Ironi Papua dan Politik Kekerasan

Ambasador Freddy Numberi
  Sesepuh Masyarakat Papua
  • Fakta.News - 8 Jan 2019 | 23:08 WIB
Ironi Papua dan Politik Kekerasan
Orang Papua(Istimewa)

WILAYAH Tanah Papua (WTP) menjadi ajang politik kekerasan, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 antara Belanda dan Indonesia. Indonesia adalah koloni Belanda dalam wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda (Nederlands Indië) setelah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) runtuh pada 31 Desember 1799. Kemudian diduduki oleh Jepang pada 8 Maret 1942. Indonesia menyatakan kemerdekaannya setelah Jepang dikalahkan dalam Perang Dunia II, pada 9 Agustus 1945.

Sebagai bekas penjajah Indonesia, Belanda berusaha keras mempertahankan kekuasaannya atas Indonesia. Setelah serangkaian negosiasi, pada 2 November 1949 Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Pada 27 Desember 1949, Belanda mentransfer kekuasaannya kepada RIS; namun status WTP sesuai Naskah Piagam KMB pasal 2 (e) dipertahankan dengan azas menyelesaikan semua sengketa. Dan WTP dinyatakan “status quo” selama satu tahun untuk dibahas kembali.

Sejak awal, konflik kekerasan politik di WTP antara Belanda dan Indonesia bermuara dari proses politik KMB ini, karena menurut Indonesia, status WTP tersebut adalah bagian dari Indonesia yang baru dimerdekakan. Pada 21 Agustus 1956, Belanda merubah konstitusinya (Grondwet) dan memasukkan Nieuw Guinea (Guinea Baru) kedalam Kerajaan Belanda sebagai salah satu provinsi Belanda di seberang lautan. Dalam proses politik kekerasan yang terjadi, Belanda merubah nomenklatur koloni ini menjadi Nederlands Nieuw Guinea pada tahun 1957. Nomenklatur ini tentunya memiliki implikasi kepentingan politik Belanda terhadap wilayah koloni ini.

Pada 18 November 1961, Gubernur Nederlands Nieuw Guinea, Pieter J. Platteel mengeluarkan edaran bahwa provinsi ini dapat memiliki bendera dan lagu yang menjadi simbol kultural rakyat yang mendiami koloni ini sesuai dengan Ketetapan Gubernur No. 68 Tahun 1961.

Bendera ini agar dikibarkan serentak pada 1 Desember 1961 di wilayah koloni ini. Politik Belanda ini berdampak pada dimensi politik kekerasan yang terjadi hingga saat ini.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3

BACA JUGA:

Tulis Komentar