Ketua Umum Poros 98: Bacapres Harus Fokuskan Gagasan Serta Kesetiaan Pada UUD 1945 dan Pancasila
Jakarta – Ketua Umum Poros 98 Parlin Silaen0 menilai para kandidat Capres yang muncul dalam bursa Capres Pilpres 2024 belum ada yang menawarkan gagasan atau visi dan misi jika mereka terpilih menjadi Presiden 2024 – 2029.
“Hingga saat ini belum ada satu pun Bakal Capres (Bacapres) yang menawarkan gagasan atau visi misi mereka. Saya paham jika momentum Pilpres masih jauh. Tetapi untuk seorang tokoh yang digadang-gadang menjadi Capres, sudah sepatutnya menawarkan gagasan atau visi misi sehingga publik semakin tertarik kepada sosoknya,” ujar Parlin dalam sebuah obrolan singkat di sebuah kedai kopi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Senin (20/02/2023).
Parlin menilai pentingnya seorang Bacapres menawarkan gagasan atau visi misi, meski hanya dalam sebuah jargon.
“Dengan adanya jargon atau tagline dari seorang kandidat Capres, setidaknya opini publik digiring kepada deskripsi gagasan yang melekat pada kandidat Capres tersebut.”
Dalam hingar-bingar hasil survey tingkat popularitas dan elektibilitas Bacapres, publik digiring kepada tingginya tingkat elektibilitas dan popularitas calon yang didukungnya.
“Kita cenderung menyoroti soal popularitas dan elektibilitas para Bacapres ketimbang gagasan yang mereka lontarkan,” imbuh Parlin.
Menurut Parlin gagasan atau visi misi adalah hal yang paling penting dalam hal menilai seorang Bacapres. Melalui gagasan yang dilontarkan, setidaknya publik dapat menilai seberapa layak seorang Bacapres untuk dipilih.
“Kita ini mau memilih calon pemimpin bangsa ke depan. Gagasan yang ditawarkan, visi dan misi yang diemban itu hal yang paling penting. Lewat gagasan, visi dan misi yang dibarengi track record seorang Bacapres, kita bisa melihat kredibilitas dan integritas seorang Bacaapres. Sampai saat ini kami belum melihat adanya gagasan yang ditawarkan oleh para Bacaapres,” kata Parlin.
Poros 98 berharap momentum pesta demokrasi tahun depan dapat memunculkan gagasan-gagasan baru tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik dalam segala aspek.
Pertarungan gagasan antara pasangan Capres-Cawapres dapat dijadikan ajang pembelajaran publik terkait kehidupan berbangsa dan bernegara yang melibatkan berbagai aspek kehidupan.
Ajang perdebatan para Capres-Cawapres disertai gagasan yang ditawarkan selama masa kampanye merupakan proses pendidikan bagi publik yang bisa memperoleh informasi seputar permasalahan yang dihadapi oleh para pemimpin bangsa selama ini.
Publik diajak untuk mengkaji masalah-masalah riil diberbagai bidang, sekaligus diajak untuk berprilaku demokratis. Belajar menghargai perbedaan pendapat dan belajar kritis dalam melihat permasalahan yang tengah dihadapi oleh bangsa ini.
Parlin menambahkan bahwa Poros 98 melihat belum ada gagasan baru yang ditawarkan oleh para Bacapres hingga saat ini. Dirinya berharap para kandidat itu sudah harus berani memunculkan gagasan atau visi dan misi yang akan mereka bawakan sehingga penilaian publik bisa lebih rasional.
“Kita bisa katakan Anies Baswedan atau Agus Harimurthi Yudhoyono adalah sosok kandidat Capres yang mewakili kelompok oposisi. Namun oposisi dalam hal apa? Apakah hanya dalam sikap politik saja? Kedua kandidat Capres ini seharusnya sudah mulai menawarkan gagasan, atau setidaknya jargon yang membentuk opini publik terkait sosok mereka. Sebaliknya juga dengan kandidat Capres yang lain, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Airlangga Hartarto dan lainnya yang selama ini berada di lingkaran pemerintah. Mereka juga harus menawarkan gagasannya agar publik bisa lebih memberikan penilaian lebih dalam dan rasional soal dukungan terhadap para kandidat Capres ini,” tambah Parlin.
Para Bacapres yang memiliki elektibilitas dan popularitas yang tinggi sudah semestinya memiliki tanggung jawab moral untuk melontarkan sedikit gagasannya tentang visi ke depan, terlepas dari aturan pelaksanaan Pilpres yang ditetapkan. Menurut Parlin, hal ini penting bagi pendidikan politik masyarakat yang menilai konsistensi Bacapres sejak awal.
“Aturan main Pilpres (Pemilu-red) memang memiliki tahapan-tahapan yang harus ditaati oleh semua pihak. Namun gambaran dari gagasan yang ditawarkan oleh Bacapres akan menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih calonnya,” imbuh Parlin.
Masyarakat dapat menilai konsistensi gagasan yang ditawarkan dari awal seorang Bacapres itu masuk ke dalam bursa Bacapres hingga dia berhasil diusung oleh partai politik.
“Disini kita bisa menilai integritas dari seorang Bacapres. Publik tidak akan mudah terkecoh oleh isu-isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak tidak bertanggung-jawab dan cenderung menentukan pilihan secara rasional,” kata Parlin.
Terkait aturan pelaksanaan Pemilu yang terbagi dalam beberapa tahap, sebagaimana dijelaskan dalam UU Pemilu No.7 Tahun 2017 memang harus ditaati. Para Bacapres tentunya harus menaatinya dan harus memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan.
“Yang pasti semua Capres harus setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD RI 1945, dan cita-cita Proklamasi 1945. Seperti yang tertuang dalam pasal 227 poin J. Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Bagi Poros 98, hal ini tidak bisa ditawar lagi,” tegas Parlin.
Parlin menegaskan pentingnya para Bacapres melontarkan gagasannya dan menyatakan kesetiaan kepada dasar negara dan UUD 1945. Menurutnya, gagasan dan kesetiaan ini adalah patokan bagi masyarakat bahwa Bacapres yang dipilihnya adalah seorang yang visioner dan tetap setia kepada dasar negara yang telah diletakkan para founding fathers, sebagaimana yang telah disepakati sebagai dasar dari tujuan kita berbangsa dan bernegara, jelas Parlin.
“Poros 98 mendukung Capres yang tetap menjalankan sistem Demokrasi Pancasila, mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945,” tambah Parlin.
Saat ditanya siapa figur Bacapres yang didukung oleh Poros 98, Parlin menegaskan bahwa sampai saat ini Poros 98 belum menentukan Bacapres yang akan didukung.
“Yang pasti kami mendukung Capres yang secara jelas berjuang mewujudkan cita-cita para founding fathers kita. Apa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945,” tutup Parlin.
Dikonfirmasi terkait dukungan Capres oleh Poros 98, Sekjen Poros 98 Denny Lihiang membenarkan.
“Kami mendukung Capres yang berjuang dalam koridor sistem Demokrasi Pancasila. Karena ini adalah amanah yang harus kita jalankan sebagai generasi penerus,” ungkap Denny Lihiang.
Menurut Denny, komitmen dan kesetiaan kepada Demokrasi Pancasila bukan berarti terjebak dalam kerangka dogmatis. Namun lebih kepada gambaran masyarakat ideal yang diimpikan para pendiri Republik ini dan dinilai masih relevan.
“Setiap bangsa tentunya akan memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Tentunya ini juga yang telah dirumuskan dalam UUD 1945 kita. Para pendiri Republik ini juga telah memikirkan dan merumuskan bagaimana bangsa ini dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmurannya. Sistem Demokrasi Pancasila adalah alat yang ideal dan faktual bagi bangsa ini dalam mewujudkan cita-citanya,” tambah Denny.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Jakarta – Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima kunjungan dari Lembaga Pendidikan ANTARA dan Kantor Berita Tatoli yang berasal dari Negara Timor Leste. Kunjungan tersebut guna bertukar pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan pemberitaan di DPR RI, terutama dalam menginformasikan mengenai kinerja-kinerja anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
“Beberapa hal yang kita sampaikan tentu terkait dengan bagaimana Biro Pemberitaan mengemas berita-berita tentang kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI kepada publik melalui semua platform yang dimiliki baik televisi, radio parlemen lalu media cetak, media online website dan media sosial serta E-media untuk disampaikan kepada masyarakat. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya,” ujar Indra Pahlevi selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, seusai menerima kunjungan di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/04/2024).
Dalam kesempatan itu, Indra juga menjelaskan mengenai pengelolaan informasi untuk mengatasi kendala seperti adanya isu atau berita negatif. Pengelolaan informasi ini dilakukan dengan meluruskan informasi berita sesuai fakta dan data yang sesungguhnya. Selain itu, dalam keterbukaan informasi publik saat ini Biro Pemberitaan Parlemen juga memfasilitasi masyarakat untuk dapat melihat proses rapat-rapat yang dilakukan DPR RI yang bisa diakses masyarakat secara streaming. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya.
“Jadi kontra narasinya itu bisa kita buat berita yang untuk menjelaskan. Tapi juga bisa melihatkan langsung melalui streaming (mengenai) proses rapat-rapat yang dilakukan anggota di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk suatu isu ya yang membahas waktu agenda yang ada di DPR, entah undang-undang, pengawasan, atau anggaran,” jelasnya.
Dengan adanya kunjungan dari Kantor Berita Tatoli dan Timor Leste ini, Indra berharap selain untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait pengelolaan pemberitaan serta menghadapi kendala-kendala juga kedepannya diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan baik antara Parlemen Indonesia dengan Timor Leste.
“Tentu kan sebagai negara tetangga juga harus bisa menjalin hubungan, apalagi Timor Leste juga bagian dari walaupun belum anggota penuh AIPA ya. Tetapi sering Parlemen Timor Leste kan hadir di pertemuan-pertemuan Parlemen ASEAN ya, tentu suatu ketika mungkin Timor Leste menjadi tuan rumah satu event yang tingkatnya ASEAN, kita kan akan ke sana juga nanti dan pasti akan perlu untuk menjalin relasi itu,” pungkasnya.
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Di Tengah Gejolak Kurs, Legislator Optimistis Sektor Energi Stabil
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
