Menko Luhut Sampaikan Hal-hal Kawal Kebijakan Bangga Buatan Indonesia
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan aksi afirmasi belanja produk dalam negeri (PDN) merupakan wujud nyata mendahulukan kepentingan domestik, sekaligus upaya untuk mengurangi belanja impor. Upaya ini merupakan kerja sama yang dilakukan 34 kementerian/lembaga dan 512 Pemda serta BUMN sehingga akan tercipta ekosistem dalam penggunaan produk dalam negeri ini.
“Belanja pemerintah untuk PDN pada 2022 ditargetkan Rp400 triliun,” kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Arahan Presiden kepada Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah dan Badan Usaha Milik Negara tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/03/2022) pagi, di Grand Hyatt Nusa Dua, Bali.
Dalam laporannya, angka ini akan ditingkatkan hingga Rp500 triliun pada bulan April dan harus selesai pada 31 Mei 2022., sehingga angka pada pertumbuhan ekonomi bisa terlihat pada tahun ini.
Sebelum hari ini, juga telah dilaksanakan kegiatan business matching pada tanggal 22-24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali. Hasil kegiatan ini telah mencapai lebih dari Rp204 triliun. Diharapkan dengan pelaksanaan satu minggu pada bulan April mendatang di Jakarta, akan bisa mencapai Rp400 triliun.
“Dari hasil BPS, Bapak Presiden, kalau kita belanja Rp400 triliun, tadi sudah sampaikan oleh Menteri Pariwisata, itu bisa 1,61% persen sampai 1,7 persen dan akan menciptakan hampir dua juta lapangan kerja untuk tambah di negeri ini,” imbuhnya.
Luhut mengungkapkan bahwa aksi ini juga dinilai mampu menciptakan permintaan PDN, dan memperkuat suplai melalui peningkatan kapasitas pengembangan industri dan investasi baru. Selain itu juga mampu mengembangkan government marketplace sebagai pasar utama.
Luhut melanjutkan, untuk mendukung komitmen belanja pemerintah tersebut, telah dibentuk Tim P3DN yang saat ini sudah ada di 25 kementerian dan lembaga, 8 BUMN, dan 103 pemda.
“Selanjutnya LKPP, Kemenperin, Kemendagri, dan Kemenkeu telah melakukan perbaikan ekosistem digital belanja pemerintah. Ini diperlukan untuk mendukung percepatan penggunaan pembayaran non tunai melalui kartu kredit pemerintah dengan QRIS,” lanjutnya.
Luhut menyampaikan dengan kartu kredit pemerintah itu akan mampu mengurangi cost kira-kira 20—30 persen.
“Jadi negeri ini, kita suka tidak suka, akan menjadi lebih efisien ke depan,” ungkapnya.
Dari segi suplai, Luhut melaporkan pada e-katalog sudah tayang 200 ribu produk dari sebelumnya di LKPP hanya ada sekitar 50 ribu produk. Luhut menambahkan ini akan ditargetkan mencapai 1 juta produk pada pada akhir tahun 2022.
“Untuk mendukung ini Kemendagri, Kemenkeu, Kemenperin, BPS, LKPP perlu melakukan harmonisasi dan integrasi kode barang dan jasa pemerintah. Jadi semua terintegrasi dengan nanti kode yang sama. Sehingga dengan demikian, seperti tadi Bapak lihat di tayangan tv, kita akan tahu berapa di tahun ini pemerintah butuh komputer dan seterusnya,” kata Luhut lagi.
Rancangan Inpres Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN dan Perpres Penguatan Kelembagaan LKPP juga telah disusun.
Luhut menyampaikan untuk memperkuat dasar hukum tersebut, maka BPKP, Kejaksaan Agung, LKPP, dan Polri telah membentuk sistem pengawasan dan pendampingan pelaksana belanja PDN, sekaligus memberi peringatan dini jika terjadi potensi pelanggaran di dalamnya.
“Jadi semua langkah kita, dari waktu ke waktu, Bapak Presiden, selalu diaudit oleh BPKP. Jadi tidak ada yang bisa lagi lari dari sini. Kita semua belajar untuk jujur dan setia dan bekerja dengan hati, Pak Presiden,” tuturnya.
Untuk itu, Menko Marves menyampaikan beberapa hal saat menyampaikan laporannya pada Arahan Presiden tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia kepada Menteri dan Kepala Daerah.
Pertama, mengawal percepatan realisasi momen belanja PDN paling lambat 31 Mei.
“Kami ulangi, 31 Mei, teman-teman bupati dan wali kota semua business matching harus selesai supaya angka ini bisa masuk pada angka pertumbuhan kita tahun ini. Kalau lewat 31 Mei, angka ini tidak masuk lagi di sini. Jadi pertumbuhan 5,2 persen atau 5 persen, yang diramalkan oleh pemerintah, Pak, dengan ini bisa kita tambah 1—1,7 persen dan itu akan bisa tumbuh ekonomi kita di sekitar 6 persen lebih,” kata Luhut.
Selanjutnya, meminta prioritas PDN yang sudah memiliki HAKI BPK agar melanjutkan proses belanja melalui mekanisme e-kontrak. Kemudian, percepatan pengembangan skema dan regulasi insentif belanja PDN dan insentif belanja impor.
Terkait loan agreement, ditambahkan Luhut, untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan peninjauan kembali serta audit dari BPKP dan memastikan agar bilateral loan agreement dan selanjutnya mengutamakan PDN, serta mensyaratkan transfer knowledge atau transfer teknologi tenaga ahli asing ke dalam negeri.
Hal berikutnya agar proses business matching secara rutin dilakukan baik pada tingkat nasional dan sektoral agar tercapai transaksi lebih dari Rp400 triliun pada tahun ini. Lalu, BPKP, LKPP, Kejaksaan Agung, dan Polri dalam pengawasannya agar melakukan sistem peringatan dini termasuk penindakan.
“Dan kami juga undang KPK untuk terlibat. Jadi semua dan institusi di republik ini terintegrasi untuk melakukan ini. Karena saya percaya kalau kita terintegrasi, bekerja bersama kita pasti bisa,” ujar Menko Marves.
Luhut menambahkan, hal selanjutnya terkait dukungan suplai barang dan jasa UMKM diperlukan prioritas penyaluran kredit bagi UMKM yang sudah mendapatkan kontrak pengadaan. Terkahir, untuk kelanjutan aksi kami mengusulkan agar setiap K/L, pemda, dan BUMN membuat peta jalan pengurangan impor pada tahun 2023.
“Selain itu, agar pencairan penganggaran belanja mempersyaratkan komponen PDN, untuk itu diperlukan dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan, Bappenas BPKP, dan LKPP,” tandasnya.
Kegiatan Arahan Presiden kepada Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah dan Badan Usaha Milik Negara tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia ini terlaksana atas kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretariat Kabinet, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
