Pabrik surimi menyoroti kebijakan ini karena akan berpengaru terhadap usaha mereka?

Pabrik Surimi harus menghargai komitmen ini, mereka harus sudah mulai mempersiapkan difersivikasi usahanya, karena pemerintah betul-betul form untuk menjadikan Laut Sebagai Masa Depan Bangsa dengan keberlanjutan sebagai salah satu dasar utamanya.

Pengusaha yang tidak mau move on, itu tidak dan bukan pengusaha jaman now. Pengusaha jaman now adalah pengusaha yang peduli dan bekerja dalam keberlanjutan. Untuk apa? untuk keberlanjutan bisnisnya, keberlanjutan profitnya, keberlanjutan produksinya. Kalau pengusaha tidak mau move on, itu bukan pengusaha jaman now.

Nelayannya saja sudah mengerti, bahwa boleh melaut, tapi mempersiapkan diri untuk pengalihan alat tangkap. Yang sudah bisa berali sebulan ya sudah, yang belum bisa setengah tahun, ya setengah tahun kami kasih. Satu persatu by name by address tidak ada lagi jeneral, kami akan datang akan data satu persatu, akan kami arahkan, akan kami dampingi ke perbankan, kami akan buat tim Satgas pengalihan alat tangkap.

Siapa saja yang akan terlibat dalam satgas nanti?

Nanti tentunya pelaksanaannya adalah Dirjen Tangkap. Ada pengawasan dari Dirjen PSDKP. Satgas ini akan diketuai oleh pak Sjarief Widjaja atas arahan pak Presiden untuk segera menuju pengalihan alat tangkap cantrang. Jadi, saya tidak mau lagi dengan skeptisisme dari para jurnalis. Saya tau ada jurnalis yang pingin dapat order dari para pelaku usaha yang kena kebijakan pemerintah. Saya tidak mau lagi mendengar ada skeptisisme, pesimisme.

Bangsa Indonesia ini tidak akan maju kedepan kalau kita terus publik diedukasi dengan keapatisan, kepesimisan, itu tidak boleh, kita bangun kedepan. Media harus mediatif, media harus edukatif, media harus berpihak kepada kebenaran untuk publik, untuk negara. kalau tidak, negara tidak akan kemana-mana.

Pasca diberlakukan pelarangan cantrang per awal 2018 kemarin, banyak kalangan yang mengeluarkan pendapatnya melalui media seakan untuk menentang kebijakan KKP. Bagaimana tanggapan anda?

Misi Presiden Joko Widodo menjadikan Laut Masa Depan Bangsa, wajib untuk kita semua, termasuk pengusaha tidak boleh memprofokasi lagi atas nama nelayan. Negara harus maju. Politisi silahkan bersaing, bermain, mencari simpatik dari pada publik, silahkan. Tapi jangan main-main dengan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk masa depan bangsa ini. itu pesan saya.

Kita bis melihat bersama, apa yang ditulis dan apa yang dirilis dari istana, itulah yang benar adanya. Seperti yang disampaikan pak presiden di Istana kemarin, bahwa semua nelayan cantrang rakyat kita, nelayan tradisional rakyat kita, kita harus behati-hati, tidak boleh menimbulkan konflik dua ini, karena dari dulu sudah ada konflik.

Sejak kapan permasalahan ini timbul?

Persoalan ini sudah lama kayak troll dari tahun 1995. Baru kali ini di era pemerintahan sekarang baru jelas. Kali ini pak Jokowi jelas. Troll tidak ada, cantarang diberikan batas waktu sampai pengalihannya selesai. Itu salah satu kemajuan yang tidak boleh di setback oleh profokasi, oleh skeptisisme. Saya paling benci kalau ada skeptisisme. Kami ini kerja setengah mati, kerja, kerja, kerja, kerja. Tapi masih ada saja wartawan yang suka skeptic.

Apa yang ingin anda sampaikan kepada para nelayan agar mau beralih dari cantrang?

Saya minta kepada para nelayan untuk menghormati apa yang telah diputuskan di istana tersebut. Saya tidak mau ada kapal cantrang yang tidak punya ukuran, ukurannya mahdal tapi masih melaut. Kemudian tidak boleh ada kapal tambahan lagi. Yang perlu bantuan kredit perbankan datang ke KKP, yang kredit macet juga akan di bantu. Tapi semua harus berniat untuk beralih alat tangkap.

Jadi, kita mesti atur, dan kita perlu media sebagai mediato government, mediator public. Media mewakili suara rakyat, media mewakili juga suara pemerintah untuk menuju ke satu titik membangun stabilitas bangsa. Tanpa stabilitas kita tidak bisa membangu. Ini yang haru kita sadari semua.

Jadi saya pikir sudah jelas, bahwa program KKP ingin memberdayakan nelayan menuju keberlanjutan dan kesejahteraan. Kedaulatan, itu adalah tugas utama juga karena kelautan itu adalah kedaulatan.

Belum lama ini juga sempat terjadi polemik terkait kebijakan penenggelaman kapal? Bagaimana anda melihatnya?

Penenggelaman kapal yang saya lakukan itu adalah sebuah tugas negara, menjalankan amanah dari pada UU Perikanan kita Nomor 45 Tahun 2009. Penenggelaman kapal dari kapal-kapal asing pencuri ikan yang mencuri ikan di Indonesia itu diatur dalam UU tadi. Jadi itu semua bukan ide dari Susi Pudjiastuti sendiri, bukan ide Pak Jokowi, tetapi pak Jokowi memerintahkan dengan ketegasan beliau untuk kita bisa mengeksekusi UU Nomor 45 tahun 2009 agar pencurian ikan yang begitu masih di Indonesia bisa selesai.

Penenggelaman kapalnya itu pun hampir 90 % lebih adalah putusan pengadilan yang mengharuskan kapal-kapal ikan itu harus kita musnahkan karena kapal-kapal itu adalah bukti dan pelaku kejahatan.

• Halaman :
• 1
• 2
• 3