Menko Luhut Sampaikan Hal-hal Kawal Kebijakan Bangga Buatan Indonesia
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan aksi afirmasi belanja produk dalam negeri (PDN) merupakan wujud nyata mendahulukan kepentingan domestik, sekaligus upaya untuk mengurangi belanja impor. Upaya ini merupakan kerja sama yang dilakukan 34 kementerian/lembaga dan 512 Pemda serta BUMN sehingga akan tercipta ekosistem dalam penggunaan produk dalam negeri ini.
“Belanja pemerintah untuk PDN pada 2022 ditargetkan Rp400 triliun,” kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Arahan Presiden kepada Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah dan Badan Usaha Milik Negara tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/03/2022) pagi, di Grand Hyatt Nusa Dua, Bali.
Dalam laporannya, angka ini akan ditingkatkan hingga Rp500 triliun pada bulan April dan harus selesai pada 31 Mei 2022., sehingga angka pada pertumbuhan ekonomi bisa terlihat pada tahun ini.
Sebelum hari ini, juga telah dilaksanakan kegiatan business matching pada tanggal 22-24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali. Hasil kegiatan ini telah mencapai lebih dari Rp204 triliun. Diharapkan dengan pelaksanaan satu minggu pada bulan April mendatang di Jakarta, akan bisa mencapai Rp400 triliun.
“Dari hasil BPS, Bapak Presiden, kalau kita belanja Rp400 triliun, tadi sudah sampaikan oleh Menteri Pariwisata, itu bisa 1,61% persen sampai 1,7 persen dan akan menciptakan hampir dua juta lapangan kerja untuk tambah di negeri ini,” imbuhnya.
Luhut mengungkapkan bahwa aksi ini juga dinilai mampu menciptakan permintaan PDN, dan memperkuat suplai melalui peningkatan kapasitas pengembangan industri dan investasi baru. Selain itu juga mampu mengembangkan government marketplace sebagai pasar utama.
Luhut melanjutkan, untuk mendukung komitmen belanja pemerintah tersebut, telah dibentuk Tim P3DN yang saat ini sudah ada di 25 kementerian dan lembaga, 8 BUMN, dan 103 pemda.
“Selanjutnya LKPP, Kemenperin, Kemendagri, dan Kemenkeu telah melakukan perbaikan ekosistem digital belanja pemerintah. Ini diperlukan untuk mendukung percepatan penggunaan pembayaran non tunai melalui kartu kredit pemerintah dengan QRIS,” lanjutnya.
Luhut menyampaikan dengan kartu kredit pemerintah itu akan mampu mengurangi cost kira-kira 20—30 persen.
“Jadi negeri ini, kita suka tidak suka, akan menjadi lebih efisien ke depan,” ungkapnya.
Dari segi suplai, Luhut melaporkan pada e-katalog sudah tayang 200 ribu produk dari sebelumnya di LKPP hanya ada sekitar 50 ribu produk. Luhut menambahkan ini akan ditargetkan mencapai 1 juta produk pada pada akhir tahun 2022.
“Untuk mendukung ini Kemendagri, Kemenkeu, Kemenperin, BPS, LKPP perlu melakukan harmonisasi dan integrasi kode barang dan jasa pemerintah. Jadi semua terintegrasi dengan nanti kode yang sama. Sehingga dengan demikian, seperti tadi Bapak lihat di tayangan tv, kita akan tahu berapa di tahun ini pemerintah butuh komputer dan seterusnya,” kata Luhut lagi.
Rancangan Inpres Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN dan Perpres Penguatan Kelembagaan LKPP juga telah disusun.
Luhut menyampaikan untuk memperkuat dasar hukum tersebut, maka BPKP, Kejaksaan Agung, LKPP, dan Polri telah membentuk sistem pengawasan dan pendampingan pelaksana belanja PDN, sekaligus memberi peringatan dini jika terjadi potensi pelanggaran di dalamnya.
“Jadi semua langkah kita, dari waktu ke waktu, Bapak Presiden, selalu diaudit oleh BPKP. Jadi tidak ada yang bisa lagi lari dari sini. Kita semua belajar untuk jujur dan setia dan bekerja dengan hati, Pak Presiden,” tuturnya.
Untuk itu, Menko Marves menyampaikan beberapa hal saat menyampaikan laporannya pada Arahan Presiden tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia kepada Menteri dan Kepala Daerah.
Pertama, mengawal percepatan realisasi momen belanja PDN paling lambat 31 Mei.
“Kami ulangi, 31 Mei, teman-teman bupati dan wali kota semua business matching harus selesai supaya angka ini bisa masuk pada angka pertumbuhan kita tahun ini. Kalau lewat 31 Mei, angka ini tidak masuk lagi di sini. Jadi pertumbuhan 5,2 persen atau 5 persen, yang diramalkan oleh pemerintah, Pak, dengan ini bisa kita tambah 1—1,7 persen dan itu akan bisa tumbuh ekonomi kita di sekitar 6 persen lebih,” kata Luhut.
Selanjutnya, meminta prioritas PDN yang sudah memiliki HAKI BPK agar melanjutkan proses belanja melalui mekanisme e-kontrak. Kemudian, percepatan pengembangan skema dan regulasi insentif belanja PDN dan insentif belanja impor.
Terkait loan agreement, ditambahkan Luhut, untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan peninjauan kembali serta audit dari BPKP dan memastikan agar bilateral loan agreement dan selanjutnya mengutamakan PDN, serta mensyaratkan transfer knowledge atau transfer teknologi tenaga ahli asing ke dalam negeri.
Hal berikutnya agar proses business matching secara rutin dilakukan baik pada tingkat nasional dan sektoral agar tercapai transaksi lebih dari Rp400 triliun pada tahun ini. Lalu, BPKP, LKPP, Kejaksaan Agung, dan Polri dalam pengawasannya agar melakukan sistem peringatan dini termasuk penindakan.
“Dan kami juga undang KPK untuk terlibat. Jadi semua dan institusi di republik ini terintegrasi untuk melakukan ini. Karena saya percaya kalau kita terintegrasi, bekerja bersama kita pasti bisa,” ujar Menko Marves.
Luhut menambahkan, hal selanjutnya terkait dukungan suplai barang dan jasa UMKM diperlukan prioritas penyaluran kredit bagi UMKM yang sudah mendapatkan kontrak pengadaan. Terkahir, untuk kelanjutan aksi kami mengusulkan agar setiap K/L, pemda, dan BUMN membuat peta jalan pengurangan impor pada tahun 2023.
“Selain itu, agar pencairan penganggaran belanja mempersyaratkan komponen PDN, untuk itu diperlukan dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan, Bappenas BPKP, dan LKPP,” tandasnya.
Kegiatan Arahan Presiden kepada Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah dan Badan Usaha Milik Negara tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia ini terlaksana atas kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretariat Kabinet, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
