Connect with us

Ironi Papua dan Politik Kekerasan

Politik Kekerasan
Orang Papua(Istimewa)

WILAYAH Tanah Papua (WTP) menjadi ajang politik kekerasan, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 antara Belanda dan Indonesia. Indonesia adalah koloni Belanda dalam wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda (Nederlands Indië) setelah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) runtuh pada 31 Desember 1799. Kemudian diduduki oleh Jepang pada 8 Maret 1942. Indonesia menyatakan kemerdekaannya setelah Jepang dikalahkan dalam Perang Dunia II, pada 9 Agustus 1945.

Sebagai bekas penjajah Indonesia, Belanda berusaha keras mempertahankan kekuasaannya atas Indonesia. Setelah serangkaian negosiasi, pada 2 November 1949 Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Pada 27 Desember 1949, Belanda mentransfer kekuasaannya kepada RIS; namun status WTP sesuai Naskah Piagam KMB pasal 2 (e) dipertahankan dengan azas menyelesaikan semua sengketa. Dan WTP dinyatakan “status quo” selama satu tahun untuk dibahas kembali.

Sejak awal, konflik kekerasan politik di WTP antara Belanda dan Indonesia bermuara dari proses politik KMB ini, karena menurut Indonesia, status WTP tersebut adalah bagian dari Indonesia yang baru dimerdekakan. Pada 21 Agustus 1956, Belanda merubah konstitusinya (Grondwet) dan memasukkan Nieuw Guinea (Guinea Baru) kedalam Kerajaan Belanda sebagai salah satu provinsi Belanda di seberang lautan. Dalam proses politik kekerasan yang terjadi, Belanda merubah nomenklatur koloni ini menjadi Nederlands Nieuw Guinea pada tahun 1957. Nomenklatur ini tentunya memiliki implikasi kepentingan politik Belanda terhadap wilayah koloni ini.

Pada 18 November 1961, Gubernur Nederlands Nieuw Guinea, Pieter J. Platteel mengeluarkan edaran bahwa provinsi ini dapat memiliki bendera dan lagu yang menjadi simbol kultural rakyat yang mendiami koloni ini sesuai dengan Ketetapan Gubernur No. 68 Tahun 1961.

Bendera ini agar dikibarkan serentak pada 1 Desember 1961 di wilayah koloni ini. Politik Belanda ini berdampak pada dimensi politik kekerasan yang terjadi hingga saat ini.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Trump Sepakat Cabut Sanksi Baru untuk Korut

Oleh

Fakta News
trump cabut sanksi baru korut
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un di KTT Hanoi(istimewa)

Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mencabut sanksi baru yang hendak diberikan kepada Korea Utara (Korut). Sanksi itu dikeluarkan Departemen Keuangan negeri Paman Sam demi meningkatkan ‘tekanan dunia’ terhadap negara berideologi komunis tersebut.

“Sudah diumumkan hari ini oleh Departemen Keuangan AS bahwa sanksi tambahan skala besar akan ditambahkan ke Korea Utara. Hari ini, saya perintahkan penarikan sanksi tambahan itu!” tertulis dalam unggahan Twitter Trump, Sabtu (23/3/19).

Hal ini merupakan sebuah tanda baru yang dihasilkan paska pertemuan Trump dan pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam.

“Presiden Trump menyukai Pemimpin Kim dan dia berpikir sanksi ini tidak diperlukan,” ujar juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders, dalam lansiran Channel News Asia.

Penasihat keamanan nasional Trump, John Bolton menjelaskan, maksud dari pencabutan sanksi tersebut adalah untuk mengakhiri praktik pengiriman ilegal.

“Semua orang harus memperhatikan dan meninjau kegiatan mereka sendiri untuk memastikan mereka tak terlibat dalam pelanggaran sanksi Korea Utara,” tuturnya.

Baca juga:

Awalnya, sanksi akan diberikan kepada Korut lantaran adanya dugaan bantuan pihak Tiongkok dalam menghindari ketatnya sanksi internasional. Diketahui jika sanksi tersebut merupakan cara untuk menekan Pyongyang untuk mengakhiri program pengembangan nuklirnya.

Di satu sisi, Tiongkok memberikan komplain bahwa negara mana pun yang memberikan sanksi secara sepihak (unilateral) telah dimaknai menentang resolusi PBB.

Baca Selengkapnya

BERITA

Calon Presiden 01 Siap Lawan Fitnah Selama 4,5 Tahun

Oleh

Fakta News
calon presiden 01 lawan fitnah selama 4,5 tahun
Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo saat menghadiri Alumni Jogja Satukan Indonesia di Stadion Kridosono, Yogyakarta.(istimewa)

Yogyakarta – Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan bersikap diam dalam melawan fitnah serta hoaks yang ditujukan kepadanya. Demi kepentingan negara, Jokowi akan melawan rentetan hoaks yang menyerang dirinya.

“Saya sebetulnya sudah diam 4,5 tahun, difitnah-fitnah saya diam, dihujat saya diam. Tetapi hari ini di Yogya saya sampaikan, saya akan lawan! Ingat sekali lagi, akan saya lawan!” tutur Jokowi dalam acara deklarasi Alumni Jogja Satukan Indonesia di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Sabtu (23/3/19).

Jokowi menjelaskan beberapa fitnah yang kerap dituding kepadanya, seperti  ‘Jokowi PKI’, antek asing, akan melarang azan jika menang di Pilpres 2019, dan menghapus pelajaran agama. Oleh karenanya, ia meminta para pendukung untuk berani melawan fitnah dan hoaks.

Ungkapan Jokowi langsung disambut teriakan ‘lawan’ serta tepuk tangan oleh pendukungnya. Ia mengatakan bentuk perlawanan tersebut dilandaskan pada kepentingan negara.

“Bukan untuk diri saya, tapi ini untuk negara,” terangnya.

Seperti diketahui, marak terjadinya fitnah, ujaran kebencian sampai hoaks yang dialamatkan kepada Jokowi. Dimulai pada tahun 2014 kala dirinya maju dalam kontes pilpres.

Munculnya tabloid Obor Rakyat yang terbit pertama kali pada Mei 2014 dengan judul ‘Capres Boneka’ dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarnoputri. Obor Rakyat menyebut Petahana sebagai keturunan Tionghoa dan kaki tangan asing. Dalam waktu singkat tabloid ini menghebohkan masyarakat pada masa itu.

Dua petinggi Obor Rakyat yaitu Setyardi dan Darmawan Sepriyosa dihukum 8 bulan penjara karena divonis bersalah telah melakukan fitnah pada Jokowi.

Baca juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

TGB: Hoax itu Tantangan Kita, ini Harus Kita Lawan

Oleh

Fakta News
tgb, lawan, hoax
Muhammad Zainul Majdi (Syaf)

Jakarta,- Juru Kampanye Koalisi Joko Widodo (Jokowi) – Maruf Amin Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mengungkapkan, bahwa hoax atau berita bohong memang telah menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia saat ini.

“Terus menerusnya hoax itu tantangan kita semua, dan saya punya satu konsern bahwa hoax ini harus kita lawan sebab kita tidak boleh membiarkan kemenangan politik dengan instrumen hoax dan kita tidak boleh membuat usaha untuk menang dengan hoax itu berhasil,” ujar TGB di Jakarta, Sabtu, (23/3/2019).

TGB menjelaskan jika usaha dengan hoax itu berhasil, maka akan timbul sebuah preseden baru yang akan menghalalkan dan melegalkan hoax untuk kemenangan politik.

“Kira- kira bunyinya adalah, kalau anda mau menang kontestasi politik di indoensia maka produksilah hoax sebanyak- banyaknya, dan fitnahlah lawan politik anda dengan sekeras- sekerasnya,” tutur TGB

Kalau hoax sudah jadi preseden, kata TGB. akan menularkan virus hoax kesemua tingkatan kompetisi politik baik di kabupaten hingga pemilihan gubernur.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya