan membantu keluarga sesuai kebutuhannya,” kata Lalu Muhamad Iqbal di Jakarta, Selasa (14/8).

Selain itu, dia mengatakan biaya pemulangan jenazah bisa ditanggung pemerintah, keluarga tinggal mengajukan surat permohonan secara tertulis.

“Kalau keluarga mampu membiayai pemulangan, kami akan bantu seluruh aspek administratifnya, termasuk penanganan di bandara. Tapi kalau keluarga tidak mampu membiayai pemulangan jenazah, tentu kami akan bantu membiayai pemulangannya,” kata Iqbal.

Iqbal memastikan, perwakilan Indonesia di Jerman melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memulangkan jenazah tersebut.

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Picu Kontroversi, Polisi Diperintahkan Tak Beri Izin Zakir Naik Ceramah di Seluruh Malaysia

Oleh

Fakta News
Zakir Naik

Kuala Lumpur – Seluruh polisi di Malaysia diperintahkan untuk tidak memberikan izin bagi acara apapun yang menghadirkan ulama kontroversial asal India, Zakir Naik. Sebelumnya larangan ceramah untuk ulama kelahiran Mumbai ini diberlakukan secara nasional dengan pertimbangan alasan keamanan.

Seperti dilansir media lokal Malaysia, The Star, Rabu (21/8/2019), hal itu diungkap dalam surat edaran dari kepolisian yang bocor ke media. Surat edaran itu dilaporkan tertanggal 15 Agustus dan diberi cap stempel 18 Agustus.

“Ditemukan bahwa program-program yang melibatkan Zakir telah memicu kontroversi dengan potensi menciptakan ketegangan di dalam masyarakat multi-ras di negara ini,” ujar Deputi Inspektur Jenderal Polisi Mazlan Mansor dalam surat edaran itu.

“Seluruh kepala kepolisian negara bagian diperintahkan untuk menyarankan semua pihak yang menggelar program yang melibatkan Zakir untuk menghentikan program itu,” imbuh Mazlan dalam surat edaran tersebut.

“Seluruh kepala kepolisian negara bagian juga diberitahu untuk tidak mengizinkan setiap aktivitas dengan Zakir di dalam kontingen mereka,” demikian bunyi surat edaran itu.

Kepala Komunikasi Korporasi pada Kepolisian Diraja Malaysia, Asisten Komisioner Senior Asmawati Ahmad telah mengonfirmasi kebenaran isi surat edaran yang bocor itu. Surat edaran itu disebut telah disebarkan ke seluruh kepala kepolisian negara bagian di Malaysia. Diketahui bahwa Malaysia terdiri dari 13 negara bagian (Negeri) dan tiga wilayah federal (Wilayah Persekutuan).

“Iya, ini (surat edaran) dimaksudkan untuk menghindari kontroversi dan ketidakharmonisan yang bisa memicu kerusuhan publik. Perintah ini sejalan dengan apa yang diizinkan oleh ketetapan hukum dalam memastikan keamanan negara ini,” ucapnya.

Asmawati sepakat menyebut perintah ini sama dengan larangan secara massal untuk dirilisnya izin bagi acara-acara yang menghadirkan Zakir Naik secara nasional.

Baca Selengkapnya

BERITA

Jokowi Singgung Pentingnya Ekonomi Digital di KTT G20

Oleh

Fakta News
G20 ekonomi digital
Presiden Jokowi bersama pemimpin negara anggota KTT G-20(istimewa)

Osaka – Isu inklusivitas ekonomi digital menjadi topik pembahasan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang, Jumat (28/6).

Di forum antar bangsa tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan inisiatif Indonesia atas usulan “Inclusive Digital Economy Accelerator Hub” atau IDEA Hub.

Indonesia memperkenalkan IDEA Hub sebagai sebuah wadah global bagi para pelaku bisnis digital, utamanya yang berstatus Unicorn. Hal ini dimaksudkan untuk mengkurasi ide serta berbagi pengalaman yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, swasta, maupun UMKM.

Usulan IDEA Hub ini dicetuskan untuk mengurangi angka kesenjangan sosial dan ekonomi antarnegara.

“IDEA Hub pada dasarnya merupakan tempat mengkurasi, mengelola, dan berbagi pengalaman model bisnis digital para Unicorn anggota G20,” ujar Jokowi pada sesi II KTT G20, Jumat (28/6).

Pembelajaran terhadap model bisnis digital dalam IDEA Hub tersebut mencakup tiga area informasi, yakni sharing economy, workfoce digitalization, dan financial inclusion. Area tersebut

Ketiga area informasi itulah yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarnegara dan mempercepat ekonomi inklusif secara global.

Baca juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Terima Ucapan Selamat di KTT G20

Oleh

Fakta News
ucapan selamat presiden jokowi
Presiden Jokowi dan beberapa pemimpin negara di KTT G-20(istimewa)

Osaka – Presiden Joko Widodo menerima ucapan selamat atas terpilih kembali sebagai pemimpin 5 tahun kedepan. Hal ini terjadi pada saat Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Kepala Protokol Negara, Andri Hadi yang mendampingi Jokowi di G20 mengatakan, hampir semua kepala negara dan kepala pemerintahan yang bertemu RI 1 mengucapkan selamat kepadanya.

Congratulation… congratulation (selamat…selamat),” ujar Andri mencontohkan nada bicara kepala negara dan kepala pemerintahan ketika bertemu Presiden Jokowi.

“Ucapan tersebut disampaikan dalam berbagai kesempatan di sela-sela perhelatan KTT G20, seperti pada saat menunggu official welcome dan family photo, maupun ketika para kepala negara dan kepala pemerintahan akan memulai Leader’s Side Event,” lanjutnya, dikutip dari keterangan Biro Pers Setpres, Jumat (27/6).

Para kepala negara/kepala pemerintahan itu di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump; PM Jepang Shinzo Abe; Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammad bin Salman; PM Kanada Justin Trudeau; Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan; PM Australia Scott Morrison; PM Belanda Mark Rutte; Presiden Prancis Emmanuel Macron; PM Italia Giuseppe Conte; PM Inggris Theresa May; PM India Narendra Modi dan Presiden Spanyol Pedro Sanchez.

Baca juga:

Baca Selengkapnya