Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti “Soal Cantrang, Kita Move On”

  • Fakta.News - 2 Feb 2018 | 21:05 WIB
“Soal Cantrang, Kita Move On”
Menteri KP Susi Pudjiastuti(Foto: Dok.KKP)

Pertengahan Januari 2018 lalu, ribuan nelayan pengguna alat tangkap cantrang dari berbagai daearah menyerbu Istana Negara untuk meminta penjelasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pelarangan menggunakan alat tangkap cantrang.

Namun, demonstrasi itu berakhir dengan sejuk setelah beberapa utusan diterima Presiden Joko Widodo dan Menteri KP Susi Pudjiastuti di Istana Negara. “Kesimpulannya adalah diberikan waktu sampai rampung semua, pindah dari cantrang menuju ke yang baru tanpa ada batas waktu. Tapi jangan sampai nambah kapal,” ujar Jokowi saat mediasi dengan beberapa nelayan di Istana Jakarta,  saat perundingan dengan perwakilan nelayan.

Namun demikian, secara terpisah Susi Pudjiastuti meminta agar polemik terkait cantrang tidak lagi dilanjutkan. Pasalnya, meida massa dan para pemangku kepentingan (Stakeholder) harus “Move On” dari isu tersebut serta lebih fokus mementingkan upaya pengalihan alat tangkap.

Susi pun tak menapik bahwa polemik tersebut tak terlepas dari kepentingan tertentu. Kendati demikian, dia memastikan, larangan cantrang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan  Nomor 2 Tahun 2015 yang kemudian diubah menjadi Permen Nomor 71 Tahun 2016 tetap akan berjalan sesuai rencana. “Kalau mereka tidak setuju, tuntut secara hukum aturan ini, bukan dengan memprovokasi sana-sini,” kata Susi dua pekan lalu di Jakarta.

Kepada media yang juga Fakta.news, di ruang rapat lantai 16, Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP Jalan Batu No. 1, Gambir, Jakarta Pusat, pertengahan Januari lalu, perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat 53 tahun silam ini menjelaskan dengan rinci terkait persoalan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan. Berikut kutipannya;

Sampai kapan pemerintah akan memperpanjang penggunaan cantran oleh nelayan ini?

Pada hari Rabu, 17 Januari 2018 kemarin, Istana sudah mengeluarkan Pres rilis. Kami tidak menambah dan tidak mengurangi, itu semua arahan pak Presiden dan memang itu yang telah menjadi komitmen bersama antara nelayan cantrang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di istana diarahkan langsung oleh bapak Persiden Joko Widodo. KKP akan melakukan teknis pelaksanaan pengalihan alat tangkap dengan serius dan tidak bermain-main, karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama.

Adakah ketentuan khusus bagi nelayan cantrang ini selama masa pengalihan?

Selama masa pengalihan mereka masih tetap bisa melaut dengan ketentuan-ketentuan tidak keluar dari Laut Jawa, Madura. Kemudian tidak menambah kapal, harus ukur ulang semua, harus terdaftar satu per satu. Dari jumlah kemarin yang didata, kapal yang besar itu tidak lebih dari seribu kapal. Nanti data resminya kami akan rilis. Bahkan kota Tegal, Rembang, Pati, Juana, Lamongan itu semua sudah termasuk dalam komitmen ini.

Di luar wilayah itu tidak ada lagi cerita. Saya minta seluruh media, seluruh stakeholder tidak lagi bicara tentang cantrang. Karena kita sekarang menuju penyelesaian pengalihan alat tangkap cantrang. Saya tidak mau lagi bicara cantrang, kita move on.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3

BACA JUGA:

Tulis Komentar