Connect with us

Ketua Umum Poros 98: Aturan ERP Makin  Menyulitkan Driver Ojol

Jakarta – Ketua Umum Poros 98 Parlin Silaen menilai rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mengenakan tarif jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP) kepada pengemudi ojek online (driver ojol) akan semakin menyulitkan para driver ojol dalam memperoleh nafkah. Menurutnya, pendapatan harian yang diperoleh driver ojol berkurang sekitar 40% sejak kenaikan harga BBM tahun lalu.

“Sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi tahun lalu, pendapatan harian driver ojol rata-rata berkisar Rp 150.000 – Rp 300.000. Namun sejak kenaikan BBM diberlakukan, maksimal mereka mendapatkan Rp 200.000 per hari. Ini belum dipotong biaya operasional. Jadi rata-rata, secara umum, pendapatan harian driver ojol antara Rp 100.000 sampai Rp 150.000,” ujar Parlin.

Jika Pemprov DKI Jakarta memberlakukan ERP pada 25 ruas jalan dengan tarif antara Rp 5.000 sampai Rp 19.000, Parlin memperkirakan penyusutan pendapatan harian bisa mencapai 30% lebih.

“Bisa dibayangkan bagaimana nasib driver ojol jika aturan ERP diberlakukan. Aturan ini makin menyulitkan driver ojol,” sambung Parlin dalam sebuah wawancara melalui telepon selular.

Parlin berharap Pemprov DKI, khususnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta, tidak memberlakukan aturan yang jelas-jelas tidak berpihak pada kemaslahatan publik. Oleh karena itu, “Poros 98 menolak pemberlakuan aturan tersebut,” tegas Parlin.

Parlin mengapresiasi pernyataan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang tidak serta-merta memberlakukan aturan ERP sebelum adanya dialog dengan stakeholders terkait, khususnya juga dari perwakilan driver ojol. Menurutnya, langkah membuka ruang dialog dengan berbagai elemen terkait adalah langkah tepat untuk menghindari kebisingan publik.

“Tentunya aturan ini akan membebani driver ojol. Jika diberlakukan, salah satu solusi adalah kenaikan tarif jasa ojol. Jika tarif jasa ojol dinaikan, konsumen akan mengeluh karena menilai tarif yang mahal, akibatnya permintaan jasa ojol berkurang. Hal ini perlu adanya dialog antar pihak-pihak yang berkepentingan,” tandasnya.

Parlin juga mengapresiasi ratusan driver ojol, yang tergabung dalam Garda Indonesia, yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (25/1) lalu. Parlin menilai tindakan itu merupakan gesture politik masyarakat yang berharap para wakil rakyat mau memperjuangkan aspirasi mereka.

Lebih lanjut Parlin menjelaskan bahwa salah satu pengecualian kendaraan yang bebas tarif ERP adalah kendaraan plat kuning atau angkutan umum. Parlin melihat hal ini sebagai sebuah dilema yang berkaitan erat dengan status driver ojol itu sendiri.

“Kendaraan driver ojol secara de facto adalah angkutan umum. Namun statusnya merupakan kepemilikan  pribadi atau plat hitam, dari sisi hukum.”

Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan plat kuning adalah kendaraan angkutan umum. Sementara kendaraan plat kuning adalah kendaraan yang memiliki badan hukum atau bernaung dalam sebuah organisasi bisnis/perusahaan. Di lain pihak, status driver ojol dengan perusahaan ride hailing seperti Gojek, Grab atau Maxim adalah kemitraan, dimana tidak ada unsur hubungan kerja dalam kerjasama yang terjalin diantara kedua belah pihak.

“Ini jadi satu dilema lama yang kembali terkuak sejak wacana rencana pemberlakuan aturan ERP ini muncul ke publik. Ada beberapa hal yang harus dibenahi sebelum aturan itu diberlakukan. Status kemitraaan antara driver ojol dan perusahaan ride hailing ini menempatkan posisi driver ojol hampir sama seperti pelaku UMKM,” jelas pria yang dulu aktif dalam Gerakan Mahasiswa 98 ini.

Parlin meyakini dibalik penolakan driver ojol terhadap rencana pemberlakuan aturan ERP ini tentunya membuka harapan terciptanya ruang dialog yang memberikan kesempatan kepada suara arus bawah.

“Hidup di jalan Kota Jakarta sudah keras. Janganlah diperkeras dengan aturan yang menyulitkan masyarakat bawah dalam hal mencari nafkah,” imbuh Parlin.

Wacana rencana pemberlakuan aturan ERP dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan driver ojol membuat Poros 98 menyatakan sikapnya yang mendukung perjuangan para driver ojol agar aspirasinya di dengar oleh Pemprov DKI Jakarta dan diperjuangkan oleh para wakil rakyat. Poros 98 meyakini bahwa terciptanya ruang dialog yang mempertemukan masing – masing pihak yang berkepentingan adalah cara yang tepat dan bijak, mencari permufakatan bagi kemaslahatan bersama.

“Kita bisa berdemokrasi dalam politik. Tentunya kita pasti bisa berdemokrasi dalam ekonomi dan berdemokrasi dalam sosial. Inilah harapan yang diinginkan oleh Founding Father kita saat kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutup Parlin.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0

Oleh

Fakta News
Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kemenangan gemilang Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang melawan Vietnam. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini menjadi berkah dan kegembiraan di bulan puasa bagi seluruh rakyat Indonesia, serta juga membawa semangat bagi para pemain.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion My Dinh, Vietnam, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 dengan gol yang tercipta berasal dari Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta. Para pemain berhasil menunjukkan performa maksimal di tengah keterbatasan waktu persiapan yang sangat singkat.

“Kemenangan yang diracik oleh Pelatih Shin Tae Yong di tengah keterbatasan waktu mempersiapkan Tim yang sangat singkat. Timnas Indonesia bisa menunjukan performa maksimal. Kita menikmati tontonan apik yang menghibur, dengan level permainan yang berbeda dari permainan sebelumnya,” kata Hetifah Sjaifudian melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/03/2024).

Lebih lanjut, kata Hetifah, juga mengingatkan tentang kejayaan Timnas Indonesia di masa lalu. Hal ini mengingat pada Piala Dunia 1986, saat itu Indonesia hampir berhasil lolos ke Meksiko sebelum dikalahkan oleh Korea Selatan.

“Tentunya kita sangat bersyukur dengan situasi ini. Berarti semakin dekat pada tujuan akhir untuk lolos fase grup, seperti yang pernah dicapai oleh Timnas Indonesia ketika diracik oleh Pelatih Sinyo Aliandoe dengan pemain di antaranya Kapten Team Hery Kiswanto pada PPD 1986,” ujarnya.

Meskipun bertanding di kandang lawan yang dikenal angker, Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa Timnas Indonesia mampu tampil dengan percaya diri yang tinggi. Tak hanya itu, para pemain berhasil menunjukkan permainan yang berbeda dan menghibur, serta mampu mengatasi tekanan dari suporter lawan.

“Tentunya dengan kerendahan hati, bertanding di kandang macan Stadion My Dinh Vietnam yang dikenal angker, ternyata Timnas Indonesia tampil sangat percaya diri. Semoga level permainan ini terus bertahan sampai fase grup berakhir dan kita bisa lolos ke tahap berikutnya,” ucapnya.

Dengan demikian, Legislator Dapil Kalimantan Timur berharap melalui kemenangan ini, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Baginya, melalui prestasi gemilang ini dapat terus membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

“Jalan masih terjal jangan berpuas diri, kita semua doakan selalu hasil terbaik buat Timnas kita. Kita selalu berikan dukungan terbaik untuk Timnas kita. IsnyaAllah pride (harga diri) Bangsa Indonesia selalu terjaga. Bravo sepakbola Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera

Oleh

Fakta News
Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menilai pelaporan yang dilakukan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, langkah ini untuk memberikan efek jera bagi praktik patgulipat di LPEI yang seolah terus terulang.

“Kami menilai langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky antara oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga sehingga memicu fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Fathan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Pada Senin (18/3/2024) lalu Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu terkait indikasi adanya fraud dalam kredit yang dikucurkan oleh LPEI. Sejumlah debitur diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempat perusahaan tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan.

Fathan mengungkapkan dugaan korupsi di LPEI dengan berbagai modus ibarat kaset rusak yang terus berulang. Politisi Fraksi PKB ini menyebut pada 2022 Kejagung pernah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang berasal dari kredit macet ke delapan grup usaha yang terdiri dari 27 perusahaan.

“BPK juga pernah melakukan pemeriksaan investigatif terkait kasus dugaan korupsi LPEI dan menemukan kerugian negara hingga puluhan miliar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fathan menyampaikan di antara modus yang paling sering terjadi adalah LPEI tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik saat mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga dan akibatnya terjadi kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara.

“Saat ditelusuri lebih dalam ternyata ada hengky pengky antara oknum LPEI dengan pengusaha atau eksportir sehingga penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” ungkapnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini pun mendukung upaya “bersih-bersih” sehingga LPEI kembali kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI awalnya untuk menciptakan ekosistem baik terhadap kegiatan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri. Dengan LPEI, eksportir akan dibantu dari segi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

“Namun faktanya seringkali proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan secara serampangan bahkan minim pengawasan saat kredit telah dikucurkan. Maka saat ini kami menilai LPEI ini direformasi agar bisa kembali ke tujuan awal bisa mendorong iklim ekspor yang baik bagi produk unggulan Indonesia baik dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka workshop dengan tema "Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) secara resmi menggelar kegiatan workshop dengan tema “Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)” di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dalam acara yang dihadiri segenap Pejabat JPT Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan disiplin merupakan pondasi utama dalam menjaga produktivitas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Indra menekankan disiplin tidak hanya soal penjatuhan hukuman tapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal.

“Kewenangan pemimpin dalam penegakan disiplin dimulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin. Namun tidak semua pemimpin atau pejabat berwenang mampu melaksanakan penegakan disiplin dengan baik dan benar, karena penegakan disiplin bukan hanya terkait hukum pelanggaran disiplin tetapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal,” ujar Indra saat pidato pembukaan.

Terlebih, di lingkup kerja yang kompleks serta dinamis seperti halnya di Setjen DPR RI, memerlukan adanya pembinaan disiplin secara khusus di tengah gagasan menuju Parlemen Modern dengan Work From Anywhere (WFA) yang mulai dikenal sejak era pandemi Covid.

Terkait hal itu, Indra mengungkapkan Setjen DPR RI menghadirkan solusi adanya berbagai gagasan perkantoran modern yang sedang terus dibangun di Kompleks Parlemen dalam mengakomodir WFA. Diantaranya mulai dari Kantin Demokrasi dengan fasilitas Wi-Fi hingga kedepannya konsep Ecopark di kawasan Taman Jantung Sehat yang desainnya kini masih dalam tahap menunggu finalisasi.

Kesemuanya itu, ungkap Indra, dalam mewujudkan PNS di lingkungan Setjen DPR RI yang berintegritas bermoral, profesional akuntabel sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif untuk menunjang karirnya di era Parlemen Modern yang akan akan terus diwujudkan kedepannya.

Dengan demikian, diharapkan skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Setjen DPR RI kedepannya dapat semakin meningkat secara  maksimal. Apalagi, ungkap Indra, SPI nantinya juga berkaitan dengan secara keseluruhan Reformasi Birokrasi (RB) yang akan terus dievaluasi setiap tahunnya.

Turut hadir segenap pejabat tinggi Setjen DPR RI antara lain Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Utama Furcony Putri Syakura dan Kepala Biro SDMA Asep Ahmad Saefuloh. Hadir pula narasumber dari Direktur Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Julia Leli Kurniati dan Analis Hukum Ahli Madya BKN Muhammad Syafiq.

Baca Selengkapnya