Connect with us

Benarkah Panglima TNI dan Kapolri Pose Dua Jari Terkait Pilpres?

panglima tni
Foto Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengacungkan jempol dan telunjuk yang identik dengan nomor pasangan calon presiden.(Foto: Istimewa)

Jakarta – Beredarnya foto-foto Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang sempat viral dengan pose simbol salam dua jari yang melambang pasangan capres dan cawapres tertentu mendapat tanggapan dari kedua jenderal tersebut.

Dalam foto itu, Panglima TNI bersama dengan Laksamana Madya Aan Kurnia (tengah) dan Letnan Jenderal Muhammad Herindra (kiri) yang sama-sama mengacungkan jempol dan telunjuk. Foto itu menjadi viral setelah diunggah oleh akun Samsul Prime di Facebook pada 11 Januari 2019. Foto tersebut menjadi viral setelah dibagikan oleh 12 ribu kali akun dan mendapat komentar 896 kali.

Akun Samsul Prime menuliskan dalam unggahannya:

Panglima TNI salam dua jari.

biarkan cebong bunuh diri hahaha..

laporkan tuh bong…

Dalam foto itu, Panglima TNI bersama dengan Laksamana Madya Aan Kurnia (tengah) dan Letnan Jenderal Muhammad Herindra (kiri) yang sama-sama mengacungkan jempol dan telunjuk.

Laksamana Madya Aan Kurnia sejak 2 Maret 2018 menjabat sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI. Sedangkan Letjen Muhammad Herindra saat ini menjabat Inspektur Jenderal TNI.

Salam dua Jari dalam tahun politik saat ini diidentikkan dengan Calon Presiden RI nomor urut dua yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Benarkah foto dua Jari ketiga jenderal itu adalah bentuk dukungan untuk Prabowo Subianto?

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Permodalan Jadi Kendala Kembangkan Ekraf

Oleh

Fakta News
Permodalan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra(Foto: DPR)

Palembang – Ekonomi kreatif (ekraf) mengalami perkembangan yang sangat signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) selama kurun waktu 2010-2015 menunjukkan bahwa besaran Produk Domestik Bruto (PDB) ekraf baik dari Rp 525,9 triliun pada 2010, menjadi Rp 852,2 triliun pada 2015, atau meningkat rata-rata 10,14 persen per tahun. Namun masih ada beberapa kendala dalam mengembangkan ekraf, salah satunya permodalan.

“Permodalan menjadi kendala yang utama bagi pelaku ekraf di Palembang. (Berbagai masukan) akan kami bawa pada rapat di Panja dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menuntaskan pembahasan RUU Ekonomi Kreatif, sehingga nanti RUU ini akan menjadi tulang punggung perekonomian negara kita,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI menyerap masukan RUU Ekonomi Kreatif di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (28/5/2019).

Hadir dalam pertemuan itu diantaranya Sekretaris Daerah Kota Palembang, Staf Ahli Wali Kota Palembang, Asisten Pemerintah Kota Palembang, Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Provinsi Sumsel dan Kota Palembang, Kadis Perdagangan Palembang, Kadis Koperasi dan UMKM Palembang, Kadis Kominfo Palembang, Kadis Perindustrian Palembang, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) civitas akademika se-Palembang, Rumah Kreatif BUMN Perbankan, Forum Ekonomi Kreatif Palembang, pelaku industri kreatif, dan instansi terkait lainnya.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

[Hoaks] Remaja yang Dipukuli Brimob di Masjid Al Huda hingga Meninggal

Oleh

Fakta News
remaja, brimob

Jakarta – Usai aksi rusuh 22 Mei, banyak video hoaks bertebaran. Video ini membuat misinformasi tentang kejadian yang sebenarnya. Salah satunya, video penganiayaan remaja oleh Brimob di Masjid Al Huda, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Video ini viral di media sosial dan dibagikan aplikasi pesan instan WhatsApp pada Jumat (24/5). Salah satu akun yang membagikan di Twitter adalah @kingpurwa. Dalam video berdurasi 39 detik, sekitar 10 orang serbahitam mengajar remaja di halaman masjid.

Video ini kemudian difabrikasi oleh akun Mustofa Nahrawardaya. Ia bilang remaja yang dipukuli oleh oknum Brimob tersebut adalah Harun, warga Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

“Innalillahi-wainnailaihi-raajiuun. Sy dikabari, anak bernama Harun (15) warga Duri Kepa, Kebon Jeruk Jakarta Barat yg disiksa oknum di Komplek Masjid Al Huda ini, Syahid hari ini. Semoga Almarhum ditempatkan di tempat yg terbaik disisi Allah SWT, Amiiiin YRA,” cuit Tofa di akun Twitternya, yang cuitan itu sudah dihapus.

Baca Juga:

Bukan Harun, Melainkan Andri Bibir

Dilansir dari Tempo.co, kejadian dalam video tersebut memang berada di Masjid Huda. Namun, sosok yang dipukuli bukanlah Harun, remaja 15 tahun, dari Duri Kepa, melainkan Andri Bibir, pria 30 tahun.

“Ternyata pada kenyataannya orang yang dalam video tersebut adalah pelaku perusuh yang sudah kita amankan atas nama A alias Andri Bibir,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (25/5/2019) dini hari, seperti dikutip dari Detikcom.

Andri, imbuh Dedi, merupakan penyuplai batu-batu besar yang dipakai perusuh pada 22 Mei. Andri juga menyediakan air untuk membilas gas air mata.

Andri berusaha kabur lantaran terpegok aparat sedang menyuplai amunisi untuk rusuh. “Andri Bibir ini waktu lihat anggota, langsung dia mau kabur karena merasa salah. Ketakutan dia. Dikepung oleh anggota pengamanan,” jelas Dedi.

Andri sendiri sekarang masih hidup dan mendekam di Rutan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ia kini menanti proses hukum.

Lalu siapa Harun yang diklaim Tofa dalam video tersebut? dilansir dari suara.com, Harun merupakan warga Duri Kepa. Ia meninggal setelah terlibat kerusuhan 22 Mei di Jembatan Jaya, Slipi, Jakarta Barat. Nyawa Harun tak tertolong ketika dibawa ke RS Dharmais, Jakarta Barat. Almarhum juga sudah dikebumikan di TPU Duri Kepa.

Simpulan

Dari pemeriksaan, kejadian dalam video memang benar. Namun, Tofa mendistorsi informasi dengan menyebut sosok dalam video tersebut adalah remaja 15 tahun bernama Harun Rasyid. Informasi ini pun sesat dan berbahaya.

Dwi

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi III Berkomitmen Selesaikan Empat RUU

Oleh

Fakta News
Empat RUU
Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir(Foto: DPR)

Jakarta – Komisi III DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan PR besarnya berupa empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang harus disahkan pada tahun ini sebelum periode 2014-2019 berakhir. Keempat RUU itu yakni RKUHP, RUU Jabatan Hakim, RUU MK, dan RUU Lembaga Pemasyarakatan. Butuh komitmen politik antara DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan keempat RUU menjadi Undang-Undang (UU).

Demikian terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Dari keempat RUU itu yang paling menyita perhatian adalah RKUHP. Bila ini berhasil disahkan bisa menjadi tonggak sejarah baru dalam mengganti produk hukum pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya