Connect with us

Mencermati Demonstrasi Anti Pemerintah di Iran

Penulis:
Ir. Bambang Sutrisno
Sekretaris Dewan Pengarah KAPT

Demonstrasi besar pecah di Iran setelah kematian Mahsa Amini, seorang wanita Kurdistan yang tewas mengenaskan dalam tahanan polisi moral. Demonstrasi itu terjadi bukan hanya di Ibukota Iran Teheran tetapi meluas ke kota-kota lain di negara mullah tersebut. Sejauh ini, media mengabarkan ada 36 orang meninggal akibat unjuk rasa menentang pemerintah. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda demonstrasi ini akan berakhir.

Presiden Iran Ebrahim Raisi telah memerintahkan penyelidikan atas kasus ini. Dan dalam pernyataannya kepada dunia internasional, Raisi menyampaikan tidak dapat menerima kekacauan yang terjadi di negaranya akibat demonstrasi di berbagai kota yang mengecam pemerintahan Republik Islam Iran. Nampaknya Pemerintah Iran akan menghadapi unjuk rasa tersebut dengan keras sebagaimana sebelumnya.

Semakin Otoriter

Kasus kematian Mahsa Amini sesungguhnya adalah momentum bagi masyarakat Iran yang sudah sangat jenuh menghadapi pemerintahan para mullah yang otoritarian. Semakin meningkatnya ketidakpuasan terhadap sistem politik Iran tercermin dari rendahnya partisipasi pemilu Iran tahun 2020. Jumlah pemilih yang mengikuti pemilu tidak sampai 50% dari wajib pilih terdaftar. Tingginya golput disebabkan semakin memburuknya kondisi ekonomi serta semakin otoriternya pemerintahan Islam Iran.

Di bawah sangsi ekonomi Amerika Serikat dan memburuknya perekonomian dunia, Iran menghadapi penurunan Gross National Income dari US$5.240 per kapita menjadi US$2.870 per kapita. Penurunan ini telah menghilangkan setengah pendapatan nasional per kapita. Sementara inflasi di dalam negeri Iran telah melonjak menjadi 52,5%. Hal inilah yang memicu ketidakpuasan yang luas di masyarakat.

Kasus kematian bunuh diri veteran perang Iran, Ruhollah Parazideh di tahun 2021 menjadi cerita pilu bagaimana seorang veteran perang memutuskan bunuh diri akibat tidak dapat memenuhi hajat hidup diri dan keluarganya. Kisah ini belum lama terjadi dan menyisakan luka yang menganga di hati rakyat Iran yang menderita karena ekonomi Iran yang tenggelam, pengangguran melonjak dan harga makanan meroket.

Berangkat dari kisah ini, dapat dipahami jika kematian Mahsa Amini di tangan polisi moral Iran telah menjadi momentum bagi rakyat Iran untuk menggugat sistem politik di negerinya sendiri yang tidak lagi memberi harapan akan kehidupan yang lebih baik. Rakyat Iran selama 40 tahun di bawah pemerintahan kaum mullah yang otoriter, yang telah membunuh puluhan ribu pejuang hak azasi. Dengan rekor pembunuhan diluar peradilan yang kejam ini, tentu saja kematian 36 orang akibat demonstrasi bukan menjadi sesuatu yang cukup berharga bagi pemerintah Iran saat ini.

Merebaknya demonstrasi di 50 kota di Iran ini menjadi lampu kuning bagi sistem politik Iran yang selama ini dianggap aneh. Sistem politik satu-satunya di dunia yang berusaha menyatukan pemerintahan ulama yang konservatif dengan sistem pemerintahan demokratis. Meskipun di Iran ada Pemilu yang memilih anggota parlemen dan presiden, namun kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemimpin agung, Ayatullah Ali Khamenei, yang telah berkuasa selama 33 tahun.

Fenomena di Iran semakin menarik untuk dicermati, bagaimana sebuah bangsa yang besar menghadapi gejolak di dalam negeri yang demikian hebat. Tentu saja gejolak sosial seperti saat ini bukan kali pertama dihadapi oleh Iran. Di tahun 2019 juga terjadi gelombang protes besar yang menuntut Pemimpin Iran lengser.

Demonstrasi besar ini disebabkan kenaikan harga bahan bakar dan maraknya kasus-kasus korupsi di pemerintahan. Namun unjuk rasa tersebut dapat diakhiri setelah Pemerintah melakukan tindakan represif yang menewaskan 1.500 orang. Pemerintah kemudian menuding ada provokasi dari lawan-lawan Iran yang menghasut terjadinya kerusuhan.

Perubahan Sistem Politik

Akankah demonstrasi saat ini mampu mengganti Pemimpin Agung yang telah berkuasa lebih dari tiga dekade tersebut? Tentu saja hal ini akan berpulang pada seberapa kuat ketahanan para demonstran menghadapi represi yang dilakukan negara terhadap aksi-aksi mereka. Pemerintah menghadapi demonstran dengan peluru tajam, pellet gun, dan gas air mata.

Tidak seperti demontrasi sebelumnya, demonstrasi kali ini terbilang lebih beringas. Para pengunjuk rasa dengan berani merusak bahkan membakar potret Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Di Teheran, kerumunan massa meneriakkan “Mojtaba, semoga anda mati dan tidak akan menjadi pemimpin tertinggi”. Teriakan ini merujuk pada putra Khamenei yang dipercaya akan menggantikan ayahnya di puncak politik Iran. Sikap acuh para demonstran ini menunjukkan ketidakpuasan yang sangat tinggi di masyarakat terhadap Pemerintah Iran saat ini.

Pembatasan terhadap kebebasan pribadi yang semakin ketat yang dilakukan Pemerintah Iran menjadi salah satu pemicu demonstrasi yang telah membuat 50 kota di Iran membara. Pemerintah yang didominasi ulama-ulama garis keras telah bertekad untuk menegakkan aturan-aturan disiplin dalam berpakaian dan hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum agama.

Situasi di Iran tentu saja membawa keprihatinan yang mendalam. Setiap nyawa manusia adalah berharga. Jauh lebih berharga dari jilbab panjang yang tidak menutup dada.***

 

____

Ir. Bambang Sutrisno

*) Penulis adalah Sekretaris Dewan Pengarah KAPT

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Menurut Santoso, fraksinya Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai produk warisan kolonial Belanda.

“Namun penting untuk diingat, serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” ujar Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Oleh karenanya, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya. Ditambahkannya, Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP.

“Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik,” tambahnya.

Sehingga, tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru diskriminasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR (Pekerjaan rumah) utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.

Baca Selengkapnya