Connect with us
Ustaz Mudhakir

Kisah Guru Privat Mengaji Jokowi

Sosok Jokowi

Tak disangka, harapan Mudhakir untuk bertemu Jokowi akhirnya tanpa sengaja bisa terkabul tahun lalu. Saat itu bertepatan dengan momen Halal Bihalal Kebangsaan PCNU Se-Jawa Tengah, di Semarang, yang juga dihadiri Presiden Jokowi. Mudhakir ikut datang sebagai perwakilan PCNU Sukoharjo.

Saat Jokowi menyalami para hadirin dan tiba pada giliran menyalami dirinya, ternyata Jokowi masih ingat dengan Mudhakir. “Sakmeniko wonten pundi Njenengan (sekarang di mana Anda)?” sapa Jokowi pada Mudhakir.

Mudhakir pun menjawab, “Ten (di) Sukoharjo, Pak.”

Alhamdulillah, kata Mudhakir berkali-kali, setelah 16 tahun tidak berjumpa, ternyata Jokowi masih ingat dengan dirinya yang hanya orang kecil.

Jokowi, di mata Mudhakir, tetap rendah hati dan bersahaja seperti dulu ia pernah mengenalnya. Padahal Jokowi yang sekarang bukan lagi sekadar pengusaha mebel di kota kecil Solo, melainkan sudah menjadi orang paling berkuasa di Republik ini.

 

Sumber: Jokowi.app

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tahapan Besar Menuju Indonesia Emas 2045

Oleh

Fakta News
Jokowi saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum A1 yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 November 2019

Jakarta – Negara-negara maju merupakan negara yang memiliki kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang baik. Dua hal tersebut sangat disadari oleh Presiden Joko Widodo dan menjadi motivasinya untuk berfokus pada hal itu untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum A1 yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 November 2019, Presiden mengatakan bahwa infrastruktur dan SDM yang berkualitas merupakan dua tahapan awal bagi sebuah negara untuk menjadi negara maju. Dua tahap itu yang kini sedang diupayakan oleh pemerintahannya.

“Memang tahapan besarnya itu. Infrastruktur ini kita kerjakan dan nanti akan terus tetap dilanjutkan. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, ini yang lebih sulit menurut saya, pembangunan sumber daya manusia,” tuturnya.

Pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan segera menjadi program prioritas pemerintah mulai tahun 2020 mendatang. Meski demikian, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa saat ini negara Indonesia masih membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi awal kemajuan.

“Sekarang ini fondasi yang sangat diperlukan adalah infrastruktur, kemudian agenda besar berikutnya sumber daya manusia,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Presiden Joko Widodo sempat ditanyakan mengenai arah pembangunan infrastruktur Indonesia dalam periode kepemimpinannya yang kedua mengingat dalam lima tahun pertama, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dinilai sebagai pembangunan terbesar dalam sejarah Indonesia.

Terkait hal tersebut, Kepala Negara mengatakan akan tetap melanjutkan pembangunan tersebut namun dengan prioritas yang sedikit berbeda.

“Masih melanjutkan infrastruktur yang ada, tetapi mulai dihubungkan,” jawabnya.

Misalnya, pembangunan jalan tol yang telah diselesaikan harus dihubungkan dengan sentra-sentra produksi dan industri yang ada di sekitarnya. Dengan cara itu, perekonomian daerah akan semakin berputar dan diharapkan akan muncul titik pertumbuhan ekonomi baru yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini memang pekerjaan besar tapi tidak langsung bisa dinikmati. SDM apalagi, baru akan kelihatan 10-15 tahun yang akan datang. Tapi, risiko itu yang harus kita berani ambil,” ucap Presiden.

Lebih jauh, Presiden juga memberikan gambaran mengenai tahapan apa yang harus ditempuh Indonesia di masa mendatang setelah mampu menyelesaikan dua tahap pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM. Menurutnya, tahapan ketiga yang harus dihadapi bangsa ini sebelum bertransformasi menjadi negara maju ialah menjadikan Indonesia sebagai pusat inovasi dan teknologi.

“Siapapun pemimpinnya yang akan datang mau tidak mau harus kita giring masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi,” tandasnya.

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Ungkap Pentingnya Pembangunan Infrastruktur bagi Indonesia

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi dalam diskusi Forum A1 yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 November 2019.

Jakarta – Mengapa memilih infrastruktur sebagai fokus pemerintahan dalam lima tahun pertama? Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo acap kali mengatakan bahwa infrastruktur merupakan modal utama bagi Indonesia untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang.

Namun, Presiden ternyata memiliki sejumlah alasan lain mengenai pilihan program utama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 2014-2019 lalu.

“Infrastruktur artinya banyak sekali dan dengan itulah kita nanti memiliki fondasi yang kuat untuk berkompetisi dengan negara lain,” ujar Presiden dalam diskusi Forum A1 yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 November 2019.

Untuk diketahui, Forum A1 yang kali ini mengangkat tema “Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur” digelar oleh Inisiator Indonesia. Forum tersebut menghadirkan Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan sebagai narasumber.

Saat ditanyakan mengenai pertanyaan sebelumnya tersebut, Presiden mengatakan, infrastruktur merupakan fondasi utama bangsa Indonesia untuk bersaing dengan negara lainnya. Saat ini, negara Indonesia masih berupaya untuk terus meningkatkan daya saingnya.

“Kita masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain dalam Indeks Daya Saing. Kita ingin berada pada posisi di depan,” ujarnya.

Namun, menurutnya, infrastruktur bukan semata melakukan pembangunan sejumlah sarana seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Di balik itu semua terdapat manfaat dan arti lain yang diungkap oleh Presiden.

“Infrastruktur itu, yang pertama, cipta lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Upaya Berantas Kejahatan Lingkungan Hidup, KLHK Diganjar Penghargaan dari PBB

Oleh

Fakta News
Dirjen Gakkum KLHK Rasio Rido Sani (tengah) saat menerima penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards 2019. (Foto: KLHK)

Jakarta – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terpilih sebagai salah satu penerima Asia Environmental Enforcement Awards tahun 2019. Asia Environmental Enforcement Awards bertujuan untuk mempublikasikan pencapaian luar biasa organisasi dan individu di Asia dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas.

“Penghargaan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penegakan hukum secara tegas,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Penghargaan ini diterima Rasio di Bangkok, Thailand, Rabu, 13 November 2019. Selain Indonesia, pemenang penghargaan juga berasal dari India, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura.

Adapun ajang penghargaan ini diselenggarakan oleh the United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Development Programme (UNDP), INTERPOL, The Secretariat of Convention on International Trade in Endangered Species, dan dengan dukungan Pemerintah Norwegia.

Rasio mengatakan, penghargaan ini menunjukkan upaya memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas di Indonesia telah diakui oleh dunia internasional.

Dari enam kategori, Indonesia meraih penghargaan di tiga kategori yaitu kategori inovasi, integritas dan kepemimpinan gender. “Hal ini menjadikan penegakkan hukum KLHK sebagai peraih penghargaan dengan kategori terbanyak dalam penghargaan ini,” kata dia.

Dengan meraih penghargaan kategori inovasi, Rasio mengatakan keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan juga memperoleh perhatian dari dunia internasional. Melalui inovasi pemanfaatan peralatan digital, pelaksanaan patroli siber di sosial media dam e-commerce, serta penggunaan teknologi geospasial, kata dia, aktivitas ilegal terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan bisa terus dipantau.

 

Adn

Baca Selengkapnya