Connect with us

Poros 98: Pernyataan Benny Ramdhani Memancing Kembali Sifat Rezim Otoriter, Dulu Tumbang oleh Gerakan 98

Jakarta – Pernyataan Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani, yang menyatakan perang terhadap lawan politik pemerintah perlu ditanggapi serius bagi semua pihak yang selama ini memperjuangkan nilai – nilai demokrasi, yang saat ini dinilai memang mengalami kemajuan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Poros 98 Parlin Silaen menanggapi serius pernyataan Benny Ramdhani itu.

“Pernyataan itu seperti memadamkan semangat kita yang secara konsisten memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Saat para aktivis 98 yang berhasil menumbangkan rezim yang otoriter dan berusaha menjaga agar nilai-nilai demokrasi tetap eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam dinamika perpolitikan nasional, tiba-tiba ada yang kembali mencoba ingin menghadirkan kembali sifat rezim yang otoriter,” ujar Parlin dalam keterangan tertulisnya.

Parlin mengingatkan kembali soal semangat demokrasi yang menjadi roh perjuangan angkatan 98. Agenda reformasi yang memperjuangkan hadirnya pemerintahan yang demokratis dan benar-benar pro rakyat harus terus dikawal.

Bendahara Poros 98 Rahmat Hidayat menilai pernyataan Benny Ramdhani tersebut memancing kegaduhan politik.

“Itu bisa memancing kegaduhan politik. Harus diingat, di pemerintahan Presiden Jokowi ini semangat menegakkan nilai-nilai demokrasi sudah lebih baik. Saya melihat Pak Jokowi bisa menerima perbedaan pendapat atau pandangan. Itu sudah bagus. Jangan mencoba untuk mendorong Presiden Jokowi untuk bertindak yang tidak mencerminkan dari karakter dirinya. Lebih baik Benny Ramdhani melakukan tugasnya sebaik mungkin. Banyak masalah buruh migran yang perlu ditangani lebih serius. Coba fokus kesitu dulu,” kata Rahmat.

“Ngaku aktivis 98, kelakuan kok otoriter?” Celetuk Rahmat

Banyak kelompok yang merespon pernyataan Benny Ramdhani itu sebagai hal yang membahayakan bagi perjuangan demokrasi di Indonesia, sehingga kritik hingga hujatan muncul terhadap Ketua Barikade 98 itu.

Sekjen Poros 98 Denny Lihiang menilai pernyataan Benny Ramdhani itu memang dilatar-belakangi oleh banyaknya kritik yang muncul terhadap pemerintah baik di media massa maupun media sosial.

“Kritik dalam sebuah masyarakat yang demokratis itu wajar. Bahkan kritik terhadap pemerintah harus diberi ruang dan dilindungi oleh undang-undang. Tapi kritik yang rasional dan konstruktif. Bukan kritik yang mengarah ke hujatan, caci-maki yang tidak bertanggung-jawab. Kita harus ingat, meski kita berbeda pandangan atau pendapat dengan Presiden Jokowi, yang harus kita ingat bahwa Pak Jokowi itu Kepala Negara, Simbol Negara, jadi kita juga jangan sembarangan dalam melontarkan kritik,” sambung Denny.

Poros 98 konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, salah satunya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat. Melontarkan kritik terhadap pemerintah atau Presiden sekalipun sah saja dalam sebuah negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi. Namun, hal ini juga tetap diatur dalam undang-undang yang berlaku. Kritik sangat penting dalam upaya mengontrol kekuasaan. Kritik harus membangun bukan menjatuhkan.

Dalam konteks menyikapi pernyataan Benny Ramdhani, Poros 98 perlu mengingatkan Benny Ramdhani bahwa pernyataan ‘perang terhadap lawan politik pemerintah’ adalah pernyataan yang berbahaya dalam semangat membangun masyarakat yang demokratis. Sebuah gimick politik yang memicu munculnya karakter rezim otoritarian yang pernah dihadapi oleh para aktivis 98. Sebagai sesama eksponen 98, Poros 98 kembali mengingatkan Benny Ramdhani akan semangat roh perjuangan angkatan 98 yang harus terus dijaga.

Semoga nilai-nilai demokrasi yang terjaga selama ini tidak redup, bahkan harus terus berdinamika seiring kedewasaan berpolitik masyarakat semakin matang. Masyarakat mulai terbiasa dengan perbedaan pendapat atau pandangan.

Saat ini kita tengah belajar bagaimana kita bisa melontarkan kritik secara rasional dan konstruktif. Oleh karena itu, proses pembelajaran politik di tengah masyarakat jangan sampai diredam oleh opini yang mendorong munculnya sifat otoriter.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu tahu bahwa melontarkan kritik diatur oleh undang-undang. Kritik yang bersifat emosional, hujatan dan hinaan tentunya tidak baik jika diungkap di muka publik. Apalagi jika kritik itu ditujukan kepada simbol-simbol negara, khususnya Kepala Negara. Masyarakat harus juga sadar akan konsekuensi jika melontarkan kritik yang emosional dan tendensius.

Poros 98 berharap semua penggiat demokrasi tetap menghargai perbedaan pandangan dan pendapat, dan tidak terpancing secara emosional dalam menanggapi pernyataan Benny Ramdhani.

“Bagaimanapun dalam sebuah masyarakat demokratis, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan sikap politik memang diatur dan dijamin oleh undang-undang. Poros 98 akan terus konsisten dalam mengawal demokrasi dan perjuangan yang mensejahterakan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

PWNU Sumut Laksanakan Peringatan 1 Abad NU pada Tiga Lokasi

Oleh

Fakta News

Jakarta – Dalam rangka peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2023 M bertepatan dengan 16 Rajab 1444 H, PWNU Sumut akan menggelar pelaksanaan zikir dan sholawatan pada 3 (tiga) titik lokasi yang berbeda.

Lokasi pertama akan dilaksanakan di kampus UIN SU Medan, kedua di Asrama Haji Medan dan yang ketika dilaksanakan di kantor PWNU Sumut.

“Kita sudah membentuk 3 kepanitiaan berbeda untuk melaksanakan kegiatan peringatan Harlah 1 Abad NU ini, untuk lokasi di UIN dipimpin oleh Bapak Dr. Maraimbang Daulay, kemudian kepanitiaan Asrama Haji diketuai oleh Bapak H. Qosby Nasution dan untuk lokasi di kantor PWNU Jln. Sei Batanghari diketuai oleh Bapak M. Adyan Simanjuntak,” kata H. Marahalim Harahap, Ketua PWNU Sumut.

Pembentukan kepanitiaan telah dilaksanakan melalui rapat PWNU pada Rabu, 25 Januari 2023 di kantor PWNU yang dihadiri seluruh pengurus dan dipimpin oleh Ketua PWNU Sumut.

Tiga titik lokasi kegiatan peringatan 1 Abad NU ini dimaksudkan untuk memeriahkan Harlah NU yang berbeda dengan biasanya karena dilaksanakan sekali seabad. “PWNU Sumut tidak akan melewatkan momen 1 Abad ini begitu saja, sebab untuk peringatan 1 Abad berikutnya belum tentu kita bisa lagi menikmatinya,” jelas Sekretaris PWNU Sumut, H. Zulkifli Sitorus.

Kemudian H. Zulkifli menerangkan bahwa peringatan yang dilaksanakan ini serentak dengan pelaksanaan Harlah 1 Abad yang dilaksanakan PBNU secara nasional di Sidoarjo, Jawa Timur. Seluruh kegiatan peringatan Harlah yang dilaksanakan PCNU dan PWNU se-Indonesia akan terhubung secara virtual mulai pukul 07.00-11.00 WIB dengan lokasi Sidoarjo yang terpusat di Stadion Delta.

Zulkifli juga berharap agar seluruh banom dan Lembaga di lingkungan NU Sumatera Utara yang tidak melaksanakan kegiatan Harlah secara mandiri agar bergabung dengan ketiga lokasi yang dilaksanakan oleh PWNU Sumut tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

PBNU Gandeng Garin Nugroho Bikin Film Dokumenter Rangkaian Acara Peringatan Satu Abad NU

Oleh

Fakta News
Garin Nugroho dan PBNU membahas penggarapan film dokumenter jelang 1 Abad NU di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) rencananya bakal membuat film documenter dalam menyambut puncak peringatan 1 Abad NU. Rencananya film dokumenter ini akan digarap oleh sutradara kawakan Tanah Air, Garin Nugroho.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Rahmat Hidayat Pulungan, mengatakan film tersebut akan merangkum rangkaian acara peringatan 1 abad NU.

“Satu abad ini momentum yang luar biasa dan semangat warga NU cukup besar. Jutaan orang akan hadir, sayang kalau tidak dijadikan film dokumenter yang menjadi pelajaran ke depannya,” kata Rahmat Hidayat Pulungan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Adapun 9 kegiatan tersebut meliputi Religion 20 atau R20, Muktamar Internasional Fiqih Peradaban, Festival Tradisi Islam Nusantara, gerakan kemandirian ekonomi NU, NU Tech, Pekan Olahraga dan Seni NU atau Porseni NU, Anugerah Tokoh An-Nahdlah, NU Women, dan puncak acara 1 Abad NU pada 7 Februari 2023 mendatang.

“Film dokumenter ini akan mengambil dari rangkaian acara 1 Abad NU yang sudah jalan,” katanya.

Melalui film dokumenter tersebut, Rahmat menambahkan pihaknya juga ingin menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa andil NU dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah heterogenitas Indonesia.

“Bahwa ada organisasi sangat besar tapi dia bisa menjadi atau mengambil peran positif dalam pertumbuhan bangsa dan negara yang sangat plural,” ungkap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Garin Nugroho mengatakan film yang akan memuat rangkaian 9 acara besutan NU menuju 1 Abad itu bertujuan untuk menyosialisasikan nilai-nilai NU. Lebih dari itu, Garin juga menyebut bahwa dokumenter merupakan representasi pandangan NU dalam membaca peradaban dan meletakan komitmen masa depan.

“Materi sudah ada. Sembilan pemikiran dan komitmen PBNU. Oleh karena itu perlu disosialisasikan seluruh pemikiran yang diwujudkan 9 acara. Maka, peristiwa tidak hanya direkam tapi rekaman itu menjadi sosialisasi kita semua,” jelas Garin.

Nama Garin beredar setelah film cerita panjang pertamanya, Cinta dalam Sepotong Roti (1990) yang langsung mendapat penghargaan Film Terbaik di Festival Film Indonesia 1991. Sementara film keduanya, Surat untuk Bidadari (1992), membawanya ke panggung perfilman internasional. Sejak itu, Garin kian melejit dan merambah ke berbagai festival film internasional.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Dukung Pembentukan Induk Perusahaan dan Transisi Energi di PLN

Oleh

Fakta News
Menkeu Sri Mulyani Indrawati

Jakarta – Pemerintah mendukung pembentukan induk perusahaan (holding) dan anak induk perusahaan (subholding) di PT PLN (Persero).

“Jadi untuk pembentukan holding subholding menurut saya tidak ada halangan dari sisi perpajakan, bahkan kita akan mendukung,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/01/2023).

Menkeu menyampaikan, pemerintah juga menyetujui berbagai hal yang dibutuhkan dari sisi perpajakan terkait pembentukan induk dan anak induk perusahaan di PT PLN (Persero).

“Dari sisi treatment PPN, PPh, dan kemudian penggunaan nilai buku itu kita dukung dan sudah ada peraturan yang melandasinya,” ujarnya.

Dalam ratas, Presiden juga meminta jajarannya untuk melakukan koordinasi dan membangun sebuah platform dalam rangka mendukung PLN untuk melaksanakan mekanisme transisi energi. Menurut Sri Mulyani, terdapat komitmen sebesar 20 miliar dolar AS untuk berbagai proyek transisi energi di tanah air.

“Presiden meminta supaya para menteri berkoordinasi membangun sebuah platform yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden di G20. Ada komitmen 20 billion USD,” tuturnya.

Tak hanya itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk menyusun regulasi yang dapat melandasi kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dibutuhkan suatu peraturan untuk melandasi itu supaya bisa berjalan secara kredibel dan baik. Itu yang tadi Presiden minta supaya kita menyusun,” tandasnya.

Baca Selengkapnya