Refleksi Kritis Harapan dan Optimisme Masyarakat Papua
Papua – Masyarakat di Wilayah Tanah Papua/WTP (Provinsi Papua dan Papua Barat) menyambut hangat dan sangat gembira dengan terpilihnya kembali Presiden RI ke-7 Joko Widodo untuk kedua kalinya dalam masa bhakti 2020-2024. Hal ini memberi harapan dan optimisme dikalangan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP) karena selama periode 2014-2019 dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, WTP telah banyak mengalami perubahan dan kemajuan yang signifikan. Dibawah pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, masyarakat Papua tetap optimis dengan harapan bahwa OAP akan lebih maju, berkeadilan, demokratis, bermartabat dan menghormati HAM dalam meraih Papua Tanah Damai dan Sejahtera. Hal ini sesuai Instruksi Presiden No. 9/2017, tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Didalam periode 2014-2019 terlihat bahwa Presiden Jokowi lebih fokus pada infrastruktur dasar, bukan berarti bahwa pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, penguatan ketahanan pangan lokal maupun keberpihakan terhadap OAP dilupakan. Ini tercermin dari Inpres No. 9/2017 bahwa masalah Sumber Daya Manusia (SDM) juga ikut mendapat perhatian Presiden Jokowi.
Mudah-mudahan dalam periode 2020-2024 SDM Orang Asli Papua mendapat perhatian yang sangat serius dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun para pemangku kepentingan lainnya, karena pendekatan sesuai Inpres tersebut adalah Sosiologi-Antropologi (pendekatan budaya) sesuai 7 (tujuh) wilayah adat/budaya yang ada.
Disamping itu fokus pembangunan harus bersifat tematik, holistik, integratif, spasial dan berkelanjutan (sustainable) tepat sasaran sesuai karakteristik wilayah budaya masing-masing kawasan. Dengan pendekatan baru ini, pemerintah menghargai kearifan lokal, potensi sumber daya alam lokal dan karakteristik sosial budaya OAP setempat.
Melalui kebijakan percepatan pembangunan untuk WTP ini, pemerintah terus memperkuat koordinasi dan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan program, kegiatan, proyek, lokasi dengan output kesejahteraan bagi OAP. Outcomenya diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasional sebagai Bangsa Indonesia.
Presiden juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perpres ini sebagai kelanjutan komitmen para pemimpin dunia termasuk Indonesia, dimana hadir dalam pengesahan agenda SDG’s (Sustainable Development Goals) 2030 tersebut adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla.
SDG’s 2030 merupakan suatu agenda rencana aksi global oleh 193 negara yang hadir saat itu untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDG’s 2030 berisi 17 tujuan dan 169 sasaran (target) yang diharapkan dapat dicapai oleh bangsa-bangsa di dunia pada tahun 2030 mendatang.
Berbeda dari pendahulunya Millenium Development Goals (MDG’s), SDG’s 2030 dirancang dan di sahkan pada 25 September 2015 di Markas Besar PBB di New York, yang isinya memuat prinsip-prinsip dasar:
- Agenda global yang merupakan agenda dari, oleh dan untuk rakyat (agenda of the people, by the people and for the people);
- Ke-17 tujuan dan 169 target bersifat saling terkait (integrated) dan tidak terpisahkan (indivisible);
- Komitmen semua negara secara universal bahwa tidak seorangpun tertinggal (leave no one behind), dengan memastikan kesetaraan, non-diskriminasi dan inklusif pada semua tingkatan;
- SDG’s harus dibangun berdasarkan solidaritas, kerjasama, mutual accountability dan partisipasi pemerintah dan semua pemangku kepentingan;
- SDG’s berpijak pada Deklarasi Universal HAM dan perjanjian internasional lainnya mengenai HAM;
- SDG’s merupakan lanjutan sekaligus perbaikan dari MDG’s.
Diharapkan kedepan agar arah kebijakan dan program strategis yang ditetapkan bagi WTP harus berdasarkan kondisi nyata (real condition) serta sesuai dengan karakteristik wilayah maupun permasalahan yang dihadapi masing-masing kawasan, terutama di wilayah pedalaman Papua (ada 2 wilayah budaya/adat yaitu Meepago dan Lapago).
Misalnya, bagaimana mengembangkan komoditas unggulan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan lokal wilayah budaya/adat Meepago dan Lapago agar dalam jangka panjang terhindar dari kelaparan dan gizi buruk. Strategi ini harus dilaksanakan secara bijak, benar, terukur dengan pola pendampingan yang tepat oleh para konsultan. Harapannya, dengan strategi tersebut, sebelum tahun 2030, OAP sudah bisa lebih sejahtera, aman dan damai sesuai prinsip-prinsip dasar yang Indonesia telah ikut mengesahkannya di PBB.
Dibawah kepemimpinan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin masa bhakti 2020-2024 diharapkan dapat menghilangkan ketidakadilan yang sistematis yang telah berlangsung lama di WTP, melalui kebijakan afirmatif kepemihakan khusus kepada OAP dalam semua aspek kehidupan. Tanpa kepemihakan terhadap OAP, kehadiran negara dan proses pembangunan di WTP akan mendatangkan dampak buruk dan akan memperbesar ketidakadilan.
Penulis ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan Profesor Thoby Mutis (Guru Besar Universitas Trisakti) dalam bukunya Manajemen Kemajemukan, Sebuah Keniscayaan Untuk Mengelola Kebhinekaan Manusia Indonesia Visi 2030 (2008, hal. 5) sebagai berikut:
“Arti sebagai bangsa dan warganegara Indonesia menjadi kabur manakala dirasakan bahwa menjadi Indonesia hanya sebuah nama tanpa makna”.
Hal ini mengandung makna yang sangat dalam bagi setiap anak negeri yang lahir di Nusantara tercinta, suatu negara kepulauan terbesar di dunia. Terlebih bagi anak-anak asli Papua yang sejak kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada 1 Mei 1963 hingga saat ini belum menikmati hidup dan kehidupan yang adil, sejahtera dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca Juga:
- Lepas Tim Medis ke Pandeglang, Hadir Freddy Numberi, Siapakah Dia?
- Investasi “Do No Harm Policy” Mutlak di Papua
- Ironi Papua dan Politik Kekerasan
Rey
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
