Hasto Sampaikan Pentingnya Merancang Kebijakan Pertahanan RI atas Cara Pandang Geopolitik
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan yang juga Doktor Ilmu Pertahanan Dr. Hasto Kristiyanto memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan secara virtual, Selasa (8/11/2022). Hasto menjadi salah satu pembicara bersama Menhan Prabowo Subianto sebagai keynote speaker.
Dalam sambutannya Hasto menyatakan bahwa dalam konteks geopolitik, terkait dengan ancaman pertahanan global, Bangsa Indonesia tidak boleh bersikap terlalu netral, tetapi harus membangun kerjasama strategis agar Indonesia mampu secara lincah melibatkan diri dalam berbagai persoalan keamanan dunia melalui diplomasi luar negeri dan pertahanan secara terpadu.
Menurut Hasto, adalah kewajiban seluruh tumpah darah Indonesia untuk membela keselamatan bangsa, dan merupakan tugas untuk membela keutuhan wilayah kedaulatan negara. Namun Indonesia juga punya tanggung jawab bagi ketertiban dunia.
“Kita tidak boleh terlalu halus ataupun terlalu penurut di dalam konteks politik pertahanan, kita harus berbicara apa adanya, termasuk kemampuan merespons secara strategis, ketika negara tetangga kita menjadikan Indonesia sebagai ancaman. Memang kita dorong hidup berdampingan secara damai, dan saling menghormati, namun bukan berarti negara tetangga bisa melanggar kedaulatan wilayah ribuan kali, dan hal tersebut kita biarkan dengan penuh kesopanan,” kata Hasto.
Hasto pun memuji doktrin di interal TNI Angkatan Udara (TNI AU) yang menggemakan ‘Swa Bhuwana Paksa’. Hasto menilai, bahwa doktrin ‘Swa Bhuwana Paksa’ memiliki arti yang mendalam. Dimana, TNI AU memiliki tugas khusus dalam menjaga dirgantara dan menjadi sayap tanah air Indonesia.
“Tapi kalau orang Jogya sana, punya otak atik gatuk juga, ‘Swa Bhuwana Paksa’ itu memaksa dengan cara berdikari, agar kita menjadi kekuatan di dunia,” tegas Hasto.
Politisi asal Yogyakarta ini juga mengulas soal pemikiran Geopolitik Soekarno yang juga disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Di mana, pentingnya memperkuat angkatan perang dalam negeri. Sebab, politik pertahanan memiliki dua tujuan yang mulia bagi peradaban bangsa-bangsa.
Pertama, kata Hasto, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, bagaimana memastikan kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
“Jadi tugas kita menghapuskan berbagai bentuk penindasan bagaimana kita mau menghapuskan penindasan kalau angkatan perang kita tidak kuat,” tegas Hasto.
Maka dari itu, Hasto menilai pentingnya merancang kekuatan pertahanan atas cara pandang geopolitik, dan bukan sekedar mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau kita hanya mengandalkan APBN tanpa berpikir out of the box, kita selamanya akan ketinggalan dengan kekuatan pertahanan negara lain, betul?,” tegas Hasto.
Pernyataan Hasto ini lalu direspons dengan teriakan “betul” oleh para peserta acara yang mayoritas adalah anggota TNI.
Hasto pun kemudian secara tertutup menyampaikan berbagai kebijakan terobosan di dalam membangun kekuatan pertahanan negara, agar Indonesia kembali disegani di dunia internasional. Tidak lupa Hasto menyampaikan teori geopolitiknya yang disebut progressive geopolitical coexsistance.
“Kekuatan TNI kita harus menjadi benteng terkuat di Samudera Hindia agar bisa meleverage kepemimpinan masa depan dunia di Pasifik. Itulah imajinasi yang disampaikan Bung Karno yang harus dijalankan dengan menjadikan instrument of national power seperti demografi, teritorial, sumber daya alam, politik, militer, koeksistensi damai, sains and teknologi, untuk disimulasikan menjadi power,” ujar Hasto.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
