Connect with us

Hasto Ungkap Prabowo Bersedia Hadir di Kongres PDIP

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat bertemu Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto

Jakarta – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersedia hadir dalam kongres ke-5 PDIP di Bali pada awal Agustus ini. Hasto mengungkapkan Prabowo menyatakan kesediaannya tersebut ketika bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.

“Pak Prabowo–ketika pertemuan bersama Ibu Megawati Soekarnoputri–sudah menyatakan bahwa beliau akan hadir,” kata Hasto dalam konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Hasto juga mengatakan para ketua umum partai politik yang sebelumnya tergabung bersama PDIP dalam koalisi yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) turut diundang. Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta jajaran menterinya ikut diundang, termasuk Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin.

“Kabinet Gotong Royong representasi kita undang, tidak semua. Tokoh nasional, tokoh agama dari NU, Muhammadiyah, dan sebagainya,” sebut Hasto.

Kongres ke-5 PDIP itu akan digelar pada 8-11 Agustus 2019 di Pantai Matahari Terbit, Bali. Hasto menyebut tujuan kongres itu untuk memperkuat kaderisasi kepemimpinan dari tingkat anak ranting hingga pusat.

Sementara itu, tentang undangan pada Prabowo tersebut sebelumnya telah diungkap Megawati pada Rabu, 24 Juli lalu. Ketika itu, Megawati menjamu Prabowo di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

“Saya tadi tanya juga sama Pak Bowo supaya daripada menjadi hal yang digoreng-goreng. ‘Mas, mau diundang nggak sama saya?’ ‘Lalu ke mana, Mbak? Ke kongres, ya mau dong’. ‘Kalau mau, saya undang, kalau nggak, ya, ndak apa-apa,'” kata Megawati mengulangi percakapannya dengan Prabowo saat itu.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kekerasan dan Kerja Paksa Anak Harus Dihapuskan

Oleh

Fakta News
Kekerasan dan Kerja Paksa Anak Harus Dihapuskan
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mengatakan kekerasan dan kerja paksa pada anak-anak Indonesia masih banyak terjadi di sejumlah wilayah. Untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) harus segera mencari cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi.

“Saya ambil contoh belum lama ini di Riau pernah terjadi bully anak SMP yang dilakukan oleh seniornya, sehingga korban itu hidungnya mengalami luka. Jadi kekerasan pada anak ini tetap berjalan, bagaimana program Kementerian terkait dalam menyelesaikan ini agar tidak terjadi kembali,” tanya Achmad saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA beserta jajaran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Achmad mengusulkan, KPPPA harus menyediakan psikolog pendamping  terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan agar tidak terjadi gangguan kejiwaan ke depannya. “Kira-kira Kementerian terkait punya tidak solusi? Contohnya seperti menyediakan pendamping psikologi agar anak yang menjadi korban kekerasan ini tidak mengalami gangguan kejiwaan,” saran politisi Partai Demokrat ini.

Achmad berpendapat, selain menjadi korban kekerasan, anak-anak Indonesia juga dipaksa untuk bekerja di luar batas kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh orang tuanya. “Kita tahu wajib belajar kan 12 tahun, tapi masih banyak anak usia sekolah yang dipekerjakan oleh orang tuanya. Jadi hal ini harus menjadi perhatian serius juga,” kata Achmad.

Legislator daerah pemilihan Riau I ini menilai KPPPA harus memberikan saksi yang berat bagi setiap orang tua yang memperkerjakan anak-anaknya pada usia sekolah. “Solusi yang tepat juga Kementerian PPPA ini harus memberikan saksi bagi orang tua yang memperkerjakan anak-anaknya kira-kira bisa atau tidak,” tegasnya. (tn/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Biro Pemberitaan Parlemen Diminta Juga Analisa Isu Ekonomi

Oleh

Fakta News
Biro Pemberitaan Parlemen Diminta Juga Analisa Isu Ekonomi
Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti. Foto: DPR RI

Jakarta – Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Damayanti mengatakan, Biro Pemberitaan Parlemen yang merupakan supporting system dari kedewanan wajib memberikan yang terbaik untuk anggota dewan dalam perbaikan citranya. Oleh karenanya, dirinya mendorong agar Sub Bagian Analis Media dapat memberikan feeding berupa substansi dari berbagai isu.

“Kita bisa memberikan supporting dalam bentuk memberikan feeding, berupa substansi pembuatan Undang-Undang, subtansi dalam rapat-rapat kerja dan substansi saat anggota harus berbicara di depan publik. Alhamdulillah, setiap harinya, Biro Pemberitaan Parlemen sudah memberikan analisa media untuk anggota DPR RI khususnya pimpinan DPR RI,” paparnya usai membuka Focus Group Discussion (FGD) Analis Media terkait Isu Ekonomi, di Ruang Rapat Pansus B DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Maya, sapaan akrabnya, menjelaskan Sub Bagian Analis Media DPR RI ini akan mencerminkan dan merangkum info dari Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM), media sosial dan media cetak juga media mainstream lainnya untuk mengukur citra positif atau negatif bagi DPR RI. Lebih lanjut Maya juga memaparkan terkait masalah ekonomi. Ia menilai akhir-akhir ini percepatan atau intensitas rapat-rapat di Komisi mengenai masalah ekonomi kecil sudah mulai terlihat.

“Untuk itu hari ini dilaksanakan khusus analisa media bidang ekonomi, sudah hadir dari Indonesia Indicator dan Fakultas Ekonomi UI yang akan memberikan apa isu-isu ekonomi yang harus diperhatikan, yang nanti bisa dibaca atau dirangkum oleh media sosial, yang nantinya dijadikan analisa media kita kepada Anggota DPR RI, khususnya Pimpinan,” katanya sembari menyatakan bahwa dengan adanya analisa media, Pimpinan dan Anggota DPR RI dapat mengetahui posisi penilaian DPR RI terhadap persoalan ekonomi sekaligus cara menyikapinya.

Sementara itu, Section Leader of Business Sector PT. Indonesia Indicator Imelda Valentina R mengatakan selain isu politik, DPR RI seharusnya dapat menganggap isu-isu ekonomi yang sudah menjadi suatu bagian dari fungsi pengawasan DPR RI. Mengingat, isu ekonomi itu berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak. “Isu-isu ekonomi juga harus kita lihat, karena kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat dan masyarakat juga menentukan kebijakan itu sendiri,” tandasnya.

Ke depan, Imelda berharap, selain dari Pimpinan DPR RI, Kesetjenan juga harus lebih banyak merilis berita-berita tentang ekonomi, seperti Komisi VI dan Komisi XI untuk dapat merespon isu-isu ekonomi. “Jangan bermain di tataran ekonomi makro saja. Yang ada di masyarakat bisa di respon. Jadi tidak hanya merespon pemberitaan media, tapi juga melihat isu-isu ekonomi yang lain. Seperti tadi saya juga menyoroti seperti isu ekonomi digital, ekonomi syariah, itu kan bisa jadi isu yang di dorong oleh DPR RI,”tuturnya.

Selain Imelda, FGD yang mengangkat topik “DPR Dalam Isu-Isu Ekonomi” ini menghadirkan beberapa Narasumber diantaranya Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Mohammad Djazuli dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Berly Martawardaya. Serta turut dihadiri oleh sejumlah pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. (ndy,mg/es)

Baca Selengkapnya

BERITA

Indonesia Diharapkan Juara Umum SEA Games Filipina

Oleh

Fakta News
Indonesia Diharapkan Juara Umum SEA Games Filipina
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: DPR RI

Jakarta – Setelah sekian lama Indonesia tak menjadi juara umum di ajang Southeast Asian (SEA) Games, kini harapan kembali muncul. Kontingen Indonesia harus kembali merajai SEA Games yang kali ini akan diselenggarakan di Filipina 30 November-10 Desember mendatang.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengemukakan harapan tersebut saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Menpora, Koni Pusat, dan KOI. Komisi X DPR RI memang sedang memfokuskan diri pada olahraga prestasi dengan para mitra kerja terkait, karena prestasinya cenderung menurun. Ini adalah momentum untuk menjadikan Indonesia kampiun di ASEAN.

“Hari ini kita fokus pada capaian olahraga prestasi. Indonesia sudah 21 kali ikut serta dalam SEA Games dengan capaian prestasi membanggakan. Sepuluh kali menjadi juara umum. Namun, sejak SEA Games 1993 di Singapura, Indonesia tidak pernah lagi menjadi juara umum kecuali ketika menjadi tuan rumah,” ungkap Hetifah di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Bahkan, lanjut legislator asal Kalimantan Timur ini, pada dua perhelatan SEA Games terakhir, Indonesia mencapai prestasi terburuk sepanjang sejarah. Ketika itu hanya menempati urutan ke-5 dari 11 peserta. Banyak kalangan meragukan Indomesia mampu mengembalikan kejayaan dan dominasinya di pesta olahraga bangsa-bangsa ASEAN tersebut.

“Banyak yang meragukan Indonesia mampu mencapai prestasi terbaiknya lagi. Tapi, mudah-mudahan Indonesia yang akan mengikuti 49 cabang olahraga dari 56 cabang olahraga yang dipertandingkan dan akan mengirim kurang lebih 837 atlet, bisa berprestasi kembali,” harap politisi Partai Golkar itu. (mh/sf)

Baca Selengkapnya