Menko Luhut Tegaskan Pentingnya Transformasi Ekonomi Desa
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menjadi pembicara dalam acara Silaturahmi Nasional Desa (Silatnas) 2022 Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Sebagai pembicara, Menko Luhut menyampaikan beberapa poin penting terkait penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi, dan transformasi ekonomi. Secara khusus Menko Marves juga menyampaikan mengenai perlunya transformasi ekonomi di desa.
“Penanganan ekonomi di desa adalah peran anda yang semua hadir di sini. Desa menjadi signifikan, karena jika dalam skala mikro sudah bagus, maka secara nasional kita juga pasti akan jadi lebih bagus,” ujar Menko Luhut dalam paparannya kepada seluruh anggota APDESI.
Menko Marves Luhut B. Pandjaitan menyatakan bahwa ada dua hal yang penting yang perlu dikerjakan oleh seluruh pemerintah desa di wilayah Indonesia, yaitu adanya pengembangan sumber daya manusia yang berada di desa dan juga adanya tranformasi ekonomi desa.
“Untuk riset kita akui kita masih kalah dengan Malaysia atau Tiongkok, tetapi bukan berarti kita tidak bisa kejar, justru kita kejar dengan berbagai bukti inovasi produk buatan dalam negeri karya anak-anak kita dari berbagai perguruan tinggi yang contohnya seperti ruang isolasi, prototipe masker N95, mobile lab BSL-2, dan juga karya-karya dari para UKM/UMKM dari masing-masing daerah yang juga menjadi produk inovasi,” ujar Menko Luhut.
Terkait transformasi ekonomi desa, Menko Luhut menyatakan pengembangan sumber daya manusia sangat penting. Untuk itu kepala desa harus mencari orang-orang yang bisa disekolahkan agar nantinya mampu menaikkan daya ekonomi dari desa tersebut.
“Untuk teman-teman di desa, bantu desa kalian dengan mengembangkan sumber daya manusia, agar terjadi inovasi dan juga industri di desa kalian. Sekolahkan mereka, karena itu akan mampu menaikkan kesejahteraan dan perekonomian desa,” tegasnya.
Mayoritas dari penduduk pedesaan memiliki data lebih dari 80% tenaga kerjanya berada di sektor pertanian dan hanya lulusan SMA/SLTP. Untuk itu, tingkat pendidikan desa perlu dinaikkan agar mendorong kualitas sumber daya manusia dan juga menaikkan kesejahteraan desa. Mendorong hal ini terjadi, maka dana desa yang sudah terus meningkat sejak 2015 perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam peningkatan kondisi ekonomi desa.
Selain memaparkan terkait sumber daya manusia dan transformasi ekonomi desa, Menko Marves Luhut tidak lupa menyampaikan adanya kesempatan emas bagi Indonesia dalam memanfaatkan gejolak Covid-19 dan Perang Rusia-Ukraina dalam meningkatkan perekonomian.
“Di masa yang penuh gejolak ini, Indonesia harus mampu memainkan perannya dengan baik. Kita melihat adanya berbagai pertumbuhan ekonomi yang justru semakin naik, kemudian inovasi di bidang kesehatan, bahkan adanya perbaikan dalam industri dalam negeri melalui hilirisasi industri. Ini menjadi bukti, bahwa Indonesia dapat memainkan perannya dengan baik walaupun dalam kondisi yang penuh gejolak,” katanya.
Pernyataan Menko Luhut dibuktikan dengan berbagai catatan penting tentang pengendalian Covid-19 yang baik, berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu mencetak rekor tertinggi terkait kinerja pasar saham. Terjadinya pengembangan industri besi dan baja di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di wilayah timur yang sebelumnya di dominasi wilayah barat Indonesia.
Kemudian yang juga menjadi bukti, adanya digitalisasi berbagai sektor industri untuk meningkatkan efisiensi misalnya seperti National Logistic Ecosystem (NLE) yang bertujuan untuk digitalisasi sistem ke pelabuhanan, Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA), hingga adanya E-Katalog meningkatkan pembelian Produk Dalam Negeri (PDN).
Dalam kesimpulannya, Menko Luhut menjelaskan sekarang ini Indonesia sudah berbeda dari yang dulu, Indonesia sudah mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Saat ini, Indonesia fokus kepada tantangan pasca pandemi untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045.
“Kita harus kompak, bersatu, dan memfokuskan pikiran untuk kemajuan bangsa kita,” tutupnya.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
