Hasto Paparkan Pentingnya Pemikiran Geopolitik Soekarno dalam Menyelesaikan Masalah Global
Jakarta – Doktor Ilmu Pertahanan Dr. Hasto Kristiyanto mengatakan, pentingnya pemikiran geopolitik Soekarno digunakan untuk menghadapi masalah hari ini, terlebih melihat situasi global yang terjadi. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam FGD yang dilaksanakan oleh bidang kerja sama dan pemasaran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan tema ‘Analisis Geopolitik, Geoteknologi dan Geoekonomi Kerja Sama Industri Pertahanan Dalam Negeri dengan Industri Pertahanan Luar Negeri’ yang dilakukan secara daring, Rabu (14/9/2022).
Hasto mengatakan, dalam pemikiran geopolitik Soekarno, didasari pada ideologi Pancasila bertujuan untuk membangun tata dunia baru. Dan berdasarkan prinsip bahwa dunia akan damai apabila bebas dari imprealisme dan kolonialisme, serta pentingnya menggalang solidaritas antarbangsa guna mewujudkan struktur dunia yang demokratis, sederajat, berkeadilan.
Menurut dia, inilah yang menjadi roh di dalam membangun kekuatan pertahanan negara dan menjadi pemikiran para pendiri bangsa termasuk Bung Karno. Bahwa bagaimana Indonesia baru merdeka dapat berperan aktif dalam membangun perdamaian dunia di tengah konstelasi perang dingin. Menurut Hasto, reinkarnasi perang dingin itu terjadi saat ini.
“Kalau kita melihat ketegangan di Timur Tengah, kekuatan blok Iran, blok Arab Saudi dengan kekuatan yang ada di belakangnya, pada dasarnya suatu kekuatan diametral yang tidak terlepas terhadap konstelasi saat itu. Demikian pula apa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan saat ini,” jelas Hasto.
Dia menegaskan, pemikiran geopolitik Soekarno ini sebagai bagian dari upaya membangun kekuatan pertahanan negara yang bersifat outward looking (melihat keluar). Jadi dalam kepentingan nasional Indonesia, pertahanan negara memang ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara, serta menjaga ketertiban dunia.
Hasto menyebut, membangun industri pertahanan negara, itu tidak bisa dilakukan tanpa ketegasan apa kepentingan nasional kita terhadap pertahanan negara.
“Bagaimana kepentingan nasional kita, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian politik melalui diplomasi internasional itu merupakan syarat yang penting untuk menerapkan pandangan geopolitik Soekarno di dalam membangun kekuatan dan ketahan negara,” ungkap dia.
Meski demikian, menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini, sejauh ini tak ada yang melakukan simulasi secara terencana, efektif, dan mengukur bagaimana seluruh variabel geopolitik Soekarno menjadi sebuah kekuatan atau power.
Adapun ketujuh variabel itu adalah demografi, teritorial, sumber daya alam, militer, politik, ko-eksistensi damai serta sains dan teknologi.
“Terhadap kasus perang antara Rusia dan Ukraina misalnya, kita melihat bagaimana dari aspek energi, penguasan terhadap pangan, kemudian demografi, teritorial, dan teknologi itu menjadi instrument of power yang menentukan posisi hegemoni Rusia terhadap Eropa Barat yang menerapkan sanksi ekonomi namun kemudian mengalami suatu persoalan yang serius terkait krisis energi, krisis pangan. Belum aspek demografi dengan begitu banyak pengungsi Ukraina ke Eropa Barat,” jelas Hasto.
Selain itu, dia juga mengingatkan dalam membangun industri pertahanan, maka perlu melihat gambaran perang masa depan.
“Karena kalau berbicara kepentingan pertahanan masa depan, dari aspek kepemimpinan intelektual misalnya, melihat apakah kita akan seperti India membangun kapal induk sendiri, atau kita akan menggunakan suatu pertahanan yang menggunakan technology based karena wilayah kita kepulauan sehingga teknologi menggunakan drone dan utilisasi teknologi berbasis C5ISR yang barangkali akan lebih efektif misalnya,” jelas Hasto.
Karena itu, dia berharap perspektif geopolitik dengan ketahanan negara ini harus menjadi diskursus menjadi penentuan visi dan misi calon presiden 2024 yang akan datang.
“Karena ilmu pertahanan negara ini bukan ilmunya militer saja. Ini berkaitan dengan survival kita sebagai bangsa berkaitan dengan kepemimpinan Indonesia bagi dunia, sehingga harus ada suatu penyadaran secara menyeluruh tentang pentingnya ilmu pertahanan di dalam pengambilan kebijakan strategis dalam membangun seluruh instrument of power kita,” tegas Hasto.
Sementara, Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN Robertus Heru mengatakan, memang untuk mempunyai teknologi pertahanan untuk masa depan atau seperti drone, dibutuhkan industri pertahanan yang sehat.
Selain itu, juga harus mempunyai electronic engine dan material industrinya yang kuat. Dimana, Kemhan dan PTDI sudah memulainya sehingga bisa dijadikan modal.
“Melibatkan lembaga riset dan asosiasi. Contohnya untuk satelite support bisa melibatkan BRIN,” jelas Robert.
Akademisi Universitas Binus Currie Maharani Savitri menegaskan, memang untuk menguatkan industri pertahanan, harus mengoptimalkan daya saing, dan meningkatkan kapasitas kita.
“PR bagi kita sendiri adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pertahanan untuk menyerap teknologi. Memperbaiki perencanaan industri pertahanan kita,” jelas Currie.
Direktur Utama Defend Id Bobby Rasyidin menyebut dalam memilih mitra kerja sama untuk industri pertahanan harus dicermati betul. Bukan hanya memberi manfaat bagi kita sendiri, tapi juga untuk ekonomi.
“Artinya disamping bisa memberikan bantuan teknologi kepada kita tentunya mitra ini bisa menjadi sebagai bagian dari supply chain mereka sehingga bisa meningkatkan daya saing industri kita dalam negeri,” jelas Bobby.
Sementara, Ketua Bidang Kerjasama dan Pemasaran KKIP Alex Janangkih Sinaga mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk bagaimana Indonesia bisa mandiri dalam membangun industri pertahanan. Meski demikian, tak lepas untuk membangun kerja sama dengan pihak lain. Karenanya, diharapkan FGD ini bisa memberikan gambaran dan masukan untuk pihaknya.
“Kita harapkan tentunya akan ada pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukan, saran-saran sedemikian rupa dari FGD ini paling tidak sebagai sosialisasi untuk peserta tapi bagi kami ini akan menjadi modal dan masukan yang penting di dalam perumusan berkaitan kerja sama nantinya,” kata Alex.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
