Connect with us

Refleksi Sejarah: Bendera dan Himne Papua

Penulis:
Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi
Sesepuh Masyarakat Papua

 1. Latar Belakang

Gejolak yang terjadi selama 56 tahun (1 Mei 1963-1 Mei 2019), sesungguhnya berakar pada konflik antara Belanda dan Indonesia mengenai siapa yang dari aspek legalitas paling berhak memiliki Papua. Sejak awal berdirinya Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, Bapak Proklamator Soekarno-Hatta menyatakan bahwa Indonesia yang dimerdekakan itu meliputi seluruh wilayah bekas penjajahan Hindia Belanda (Nederlands Indie), termasuk wilayah koloni Papua yang waktu itu dikenal dengan nama West Nieuw Guinea (WNG). Pihak Belanda berpolitik bahwa Papua memiliki karakteristik sosio-kultural dan geografis yang berbeda, supaya diberi “status tersendiri ataupun pada suatu saat nanti menentukan nasibnya sendiri”.

Pendapat tersebut sangat “misleading” (menyesatkan), karena Belanda sebenarnya melanggar konstitusinya sendiri, yaitu Proklamasi van Delden tanggal 24 Agustus tahun 1828 atas nama Raja Belanda Willem I.  Isi Proklamasi menyatakan bahwa wilayah koloni Nieuw Guinea mulai dari 141o Bujur Timur Greenwich di pantai selatan terus kearah barat, barat daya dan utara sampai ke semenanjung “Goede Hoop” (Tanjung Harapan) di Pantai Utara dinyatakan sebagai milik pemerintah Belanda baik secara “de facto maupun de jure”.(Freddy Numberi, Quo Vadis Papua,2013:hal.523).

Selanjutnya pemerintah Belanda memberikan otoritas kekuasaannya kepada pemerintahan Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia (Jakarta). Koloni Nieuw Guinea (Papua) adalah satu-satunya koloni yang memiliki pernyataan tertulis berupa proklamasi saat itu. Sedangkan koloni lainnya dibawah pemerintahan Hindia Belanda adalah limpahan dari VOC yang dikuasakan kepada pemerintahan Hindia Belanda di Batavia.

Proklamasi 24 Agustus 1828 ini terjadi 117 tahun sebelum Indonesia merdeka. Kemudian lebih dikokohkan lagi dalam  Staatsblad van Nederlands-Indie Nomor 2 tahun 1885. (60 tahun sebelum Indonesia merdeka).

2. Politik Belanda Tentang Papua

Meskipun dalam KMB Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, namun Papua masih tetap dipertahankan dengan berbagai alasan. Presiden Soekarno merasa dikhianati, karena Belanda tidak menepati perjanjian KMB tersebut untuk mengembalikan Papua satu tahun kemudian (tahun 1950) kepada Indonesia sebagai pemilik wilayah Hindia Belanda yang dimerdekakan. Sepanjang tahun 1950-an, Presiden Soekarno mendesak PBB agar Belanda ditekan untuk menyerahkan Papua kepada Indonesia, namun tidak berhasil. Setelah gagal di PBB, pada 5 Desember 1957, Bung Karno mengambil tindakan represif dengan mengusir semua warganegara Belanda serta perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia di nasionalisasi.(Justus M. Van Der Kroef, 1958:hal.1).

Sepanjang periode 1950-1959 secara sistematis Belanda semakin mengukuhkan kekuasaannya atas Papua. Belanda terus menebar janji tentang “zelf beschikking recht” (right to self-determination) bagi rakyat Papua. Hal ini dilakukan dengan memantapkan pengembangan sistem politik, partai politik dan pemerintahan beserta aparaturnya.(Papuans building their future, March 1961:hal.17). Belanda juga membangun infrastruktur fisik di Papua dalam rangka menumbuh kembangkan pola pikir, sikap dan tindak perilaku rakyat serta para elit politik Papua yang pro-Belanda agar semakin anti-Indonesia (politik devide et impera). Sejarah membuktikan bahwa persepsi tentang “Negara Papua” yang dibuat Belanda, berhasil mempengaruhi AS, dan PBB serta membuat pemerintah Indonesia ikut terperangkap di dalamnya dan menganggap “Negara Papua” dan atribut-atributnya adalah musuh yang harus dibasmi, padahal sumber konflik yang terjadi adalah mengembalikan koloni Papua (provinsi bukan negara) kepada pemiliknya yang sah yaitu Indonesia.

John Saltford dalam bukunya The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua,1962-1969-The Anatomy of Betrayal (2003,hal.8) mengatakan: “Oleh karena itu dibawah prinsip uti possidetis juris WNG milik Indonesia. Jika Belanda memberikan WNG kemerdekaannya, akan menjadi tindakan separatisme terhadap Indonesia”.

Belanda berhasil dalam politik adu dombanya dan tetap menguasai Papua sebagai salah satu provinsinya di seberang lautan. Pada tahun 1961 Belanda mempercepat langkahnya, dimana Gubernur Nederlands Nieuw Guinea, Pieter J. Platteel mengeluarkan keputusan Gubernur Nederlands-Nieuw Guinea No.362 Tahun 1961, tanggal 18 November 1961 perihal bendera Papua yang disebut LANDS VLAG van Nederlands-Nieuw Guinea. (Lembaran Daerah No.69 Tahun 1961). Ini adalah bendera tanah atau budaya, berupa bendera “Bintang Kejora”. Bukan NATIONALE VLAG atau yang disebut dalam Bahasa Inggris National Flag (Bendera Kebangsaan). Juga ditetapkan keputusan Gubernur Nederlands-Nieuw Guinea No.364 Tahun 1961, tanggal 18 November 1961 tentang HIMNE DAERAH Nederlands-Nieuw Guinea (Lembaran Daerah No.69 Tahun 1961). Ini adalah Himne Hai Tanahku Papua berupa lagu rakyat yang memuji kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa.

3. Harapan Ke Depan

Presiden ke-4, KH Abdurraman Wahid (Gus Dur), Bapak Pluralisme Indonesia, pada waktu meresmikan penggunaan nama Papua diawal millennium ke-3, tanggal 1 Januari 2001, dan mengijinkan pengibaran bendera “Bintang Kejora”, mengatakan kepada penulis (saat itu penulis menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan masih merangkap Gubernur Provinsi Irian Jaya): “Pak Freddy, apakah dengan mengembalikan nama Papua, akan berdampak kepada rakyat Papua untuk minta merdeka”? Penulis menjawab: “Bapak Presiden justru hal ini merupakan “obat mujarab”, suatu momentum untuk merebut “hati dan pikiran” orang Papua karena bendera “Bintang Kejora” dan “Himne Hai Tanahku Papua” sesuai dengan keputusan Belanda bukan merupakan simbol suatu negara melainkan lebih mewarnai budaya rakyat Papua, karena Belanda tetap ingin berkuasa di Papua sebagai titik tumpuannya di kawasan Asia. Dengan pengembalian nama Papua tersebut maupun penggunaan bendera “Bintang Kejora” dan “Himne Hai Tanahku Papua” akan memperkaya budaya bangsa Indonesia yang beragam ini serta bukti bahwa bangsa Indonesia melalui Bapak Presiden Gus Dur sangat peduli dengan saudara-saudaranya di Tanah Papua, ungkap penulis.

Kemudian, Gus Dur selesai meresmikan penggunaan nama Papua berkelakar “Gitu Saja Kok Repot”.

Dengan penjelasan di atas semoga masyarakat dapat mengerti bahwa bendera dan lagu tersebut adalah simbol kultural.  UU Otsus Pasal 1, butir H. mengamanatkan bahwa daerah boleh memiliki lambang dan lagu daerah sebagai simbol kultural yang tidak diposisikan sebagai kedaulatan.

Abraham Lincoln (1809-1865) berkata:”Anda dapat membodohi semua orang beberapa saat. Anda bisa menipu sebagian orang sepanjang waktu; tetapi Anda tidak bisa membodohi semua orang sepanjang waktu” (Clinton Illnois,1858).

 

Laksamana Madya (Purn) Ambasador Freddy Numberi
(Tokoh Masyarakat Papua)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan

Oleh

Fakta News

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD,SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat, menelorkan kriteria seleksi masuk sekolah dengan mempertimbangkan urutan prioritas berupa usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya (Sistem Zonasi).

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Namun dalam perjalananya apakah tujuan ideal dari PPDB menggunakan system zonasi tersebut sudah tercapai atau jsutru jauh panggang dari api?

Pertanyaan mendasar tentang penerapan sistem zonasi yang medasarkan pada upaya pemerataan pendidikan adalah apakah lokasi sekolah yang dibangun pemerintah sudah merata pada semua wilayah (anggaplah skala kecamatan) di Indonesia.

Bahwa faktanya pendirian sekolah (di setiap jenjang pendidikan) tidaklah didasarkan pada sebaran dan populasi penduduk, sehingga banyak dijumpai tidak meratanya sebaran sekolah di hampir setiap daerah. Satu sisi beberapa sekolah terdapat dalam satu wilayah (kecamatan), tapi banyak juga dalam satu desa/kelurahan dan kecamatan yang belum tersedia sekolah. Hal ini justru menyebabkan puluhan hingga ratusan calon peserta didik tidak mendaptkan sekolah dikarenakan “kalah” dalam konteks jarak rumah dengan sekolah yang jauh, di luar jarak zonasi yang diperkenankan.

Banyaknya calon siswa yang secara domisili jauh dari sekolah menyebabkan pupusnya kesempatan untuk bisa mengakses pendidikan secara layak, sesuai yang diamanatkan undang-undang. Fakta itu tidak saja di daerah terpencil ataupun luar jawa, bahkan di kota besar sekelas Surabaya juga masih dijumpai. Belum lagi munculnya fenomena pindah KK untuk bisa menjadi dasar untuk memenuhi kriteria zonasi. Ada yang pindah KK ke saudaranya, mencari tempat domisili (apartemen, beli/sewa rumah, dsb.) hingga tawaran pindah KK yang dilakukan oknum, calo, perantara dengan mematok tarif tertentu untuk bisa mengegolkan masuk ke sekolah yang diinginkan.

Atas polemik itu, dimuculkan kebijakan baru berupa jalur baru PPDB selain jalur zonasi, yakni jalur afirmasi (keluarga miskin), jalur prestasi (akademik) dan jalur prestasi non-akademik (olah raga, seni, budaya dsb.) yang persentasenya terus diutak-atik dengan pertimbangan yang kurang jelas. Apakah kebijakan tersebut tepat dan sesuai sasaran? .
Alih-alih memberikan solusi, tapi justru menambah permasalahan baru dalam dunia pendidikan. Awalnya sempat membuat lega dan menjadi oase bagi sebagian masyarakat yang berharap putra-putrinya tetap bisa masuk ke sekolah yang diinginkan, namun nyata justru menimbulkan permasalahan baru karena tidak semudah yang dibayangkan dalam mengakses “jalur alternatif” tersebut.

Beberapa kendala dan permasalahan ternyata sering muncul dan jadi rasan-rasan di kalangan Masyarakat terutama para ibu-ibu. Ada banyak sinyalemen dan desas-desus yang berkenbang mengenai sulitnya ditembus serta penyelewengan dari “jalur alternatif” tersebut. Jalur afirmasi khususnya bagi keluarga miskin (gakin, gamis, SKTM, KIS, KIP, dll) ternyata sulit diakses. Beberapa sekolah juga “enggan” untuk menerima dan memaksimalkan kuota untuk jalur gakin karena nantinya merka akan gratis dan tidak boleh dikenakan pungutan apapun. Ada juga kemunculan gakin baru/dadakan jelang PPDB.

Demikian halnya dengan jalur presetasi baik akademik maupun non akademik. Banyak yang merasa memenuhi kriteria, tapi dalam pengurusannya “dipersulit’ hingga batas pengajuan persyaratan yang diminta tidak bisa terpenuhi. Setali tiga uang, beberapa kabar yang beredar justru muncul anak-anak yang tiba-tiba “berprestasi” dan bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Maka muncullah banyak isu tak sedap tentang “permainan” hingga sejumlah nominal yang harus disiapkan untuk menebus jalur tersebut.

Ada pula fenomena munculnya jalur khusus, yakni “jalur rekom” yang bisa muncul mulai dari yang logis hingga yang tidak masuk akal. Yang logis semisal orang tua yang bekerja di wilayah dekat sekolah bisa meminta rekom agar anaknya bisa diterima di sekolah tersebut. Ada pula jalur rekomendasi mulai dari para pejabat di lingkup pemerintahan, maupun stakeholder pendidikan berbagai lini, yang berlangsung massif baik prodeo maupun “bertarif”. Tentunya hal tersebut berlangsung ekslusif, karen hanya orang-orang tertentu yang mempunyai akses dan koneksi erat saja yang bisa memanfaatkannya.

Semua sinyalemen dan desas-desus tersebut memang sulit dibuktikan hingga ke ranah hukum namun seperti sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Sistem Zonasi dalam PPDB yang ditujukan untuk pemerataan pendidikan justru dalam prakteknya memunculkan berbagai permasalahan yang menambah carut marut permasalahan di dunia pendidikan. Amanat untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan telah gagal diwujudkan. Sudah saatnya sistem zonasi dalam PPDB dengan pertimbangan utama jarak rumah siswa dengan sekolah, dihapuskan, dikembalikan pada sekolah dengan mempertimbangkan aspek sosial kemasyakartan, kompetensi, ketersediaan kuota, prestasi, dan keadilan.

Pemerintah hendaknya melaksanakan tugas utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan lebih fokus pada penggodokan kurikulum pendidikan yang lebih canggih dan modern untuk dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sehingga potensi peserta didik dapat berkembang agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

 

Radian Jadid
*Kepala Sekolah Rakyat Kejawan
*Wakil Sekretaris LKKNU PW Jatim
*Ketua Harian Paguyuban Angkatan 93 ITS

Baca Selengkapnya

BERITA

Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Oleh

Fakta News
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. Foto: DPR RI

Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.

“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).

Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.

“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.

Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.

Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.

Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).

Baca Selengkapnya

BERITA

Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang

Oleh

Fakta News
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Anggota DPR RI Sukamta. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.

Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.

“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.

“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di  (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.

Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.

Baca Selengkapnya