Connect with us

Konsentrasi Jabat Sekjen PDIP, Hasto Beri Sinyal Tak Masuk Kabinet Jokowi

Hasto Kristiyanto (kanan) ditunjuk menjadi Sekjen PDIP mendampingi Ketum Megawati Soekarnoputri

Jakarta – Usai ditunjuk kembali menjadi Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan tak akan masuk dalam kabinet Jokowi – Ma’ruf Amin.

“Saya pribadi menyatakan mohon izin tidak ikut di dalam proses eksekutif dan akan berkonsentrasi di partai,” ujar Hasto Kristiyanto dilansir Tempo, Minggu, 11 Agustus 2019.

Dengan ditetapkannya pengurus baru PDIP periode 2019-2024, Hasto meyakini Megawati Soekarnoputri telah memilah kadernya yang akan ditugaskan di DPP dan mana yang akan masuk kabinet.

“Saya sendiri merasa terhormat ditugaskan kembali sebagai sekjen dengan tugas yang tidak ringan, justru dengan tugas kedua ini semakin berat akan besarnya harapan rakyat untuk PDIP,” ujar Hasto.

Adapun struktur baru kepengurusan PDIP periode 2019-2024 yang ditetapkan dalam Kongres V PDIP tidak banyak yang berubah, tetap 27 personel. Hanya ada beberapa nama baru yang masuk dan sebagian besar hanya digeser dari jabatan sebelumnya.

Di jajaran Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, hanya Ahmad Basarah dan Eriko Sotarduga yang digeser dari kursi wasekjen. Basarah dan Eriko kini masing-masing menempati posisi Ketua DPP Bidang Luar Negeri dan Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga.

Ketika ditanya apakah menangkap sinyal bahwa Megawati akan mempromosikan ke kabinet Jokowi dengan pergeseran ini, Eriko Sotarduga enggan menduga-duga.

“Enggak mungkin saya menebak nasib sendiri. Kami ini di PDIP sifatnya taat pada perintah Ketua Umum,” kata Eriko Sotarduga.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pendaftaran KIP Kuliah Dibuka pada 2-31 Maret 2020

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) bagi para pemegang Kartu Indonesia Pintar yang ingin mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pendaftaran KIP Kuliah dibuka pada 2-31 Maret 2020 hingga pukul 23.59 WIB melalui laman http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/.

“Pada tahun ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan KIP Kuliah agar terintegrasi dengan kebijakan yang telah dilaksanakan selama lima tahun belakangan ini, yakni KIP yang dimiliki siswa SMA maupun SMK,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam, dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Februari 2020.

Nizam, mengatakan KIP Kuliah adalah penguatan program Bidikmisi yang memperluas akses mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Namun kebijakan KIP Kuliah ini untuk sementara diperuntukkan hanya bagi calon mahasiswa baru di kampus.

Nizam menuturkan pendaftaran SNMPTN telah dibuka. pemerintah memperpanjang waktu pendaftaran SNMPTN khusus bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang membutuhkan KIP Kuliah yang seharusnya berakhir pada 27 Februari 2020 pukul 23.50.

“Bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang membutuhkan KIP Kuliah, disediakan perpanjangan waktu yang menyesuaikan pendaftaran KIP Kuliah, yaitu tanggal 2 hingga 31 Maret 2020,” kata dia.

Sementara untuk calon mahasiswa lainnya, batas pendaftaran SNMPTN tetap sama, yakni 27 Februari 2020. Hal ini berlaku pula bagi calon mahasiswa yang sudah memiliki KIP pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Ketua Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Mohammad Nasih, menjelaskan, bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang sama sekali belum memiliki KIP tetap dapat melakukan pendaftaran SNMPTN hingga pengisian program studi dan pilihan universitas. Namun, diharapkan tidak melakukan finalisasi terlebih dulu sebelum mendaftar pada laman KIP Kuliah.

“Pendaftaran KIP Kuliah dimulai awal Maret mendatang. Boleh saja sudah mulai mendaftar dan mengisi informasi-informasi yang perlu dicantumkan di pendaftaran SNMPTN, tetapi kami imbau untuk jangan finalisasi terlebih dulu. Jika pendaftaran KIP Kuliah sudah rampung, baru pendaftaran SNMPTN dapat difinalisasi dan cetak kartu,” jelas Nasih.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

WHO Ungkap Tingkat Penyebaran Virus Corona dalam Kondisi Sangat Memprihatinkan

Oleh

Fakta News
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus

Jakarta – Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penyebaran virus corona (COVID-19). Tedros mengatakan peningkatan penyebaran virus corona di Iran, Italia dan Korea Selatan dalam beberapa hari terakhir dalam kondisi sangat memprihatinkan.

“Peningkatan kasus corona secara tiba-tiba di Italia, Iran dan Republik Korea sangat memprihatinkan,” ujar Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada wartawan di Jenewa, seperti dilansir AFP, Senin (24/2/2020) waktu setempat.

Sementara itu, Tedros mengatakan epidemi virus corona terus meningkat di China, dan belum menunjukkan tanda penurunan.

Diketahui, di Korea Selatan, otoritas kesehatan melaporkan kasus kematian ke-7 akibat virus corona COVID-19. Sebanyak 161 kasus baru, 142 di antaranya terinfeksi COVID-19 dari Daegu, kota di mana wabah COVID-19 menular di Korea Selatan. Sedangkan tiga kasus baru dilaporkan berasal dari Seoul, ibukota Korea Selatan.

Korea Selatan mengumumkan pada (23/2) bahwa mereka telah memutuskan untuk menaikkan level siaga menjadi “merah”, level tertinggi.

Sementara di Iran sudah delapan orang meninggal dunia akibat virus corona di wilayahnya. Jumlah total kasus virus corona yang ditangani otoritas Iran dilaporkan terus bertambah.

Seperti dilansir Associated Press, Senin (24/2), juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Kianoush Jahanpour, menuturkan kepada televisi nasional Iran bahwa jumlah kasus virus corona yang terkonfirmasi di negara ini sejauh ini bertambah menjadi 43 kasus.

“Kita mendapati 43 orang telah didiagnosis terinfeksi virus Covid-19 di negara ini. Delapan pasien di antaranya kehilangan nyawa mereka dalam beberapa terakhir,” sebut Jahanpour dalam pernyataannya.

Sedangkan di Italia, pemerintah Italia menutup beberapa kawasan pedesaan di utara negara itu yang berpenduduk sekitar 50 ribu orang, setelah otoritas kesehatan melaporkan 150 kasus infeksi. Hingga saat ini ada tiga kasus kematian di Italia karena infeksi virus Corona. Virus itu diduga menyebar dari sebuah desa kecil dekat kota Milan.

Sementara di China, mengenai korban jiwa, otoritas kesehatan China melaporkan adanya 150 kematian baru di wilayahnya hingga Minggu (23/2) tengah malam, dengan 149 orang di antaranya meninggal di Provinsi Hubei, yang merupakan pusat wabah ini. Total, korban meninggal akibat virus corona sejauh ini bertambah menjadi 2.592 orang di China daratan. Sedikitnya 30 orang lainnya meninggal akibat virus corona di delapan negara dan wilayah lain di luar China daratan.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Belum Maksimal, Puan: DPR Bersama Pemerintah Siap Sosialisasikan Omnibus Law

Oleh

Fakta News
Pemerintah Harus Tegas Desak Kapal Tiongkok Tinggalkan Perairan Natuna
Ketua DPR RI Puan Maharani

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah belum maksimal menyosialisasi omnibus law. Puan mengungkapkan DPR sedang membuat tim yang bertugas menyisir pasal-pasal yang dapat menimbulkan polemik.

“Belum maksimal. Kami sudah bersepakat bahwa DPR bersama dengan pemerintah akan sama-sama menyosialisasikan,” kata Puan di di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Puan mengaku DPR baru mengetahui terdapat pasal-pasal yang dianggap merugikan masyarakat. Karena itulah, sebut dia, DPR akan memeriksa lagi pasal-pasal tersebut.

“Kami pun sedang membaca dan membuat tim untuk melihat hal-hal mana saja yang urgen. Kan baru saja kita sama-sama tahu bahwa kemudian ada pasal yang sensitif, kami baru tahu,” ungkap Puan.

“Kemudian ada juga hal-hal yang katanya merugikan, misalnya tenaga kerja atau buruh. Itu kan kami lihat lagi. Nggak mungkin dalam waktu beberapa hari kami ini semua bisa tahu isi dari draf tersebut,” imbuhnya.

Adapun salah satu pasal dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang menjadi polemik di masyarakat, mengenai aturan mengganti undang-undang menggunakan peraturan pemerintah. Pemerintah kemudian menyatakan itu salah ketik.

Puan menilai DPR tidak perlu mengembalikan draf RUU Cipta Kerja tersebut ke pemerintah. Pimpinan DPR dari Fraksi PDIP mendiskusikan kembali pasal tersebut.

“Ya kan pemerintah sudah mengatakan bahwa itu katanya ada salah ketik. Ini kan masih draf. Jadi memang nggak perlu juga kami kembalikan, tapi nanti bicarakan lagi di sini,” jelasnya.

 

Adn

Baca Selengkapnya