Connect with us
Parlemen

Permodalan Jadi Kendala Kembangkan Ekraf

Permodalan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra(Foto: DPR)

Palembang – Ekonomi kreatif (ekraf) mengalami perkembangan yang sangat signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) selama kurun waktu 2010-2015 menunjukkan bahwa besaran Produk Domestik Bruto (PDB) ekraf baik dari Rp 525,9 triliun pada 2010, menjadi Rp 852,2 triliun pada 2015, atau meningkat rata-rata 10,14 persen per tahun. Namun masih ada beberapa kendala dalam mengembangkan ekraf, salah satunya permodalan.

“Permodalan menjadi kendala yang utama bagi pelaku ekraf di Palembang. (Berbagai masukan) akan kami bawa pada rapat di Panja dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menuntaskan pembahasan RUU Ekonomi Kreatif, sehingga nanti RUU ini akan menjadi tulang punggung perekonomian negara kita,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI menyerap masukan RUU Ekonomi Kreatif di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (28/5/2019).

Hadir dalam pertemuan itu diantaranya Sekretaris Daerah Kota Palembang, Staf Ahli Wali Kota Palembang, Asisten Pemerintah Kota Palembang, Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Provinsi Sumsel dan Kota Palembang, Kadis Perdagangan Palembang, Kadis Koperasi dan UMKM Palembang, Kadis Kominfo Palembang, Kadis Perindustrian Palembang, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) civitas akademika se-Palembang, Rumah Kreatif BUMN Perbankan, Forum Ekonomi Kreatif Palembang, pelaku industri kreatif, dan instansi terkait lainnya.

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tinjau Penyekatan di Pelabuhan Merak, Kapolri: Waspadai Hari Terakhir Mudik Dan Libur Wisata

Oleh

Fakta News

Cilegon – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengecek penyekatan di pelabuhan Merak, Banten. Kapolri meminta petugas penyekatan semakin meningkatkan penjagaan jelang Idul Fitri, terutama di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, kebiasaan masyarakat menyebrang saat malam hingga pagi hari.

“Saya memang tahu di wilayah Banten untuk arus yang melakukan kegiatan mudik di tahun sebelumnya, kecenderungannya akan semakin ramai saat akan menjelang malam dan menjelang pagi. Ini tentunya rekan-rekan harus hadapi dalam beberapa hari terakhir,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Dermaga Eksekutif Merak, Minggu (9/5/2021).

Kapolri meninjau bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Kemudian hadir juga Ketua DPR Puan Maharani, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo.

Jajaran pejabat utama Mabes Polri juga turut hadir seperti Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono, Asops Kapolri Irjen Imam, Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, serta Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Kemudahan saat libur Idul Fitri, Kapolri juga meminta lokasi wisata yang masuk kedalam zona merah harus ditutup. Sedangkan objek wisata yang buka, harus berdiri posko untuk mengingatkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan (prokes) covid-19.

Pembagian masker ke wisatawan hingga pengecekkan kesehatan wajib dilakukan, untuk memastikan masyarakat yang berlibur dalam kondisi sehat.

“Kemudian lakukan kegiatan pengecekkan secara random, suhu nya di periksa, sehingga kita yakin pengunjung yang masuk kondisinya aman,” terangnya.

Kapolri juga mengingatkan petugas yang berjaga dan penyekatan di setiap cek point hingga destinasi wisata harus sehat hingga menerapkan prokes, agar tidak terpapar corona.

Kapolri berharap penyekatan arus mudik dan pengetatan di objek wisata diharapkan bisa mencegah penyebaran virus covid-19 di Indonesia, yang sudah mulai bisa dikendalikan.

“Rekan-rekan juga harus dalm kondisi sehat, lakukan swab antigen, saat akan dinas atau turun dinas melaksanakan. Sehingga kita yakin aman dan keluarga selamat,” jelasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pasukan Perdamaian Indonesia Disuntik Vaksin COVID-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pasukan Perdamaian Indonesia yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda (Konga) UNIFIL menerima vaksinasi COVID-19 tahap pertama, Sabtu (08/05). Kegiatan yang melibatkan 1230 orang prajurit TNI ini dipimpin oleh Dankonga Kolonel Inf Amril Haris Isya Siregar.

Pemberian vaksin AstraZeneca yang merupakan hibah dari pemerintah India kepada personel Satgas ini dilaksanakan di dua lokasi yang berbeda, yakni di Chinmed Hospital Lv1+ Sector East dan HQ Hospital Naqoura.

“Seluruh prajurit akan divaksin”, ujar sang komandan.

Dansatgas menambahkan, personel Satgas sangat berisiko tinggi terpapar COVID-19 ketika bersinggungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, personel Satgas tidak boleh terpapar virus, apalagi sampai menularkan virus kepada masyarakat.

“Meskipun telah divaksin, saya perintahkan kepada seluruh personel Satgas untuk tetap menjalankan protokol kesehatan karena itu merupakan senjata utama untuk melawan COVID-19,” tegas Dansatgas.

Lebih lanjut disampaikan, pelaksanaan vaksinasi ini turut mendukung program pemerintah bahwa setiap prajurit TNI dimanapun bertugas wajib melaksanakan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya untuk melindungi diri, keluarga dan orang lain serta untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan pandemi COVID-19.

Baca Selengkapnya

BERITA

Indonesia Kecam Tindak Kekerasan Israel ke Warga Sipil Palestina di Al-Aqsa, Menlu Retno: Lukai Perasaan Umat Muslim

Oleh

Fakta News
Menlu Retno Marsudi

Jakarta – Indonesia mengecam keras aksi polisi Israel di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, saat bentrok dengan warga sipil. Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), pemerintah Indonesia mengatakan tindakan kekerasan itu melukai perasaan umat Islam.

“Indonesia juga mengecam tindak kekerasan terhadap warga sipil Palestina di wilayah Masjid Al-Aqsa yang menyebabkan ratusan korban luka-luka dan melukai perasaan umat muslim,” kata Kemlu, melalui akun Twitter-nya, Minggu (9/5/2021).

Indonesia juga mengecam pengusiran paksa 6 warga Palestina dari wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Pengusiran paksa dan tindakan kekerasan di Masjid Al-Aqsa itu dinilai bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB.

“Pengusiran paksa dan tindakan kekerasan tersebut bertentangan dengan berbagai resolusi DK PBB, hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa IV tahun 1949, dan berpotensi menyebabkan ketegangan dan instabilitas di kawasan,” tutur Kemlu.

Kemlu mengatakan pengusiran paksa dan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina itu bisa menyebabkan ketegangan di kawasan. Karena itu, Indonesia pun mendesak masyarakat internasional melakukan langkah nyata untuk menghentikan tindakan aparat Israel itu.

“Mendesak masyarakat internasional lakukan langkah nyata untuk menghentikan langkah Pengusiran paksa warga Palestina dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil,” lanjut Kemlu.

Sebelumnya, bentrokan berdarah antara polisi Israel dan warga Palestina yang ada di Masjid Al-Aqsa pecah. Bentrokan yang membuat ratusan orang terluka ini terjadi usai buka puasa.

Sedikitnya 178 warga Palestina mengalami luka-luka dalam bentrokan dengan polisi Israel di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, pada Jumat (7/5) malam waktu setempat. Polisi Israel menggunakan peluru karet dan granat kejut terhadap warga Palestina yang melemparkan batu ke arah mereka.

Seperti dilansir Reuters, Sabtu (8/5), bentrokan ini pecah saat kemarahan memuncak di kalangan warga Palestina terkait potensi penggusuran sejumlah keluarga Palestina dari rumah-rumah mereka yang tanahnya diklaim oleh para pemukim Yahudi yang menggugat ke pengadilan.

Baca Selengkapnya