Hubungan Polusi Udara dan Kanker Payudara
Jakarta – Tinggal di daerah dengan tingkat polusi udara yang tinggi, menurut hasil penelitian di Amerika Serikat, dapat menyebabkan wanita berisiko terkena kanker payudara. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 280 ribu wanita di Amraerika Serikat, yang tinggal di daerah-daerah berpolusi tinggi.
Hasil penelitian yang dilansir di Jurnal Breast Cancer Research, April lalu itu, menyebutkan, bahwa payudara padat atau jaringan lemak lebih sedikit merupakan salah satu faktor risiko kanker payudara. Penelitian itu, bermula bertujuan menelusuri kaitan antara polusi udara dengan kepadatan payudara.
Nah, hasilnya menemukan bahwa untuk setiap satu unit peningkatan konsentrasi partikel halus Particulate Matter (PM2,5), maka risiko untuk memiliki payudara padat meningkat sebesar 4 persen. Wanita dengan payudara padat sekitar 20 persen, kemungkinan terpapar konsentrasi PM2,5 yang lebih tinggi, yang berisiko menimbulkan kanker payudara.
Sebaliknya, wanita dengan payudara kurang padat, atau payudara dengan jaringan lemak lebih banyak, 12 persen lebih kecil kemungkinannya terpapar konsentrasi PM2,5 yang tinggi.
Kepadatan payudara diukur dengan mammografi dan mencerminkan jumlah relatif jenis jaringan yang berbeda di payudara. Adapun mammografi adalah proses pemeriksaan payudara menggunakan sinar-X dosis rendah.
Payudara dengan jaringan lemak lebih banyak, akan mudah diinterpretasikan dengan mammografi, sehingga bila ada kelainan lebih mudah dideteksi. Sebaliknya, payudara padat mengandung presentase jaringan fibroglandular yang lebih tinggi dan dapat mengaburkan mammografi, sehingga menyulitkan identifikasi kelainan seperti tumor.
Berdasarkan hasil penelitian itu, Dr Lusine Yaghjyan, peneliti Universitas Florida mengatakan, menunjukkan bahwa variasi geografis yang terkait kepadatan payudara, dapat dijelaskan oleh pola polusi udara yang berbeda antara daerah perkotdaan dan pedesaan.
Paparan Ozon
Para peneliti, juga melihat hubungan antara paparan ozon dan kepadatan payudara. Mereka menemukan bahwa setiap satu unit peningkatan konsentrasi ozon dikaitkan dengan penurunan 3 persen lebih rendah untuk memiliki payudara padat.
Yaghjyan menjelaskan, ada hubungan positif antara paparan konsentrasi partikel halus dan kepadatan payudara. Namun hubungan terbalik antara paparan ozon dan kepadatan payudara.
“Ini menarik, sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk mengungkap mekanisme biologis yang mungkin terjadi bahwa paparan ozon dapat mengurangi risiko wanita memiliki payudara padat,” kata dia.
Komponen kimia pencemar udara PM2.5, diketahui mengandung polutan yang memiliki sifat mengganggu endokrin. Menurut para peneliti, polutan ini berpotensi mempengaruhi kepadatan payudara dengan mengganggu pertumbuhan sel di payudara dan meningkatkan jumlah jaringan fibroglandular.
Mengganggu Kesehatan
Salah satu indikator untuk mengukur pencemaran atau polusi udara, adalah dengan mengukur kadar PM 2,5 yang terkandung dalam udara. PM adalah singkatan dari Particle Matter yaitu Partikel-partikel halus yang terdapat dalam udara sedangkan 2,5 merupakan ukuran dari partikel tersebut yaitu 2,5 mikron (2,5µm). Jadi pada dasarnya PM2,5 adalah partikel-partikel halus yang terkandung dalam udara atau lebih tepatnya adalah polutan halus yang berbentuk partikel dalam udara dengan ukuran dibawah 2,5 mikron.
Partikel yang berukuran kurang dari 2,5 mikron ini sangat membahayakan kesehatan manusia karena dapat menimbulkan iritasi pada mata, mengganggu sistem pernapasan manusia dan bahkan dapat masuk ke aliran darah. Selain menimbulkan masalah kesehatan, kandungan PM2,5 dalam udara dengan jumlah yang banyak juga akan menimbulkan kabut sehingga mengganggu jarak pandang kita yang akhirnya juga akan mengganggu kegiatan-kegiatan kita sehari-hari.
PM2,5 umumnya berasal dari asap kendaraan bermotor, asap pemrosesan logam dan juga asap kebakaran hutan. Menurut Agensi Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection Agency) Amerika Serikat, PM2,5 akan mengganggu kesehatan jika melebihi 35,3µg/m3/hari. Sedangkan WHO sebagai Badan Organisasi Internasional yang menangani permasalahan kesehatan menetapkan standar kualitas udara PM2,5µg/m3/hari atau 10µg/m3/tahun. Namun pada kenyataannya banyak daerah atau negara yang tidak memenuhi standar tersebut.
Berdasarkan hasil pantauan WHO terhadap 1600 kota di 91 Negara, Kota yang tingkat pencemarannya paling parah adalah Ibukota India yaitu New Delhi. Kadar PM2,5 yang terdapat di udara kota New Delhi adalah 153µg/m3. Berada di urutan nomor dua adalah Kota Patna yang juga merupakan wilayah India dengan kandungan PM2,5 dalam udara sebanyak 149µg/m3. Kota dengan tingkat pencemaran tertinggi ketiga di dunia juga merupakan Kota dari India yaitu Kota Gwalior dengan jumlah PM2,5 sebanyak 144µg/m3.
Menurut data dari WHO tersebut, kandungan PM2,5 dalam udara DKI Jakarta adalah 21µg/m3, lebih tinggi dari Singapura yang kandungan PM2,5-nya 17µg/m3 tetapi lebih rendah dari Bangkok yang mengandung PM2,5 sebanyak 35µg/m3 dalam udaranya.
Nah bagaimana dengan wanita yang hidup di Jakarta, yang juga tingkat polusinya cukup tinggi?
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
