Situasi COVID-19 Tetap Rendah dan Terkendali, Luhut Apresiasi PPKM Level 1 di Blitar
Jakarta – Sejak tanggal 5 hingga 18 Oktober kemarin, pemerintah melakukan uji coba penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 atau new normal di Jawa-Bali yang dilaksanakan di Kota Blitar, Jawa Timur. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa selama penerapan PPKM Level 1, situasi pandemi di kota tersebut dapat tetap terkendali pada level yang rendah.
“Hasil evaluasi terhadap Kota Blitar menunjukkan hasil yang sangat positif. Sejak masuk ke Level 1, situasi COVID-19 di Kota Blitar tetap rendah dan terkendali,” ujar Luhut usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai PPKM, Senin (18/10/2021), secara virtual.
Luhut menegaskan, upaya tracing dan vaksinasi yang terus ditingkatkan ditambah dengan dukungan dari implementasi PeduliLindungi menjadi faktor keberhasilan pengendalian pandemi di kota tersebut.
“Terkendalinya kasus didorong oleh tingkat tracing, vaksinasi, dan penggunaan PeduliLindungi yang terus meningkat meski sudah masuk Level 1. Ini akan kita gunakan model ke tempat-tempat lain,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Menko Marves menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan pandemi di Kota Blitar. Ia pun berharap upaya serupa dapat dilakukan di daerah lainnya.
“Pemerintah pusat memberikan apresiasi tinggi kepada Wali Kota, Dandim, Kapolres, Dinkes, dan seluruh pihak lainnya yang telah mencapai, yang telah berkontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kota Blitar. Contoh baik di Kota Blitar perlu menjadi contoh bagi penanganan pandemi COVID-19 di semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Pembukaan Pintu Internasional Indonesia dan Perkembangan Obat COVID-19
Per tanggal 14 Oktober lalu, pemerintah telah mengizinkan 19 negara untuk masuk ke Indonesia melalui pintu masuk yang telah ditentukan. Luhut menegaskan bahwa pemilihan kesembilan belas negara tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang berdasarkan standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Selain itu, pembukaan juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip resiprositas.
“[Sebanyak] 19 negara tersebut dipilih dengan mempertimbangkan jumlah kasus dan tingkat positivity rate yang rendah berdasarkan standar WHO. Tapi bila mereka belum membuka ke kita, karena kita resiprokal mereka pun nanti tidak tertutup kemungkinan akan kita drop dari list 19 negara itu,” ujarnya.
Luhut menyampaikan, pemerintah akan melakukan evaluasi berkala terkait pembukaan pintu internasional ini.
“Presiden juga mengingatkan kepada kami agar terus melakukan evaluasi tiap minggunya agar dapat memitigasi dampak buruk dari pembukaan pintu masuk terhadap 19 negara tersebut,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Menko Marves juga menyampaikan bahwa sebagai bagian dari usaha untuk dapat segera mengatasi pandemi, pemerintah terus mengupayakan ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk penanganan COVID-19.
“Pemerintah saat ini juga terus menjajaki beberapa alternatif obat COVID-19. Saya saat ini bersama dengan Menteri Kesehatan sedang berada di Amerika Serikat untuk melakukan pertemuan dengan Merck mengenai [obat] Molnupiravir,” ungkapnya.
Selain Molnupiravir, pemerintah juga sedang mempertimbangkan kemungkinan penggunaan dua obat lainnya, yaitu AT-527 dari Roche & Atea Pharmaceuticals serta Proxaludetamide produksi Suzhou Kintor Pharmaceuticals.
“Ketiga obat tersebut menunjukkan potensi untuk menjadi obat COVID-19. Namun saya dapat sampaikan bahwa kita tidak ingin hanya sekadar menjadi pembeli, kita harapkan menjadi produsen obat tersebut, melakukan kerja sama, dan melakukan investasi dan produksinya di Indonesia,” tandas Luhut.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
