Connect with us

Mencermati Demonstrasi Anti Pemerintah di Iran

Penulis:
Ir. Bambang Sutrisno
Sekretaris Dewan Pengarah KAPT

Demonstrasi besar pecah di Iran setelah kematian Mahsa Amini, seorang wanita Kurdistan yang tewas mengenaskan dalam tahanan polisi moral. Demonstrasi itu terjadi bukan hanya di Ibukota Iran Teheran tetapi meluas ke kota-kota lain di negara mullah tersebut. Sejauh ini, media mengabarkan ada 36 orang meninggal akibat unjuk rasa menentang pemerintah. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda demonstrasi ini akan berakhir.

Presiden Iran Ebrahim Raisi telah memerintahkan penyelidikan atas kasus ini. Dan dalam pernyataannya kepada dunia internasional, Raisi menyampaikan tidak dapat menerima kekacauan yang terjadi di negaranya akibat demonstrasi di berbagai kota yang mengecam pemerintahan Republik Islam Iran. Nampaknya Pemerintah Iran akan menghadapi unjuk rasa tersebut dengan keras sebagaimana sebelumnya.

Semakin Otoriter

Kasus kematian Mahsa Amini sesungguhnya adalah momentum bagi masyarakat Iran yang sudah sangat jenuh menghadapi pemerintahan para mullah yang otoritarian. Semakin meningkatnya ketidakpuasan terhadap sistem politik Iran tercermin dari rendahnya partisipasi pemilu Iran tahun 2020. Jumlah pemilih yang mengikuti pemilu tidak sampai 50% dari wajib pilih terdaftar. Tingginya golput disebabkan semakin memburuknya kondisi ekonomi serta semakin otoriternya pemerintahan Islam Iran.

Di bawah sangsi ekonomi Amerika Serikat dan memburuknya perekonomian dunia, Iran menghadapi penurunan Gross National Income dari US$5.240 per kapita menjadi US$2.870 per kapita. Penurunan ini telah menghilangkan setengah pendapatan nasional per kapita. Sementara inflasi di dalam negeri Iran telah melonjak menjadi 52,5%. Hal inilah yang memicu ketidakpuasan yang luas di masyarakat.

Kasus kematian bunuh diri veteran perang Iran, Ruhollah Parazideh di tahun 2021 menjadi cerita pilu bagaimana seorang veteran perang memutuskan bunuh diri akibat tidak dapat memenuhi hajat hidup diri dan keluarganya. Kisah ini belum lama terjadi dan menyisakan luka yang menganga di hati rakyat Iran yang menderita karena ekonomi Iran yang tenggelam, pengangguran melonjak dan harga makanan meroket.

Berangkat dari kisah ini, dapat dipahami jika kematian Mahsa Amini di tangan polisi moral Iran telah menjadi momentum bagi rakyat Iran untuk menggugat sistem politik di negerinya sendiri yang tidak lagi memberi harapan akan kehidupan yang lebih baik. Rakyat Iran selama 40 tahun di bawah pemerintahan kaum mullah yang otoriter, yang telah membunuh puluhan ribu pejuang hak azasi. Dengan rekor pembunuhan diluar peradilan yang kejam ini, tentu saja kematian 36 orang akibat demonstrasi bukan menjadi sesuatu yang cukup berharga bagi pemerintah Iran saat ini.

Merebaknya demonstrasi di 50 kota di Iran ini menjadi lampu kuning bagi sistem politik Iran yang selama ini dianggap aneh. Sistem politik satu-satunya di dunia yang berusaha menyatukan pemerintahan ulama yang konservatif dengan sistem pemerintahan demokratis. Meskipun di Iran ada Pemilu yang memilih anggota parlemen dan presiden, namun kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemimpin agung, Ayatullah Ali Khamenei, yang telah berkuasa selama 33 tahun.

Fenomena di Iran semakin menarik untuk dicermati, bagaimana sebuah bangsa yang besar menghadapi gejolak di dalam negeri yang demikian hebat. Tentu saja gejolak sosial seperti saat ini bukan kali pertama dihadapi oleh Iran. Di tahun 2019 juga terjadi gelombang protes besar yang menuntut Pemimpin Iran lengser.

Demonstrasi besar ini disebabkan kenaikan harga bahan bakar dan maraknya kasus-kasus korupsi di pemerintahan. Namun unjuk rasa tersebut dapat diakhiri setelah Pemerintah melakukan tindakan represif yang menewaskan 1.500 orang. Pemerintah kemudian menuding ada provokasi dari lawan-lawan Iran yang menghasut terjadinya kerusuhan.

Perubahan Sistem Politik

Akankah demonstrasi saat ini mampu mengganti Pemimpin Agung yang telah berkuasa lebih dari tiga dekade tersebut? Tentu saja hal ini akan berpulang pada seberapa kuat ketahanan para demonstran menghadapi represi yang dilakukan negara terhadap aksi-aksi mereka. Pemerintah menghadapi demonstran dengan peluru tajam, pellet gun, dan gas air mata.

Tidak seperti demontrasi sebelumnya, demonstrasi kali ini terbilang lebih beringas. Para pengunjuk rasa dengan berani merusak bahkan membakar potret Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Di Teheran, kerumunan massa meneriakkan “Mojtaba, semoga anda mati dan tidak akan menjadi pemimpin tertinggi”. Teriakan ini merujuk pada putra Khamenei yang dipercaya akan menggantikan ayahnya di puncak politik Iran. Sikap acuh para demonstran ini menunjukkan ketidakpuasan yang sangat tinggi di masyarakat terhadap Pemerintah Iran saat ini.

Pembatasan terhadap kebebasan pribadi yang semakin ketat yang dilakukan Pemerintah Iran menjadi salah satu pemicu demonstrasi yang telah membuat 50 kota di Iran membara. Pemerintah yang didominasi ulama-ulama garis keras telah bertekad untuk menegakkan aturan-aturan disiplin dalam berpakaian dan hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum agama.

Situasi di Iran tentu saja membawa keprihatinan yang mendalam. Setiap nyawa manusia adalah berharga. Jauh lebih berharga dari jilbab panjang yang tidak menutup dada.***

 

____

Ir. Bambang Sutrisno

*) Penulis adalah Sekretaris Dewan Pengarah KAPT

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024

Oleh

Fakta News
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti. Foto : DPR RI

Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.

Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.

“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.

“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.

Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.

“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata

Oleh

Fakta News
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024). Foto: DPR RI

Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.

“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).

Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.

Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran,  siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.

Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan  konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan.  LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.

Baca Selengkapnya

BERITA

Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy

Oleh

Fakta News
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Foto: DPR RI

Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.

“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.

“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.

Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.

“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.

Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.

“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.

Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.

Baca Selengkapnya