PDI Perjuangan Gelar Ngobrol Santai Bareng Anak Muda di Bandung
Jakarta – PDI Perjuangan menggelar acara ngobrol sareng (Ngobras) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bandung pada Jumat (27/1) sore. Hadir lebih dari 100 orang anak muda kota Bandung berkumpul untuk mengikuti acara tersebut.
Selain Hasto, juga hadir Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono. Kemudian budayawan Budi Dalton sebagai moderator, lalu ada Ustadz Tatan Ahmadz Santana yang merupakan Pengurus Dewan Tafkir PP Persis.
Acara itu semakin asyik karena iringan musik dan humor, plus makanan kerakyatan yang dihidangkan untuk semuanya.
Budi Dalton sebagai moderator sejak awal mengarahkan diskusi mengenai Proklamator RI Ir.Soekarno, bagaimana kehidupannya di Kota Bandung pada masanya.
“Ngobrol soal Soekarno tak bisa lepas dari Jawa Barat. Guru-guru beliau, teman beliau, banyak sekali dari Jawa Barat ini,” kata Budi Dalton.
Hasto lalu menceritakan sejarah Soekarno dengan Kota Bandung. Pada umur 26 tahun, Soekarno menemukan pemikiran mengenai Indonesia Merdeka dari kota ini. Dari sinilah Soekarno bertemu dengan rakyat, salah satunya Pak Marhaen, yang menginspirasi pemikirannya mengenai Indonesia Merdeka.
“Bandung adalah tempat kontemplasi ideologis terpenting bagi Bung Karno. Alamnya yang indah mendorong situasi kontemplasi,” kata Hasto.
Dari kota Bandung lah semangat juang Soekarno semakin bergelora demi memerdekakan Indonesia. Sehingga PDIP berharap para anak-anak muda bisa mengambil semangat juang itu.
Di Bandung ini pula, lanjut Hasto, dilaksanakan Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955, yang kemudian menginspirasi Gerakan Non Blok (GNB). Kejadian itu yang mengubah peta dunia dengan lahirnya Dasa Sila Bandung.
“Dari kota Bandung yang indah ini bisa lahir Dasasila Bandung dan menjadi bagian dari sejarah dunia dengan warisan sejarah itu. Jadi kalau anak muda Bandung tak punya spirit mengguncang dunia, berarti kita sia-siakan sejarah kita sendiri,” ujar Hasto.
“Jangan kita sia-siakan sejarah Bandung yang terkenal di seluruh penjuru dunia itu,” tambahnya.
Ono Surono bicara mengenai relevansi pemikiran Soekarno dalam kondisi saat ini. Dirinya prihatin karena survei menemukan hanya 30 persenan anak muda yang merasa pemikiran Soekarno masih relevan dengan kondisi saat ini. Artinya Soekarno dianggap sudah lewat, bahkan digantikan sosok tokoh bangsa lain atau bahkan dengan sosok artis Korea.
“Padahal kondisi saat ini ya ajaran Soekarno itu masih relevan. Petani miskin, kaum Marhaen, kondisinya juga masih sama. Penjajahan budaya jelas terjadi. Dari sisi ekonomi, berdikari belum sepenuhnya karena banyak anak bangsa yang belum berdikari. Jadk ajaran Bung Karno masih relevan hingga saat ini,” kata Ono.
Ono juga bicara legacy Soekarno dan para Pendiri Bangsa dalam bentuk Pancasila. Kata Ono, Indonesia dengan Pancasila, dari dulu hingga saat ini, terus berusaha dipecah dan dihilangkan, agar bisa dikuasai.
Tantangannya, banyak anak muda saat ini tak sadar bahwa Indonesia bisa berdiri kokoh karena Pancasila yang nilai utamanya adalah gotong royong.
“Ada survei bahwa bagi anak SMA merasa Pancasila tak relevan. Padahal Indonesja bisa tegak sendiri ya karena Pancasila. Di masa pandemi banyak negara ambruk. Tapi kita tegak berdiri karena Pancasila, yakni karena gotong royong. Maka anak muda harus belajar dan mendalami lagi ajaran para pendiri bangsa, soal Pancasila. Dan belajar bagaimana mengaplikasikan Pancasila itu,” kata Ono.
Budi Dalton lalu mengatakan bahwa baginya, yang harus dipahami para anak muda, musuh terbesar orang Indonesia itu adalah perpecahan. “Itulah yang perlu kita jaga. Ada kekhawatiran. Ada bom, ada yang ingin memecah belah melalui idoelogi dan lain-lain,” kata Budi Dalton.
Bicara anak muda, Ustad Tatan mengatakan ada beberapa bahaya yang harus diwaspadai. Pertama adalah ekstrimisme, yakni paham yang mengabaikan kebenaran orang lain. Padahal perbedaan itu ada justru agar saling berkenalan, lalu berdiskusi, lalu kemudian berkolaborasi, bersinergi, membangun harmoni.
“Mudah-mudahan kantor DPC PDI Perjuangan Bandung ini jadi meeting point anak muda untuk bicara apapun dan dari spektrum pemikiran apapun,” katanya.
Musuh kedua adalah pesimisme. Menurut sang ustad, para anak muda harus percaya diri dengan bangsanya sendiri. Terbukti Indonesia bisa kokoh berdiri di tengah banyaknya negara lain yang tumbang akibat pandemi covid.
“Ketiga, musuh kita adalah apatisme, dimana ketika ada masalah, justru tak melakukan apapun,” kata Ustad Tatan.
Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 menyetujui perpanjangan waktu terhadap pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Acara selanjutnya permintaan persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sampai dengan masa persidangan kelima yang akan datang, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Hal tersebut, lanjut Puan, berdasarkan laporan pimpinan Komisi II DPR RI yang disampaikan pada rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada tanggal 14 Maret 2023, yang meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ASN nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sampai dengan masa persidangan kelima.
“Oleh karena itu, maka dalam rapat paripurna ini apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tersebut sampai dengan Masa Sidang ke lima tahun sidang 2022-2023 yang akan datang, apakah dapat disetujui?,” sebut Puan yang diiringi teriakan setuju dari seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam ruang Paripurna tersebut.
Sebelumnya di kesempatan berbeda, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, lambannya proses revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) itu karena pendataan tenaga honorer bermasalah.
Menurutnya, proses tersebut terkendala karena tak sinkronnya kinerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Padahal, DPR ingin revisi UU ASN bisa menyelesaikan banyak persoalan tentang tenaga honorer di berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah daerah.
Oleh karenanya, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mendorong agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) yang notabene merupakan gabungan dari beberapa Komisi untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) itu. hal itu semata agar pemerintah memperhatikan secara serius hal tersebut.
Jakarta – DPR RI hari ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai RUU Inisiatif DPR. Atas keputusan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat berbagai apresiasi, termasuk dari kelompok perwakilan PRT.
Keputusan pengesahan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Puan memimpin langsung jalannya Rapat Paripurna.
“Agenda hari ini mendengarkan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI,” kata Puan.
Rapat Paripurna kali ini turut dihadiri sejumlah kalangan aktivis perempuan dari berbagai LSM, komunitas yang fokus pada isu hak pekerja rumah tangga, dan perwakilan PRT. Puan menyapa satu per satu kelompok aktivis yang hadir. “Di atas (balkon ruang Rapat Paripurna) hadir perwakilan aktivis dan teman-teman pekerja rumah tangga yang ikut memantau jalannya Rapat Paripurna,” ucapnya.
Mereka yang datang berasal dari Jala (Jaringan Nasional Advokasi) PRT, SPRT (Serikat Pekerja Rumah Tangga) Sapulidi, KPI, Perempuan Mahardhika, dan Rumpun Gema Perempuan (RGP), Mitra I Made, dan Institut Sarinah. Setelah menyapa perwakilan aktivis yang memperjuangkan RUU PRT, Puan lalu meminta pendapat fraksi-fraksi mengenai RUU PPRT. Kemudian, ia meminta persetujuan anggota DPR.
“Apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi RUU Usul DPR RI?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab anggota DPR serentak. Persetujuan itu ditandai dengan ketokan palu sidang dari Puan. Ketokan palu dari Puan pun disambut tepukan tangan meriah dari anggota DPR dan perwakilan aktivis serta PRT. Atas kesepakatan tersebut, berbagai apresiasi datang untuk Puan. Hal ini mengingat RUU PPRT sudah diperjuangkan belasan tahun lamanya dan baru pada periode Puan akhirnya disepakati untuk dibahas.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani memberikan apresiasi langsung kepada Puan dalam Rapat Paripurna. Menurutnya, RUU PPRT berhasil menjadi RUU Inisiatif DPR berkat dukungan Puan. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas dukungan Ibu Ketua Puan Maharani sebagai Ketua DPR dengan ditetapkannya RUU PPRT yang sudan 19 tahun dinantikan oleh teman-teman kita PRT,” ujar Netty.
Menurut anggota Fraksi PKS ini, keputusan RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR akan menjawab sejumlah pertanyaan dan keraguan PRT atas pengakuan dan perlindungan negara terhadap keberadaan mereka sebagai WNI yang berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Netty mengatakan, momen ini akan menjadi catatan sejarah.
“Di saat DPR RI dipimpin oleh seorang perempuan, Ibu Puan Maharani. Masa penantian itu mendapat jawaban yang luar biasa. Ini menjadi kado terindah bagi PRT selama 19 tahun menantikan instrumen perlindungan atas keberadaan mereka,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg DPR RI, Luluk Nur Hamidah. Ia mengucapkan terima kasih untuk pimpinan DPR, khususnya Puan atas dukungan terhadap RUU PPRT. “Terima kasih untuk semua pimpinan DPR RI, Ibu Puan khususnya. Lagi-lagi ini sangat membanggakan bahwa perempuan memimpin pasti meninggalkan jejak yang bermakna,” ucap Luluk.
“Ini adalah kemenangan kita semua, dan kemenangan hati nurani, dan Insyaallah akan menjadi kemenangan bangsa Indonesia,” sambung anggota Fraksi PKB itu.
Luluk mengatakan, RUU PPRT diharapkan akan segera mengakhiri berbagai macam bentuk diskriminasi dan juga kekerasan terhadap hampir 5 juta PRT di Indonesia yang mayoritas adalah perempuan dan 14% di antaranya adalah anak-anak. Ia juga menyebut, RUU PPRT nantinya dapat mengakhiri praktik-praktik perbudakan modern, bukan hanya bagi PRT di tanah air tapi juga untuk jutaan PRT migran di luar negeri.
Jakarta – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani tersebut, Puan menanyakan persetujuan kepada peserta sidang.
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui menjadi undang-undang?” tanya Puan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Sebelumnya, menurut laporan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) M. Nurdin, dalam melakukan pembahasan RUU tersebut, Baleg telah melakukan rapat-rapat kerja dengan berbagai pihak, serta rapat dengar pendapat umum dengan para pakar dan juga rapat Panja pada 15 Februari 2023 lalu.
Dikatakan Nurdin, dalam Rapat Kerja pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I atas hasi pembahasan RUU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan RUU, terdapat 7 fraksi yang menerima hasil kerja Panja dan menyetujui untuk dilanjutkan pada Tahap Pembicaraan Tingkat II, yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP.
Sedangkan 2 fraksi yakni Fraksi Demokrat dan PKS, belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker dilanjutkan dalam Tahap Pembicaraan Tingkat II.
“Namun demikian, sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Rapat Kerja Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI memutuskan menyetujui hasil Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk melanjutkan pada Tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang,” paparnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, fraksinya belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tersebut disahkan dengan beberapa alasan. Diantaranya, pertama, undang-undang tersebut dianggap tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kegentingan memaksa untuk dikeluarkan secara terburu-buru, kedua; UU Cipta Kerja ini dinilai berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air.
“Ketiga; kami mempertanyakan prinsip keadilan sosial dari undang-undang Cipta kerja ini apakah sesuai konsep ekonomi Pancasila ataukah justru sangat bercorak kapitalistik dan Neo liberalistik. Keempat; proses pembahasan hal-hal krusial dalam Cipta kerja ini kurang transparan dan akuntabel akhirnya sikap kritis Partai Demokrat terbukti karena Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil uji materiil atas undang-undang cinta kerja ini sebagai inkonstitusional bersyarat,” jelasnya.
Paripurna DPR RI Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU ASN
RUU PPRT Jadi Inisiatif DPR, Ketua DPR RI Dapat Apresiasi dari Pekerja Rumah Tangga
DPR RI Setujui RUU Perppu Ciptaker Jadi Undang-Undang
Komisi III Setujui Permohonan Naturalisasi Tiga Pemain Sepak Bola dan Satu Pemain Basket
Ahmad Sahroni: Restorative Justice Tidak Tepat untuk Mario
Modus Ternak Lebah, Komisi III Akan Kawal Kasus Dugaan Investasi Bodong PT MBM
Ganjar Pimpin “Groundbreaking” Pabrik Samator Terbesar, Nilai Investasi Rp500 Miliar
Dalam Kunjungannya Ke Gorontalo, Gobel Ingatkan Masyarakat Waspadai ‘Money Politics’ Jelang Pemilu
Megawati Bertemu Presiden Jokowi, Bahas Hal-hal Strategis Berbagai Persoalan Bangsa dan Arah Masa Depan
