Resmi Jadi Panglima TNI, DPR Ingatkan Soal Kesejahteraan Prajurit dan Netralitas Jelang Pemilu
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyambut baik pergantian Panglima TNI dari Laksamana Yudo Margono ke Jenderal Agus Subiyanto. Komisi DPR yang bermitra dengan TNI itu pun berharap Panglima baru dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit dan menjamin netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
“Selamat atas dilantiknya Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI yang baru. Semoga dapat bekerja dengan baik, terutama di tahun politik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian Laksamana Yudo selama ini,” kata Junico, Kamis (23/11/2023).
Adapun pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (22/11). Dengan pergantian Panglima TNI yang baru, Junico berharap akan ada upaya peningkatan kesejahteraan prajurit mengingat tata kelola sumber daya dalam kelembagaan militer sangat penting dalam sistem pertahanan.
“Kesejahteraan prajurit menjadi hal yang perlu diperjuangkan sebagai bagian dari keselarasan pembangunan profesionalisme dan lembaga TNI yang kuat,” ujar pria yang karib disapa Nico Siahaan itu.
Isu kesejahteraan prajurit dinilai perlu ditekankan kepada Panglima TNI yang baru sebab menyangkut eksistensi TNI dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penjaga pertahanan negara. Nico meminta Jenderal Agus memperjuangkan kebutuhan setiap personel TNI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit.
“Peningkatan kesejahteraan prajurit sangat memengaruhi profesionalitas TNI dalam bertugas dan menunjukan eksistensinya sebagai garda utama penjaga pertahanan dan keamanan ibu pertiwi,” tuturnya.
Nico merinci, salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan prajurit ialah dengan meningkatkan fasilitas perumahan dinas bagi prajurit TNI. Meskipun pucuk pimpinan berganti, ia berharap TNI terus konsisten merealisasikan kebutuhan bagi para prajuritnya.
“Di luar perumahan, aspek yang juga difokuskan dalam agenda perbaikan kesejahteraan prajurit bisa berupa peningkatan penghasilan dan adanya pelayanan kesehatan prajurit serta anggota keluarganya,” ujar Nico.
“Selain itu, perlu juga untuk memastikan jaminan hari tua bagi para anggota TNI yang telah menyelesaikan masa pengabdian mereka,” sambungnya.
Nico pun menyebut, DPR terus mendukung upaya peningkatan kesejahteraan prajurit. Seperti dalam sisi penganggaran di mana DPR melalui Komisi I telah menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp1,67 Triliun untuk TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam APBN 2024.
Penambahan anggaran dengan nilai Rp1.671.963.798.000 itu untuk mengakomodir rencana penaikan 8 persen gaji prajurit TNI dan ASN Kemenhan.
“Ini menjadi bukti atas komitmen DPR dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan prajurit yang sangat berjaga bagi negara karena rela berkorban menjalani tugas-tugas berat, khususnya bagi personel TNI yang ditugaskan di daerah rawan,” jelas Nico.
“Para prajurit yang bertaruh nyawa perlu mendapat jaminan kesejahteraan yang baik, termasuk bagi keluarga mereka. Hal ini agar saat menjalankan tugasnya, prajurit merasa tenang saat mengetahui keluarga mereka terjamin,” lanjutnya.
Selain kesejahteraan prajurit, Nico juga menekan pentingnya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Menurutnya, peremajaan alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi di sektor pertahanan Indonesia.
“Pembelian alutsista tentunya dapat mendukung pembangunan kekuatan TNI dalam hal mewujudkan tujuan nasional yang tertera dalam amanah UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” jelas Nico.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
