PDI Perjuangan Gelar Ngobrol Santai Bareng Anak Muda di Bandung
Jakarta – PDI Perjuangan menggelar acara ngobrol sareng (Ngobras) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bandung pada Jumat (27/1) sore. Hadir lebih dari 100 orang anak muda kota Bandung berkumpul untuk mengikuti acara tersebut.
Selain Hasto, juga hadir Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono. Kemudian budayawan Budi Dalton sebagai moderator, lalu ada Ustadz Tatan Ahmadz Santana yang merupakan Pengurus Dewan Tafkir PP Persis.
Acara itu semakin asyik karena iringan musik dan humor, plus makanan kerakyatan yang dihidangkan untuk semuanya.
Budi Dalton sebagai moderator sejak awal mengarahkan diskusi mengenai Proklamator RI Ir.Soekarno, bagaimana kehidupannya di Kota Bandung pada masanya.
“Ngobrol soal Soekarno tak bisa lepas dari Jawa Barat. Guru-guru beliau, teman beliau, banyak sekali dari Jawa Barat ini,” kata Budi Dalton.
Hasto lalu menceritakan sejarah Soekarno dengan Kota Bandung. Pada umur 26 tahun, Soekarno menemukan pemikiran mengenai Indonesia Merdeka dari kota ini. Dari sinilah Soekarno bertemu dengan rakyat, salah satunya Pak Marhaen, yang menginspirasi pemikirannya mengenai Indonesia Merdeka.
“Bandung adalah tempat kontemplasi ideologis terpenting bagi Bung Karno. Alamnya yang indah mendorong situasi kontemplasi,” kata Hasto.
Dari kota Bandung lah semangat juang Soekarno semakin bergelora demi memerdekakan Indonesia. Sehingga PDIP berharap para anak-anak muda bisa mengambil semangat juang itu.
Di Bandung ini pula, lanjut Hasto, dilaksanakan Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955, yang kemudian menginspirasi Gerakan Non Blok (GNB). Kejadian itu yang mengubah peta dunia dengan lahirnya Dasa Sila Bandung.
“Dari kota Bandung yang indah ini bisa lahir Dasasila Bandung dan menjadi bagian dari sejarah dunia dengan warisan sejarah itu. Jadi kalau anak muda Bandung tak punya spirit mengguncang dunia, berarti kita sia-siakan sejarah kita sendiri,” ujar Hasto.
“Jangan kita sia-siakan sejarah Bandung yang terkenal di seluruh penjuru dunia itu,” tambahnya.
Ono Surono bicara mengenai relevansi pemikiran Soekarno dalam kondisi saat ini. Dirinya prihatin karena survei menemukan hanya 30 persenan anak muda yang merasa pemikiran Soekarno masih relevan dengan kondisi saat ini. Artinya Soekarno dianggap sudah lewat, bahkan digantikan sosok tokoh bangsa lain atau bahkan dengan sosok artis Korea.
“Padahal kondisi saat ini ya ajaran Soekarno itu masih relevan. Petani miskin, kaum Marhaen, kondisinya juga masih sama. Penjajahan budaya jelas terjadi. Dari sisi ekonomi, berdikari belum sepenuhnya karena banyak anak bangsa yang belum berdikari. Jadk ajaran Bung Karno masih relevan hingga saat ini,” kata Ono.
Ono juga bicara legacy Soekarno dan para Pendiri Bangsa dalam bentuk Pancasila. Kata Ono, Indonesia dengan Pancasila, dari dulu hingga saat ini, terus berusaha dipecah dan dihilangkan, agar bisa dikuasai.
Tantangannya, banyak anak muda saat ini tak sadar bahwa Indonesia bisa berdiri kokoh karena Pancasila yang nilai utamanya adalah gotong royong.
“Ada survei bahwa bagi anak SMA merasa Pancasila tak relevan. Padahal Indonesja bisa tegak sendiri ya karena Pancasila. Di masa pandemi banyak negara ambruk. Tapi kita tegak berdiri karena Pancasila, yakni karena gotong royong. Maka anak muda harus belajar dan mendalami lagi ajaran para pendiri bangsa, soal Pancasila. Dan belajar bagaimana mengaplikasikan Pancasila itu,” kata Ono.
Budi Dalton lalu mengatakan bahwa baginya, yang harus dipahami para anak muda, musuh terbesar orang Indonesia itu adalah perpecahan. “Itulah yang perlu kita jaga. Ada kekhawatiran. Ada bom, ada yang ingin memecah belah melalui idoelogi dan lain-lain,” kata Budi Dalton.
Bicara anak muda, Ustad Tatan mengatakan ada beberapa bahaya yang harus diwaspadai. Pertama adalah ekstrimisme, yakni paham yang mengabaikan kebenaran orang lain. Padahal perbedaan itu ada justru agar saling berkenalan, lalu berdiskusi, lalu kemudian berkolaborasi, bersinergi, membangun harmoni.
“Mudah-mudahan kantor DPC PDI Perjuangan Bandung ini jadi meeting point anak muda untuk bicara apapun dan dari spektrum pemikiran apapun,” katanya.
Musuh kedua adalah pesimisme. Menurut sang ustad, para anak muda harus percaya diri dengan bangsanya sendiri. Terbukti Indonesia bisa kokoh berdiri di tengah banyaknya negara lain yang tumbang akibat pandemi covid.
“Ketiga, musuh kita adalah apatisme, dimana ketika ada masalah, justru tak melakukan apapun,” kata Ustad Tatan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
