Proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Infrastruktur Rampung Akhir 2019
Apa sebenarnya keistimewaan Teknologi RISHA ini?
Teknologi ini sebetulnya teknologi yang sudah lama kami uji sejak tahun 2004. Jadi sudah sekitar 10 tahun yang lalu. RISHA ini juga sudah kita coba, bagaimana rumah itu bisa dibuat oleh masyarakat sendiri ataupun melalui publikasi. Membangun rumah dengan menggunakan teknologi RISHA ini bisa dikerjakan dalam tempo beberapa hari jadi strukturnya, baru dilengkapi mungkin tidak sampai satu bulan sudah bisa jadi rumah tersebut.
Apalagi kalau dikerjakan secara gotong royong, mungkin dua minggu saja sudah jadi. Karena ini terbukti strukturnya, bisa dikerjakan secara cepat. Sederhana karena memang modul-modulnya sederhana. Sehat sudah pasti, karena pengaturan ukurannya membuat rumah tersebut, misalnya kita punya tipe 36. Kita punya 4 ruangan, dua kamar, satu ruang tamu, ada ruang dapur, dan kamar mandi. Untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, itu sudah cukup.
Tapi yang paling penting adalah bahwa dia itu sudah terbukti kuat dan terhadap terhadap gempa, sudah diuji dimana-mana. Bahkan di Lombok saja, rumah yang kita bangun sebagai contoh pada 2008, tidak goyang sama sekali dan tidak ada retak. Terbukti tahan gempa. Dan saya selalu mengatakan itu terbukti.
Sebetulnya bukan hanya RISHA saja, tapi Kementrian PUPR melalui Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2015 sudah ada cara membangun yang benar. Seperti besinya harus bagaimana, adukan semennya bagaimana, tekukan besi bagaimana, kekuatan betonnya seperti apa, sudah ada. Tapi filosofinya itu, kita ini memang daerah yang rawan terhadap bencana, diantaranya bencana gempa. Kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk membangun rumah tahan gempa, ya itu korbannya. Bukan hanya di Lombok, tapi juga Sumbawa Barat.
Pasca masa tanggap darurat, bukannya Kementerian PUPR melibatkan mahasiswa?
Waktu awal iya. Mereka mahasiswa dari UGM. Cuman mereka shok, karena mereka harus kuliah. Nah, ini ternyata agak kurang efektif. Kalau dua minggu untuk pengenalan medan saja mereka tidak cukup waktu. Sehingga kami kirimkan insinyur-insinyur itu. Memang saya ingin melibatkan mereka, tapi kalau hanya dua minggu tiga minggu, buat mereka sulit, belum mengenal lapangan. Yang insinyur itu saja sudah lebih dari sebulan mereka di sana.
Apakah dalam rehabilitasi di Lombok itu apakah PUPR melibatkan pihak lain? Seperti dari pihak swasta…?
Kalau untuk perumahan masyarakat, itu prinsipnya masyarakat yang berperan. Kami hanya mendampingi. Tentu saja, misalnya mereka membeli bahan, membeli material, baik itu material mentah maupun material jadi, itu berhubungan dengan BUMN, swasta, ada dengan vendor, toko bahan bangunan, tergantung jenis rumah yang mau dibangun.
Jakarta – Tidak terasa kemerdekaan Indonesia sudah menginjak usia 74 tahun. Tentunya sudah banyak pencapaian yang telah dilakukan sejauh ini. Topik tentang kemerdekaan pun masih hangat dibicarakan, termasuk bagi generasi milenial.
Menurut mereka, berbicara soal kemerdekaan Indonesia, maka secara tidak langsung bicara soal sejarah. Namun tak sedikit dari mereka yang berharap agar sejarah disajikan semenarik mungkin. Tak melulu sekedar pengetahuan tentang kejadian, tempat, maupun tokoh dalam sejarah tersebut.
Hal ini diungkapkan Runner Up Kedua Miss Indonesia 2019 asal Sulawesi Utara, Sharon Margriet Sumolang, dalam Diskusi Sejarah Kebangsaan yang diadakan Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT), di Rumah Bersama Pelayan Rakyat, Rabu (28/8/2019). Sharon tampil sebagai pembicara mewakili generasi milenial, menurutnya generasi sekarang itu mempunyai cara yang unik untuk menghargai sejarah.
“Kami mungkin generasi yang dianggap cuek akan sejarah. Yang kami dapatkan, sejarah sekedar pengetahuan tentang tempat, tahun, dan tokoh, tidak tentang value. Tapi kami adalah generasi yang kalau sudah addict, kami akan menjadi penyebar yang efektif, kami bisa menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat,” papar Sharon.
Dalam diskusi bertema “Menelusuri Jejak Pemikiran Bapak Bangsa” itu, Sharon menyampaikan banyak hal yang menurutnya perlu mendapat perhatian generasi terdahulu.
“Kami butuh wadah-wadah seperti ini, dimana kami boleh mencurahkan isi pikiran kami tentang apa yang dipikirkan oleh generasi terdahulu. Kami punya cara yang unik untuk menghargai sejarah,” imbuh dara cantik berdarah Manado, Padang, dan Jawa ini.
Menurut Sharon, generasi milenial dianggap kurang menyukai hal-hal yang ruwet seperti politik, ekonomi, bahkan sejarah. Padahal stigma yang seperti itu keliru.
“Ketika disandingkan dengan data dan fakta, mohon maaf itu malah kami kurang tertarik. Kami butuh brand new fresh approach untuk memperkenalkan sejarah kepada kami. Kami suka hal-hal yang kreatif yang tidak terlalu kaku,” tambahnya.
Baca Juga:
- Surat-Surat Pendiri Bangsa; Rekaman Pergulatan Politik dan Batin dalam Perjalanan Mencapai Kemerdekaan
- Tanamkan Nilai-nilai Kebangsaan, KAPT dan MAPPAN Gelar Rangkaian Kegiatan di Wilayah Pelosok Cianjur Selatan
- KAPT: Kecepatannya Sulit Dibendung, Butuh Pemotongan Logistik Jaringan Radikalisme
Munir
Serang – Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Maruf Amin, seusai memberikan pidato kebangsaannya di acara Silaturahmi Akbar Banten Bersatu untuk Indonesia, pada Minggu (3/3/2019), di Kota Serang, menepis tudingan juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjutak terkait pembangunan yang tidak merata di Pandeglang, Banten.
Berikut kutipan wawancara Maruf Amin dengan Fauzan dari Fakta.News bersama para wartawan yang menghadiri acara tersebut.
Terkait cuitan Dahnil yang menyebut bahwa pembangunan di Banten tidak merata, khususnya di Pandeglang, benarkah tudingan itu?
Dahnil tidak memahami wilayah Banten. Padahal Pemerintah saat ini tengah melakukan pembangunan di wilayah Pandeglang.
Dia gak tau apa-apa. Dia bukan orang Banten
Apa saja yang tengah pemerintah bangun di Kabupaten Pandeglang?
Ada tol Serang-Panimbang, program KIP, Program Keluarga Harapan dan masih banyak lagi,” imbuhnya.
Jadi belum selesai semuanya kyai?
Sebagai putra daerah Banten tentu saya mengetahui jika pembangunan di Banten secara keseluruhan telah berjalan secara bertahap. Tentunya butuh waktu, step by step. Insya Allah semuanya akan tepat waktu.
Baca juga:
- KH Maruf Amin Hadiri Silaturhami Akbar Banten Bersatu untuk Indonesia
- Ma’ruf Amin: Pilpres 2019 ini, Banyak Ulama Banten Lebih Pilih 01
- Buka Jalan Sehat Bersama Warga Tangsel, Kiai Maruf Tegaskan Indonesia Pasti Jaya dan Hebat
Pesan pak kyai terhadap warga Banten seperti apa Pak Kyai?
Warga Banten agar menjaga NKRI, karen wilayah Banten ini adalah baagian dari sejarah perjuangan panjang dalam merebut kemerdekaan.
Saya tadi meminta agar warga Banten membela Indonesia lahir dan batin. Perbanyak solawat agar negeri ini tenteram. Karena Banten juga bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Banten akan mengawal NKRI sampai akhir zaman.
Jakarta – Program penyaluran dana bergulir di Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) hingga akhir 2018 masih belum memenuhi target. Meski begitu, sisa dana sebagai modal bagi pelaku koperasi dan UMKM di Indonesia ini akan tetap disalurkan pada tahun 2019.
Direktur Utama LPDB KUMKM, Braman Setyo mengatakan, dari total Rp1,2 triliun penyaluran dan bergulir hingga akhir 2018 baru tersalurkan sebesar 80%. Sementara sisanya, yakni sekitar Rp200 miliar akan disalurkan pada 2019 ini. “Kami bukan seperti di kementerian atau lembaga. Desember berhenti, kita tidak berhenti. Berjalan terus sampai tahun selanjutnya,” ujarnya kepada akhir Desember lalu.
Baca juga:
- Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Sangat Besar
- Tingkat Pengangguran Kita Terus Menurun
- Inflasi Desember 2018 Sebesar 0,62 Persen Picu Pergerakan Rupiah
Setyo pun mengaku optimis, bahwa dana bergulir KUMKM ini akan tersalurkan semuanya. Sebab, saat ini ada sebanyak 41 dokumen pengajuan dalam proses yang berpotensi lolos. Ke-41 proposal tersebut telah memasuki pengkajian tahap dua. “Bahkan, beberapa telah masuk analisis yuridis maupun manajemen risiko untuk kemudian ke tahap komite,” ujarnya.
Ia menjelaskan, angka 41 proposal tersebut terbagi untuk penyaluran melalui skema konvensional. Sebanyak 26 proposal dengan jumlah plafond pengajuan Rp846 miliar dan melalui skema syariah sebanyak 15 proposal dengan jumlah plafond pengajuan Rp342 miliar. Artinya, ada tambahan potensi penyaluran hingga Rp1,18 triliun.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
