Resmi Jadi Panglima TNI, DPR Ingatkan Soal Kesejahteraan Prajurit dan Netralitas Jelang Pemilu
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyambut baik pergantian Panglima TNI dari Laksamana Yudo Margono ke Jenderal Agus Subiyanto. Komisi DPR yang bermitra dengan TNI itu pun berharap Panglima baru dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit dan menjamin netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
“Selamat atas dilantiknya Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI yang baru. Semoga dapat bekerja dengan baik, terutama di tahun politik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian Laksamana Yudo selama ini,” kata Junico, Kamis (23/11/2023).
Adapun pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (22/11). Dengan pergantian Panglima TNI yang baru, Junico berharap akan ada upaya peningkatan kesejahteraan prajurit mengingat tata kelola sumber daya dalam kelembagaan militer sangat penting dalam sistem pertahanan.
“Kesejahteraan prajurit menjadi hal yang perlu diperjuangkan sebagai bagian dari keselarasan pembangunan profesionalisme dan lembaga TNI yang kuat,” ujar pria yang karib disapa Nico Siahaan itu.
Isu kesejahteraan prajurit dinilai perlu ditekankan kepada Panglima TNI yang baru sebab menyangkut eksistensi TNI dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penjaga pertahanan negara. Nico meminta Jenderal Agus memperjuangkan kebutuhan setiap personel TNI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit.
“Peningkatan kesejahteraan prajurit sangat memengaruhi profesionalitas TNI dalam bertugas dan menunjukan eksistensinya sebagai garda utama penjaga pertahanan dan keamanan ibu pertiwi,” tuturnya.
Nico merinci, salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan prajurit ialah dengan meningkatkan fasilitas perumahan dinas bagi prajurit TNI. Meskipun pucuk pimpinan berganti, ia berharap TNI terus konsisten merealisasikan kebutuhan bagi para prajuritnya.
“Di luar perumahan, aspek yang juga difokuskan dalam agenda perbaikan kesejahteraan prajurit bisa berupa peningkatan penghasilan dan adanya pelayanan kesehatan prajurit serta anggota keluarganya,” ujar Nico.
“Selain itu, perlu juga untuk memastikan jaminan hari tua bagi para anggota TNI yang telah menyelesaikan masa pengabdian mereka,” sambungnya.
Nico pun menyebut, DPR terus mendukung upaya peningkatan kesejahteraan prajurit. Seperti dalam sisi penganggaran di mana DPR melalui Komisi I telah menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp1,67 Triliun untuk TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam APBN 2024.
Penambahan anggaran dengan nilai Rp1.671.963.798.000 itu untuk mengakomodir rencana penaikan 8 persen gaji prajurit TNI dan ASN Kemenhan.
“Ini menjadi bukti atas komitmen DPR dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan prajurit yang sangat berjaga bagi negara karena rela berkorban menjalani tugas-tugas berat, khususnya bagi personel TNI yang ditugaskan di daerah rawan,” jelas Nico.
“Para prajurit yang bertaruh nyawa perlu mendapat jaminan kesejahteraan yang baik, termasuk bagi keluarga mereka. Hal ini agar saat menjalankan tugasnya, prajurit merasa tenang saat mengetahui keluarga mereka terjamin,” lanjutnya.
Selain kesejahteraan prajurit, Nico juga menekan pentingnya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Menurutnya, peremajaan alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi di sektor pertahanan Indonesia.
“Pembelian alutsista tentunya dapat mendukung pembangunan kekuatan TNI dalam hal mewujudkan tujuan nasional yang tertera dalam amanah UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” jelas Nico.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
