Ketua Umum Poros 98: Aturan ERP Makin Menyulitkan Driver Ojol
Jakarta – Ketua Umum Poros 98 Parlin Silaen menilai rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mengenakan tarif jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP) kepada pengemudi ojek online (driver ojol) akan semakin menyulitkan para driver ojol dalam memperoleh nafkah. Menurutnya, pendapatan harian yang diperoleh driver ojol berkurang sekitar 40% sejak kenaikan harga BBM tahun lalu.
“Sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi tahun lalu, pendapatan harian driver ojol rata-rata berkisar Rp 150.000 – Rp 300.000. Namun sejak kenaikan BBM diberlakukan, maksimal mereka mendapatkan Rp 200.000 per hari. Ini belum dipotong biaya operasional. Jadi rata-rata, secara umum, pendapatan harian driver ojol antara Rp 100.000 sampai Rp 150.000,” ujar Parlin.
Jika Pemprov DKI Jakarta memberlakukan ERP pada 25 ruas jalan dengan tarif antara Rp 5.000 sampai Rp 19.000, Parlin memperkirakan penyusutan pendapatan harian bisa mencapai 30% lebih.
“Bisa dibayangkan bagaimana nasib driver ojol jika aturan ERP diberlakukan. Aturan ini makin menyulitkan driver ojol,” sambung Parlin dalam sebuah wawancara melalui telepon selular.
Parlin berharap Pemprov DKI, khususnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta, tidak memberlakukan aturan yang jelas-jelas tidak berpihak pada kemaslahatan publik. Oleh karena itu, “Poros 98 menolak pemberlakuan aturan tersebut,” tegas Parlin.
Parlin mengapresiasi pernyataan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang tidak serta-merta memberlakukan aturan ERP sebelum adanya dialog dengan stakeholders terkait, khususnya juga dari perwakilan driver ojol. Menurutnya, langkah membuka ruang dialog dengan berbagai elemen terkait adalah langkah tepat untuk menghindari kebisingan publik.
“Tentunya aturan ini akan membebani driver ojol. Jika diberlakukan, salah satu solusi adalah kenaikan tarif jasa ojol. Jika tarif jasa ojol dinaikan, konsumen akan mengeluh karena menilai tarif yang mahal, akibatnya permintaan jasa ojol berkurang. Hal ini perlu adanya dialog antar pihak-pihak yang berkepentingan,” tandasnya.
Parlin juga mengapresiasi ratusan driver ojol, yang tergabung dalam Garda Indonesia, yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (25/1) lalu. Parlin menilai tindakan itu merupakan gesture politik masyarakat yang berharap para wakil rakyat mau memperjuangkan aspirasi mereka.
Lebih lanjut Parlin menjelaskan bahwa salah satu pengecualian kendaraan yang bebas tarif ERP adalah kendaraan plat kuning atau angkutan umum. Parlin melihat hal ini sebagai sebuah dilema yang berkaitan erat dengan status driver ojol itu sendiri.
“Kendaraan driver ojol secara de facto adalah angkutan umum. Namun statusnya merupakan kepemilikan pribadi atau plat hitam, dari sisi hukum.”
Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan plat kuning adalah kendaraan angkutan umum. Sementara kendaraan plat kuning adalah kendaraan yang memiliki badan hukum atau bernaung dalam sebuah organisasi bisnis/perusahaan. Di lain pihak, status driver ojol dengan perusahaan ride hailing seperti Gojek, Grab atau Maxim adalah kemitraan, dimana tidak ada unsur hubungan kerja dalam kerjasama yang terjalin diantara kedua belah pihak.
“Ini jadi satu dilema lama yang kembali terkuak sejak wacana rencana pemberlakuan aturan ERP ini muncul ke publik. Ada beberapa hal yang harus dibenahi sebelum aturan itu diberlakukan. Status kemitraaan antara driver ojol dan perusahaan ride hailing ini menempatkan posisi driver ojol hampir sama seperti pelaku UMKM,” jelas pria yang dulu aktif dalam Gerakan Mahasiswa 98 ini.
Parlin meyakini dibalik penolakan driver ojol terhadap rencana pemberlakuan aturan ERP ini tentunya membuka harapan terciptanya ruang dialog yang memberikan kesempatan kepada suara arus bawah.
“Hidup di jalan Kota Jakarta sudah keras. Janganlah diperkeras dengan aturan yang menyulitkan masyarakat bawah dalam hal mencari nafkah,” imbuh Parlin.
Wacana rencana pemberlakuan aturan ERP dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan driver ojol membuat Poros 98 menyatakan sikapnya yang mendukung perjuangan para driver ojol agar aspirasinya di dengar oleh Pemprov DKI Jakarta dan diperjuangkan oleh para wakil rakyat. Poros 98 meyakini bahwa terciptanya ruang dialog yang mempertemukan masing – masing pihak yang berkepentingan adalah cara yang tepat dan bijak, mencari permufakatan bagi kemaslahatan bersama.
“Kita bisa berdemokrasi dalam politik. Tentunya kita pasti bisa berdemokrasi dalam ekonomi dan berdemokrasi dalam sosial. Inilah harapan yang diinginkan oleh Founding Father kita saat kita menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutup Parlin.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
